Report
Share
Download to read offline
Recommended
Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.05/2014 
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang sistem penerimaan negara secara elektronik, termasuk penunjukan bank dan pos sebagai penyedia layanan penerimaan setoran negara. Bank dan pos harus memenuhi syarat tertentu dan lulus uji akseptasi oleh Kementerian Keuangan sebelum ditunjuk. Setelah ditunjuk, bank dan pos akan menandatangani perjanjian kerja sama untuk menyediakan layanan penerimaan setoran negara secara elektronik
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Modul ini membahas tentang pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tingkat kementerian/lembaga dan Bendahara Umum Negara. Pembahasan mencakup landasan hukum, pengertian, jenis, pemungutan, penetapan tarif, penggunaan, pelaporan, pemeriksaan, serta contoh-contoh PNBP khusus seperti minyak dan gas bumi, panas bumi, dan laba BUMN.
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mencakup sistem perencanaan, tagihan, dan pelaporan PNBP. Sistem ini mempermudah proses pembayaran dan penyetoran PNBP secara elektronik dengan penerbitan kode tagihan.
Standar Akuntansi Pemerintah.pdf
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
SAPP
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang mencakup kerangka umum SAPP, hubungan antara sistem akuntansi keuangan dengan sistem akuntansi barang, proses bisnis SAPP, dokumen sumber, mekanisme rekonsiliasi dan pelaporan, serta reviu atas laporan keuangan pemerintah."
gambaran umum SAIBA
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi berbasis akrual yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Diterangkan dasar hukum dan pengertian akuntansi berbasis akrual serta contoh penerapannya. Juga dijelaskan jenis dan format laporan keuangan pemerintah berdasarkan basis akuntansi kas maupun akrual beserta manfaat masing-masing basis akuntansi.
Read me: Manual silabi modul bendahara pengeluaran
Manual aplikasi Silabi modul Bendahara Pengeluaran memberikan panduan tentang cara installasi dan pengaturan aplikasi untuk bendahara pengeluaran, termasuk pembuatan user, pengaturan referensi, dan pencatatan berbagai transaksi seperti SP2D, saldo awal, kuitansi, pajak, dan transaksi lainnya.
Recommended
Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.05/2014
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang sistem penerimaan negara secara elektronik, termasuk penunjukan bank dan pos sebagai penyedia layanan penerimaan setoran negara. Bank dan pos harus memenuhi syarat tertentu dan lulus uji akseptasi oleh Kementerian Keuangan sebelum ditunjuk. Setelah ditunjuk, bank dan pos akan menandatangani perjanjian kerja sama untuk menyediakan layanan penerimaan setoran negara secara elektronik
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Modul ini membahas tentang pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tingkat kementerian/lembaga dan Bendahara Umum Negara. Pembahasan mencakup landasan hukum, pengertian, jenis, pemungutan, penetapan tarif, penggunaan, pelaporan, pemeriksaan, serta contoh-contoh PNBP khusus seperti minyak dan gas bumi, panas bumi, dan laba BUMN.
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mencakup sistem perencanaan, tagihan, dan pelaporan PNBP. Sistem ini mempermudah proses pembayaran dan penyetoran PNBP secara elektronik dengan penerbitan kode tagihan.
Standar Akuntansi Pemerintah.pdf
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
SAPP
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang mencakup kerangka umum SAPP, hubungan antara sistem akuntansi keuangan dengan sistem akuntansi barang, proses bisnis SAPP, dokumen sumber, mekanisme rekonsiliasi dan pelaporan, serta reviu atas laporan keuangan pemerintah."
gambaran umum SAIBA
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi berbasis akrual yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Diterangkan dasar hukum dan pengertian akuntansi berbasis akrual serta contoh penerapannya. Juga dijelaskan jenis dan format laporan keuangan pemerintah berdasarkan basis akuntansi kas maupun akrual beserta manfaat masing-masing basis akuntansi.
Read me: Manual silabi modul bendahara pengeluaran
Manual aplikasi Silabi modul Bendahara Pengeluaran memberikan panduan tentang cara installasi dan pengaturan aplikasi untuk bendahara pengeluaran, termasuk pembuatan user, pengaturan referensi, dan pencatatan berbagai transaksi seperti SP2D, saldo awal, kuitansi, pajak, dan transaksi lainnya.
Pedoman Penggunaan Aplikasi TRPNBP versi 4.2
Petunjuk Penggunaan Aplikasi TRPNBP Versi 4.2 memberikan panduan penggunaan aplikasi Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (TRPNBP) versi 4.2. Dokumen ini menjelaskan tentang pengertian TRPNBP, fitur-fitur baru pada versi 4.2 seperti pengaturan pengguna default dan sub modul wilayah kerja, serta panduan pengoperasian modul-modul utama seperti penginputan target, alokasi pagu, realis
Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015
Dalam surat ini terdapat perubahan segmentasi akun penerimaan kembali belanja TAYL
Perdirjen 01 2014
Perdirjen ini mengupas tuntas tata cara teknis penyetoran PNBP via simponi.kemenkeu.go.id
Perdirjen 01 2014
Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri halal untuk meningkatkan ekspor dan pariwisata. Industri halal diharapkan menjadi andalan baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berbagai kebijakan dan dukungan akan diberikan untuk mempercepat pengembangan industri halal di Tanah Air.
Pmk 32 2014
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang sistem penerimaan negara secara elektronik, yang mencakup penunjukan bank dan pos sebagai penyedia layanan penerimaan setoran negara secara elektronik. Bank dan pos harus memenuhi persyaratan tertentu dan melalui uji akseptasi pengguna untuk ditunjuk. Jika diterima, akan ditandatangani perjanjian kerja sama untuk menyediakan layanan penerimaan negara secara elektronik.
Prosedur konversi validasi pada aplikasi trpnbp
Prosedur konversi dan validasi data target PNBP dari aplikasi TRPNBP 12 ke versi 4 meliputi restore data, penyesuaian parameter, validasi data untuk mendeteksi kesalahan, memperbaiki data yang tidak sesuai, hingga mendapatkan kode validasi bahwa semua data sudah sesuai dengan referensi.
JUKNIS PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA
Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri halal untuk meningkatkan ekspor dan pariwisata. Industri halal diharapkan menjadi andalan baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berbagai kebijakan dan regulasi sedang disiapkan untuk mendukung pengembangan industri halal di Tanah Air.
Pmk 163-pmk.05-2013
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran dengan tujuan menjamin kelancaran proses penerimaan dan pembayaran tagihan kepada negara. Peraturan ini mengatur tentang batas waktu penerimaan dan pengeluaran negara, termasuk pengajuan SPM dan pembayaran gaji, honorarium, utang luar dan dalam negeri pada akhir tahun anggaran.
More Related Content
More from Erny Anggrahini
Pedoman Penggunaan Aplikasi TRPNBP versi 4.2
Petunjuk Penggunaan Aplikasi TRPNBP Versi 4.2 memberikan panduan penggunaan aplikasi Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (TRPNBP) versi 4.2. Dokumen ini menjelaskan tentang pengertian TRPNBP, fitur-fitur baru pada versi 4.2 seperti pengaturan pengguna default dan sub modul wilayah kerja, serta panduan pengoperasian modul-modul utama seperti penginputan target, alokasi pagu, realis
Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015
Dalam surat ini terdapat perubahan segmentasi akun penerimaan kembali belanja TAYL
Perdirjen 01 2014
Perdirjen ini mengupas tuntas tata cara teknis penyetoran PNBP via simponi.kemenkeu.go.id
Perdirjen 01 2014
Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri halal untuk meningkatkan ekspor dan pariwisata. Industri halal diharapkan menjadi andalan baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berbagai kebijakan dan dukungan akan diberikan untuk mempercepat pengembangan industri halal di Tanah Air.
Pmk 32 2014
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang sistem penerimaan negara secara elektronik, yang mencakup penunjukan bank dan pos sebagai penyedia layanan penerimaan setoran negara secara elektronik. Bank dan pos harus memenuhi persyaratan tertentu dan melalui uji akseptasi pengguna untuk ditunjuk. Jika diterima, akan ditandatangani perjanjian kerja sama untuk menyediakan layanan penerimaan negara secara elektronik.
Prosedur konversi validasi pada aplikasi trpnbp
Prosedur konversi dan validasi data target PNBP dari aplikasi TRPNBP 12 ke versi 4 meliputi restore data, penyesuaian parameter, validasi data untuk mendeteksi kesalahan, memperbaiki data yang tidak sesuai, hingga mendapatkan kode validasi bahwa semua data sudah sesuai dengan referensi.
JUKNIS PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA
Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri halal untuk meningkatkan ekspor dan pariwisata. Industri halal diharapkan menjadi andalan baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berbagai kebijakan dan regulasi sedang disiapkan untuk mendukung pengembangan industri halal di Tanah Air.
Pmk 163-pmk.05-2013
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran dengan tujuan menjamin kelancaran proses penerimaan dan pembayaran tagihan kepada negara. Peraturan ini mengatur tentang batas waktu penerimaan dan pengeluaran negara, termasuk pengajuan SPM dan pembayaran gaji, honorarium, utang luar dan dalam negeri pada akhir tahun anggaran.