SlideShare a Scribd company logo
MK. Pembangunan Politik
PPKn FKIP UNS / Smtr 5/ 2021_1
Dr. Winarno, M Si
Anis Suryaningsih, M Sc
TM Online ke 1, 2, 3, 4
Jumat, 27 Agts 2021 dst
Kontrak Kuliah
• Jadwal kuliah Jumat, jam Jam 3-4 / 09.10-10.50
• Ada Rencana Pembelajaran Semester
• Memuat tujuan, proses, isi, penilaian
• Merupakan mata kuliah keahlian prodi PPKn bidang
politik
• Melalui tatap muka online, sinkrounus dan
sinkrounus, dg berbagai media komunikasi online
• Kontrak selama 16 kali pertemuan
• UTS dan UAS (45%), penilaian sikap dan proses (25),
penugasan (30%)
• Ada remidi bagi yang skornya kurang
Proses pembelajaran abad 21
Materi pembangunan politik
1) Pembangunan Politik
• hakekat pembangunan
politik
• obyek pembangunan politik
• tahapan pembangunan
politik di Indonesia
• kebijakan pembangunan
politik di Indonesia
• hubungan politik dengan
pendidikan
2) Pendidikan Politik
• hakekat pendidikan politik
• perspektif pendidikan
politik sesuai konteks
• isi pendidikan politik
• pendekatan, jalur, model
dan contoh praktik
pendidikan politik
• contoh pendidikan politik
Definisi Pembangunan Politik
• Ada beberapa istilah : perubahan, pembangunan, modernisasi,
industrialisasi, modernisasi, urbanisasi, westernisasi
• Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang
berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan
pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa
(“nation building)”.
• “Suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang
dilakukansecara terencana”.
• Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup
seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur,
pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya
• pembangunan sebaga transformasi ekonomi, sosial dan budaya.
Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk
memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat
Berkaitan dengan masalah
kelembagaan
• Ada yang menyebut lembaga eksekutif,
legislatif, yudikatif, ......
• Ada juga yang menyebut lembaga di pusat dan
lembaga di daerah ?
• Ada yang menyebut : infrastruktur dan
suprastruktur politik
• Apa contoh nya?
Politik ?
1. Berkaitan dengan masalah kekuasaan ?
2. Berkaitan dengan masalah proses pengambilan
keputusan/kebijakan ?
3. Berkaitan dengan masalah kebijakan/ putusan?
4. Berkaitan dengan masalah kelembagaan ?
5. Berkaitan dengan masalah alokasi dan distribusi
nilai ?
Cek kembali buku Dasar Dasar Ilmu Politik, Mirriam Budiarjo
Obyek
• Objeknya pembangunan politik mencakup 3
(tiga) perubahan, yakni: 1) sistem nilai politik,
2) struktur kekuasaan dan 3) strategi
kebijaksanaan umum
• Bagaimana dengan ke-tiga hal di atas?
• Apa itu sistem (nilai) politik)?
• Apa itu struktur kekuasaan (politik)?
• Apa itu strategi kebijaksanaan umu (kebijakan)?
Sasaran/obyek
Pembangunan politik
• Objeknya antara lain mencakup perubahan: 1) sistem
nilai politik, 2) struktur kekuasaan dan 3) strategi
kebijaksanaan umum
• Pembangunan politik : pembangunan pada sistem politik
• Lalu apakah sistem politik itu?
• Adakah macam/jenis sistem politik?
• Ada : sistem politik demokrasi dan non-demokrasi
(Huntington, 1993)
• Bagaiman dengan pembangunan (sistem) politik di
Indonesia ?
Bagaimana dengan pembangunan (sistem)
politik di Indonesia ?
• Yang dimaksud sistem politik_demokrasi
• Bgmn dengan pembangunan demokrasi di
Indonesia ?
• Dinamika demokrasi di Indonesia : demokrasi
terpimpin, dst , demokrasi Pancasila ?
• Tahapan demokrasi ?
Sasaran/obyek
Pembangunan politik
• Objeknya antara lain mencakup perubahan: 1) sistem nilai
politik, 2) struktur kekuasaan dan 3) strategi kebijaksanaan
umum
• Obyek nya struktur kekuasaan? Apa sajakah ?
• Misal pembangunan pada infra dan supra struktur . Apa
contoh nya ? : mendirikan partai politik, membentuk lembaga
DPD, KPK, MK, BPIP
• Misal pembangunan pada struktur di pusat dan struktur
daerah. Misal membentuk ?
Pembangunan (struktur) politik
• pembangunan pada infra dan supra struktur .
Apa contoh nya ? : mendirikan partai politik,
membentuk lembaga DPD, KPK, MK, BPIP
• Misal pembangunan pada struktur di pusat
dan struktur daerah. Misal membentuk ?
Sasaran/obyek
Pembangunan politik
• Objeknya antara lain mencakup perubahan: 1) sistem nilai
politik, 2) struktur kekuasaan dan 3) strategi kebijaksanaan
umum
• Pembangunan pada strategi umum kebijakan dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan nasional
• Misalnya, strategi yang digunakan oleh suatu
rezim/kepempimpinan, bisa berbeda-beda
• Strategi itu umumnya termuat dalam dokumen strategi
pembangunan
• Misal, strategi pembangunan yang dipakai oleh Orde Baru,
Orde Lama, Orde reformasi
Pembangunan politik = strategi
kebijaksanaan umum
• Dimanakah kita mengetahui strategi kebijakan umum
tersebut ?
• Carilah dokumen strategi tersebut !
• Diawali dari rezim orde lama menggunakan apa?
• Misal Orba (Soeharto), menggunakan strategi Trilogi
pembangunan, GBHN 1973-1978 -1983-1988-1993-
1998, (BJ Habibie) menggunakan GBHN 1999-2004,
Gus dur menggunakan apa? Rezim Jokowi
menggunakan Apa?
• Baca lanjut dan pahami isi modul!

More Related Content

What's hot

Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...
Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...
Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...
Muhammad Bahrudin
 
Budaya Politik Indonesia
Budaya Politik IndonesiaBudaya Politik Indonesia
Budaya Politik IndonesiaMuhamad Yogi
 
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negaraPengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Muhammad Adnan Novanda
 
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIKSUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
Muhamad Yogi
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi Kebijakan
Zakiah dr
 
Good Governance
Good GovernanceGood Governance
Good Governance
Shahril Budiman Png
 
Pengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politikPengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politiknona aliya
 
Sistem Pemerintahan Presidensial Dikompresi
Sistem Pemerintahan Presidensial DikompresiSistem Pemerintahan Presidensial Dikompresi
Sistem Pemerintahan Presidensial Dikompresi
Lestari Moerdijat
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
Pendekatan Dalam Ilmu Politik
Pendekatan Dalam Ilmu PolitikPendekatan Dalam Ilmu Politik
Pendekatan Dalam Ilmu PolitikMuhamad Yogi
 
Power point sap-sosiologi-32
Power point sap-sosiologi-32Power point sap-sosiologi-32
Power point sap-sosiologi-32dinnianggra
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
Fajar Dolly
 
Tatanan organisasi pemerintahan negara
Tatanan organisasi pemerintahan negaraTatanan organisasi pemerintahan negara
Tatanan organisasi pemerintahan negara
endahmustika
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
Tri Widodo W. UTOMO
 
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahanTeori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahanAdhi Panjie Gumilang
 
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSESKEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
Listiana Nurwati
 
Sistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOLSistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOL
93220872
 

What's hot (20)

Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...
Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...
Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...
 
Budaya Politik Indonesia
Budaya Politik IndonesiaBudaya Politik Indonesia
Budaya Politik Indonesia
 
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negaraPengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
 
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIKSUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi Kebijakan
 
Good Governance
Good GovernanceGood Governance
Good Governance
 
NILAI NILAI DEMOKRASI
NILAI NILAI DEMOKRASINILAI NILAI DEMOKRASI
NILAI NILAI DEMOKRASI
 
Pengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politikPengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politik
 
Sistem Pemerintahan Presidensial Dikompresi
Sistem Pemerintahan Presidensial DikompresiSistem Pemerintahan Presidensial Dikompresi
Sistem Pemerintahan Presidensial Dikompresi
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
 
Pendekatan Dalam Ilmu Politik
Pendekatan Dalam Ilmu PolitikPendekatan Dalam Ilmu Politik
Pendekatan Dalam Ilmu Politik
 
Politik dan kebijakan publik
Politik dan kebijakan publikPolitik dan kebijakan publik
Politik dan kebijakan publik
 
Power point sap-sosiologi-32
Power point sap-sosiologi-32Power point sap-sosiologi-32
Power point sap-sosiologi-32
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
 
Tatanan organisasi pemerintahan negara
Tatanan organisasi pemerintahan negaraTatanan organisasi pemerintahan negara
Tatanan organisasi pemerintahan negara
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
 
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahanTeori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
 
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSESKEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
 
Sistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOLSistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOL
 

Similar to 1 PPT_Pembangunan Politik 1_4 2021.ppt

2 PPT_Pembangunan Politik 1_4 2021.ppt
2 PPT_Pembangunan Politik  1_4  2021.ppt2 PPT_Pembangunan Politik  1_4  2021.ppt
2 PPT_Pembangunan Politik 1_4 2021.ppt
pikipardede1
 
Perencanaan Pembangunan
Perencanaan PembangunanPerencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan
Siti Sahati
 
Kebijakan pendidikan di indonesia
Kebijakan pendidikan di indonesiaKebijakan pendidikan di indonesia
Kebijakan pendidikan di indonesia
Azhari Saputra
 
Analisis-Kebijakan-Publik.pptx
Analisis-Kebijakan-Publik.pptxAnalisis-Kebijakan-Publik.pptx
Analisis-Kebijakan-Publik.pptx
AdrianHanda2
 
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparPraktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Yogi Suwarno
 
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan KessosPerumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Tri Widodo W. UTOMO
 
pembangunan+politik.ppt
pembangunan+politik.pptpembangunan+politik.ppt
pembangunan+politik.ppt
nofaldzaki
 
Analisis kebijakan pendidikan
Analisis kebijakan pendidikanAnalisis kebijakan pendidikan
Analisis kebijakan pendidikan
SyaifulBahri103
 
Sm sispolin
Sm sispolinSm sispolin
Sm sispolin
Maretha Albar
 
Evaluasi kebijakan sebagai studi penelitian
Evaluasi kebijakan sebagai studi penelitianEvaluasi kebijakan sebagai studi penelitian
Evaluasi kebijakan sebagai studi penelitian
Mukhrizal Effendi
 
Siklus Manajemen Pembangunan
Siklus Manajemen PembangunanSiklus Manajemen Pembangunan
Siklus Manajemen Pembangunan
Dadang Solihin
 
Partisipasi_Masyarakat_Dalam_Pemilihan_U.pptx
Partisipasi_Masyarakat_Dalam_Pemilihan_U.pptxPartisipasi_Masyarakat_Dalam_Pemilihan_U.pptx
Partisipasi_Masyarakat_Dalam_Pemilihan_U.pptx
Maya133447
 
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN.ppt
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN.pptADMINISTRASI PEMBANGUNAN.ppt
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN.ppt
masringgitmarwiyahns1
 
Pip pertemuan ke 5
Pip pertemuan ke 5Pip pertemuan ke 5
Pip pertemuan ke 5
dzakiaziz
 
Kompilasi Pokok Bahasan dan Bahan Belajar Sispolin 2012-2013
Kompilasi Pokok Bahasan dan Bahan Belajar Sispolin 2012-2013Kompilasi Pokok Bahasan dan Bahan Belajar Sispolin 2012-2013
Kompilasi Pokok Bahasan dan Bahan Belajar Sispolin 2012-2013
Zainal Muttaqin
 
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakanModul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
unitpublikasi
 
Konsep dasar politik
Konsep dasar politikKonsep dasar politik
Konsep dasar politik
Universitas Negeri Padang
 
ppt ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
ppt ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptxppt ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
ppt ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
AnisaAmalia21
 
Pembangunan administrasi dalam rangka administrasi pembangunan kesehatan
Pembangunan administrasi dalam rangka administrasi pembangunan kesehatanPembangunan administrasi dalam rangka administrasi pembangunan kesehatan
Pembangunan administrasi dalam rangka administrasi pembangunan kesehatan
Muhammad Sholeh
 

Similar to 1 PPT_Pembangunan Politik 1_4 2021.ppt (20)

2 PPT_Pembangunan Politik 1_4 2021.ppt
2 PPT_Pembangunan Politik  1_4  2021.ppt2 PPT_Pembangunan Politik  1_4  2021.ppt
2 PPT_Pembangunan Politik 1_4 2021.ppt
 
Perencanaan Pembangunan
Perencanaan PembangunanPerencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan
 
Kebijakan pendidikan di indonesia
Kebijakan pendidikan di indonesiaKebijakan pendidikan di indonesia
Kebijakan pendidikan di indonesia
 
Analisis-Kebijakan-Publik.pptx
Analisis-Kebijakan-Publik.pptxAnalisis-Kebijakan-Publik.pptx
Analisis-Kebijakan-Publik.pptx
 
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparPraktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
 
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan KessosPerumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
 
pembangunan+politik.ppt
pembangunan+politik.pptpembangunan+politik.ppt
pembangunan+politik.ppt
 
Analisis kebijakan pendidikan
Analisis kebijakan pendidikanAnalisis kebijakan pendidikan
Analisis kebijakan pendidikan
 
Sm sispolin
Sm sispolinSm sispolin
Sm sispolin
 
Evaluasi kebijakan sebagai studi penelitian
Evaluasi kebijakan sebagai studi penelitianEvaluasi kebijakan sebagai studi penelitian
Evaluasi kebijakan sebagai studi penelitian
 
Siklus Manajemen Pembangunan
Siklus Manajemen PembangunanSiklus Manajemen Pembangunan
Siklus Manajemen Pembangunan
 
Partisipasi_Masyarakat_Dalam_Pemilihan_U.pptx
Partisipasi_Masyarakat_Dalam_Pemilihan_U.pptxPartisipasi_Masyarakat_Dalam_Pemilihan_U.pptx
Partisipasi_Masyarakat_Dalam_Pemilihan_U.pptx
 
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN.ppt
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN.pptADMINISTRASI PEMBANGUNAN.ppt
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN.ppt
 
Pip pertemuan ke 5
Pip pertemuan ke 5Pip pertemuan ke 5
Pip pertemuan ke 5
 
Kompilasi Pokok Bahasan dan Bahan Belajar Sispolin 2012-2013
Kompilasi Pokok Bahasan dan Bahan Belajar Sispolin 2012-2013Kompilasi Pokok Bahasan dan Bahan Belajar Sispolin 2012-2013
Kompilasi Pokok Bahasan dan Bahan Belajar Sispolin 2012-2013
 
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakanModul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
 
Konsep dasar politik
Konsep dasar politikKonsep dasar politik
Konsep dasar politik
 
Konsep dasar politik
Konsep dasar politikKonsep dasar politik
Konsep dasar politik
 
ppt ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
ppt ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptxppt ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
ppt ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
 
Pembangunan administrasi dalam rangka administrasi pembangunan kesehatan
Pembangunan administrasi dalam rangka administrasi pembangunan kesehatanPembangunan administrasi dalam rangka administrasi pembangunan kesehatan
Pembangunan administrasi dalam rangka administrasi pembangunan kesehatan
 

More from pikipardede1

implementasi-pp-no41-th-2007-di-merauke.ppt
implementasi-pp-no41-th-2007-di-merauke.pptimplementasi-pp-no41-th-2007-di-merauke.ppt
implementasi-pp-no41-th-2007-di-merauke.ppt
pikipardede1
 
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptSlide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
pikipardede1
 
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesia
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesiakonsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesia
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesia
pikipardede1
 
Negara hukum rule of law.ppt
Negara hukum rule of law.pptNegara hukum rule of law.ppt
Negara hukum rule of law.ppt
pikipardede1
 
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdfSlide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
pikipardede1
 
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptxMateri_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
pikipardede1
 
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdf
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdfIET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdf
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdf
pikipardede1
 
sap-reformasi administrasi publik.pdf
sap-reformasi administrasi publik.pdfsap-reformasi administrasi publik.pdf
sap-reformasi administrasi publik.pdf
pikipardede1
 
e-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdfe-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdf
pikipardede1
 
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.ppt
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.pptMETODE-EVALUASIdasar2PM-10.ppt
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.ppt
pikipardede1
 
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptxPartisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
pikipardede1
 
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptxPertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
pikipardede1
 
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptxreformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
pikipardede1
 
3124663.ppt
3124663.ppt3124663.ppt
3124663.ppt
pikipardede1
 
6 PPT_Pembangunan Politik PPKn_ 2021.ppt
6 PPT_Pembangunan Politik  PPKn_ 2021.ppt6 PPT_Pembangunan Politik  PPKn_ 2021.ppt
6 PPT_Pembangunan Politik PPKn_ 2021.ppt
pikipardede1
 
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf
pikipardede1
 
How to Influence People.pdf
How to Influence People.pdfHow to Influence People.pdf
How to Influence People.pdf
pikipardede1
 
Capaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdfCapaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdf
pikipardede1
 
Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptx
Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptxTransisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptx
Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptx
pikipardede1
 
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
pikipardede1
 

More from pikipardede1 (20)

implementasi-pp-no41-th-2007-di-merauke.ppt
implementasi-pp-no41-th-2007-di-merauke.pptimplementasi-pp-no41-th-2007-di-merauke.ppt
implementasi-pp-no41-th-2007-di-merauke.ppt
 
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptSlide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
 
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesia
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesiakonsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesia
konsepnegarahukumdannegarahukumdiindonesia
 
Negara hukum rule of law.ppt
Negara hukum rule of law.pptNegara hukum rule of law.ppt
Negara hukum rule of law.ppt
 
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdfSlide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
Slide-PSY203-PSY203-Slide-1.pdf
 
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptxMateri_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
 
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdf
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdfIET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdf
IET Smart Cities - 2022 - Gurick.pdf
 
sap-reformasi administrasi publik.pdf
sap-reformasi administrasi publik.pdfsap-reformasi administrasi publik.pdf
sap-reformasi administrasi publik.pdf
 
e-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdfe-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdf
 
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.ppt
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.pptMETODE-EVALUASIdasar2PM-10.ppt
METODE-EVALUASIdasar2PM-10.ppt
 
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptxPartisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
 
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptxPertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
 
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptxreformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
 
3124663.ppt
3124663.ppt3124663.ppt
3124663.ppt
 
6 PPT_Pembangunan Politik PPKn_ 2021.ppt
6 PPT_Pembangunan Politik  PPKn_ 2021.ppt6 PPT_Pembangunan Politik  PPKn_ 2021.ppt
6 PPT_Pembangunan Politik PPKn_ 2021.ppt
 
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf
46Nama Organisasi Perempuan Provsu.pdf
 
How to Influence People.pdf
How to Influence People.pdfHow to Influence People.pdf
How to Influence People.pdf
 
Capaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdfCapaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdf
 
Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptx
Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptxTransisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptx
Transisi_ke_Demokratisasi_dan_Suksesi.pptx
 
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
 

1 PPT_Pembangunan Politik 1_4 2021.ppt

  • 1. MK. Pembangunan Politik PPKn FKIP UNS / Smtr 5/ 2021_1 Dr. Winarno, M Si Anis Suryaningsih, M Sc TM Online ke 1, 2, 3, 4 Jumat, 27 Agts 2021 dst
  • 2. Kontrak Kuliah • Jadwal kuliah Jumat, jam Jam 3-4 / 09.10-10.50 • Ada Rencana Pembelajaran Semester • Memuat tujuan, proses, isi, penilaian • Merupakan mata kuliah keahlian prodi PPKn bidang politik • Melalui tatap muka online, sinkrounus dan sinkrounus, dg berbagai media komunikasi online • Kontrak selama 16 kali pertemuan • UTS dan UAS (45%), penilaian sikap dan proses (25), penugasan (30%) • Ada remidi bagi yang skornya kurang
  • 4. Materi pembangunan politik 1) Pembangunan Politik • hakekat pembangunan politik • obyek pembangunan politik • tahapan pembangunan politik di Indonesia • kebijakan pembangunan politik di Indonesia • hubungan politik dengan pendidikan 2) Pendidikan Politik • hakekat pendidikan politik • perspektif pendidikan politik sesuai konteks • isi pendidikan politik • pendekatan, jalur, model dan contoh praktik pendidikan politik • contoh pendidikan politik
  • 5. Definisi Pembangunan Politik • Ada beberapa istilah : perubahan, pembangunan, modernisasi, industrialisasi, modernisasi, urbanisasi, westernisasi • Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (“nation building)”. • “Suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukansecara terencana”. • Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya • pembangunan sebaga transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat
  • 6. Berkaitan dengan masalah kelembagaan • Ada yang menyebut lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, ...... • Ada juga yang menyebut lembaga di pusat dan lembaga di daerah ? • Ada yang menyebut : infrastruktur dan suprastruktur politik • Apa contoh nya?
  • 7. Politik ? 1. Berkaitan dengan masalah kekuasaan ? 2. Berkaitan dengan masalah proses pengambilan keputusan/kebijakan ? 3. Berkaitan dengan masalah kebijakan/ putusan? 4. Berkaitan dengan masalah kelembagaan ? 5. Berkaitan dengan masalah alokasi dan distribusi nilai ? Cek kembali buku Dasar Dasar Ilmu Politik, Mirriam Budiarjo
  • 8. Obyek • Objeknya pembangunan politik mencakup 3 (tiga) perubahan, yakni: 1) sistem nilai politik, 2) struktur kekuasaan dan 3) strategi kebijaksanaan umum • Bagaimana dengan ke-tiga hal di atas? • Apa itu sistem (nilai) politik)? • Apa itu struktur kekuasaan (politik)? • Apa itu strategi kebijaksanaan umu (kebijakan)?
  • 9. Sasaran/obyek Pembangunan politik • Objeknya antara lain mencakup perubahan: 1) sistem nilai politik, 2) struktur kekuasaan dan 3) strategi kebijaksanaan umum • Pembangunan politik : pembangunan pada sistem politik • Lalu apakah sistem politik itu? • Adakah macam/jenis sistem politik? • Ada : sistem politik demokrasi dan non-demokrasi (Huntington, 1993) • Bagaiman dengan pembangunan (sistem) politik di Indonesia ?
  • 10. Bagaimana dengan pembangunan (sistem) politik di Indonesia ? • Yang dimaksud sistem politik_demokrasi • Bgmn dengan pembangunan demokrasi di Indonesia ? • Dinamika demokrasi di Indonesia : demokrasi terpimpin, dst , demokrasi Pancasila ? • Tahapan demokrasi ?
  • 11. Sasaran/obyek Pembangunan politik • Objeknya antara lain mencakup perubahan: 1) sistem nilai politik, 2) struktur kekuasaan dan 3) strategi kebijaksanaan umum • Obyek nya struktur kekuasaan? Apa sajakah ? • Misal pembangunan pada infra dan supra struktur . Apa contoh nya ? : mendirikan partai politik, membentuk lembaga DPD, KPK, MK, BPIP • Misal pembangunan pada struktur di pusat dan struktur daerah. Misal membentuk ?
  • 12. Pembangunan (struktur) politik • pembangunan pada infra dan supra struktur . Apa contoh nya ? : mendirikan partai politik, membentuk lembaga DPD, KPK, MK, BPIP • Misal pembangunan pada struktur di pusat dan struktur daerah. Misal membentuk ?
  • 13. Sasaran/obyek Pembangunan politik • Objeknya antara lain mencakup perubahan: 1) sistem nilai politik, 2) struktur kekuasaan dan 3) strategi kebijaksanaan umum • Pembangunan pada strategi umum kebijakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional • Misalnya, strategi yang digunakan oleh suatu rezim/kepempimpinan, bisa berbeda-beda • Strategi itu umumnya termuat dalam dokumen strategi pembangunan • Misal, strategi pembangunan yang dipakai oleh Orde Baru, Orde Lama, Orde reformasi
  • 14. Pembangunan politik = strategi kebijaksanaan umum • Dimanakah kita mengetahui strategi kebijakan umum tersebut ? • Carilah dokumen strategi tersebut ! • Diawali dari rezim orde lama menggunakan apa? • Misal Orba (Soeharto), menggunakan strategi Trilogi pembangunan, GBHN 1973-1978 -1983-1988-1993- 1998, (BJ Habibie) menggunakan GBHN 1999-2004, Gus dur menggunakan apa? Rezim Jokowi menggunakan Apa? • Baca lanjut dan pahami isi modul!