MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak ElektronikDeny Zaenal Faizin
Cara pembayaran pajak melalui pembuatan kode billing melalui internet atau intranet. Ini merupakan generasi kedua dari pembayaran pajak yang wajib mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2016
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak ElektronikDeny Zaenal Faizin
Cara pembayaran pajak melalui pembuatan kode billing melalui internet atau intranet. Ini merupakan generasi kedua dari pembayaran pajak yang wajib mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2016
Saat ini membayar pajak tidak harus datang langsung ke kantor posatau bank persepsi, cukup duduk sambil online di depan laptop dan semua transaksasi pembayaran pajak bisa dilakukan. simak caranya berikut di slide
Saat ini membayar pajak tidak harus datang langsung ke kantor posatau bank persepsi, cukup duduk sambil online di depan laptop dan semua transaksasi pembayaran pajak bisa dilakukan. simak caranya berikut di slide
Mengenal perpustakaan pada zaman modern sekarang ini.
Perpustakaan bukan hanya menyusun buku, perpustakaan adalah sumber informasi yang dapat membantu para pengguna informasi .
Semoga bermanfaat ...
SAPP adalah Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang terangkai secara sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain
untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Pusat.
Membahas gambaran umum mengenai prinsip-prinsip dasar akuntansi berbasis akrual. mengenai pengakuan, pengukuran, pencatatan pendapatan....dll dah....selanjutnya monggo dibaca sendiri ya...hehehe
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO BaruAhmad Abdul Haq
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
IBO adalah singkatan dari Individual Business Owner, atau pemilik bisnis individu dalam MLM Amway. Dikenal juga dengan sebutan ABO (Amway Business Owner).
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019Ahmad Abdul Haq
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
1. Untuk Menjamin Akuntabilitas Data Transaksi
Penerimaan Negara
Electronic
SistemPenerimaan Negara
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
3. * Audit BPK-RI 2009 dan 2010
Mengapa ?
Opini Audit BPK-RI*)
“Data transaksi Penerimaan Negara
yang dilakukan melalui Sistem MPN
Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya
(Disclaimer)”
Opini didasarkan atas tidak dapat dijelaskannya transaksi-
transaksi hasil rekonsiliasi Sistem MPN seperti transaksi
kategori REVERSAL, TIDAK DIAKUI, PARTIAL MATCH, MPN
UNMATCH, dan LKP UNMATCH.
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
4. Progress
Peningkatan Kualitas Dan Akuntabilitas
Data Transaksi Penerimaan Negara Dalam
Sistem MPN G-1
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
5. Capaian Peningkatan Kualitas Data Transaksi Penerimaan Negara
Melalui Sistem MPN (Existing)
Sudah dapat dicapai Opini WTP atas LKPP
(LKKL BA 015) Tahun 2011 dan 2012.
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
Partial Reversal Tidak Diakui Unmatch Cancel Outmatch LKP Unmatch
2.85
0.26
0.48
0.02 0.01 0.01
0.57
0.14
0.26
0.02 0.01 0.02
0.22
0.09
0.23
0.01 0.02 0.01
2011 2012 2013
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
6. Arah Penyempurnaan Sistem MPN
Menjadi ManfaatDari Kondisi
6
Manual Billing System Electronic Billing System Akuntabilitas, Fleksibilitas,
dan Kecepatan Penguasaan
Kas
Layanan Over The Counter Layanan On-line dan
Fleksibel
Ketersediaan Layanan Tanpa
Tergantung Waktu dan
Tempat
Tidak Melayani Seluruh
Transaksi Penerimaan
Negara
Melayani Seluruh Transaksi
Penerimaan Negara
Akuntabilitas seluruh data
transaksi penerimaan
negara
Layanan Single Currency
(Rupiah)
Layanan Multiple Currencies
(termasuk Valas)
Ketersediaan Kas dalam
berbagai jenis Valuta
Disclaimer WTP Kepercayaan Publik
Pengelolaan Layanan Dan
Data Transaksi Per Unit
Eselon I (Individual)
Pengelolaan Layanan Dan
Data Transaksi Bersama dan
Terkoordinasi
Kesatuan Database dan
Informasi Penerimaan
Negara
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
8. Peta Peran Dalam Arsitektur MPN G-2
Billing System
•Menyiapkan interface yang sudah terkoneksi dengan sistem settlement MPN G2
•Memungkinkan dilakukannya proses create user dan men-generate ID_Billing
•Menyediakan fasilitas konfirmasi setoran
Settlement System
•Menyiapkan interface dari dan ke arah biller
•Menyiapkan interface dari dan ke arah switcher
•Men-generate notifikasi transaksi penerimaan negara (menerbitkan NTPN)
Switching System
• Menyiapkan interface ke arah sistem settlement
• Menyiapkan interface dari arah Bank/Pos Persepsi
• Menyiapkan link yang terhubung ke Bank/Pos Persepsi
• Memungkinkan berjalannya proses rekonsiliasi data transaksi dan pengiriman data ke sistem biller
Bank/Pos Persepsi
•Menyiapkan interface ke arah sistem Settlement
•Memungkinkan berjalannya proses transaksi penerimaan negara dengan men-generate
notifikasi transaksi Bank/Pos (menerbitkan NTB/P)
•Mencetak/menyediakan fasilitas cetak BPN
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
11. KPPN Mitra Kerja
Satker
SPAN
(1) WP/WB/WS menyampaikan permintaan
perubahan data billing ke Biller
(2) Data diperbaiki di sistem Billing(KPP/KPBC/DJA)
(3) Biller mengirim tembusan hasil
perbaikan ke KPPN Khusus Penerimaan
(4) KPPN Khusus Penerimaan membuat
jurnal koreksi di SPAN
WP/WB/WS
Biller
11
Proses Perbaikan Data Penerima Negara
(4) KPPN membuat
jurnal koreksi di SPAN
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
12. Scenario Kegagalan transaksi pada MPN G2
No Kondisi Kondisi/Solusi
1 Sistem Biling tidak dapat menerbikan
Kode/ID Biling
Wajib Bayar melakukan pembayaran dengan sistem
manual
2 Bank/Pos Persepsi tidak dapat menerima
informasi Data Setoran dari sistem
setelmen (BPP tidak menerima inquiry
response /inquiry gagal)
a. Transaksi tidak dapat diteruskan
b. Rekening kas negara tidak dikreditkan
c. Penyetor dianjurkan untuk melakukan
penyetoran ke BPP yang lain
3 Sistem BPP tidak berhasil menerima
respone pembayaran dari sistem
settlement (ntpn gagal diterima)
a. Transaksi dianggap berhasil
b. Rekening kas negara dikreditkan
c. BPP melakukan proses re-inquiry secara
berulang dalam periode tertentu ke settlement
sampai dengan cut off periode (pukul 15.00 WIB
H:0)
d. Bank menerbitkan tanda terima sementara
berupa BPN tanpa NTPN
e. Sistem Settlement menyediakan notifikasi
pembayaran (BPN melalui portal) untuk
penyetor
f. BPP menyampaikan kembali BPN Salinan yang
telah dilengkapi dengan NTPN
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan