SlideShare a Scribd company logo
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORA T PENGELOLAAN KAS NEGARA
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II Lantai 3
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710
Telepon: 021-3449230 psw. 5400, 5419; 021-3456547, 021-3459617 faksimili; 021-3459617
situs: http://www.perbendaharaan.go.ld
Jakarta, IV Januari 2015Nomor
Sifat
Lampiran
Hal
S-~ /PB.3/2015
Segera
1 (satu) lembar
Pemutakhiran Tabel
Penerimaan Kembali
Yang Lalu
Referensi Segmen Akun
Belanja Tahun Anggaran
Yth. Para Direksi Bank/Pos Persepsi
seluruh Indonesia
Sehubungan dengan surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen
Perbendaharaan nomor : S-153/PB.6/2015 tanggal 8 Januari 2015 hal tersebut di atas,
dengan ini diberitahukan bahwa terdapat perubahan segmen akun yang digunakan untuk
penyetoran atas Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu yang berlaku sejak 1
Januari 2015 sebagaimana terlampir. Berkenaan dengan hal tersebut, Saudara agar
melakukan update referensi akun pada sistem penerimaan negara bank/pos Saudara sesuai
perubahan akun terse but.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.
Tembusan:
1. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
2. Direktur Sistem Perbendaharaan
3. Direktur Transformasi Perbendaharaan
Lampiran
Surat Direktur PKN
Nemer: S- ~Lf S- /PB.3/2015
Tanggal t Lf Januari 2015
Perubahan Segmen Akun Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang lalu
1. Akun tidak digunakan lagi
No.
Kode
Uraian AkunKeterangan
1
423911Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYLKodeAkuntidak
nakan
423913Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL KodeAkuntidak
unakan
423914Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinj. LN KodeAkuntidak
unakan
423915Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYLKodeAkuntidak
nakan
423916Penerimaan Kembali Belanja Swadana TAYL KodeAkuntidak
nakan
423917Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah TAYL KodeAkuntidak
nakan
2. Penambahan Akun
No.
Kode
Uraian AkunKeterangan
1
423951Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun AnggaranKode Akun & UraianAkun Baru423952Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun AnggaranKode Akun & UraianAkun Baru423953Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun AnggaranKode Akun & UraianAkun Baru423954Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran KewajibanKode Akun & UraianAkun Baru423955Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun AnggaranKode Akun & UraianAkun Baru423956Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun AnggaranKode Akun & UraianAkun Baru423957PenerimaanKembaliBelanja BantuanSosial TahunKode Akun & Uraian Akun Baru423958Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun AnggaranKode Akun & UraianAkun Baru423959Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana DesaKode Akun & UraianAkun Baru

More Related Content

What's hot

Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
EnvaPya
 
Tata Cara E filling
Tata Cara E  fillingTata Cara E  filling
Tata Cara E filling
present_ku
 
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRAPeran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Ahmad Abdul Haq
 
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNPeranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Ahmad Abdul Haq
 
Lampiran viii petunjuk pengisian 1771
Lampiran viii petunjuk pengisian 1771Lampiran viii petunjuk pengisian 1771
Lampiran viii petunjuk pengisian 1771
jimmystevenzz
 
Sprint modul silabun
Sprint modul silabunSprint modul silabun
Sprint modul silabun
Sri Haryati
 
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPNPenatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Ahmad Abdul Haq
 
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
Ahmad Abdul Haq
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sujatmiko Wibowo
 

What's hot (9)

Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
 
Tata Cara E filling
Tata Cara E  fillingTata Cara E  filling
Tata Cara E filling
 
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRAPeran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
 
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNPeranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
 
Lampiran viii petunjuk pengisian 1771
Lampiran viii petunjuk pengisian 1771Lampiran viii petunjuk pengisian 1771
Lampiran viii petunjuk pengisian 1771
 
Sprint modul silabun
Sprint modul silabunSprint modul silabun
Sprint modul silabun
 
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPNPenatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
 
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
 

Similar to Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015

LLAT 2016 Seksi VERA
LLAT 2016  Seksi VERALLAT 2016  Seksi VERA
LLAT 2016 Seksi VERA
kppn137
 
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaengslide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
ssuserf9d0a9
 
2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...
2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...
2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...
Ahmad Abdul Haq
 
16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd
Anwar Maulana
 
Issue terkini stabilisasi span
Issue terkini stabilisasi spanIssue terkini stabilisasi span
Issue terkini stabilisasi span
Sri Haryati
 
Tugas Lab Komputer Akuntansi2
Tugas Lab Komputer Akuntansi2Tugas Lab Komputer Akuntansi2
Tugas Lab Komputer Akuntansi2
nur rohmah
 
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnisMilka Agusta
 
Restatement 2014
Restatement 2014Restatement 2014
Restatement 2014
Mohammad Ramadhan
 
Meeting 3_Sistem Akuntansi Pemerintah.ppt
Meeting 3_Sistem Akuntansi Pemerintah.pptMeeting 3_Sistem Akuntansi Pemerintah.ppt
Meeting 3_Sistem Akuntansi Pemerintah.ppt
anneputri6
 
PERTEMUAN 4 (IMPLEMENTASI REKONSILIASI BANK).pptx
PERTEMUAN 4 (IMPLEMENTASI REKONSILIASI BANK).pptxPERTEMUAN 4 (IMPLEMENTASI REKONSILIASI BANK).pptx
PERTEMUAN 4 (IMPLEMENTASI REKONSILIASI BANK).pptx
AccIblock
 
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
Ahmad Abdul Haq
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
Ahmad Abdul Haq
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Adi Jauhari
 
Penyelesaian kas di bendahara pengeluaran
Penyelesaian kas di bendahara pengeluaranPenyelesaian kas di bendahara pengeluaran
Penyelesaian kas di bendahara pengeluaranAhmad Abdul Haq
 
Administrasi kesekretariatan uppkh kab. kota (diklat 2013) 4
Administrasi kesekretariatan uppkh kab. kota (diklat 2013) 4 Administrasi kesekretariatan uppkh kab. kota (diklat 2013) 4
Administrasi kesekretariatan uppkh kab. kota (diklat 2013) 4 Nadie Odhie
 
Automatisasi Siklus Akuntansi
Automatisasi Siklus AkuntansiAutomatisasi Siklus Akuntansi
Automatisasi Siklus Akuntansi
Yulita Nur Ihsan
 
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional PoolingPengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional PoolingAhmad Abdul Haq
 
Pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2023.pdf
Pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2023.pdfPemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2023.pdf
Pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2023.pdf
harrypurnomosetiawan1
 
Rekonsilasi
RekonsilasiRekonsilasi
Rekonsilasi
sansantika_
 
Akuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ibAkuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ibAmbara Sugama
 

Similar to Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015 (20)

LLAT 2016 Seksi VERA
LLAT 2016  Seksi VERALLAT 2016  Seksi VERA
LLAT 2016 Seksi VERA
 
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaengslide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
 
2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...
2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...
2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...
 
16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd
 
Issue terkini stabilisasi span
Issue terkini stabilisasi spanIssue terkini stabilisasi span
Issue terkini stabilisasi span
 
Tugas Lab Komputer Akuntansi2
Tugas Lab Komputer Akuntansi2Tugas Lab Komputer Akuntansi2
Tugas Lab Komputer Akuntansi2
 
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis
 
Restatement 2014
Restatement 2014Restatement 2014
Restatement 2014
 
Meeting 3_Sistem Akuntansi Pemerintah.ppt
Meeting 3_Sistem Akuntansi Pemerintah.pptMeeting 3_Sistem Akuntansi Pemerintah.ppt
Meeting 3_Sistem Akuntansi Pemerintah.ppt
 
PERTEMUAN 4 (IMPLEMENTASI REKONSILIASI BANK).pptx
PERTEMUAN 4 (IMPLEMENTASI REKONSILIASI BANK).pptxPERTEMUAN 4 (IMPLEMENTASI REKONSILIASI BANK).pptx
PERTEMUAN 4 (IMPLEMENTASI REKONSILIASI BANK).pptx
 
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
 
Penyelesaian kas di bendahara pengeluaran
Penyelesaian kas di bendahara pengeluaranPenyelesaian kas di bendahara pengeluaran
Penyelesaian kas di bendahara pengeluaran
 
Administrasi kesekretariatan uppkh kab. kota (diklat 2013) 4
Administrasi kesekretariatan uppkh kab. kota (diklat 2013) 4 Administrasi kesekretariatan uppkh kab. kota (diklat 2013) 4
Administrasi kesekretariatan uppkh kab. kota (diklat 2013) 4
 
Automatisasi Siklus Akuntansi
Automatisasi Siklus AkuntansiAutomatisasi Siklus Akuntansi
Automatisasi Siklus Akuntansi
 
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional PoolingPengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
 
Pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2023.pdf
Pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2023.pdfPemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2023.pdf
Pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2023.pdf
 
Rekonsilasi
RekonsilasiRekonsilasi
Rekonsilasi
 
Akuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ibAkuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ib
 

More from Erny Anggrahini

PP 171 Tahun 2021
PP 171 Tahun 2021PP 171 Tahun 2021
PP 171 Tahun 2021
Erny Anggrahini
 
Standar Akuntansi Pemerintah.pdf
Standar Akuntansi Pemerintah.pdfStandar Akuntansi Pemerintah.pdf
Standar Akuntansi Pemerintah.pdf
Erny Anggrahini
 
SAPP
SAPPSAPP
gambaran umum SAIBA
gambaran umum SAIBAgambaran umum SAIBA
gambaran umum SAIBA
Erny Anggrahini
 
Read me: Manual silabi modul bendahara pengeluaran
Read me: Manual silabi modul bendahara pengeluaranRead me: Manual silabi modul bendahara pengeluaran
Read me: Manual silabi modul bendahara pengeluaran
Erny Anggrahini
 
Pedoman Penggunaan Aplikasi TRPNBP versi 4.2
Pedoman Penggunaan Aplikasi TRPNBP versi 4.2Pedoman Penggunaan Aplikasi TRPNBP versi 4.2
Pedoman Penggunaan Aplikasi TRPNBP versi 4.2
Erny Anggrahini
 
Perdirjen 01 2014
Perdirjen 01 2014Perdirjen 01 2014
Perdirjen 01 2014
Erny Anggrahini
 
Perdirjen 01 2014
Perdirjen 01 2014Perdirjen 01 2014
Perdirjen 01 2014
Erny Anggrahini
 
Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.05/2014
Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.05/2014 Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.05/2014
Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.05/2014
Erny Anggrahini
 
Prosedur konversi validasi pada aplikasi trpnbp
Prosedur konversi validasi pada aplikasi trpnbpProsedur konversi validasi pada aplikasi trpnbp
Prosedur konversi validasi pada aplikasi trpnbpErny Anggrahini
 
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Erny Anggrahini
 
Contoh perhitungan sewa rumdin
Contoh perhitungan sewa rumdinContoh perhitungan sewa rumdin
Contoh perhitungan sewa rumdinErny Anggrahini
 
JUKNIS PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA
JUKNIS PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARAJUKNIS PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA
JUKNIS PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARAErny Anggrahini
 
Pmk 163-pmk.05-2013
Pmk 163-pmk.05-2013Pmk 163-pmk.05-2013
Pmk 163-pmk.05-2013
Erny Anggrahini
 

More from Erny Anggrahini (16)

PP 171 Tahun 2021
PP 171 Tahun 2021PP 171 Tahun 2021
PP 171 Tahun 2021
 
Standar Akuntansi Pemerintah.pdf
Standar Akuntansi Pemerintah.pdfStandar Akuntansi Pemerintah.pdf
Standar Akuntansi Pemerintah.pdf
 
SAPP
SAPPSAPP
SAPP
 
gambaran umum SAIBA
gambaran umum SAIBAgambaran umum SAIBA
gambaran umum SAIBA
 
Read me: Manual silabi modul bendahara pengeluaran
Read me: Manual silabi modul bendahara pengeluaranRead me: Manual silabi modul bendahara pengeluaran
Read me: Manual silabi modul bendahara pengeluaran
 
Pedoman Penggunaan Aplikasi TRPNBP versi 4.2
Pedoman Penggunaan Aplikasi TRPNBP versi 4.2Pedoman Penggunaan Aplikasi TRPNBP versi 4.2
Pedoman Penggunaan Aplikasi TRPNBP versi 4.2
 
Perdirjen 01 2014
Perdirjen 01 2014Perdirjen 01 2014
Perdirjen 01 2014
 
Perdirjen 01 2014
Perdirjen 01 2014Perdirjen 01 2014
Perdirjen 01 2014
 
Perdirjen 01 2014
Perdirjen 01 2014Perdirjen 01 2014
Perdirjen 01 2014
 
Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.05/2014
Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.05/2014 Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.05/2014
Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.05/2014
 
Pmk 32 2014
Pmk 32 2014Pmk 32 2014
Pmk 32 2014
 
Prosedur konversi validasi pada aplikasi trpnbp
Prosedur konversi validasi pada aplikasi trpnbpProsedur konversi validasi pada aplikasi trpnbp
Prosedur konversi validasi pada aplikasi trpnbp
 
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
 
Contoh perhitungan sewa rumdin
Contoh perhitungan sewa rumdinContoh perhitungan sewa rumdin
Contoh perhitungan sewa rumdin
 
JUKNIS PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA
JUKNIS PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARAJUKNIS PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA
JUKNIS PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA
 
Pmk 163-pmk.05-2013
Pmk 163-pmk.05-2013Pmk 163-pmk.05-2013
Pmk 163-pmk.05-2013
 

Recently uploaded

EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
anthoniusaldolemauk
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
MarkusPiyusmanZebua
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
LidyaManuelia1
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
AchmadHasanHafidzi
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
hoiriyono
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
mariapasaribu13
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
f4hmizakaria123
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
IndahMeilani2
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
adjhe17ks1
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
bidakara2016
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
JefryColter
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
EnforceA Real Solution
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
meincha1152
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
AhmadVikriKhoirulAna
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
fadilahsaleh427
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Anisa Rizki Rahmawati
 

Recently uploaded (18)

EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
 

Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015

  • 1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORA T PENGELOLAAN KAS NEGARA Gedung Prijadi Praptosuhardjo II Lantai 3 Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710 Telepon: 021-3449230 psw. 5400, 5419; 021-3456547, 021-3459617 faksimili; 021-3459617 situs: http://www.perbendaharaan.go.ld Jakarta, IV Januari 2015Nomor Sifat Lampiran Hal S-~ /PB.3/2015 Segera 1 (satu) lembar Pemutakhiran Tabel Penerimaan Kembali Yang Lalu Referensi Segmen Akun Belanja Tahun Anggaran Yth. Para Direksi Bank/Pos Persepsi seluruh Indonesia Sehubungan dengan surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan nomor : S-153/PB.6/2015 tanggal 8 Januari 2015 hal tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa terdapat perubahan segmen akun yang digunakan untuk penyetoran atas Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu yang berlaku sejak 1 Januari 2015 sebagaimana terlampir. Berkenaan dengan hal tersebut, Saudara agar melakukan update referensi akun pada sistem penerimaan negara bank/pos Saudara sesuai perubahan akun terse but. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih. Tembusan: 1. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2. Direktur Sistem Perbendaharaan 3. Direktur Transformasi Perbendaharaan
  • 2. Lampiran Surat Direktur PKN Nemer: S- ~Lf S- /PB.3/2015 Tanggal t Lf Januari 2015 Perubahan Segmen Akun Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang lalu 1. Akun tidak digunakan lagi No. Kode Uraian AkunKeterangan 1 423911Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYLKodeAkuntidak nakan 423913Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL KodeAkuntidak unakan 423914Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinj. LN KodeAkuntidak unakan 423915Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYLKodeAkuntidak nakan 423916Penerimaan Kembali Belanja Swadana TAYL KodeAkuntidak nakan 423917Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah TAYL KodeAkuntidak nakan 2. Penambahan Akun No. Kode Uraian AkunKeterangan 1 423951Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun AnggaranKode Akun & UraianAkun Baru423952Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun AnggaranKode Akun & UraianAkun Baru423953Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun AnggaranKode Akun & UraianAkun Baru423954Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran KewajibanKode Akun & UraianAkun Baru423955Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun AnggaranKode Akun & UraianAkun Baru423956Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun AnggaranKode Akun & UraianAkun Baru423957PenerimaanKembaliBelanja BantuanSosial TahunKode Akun & Uraian Akun Baru423958Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun AnggaranKode Akun & UraianAkun Baru423959Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana DesaKode Akun & UraianAkun Baru