TUGAS MAKALAH P.I RURI NURUL JANNAH 12140270 5P - AKUNTANSI R 3.2.3

1. RURI NURUL JANNAH
12140270
5P-AK

2. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat
pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber
daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola
kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta
untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan
merangsang perkembangan kegiatan ekonomi
(pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Lincolin
Arsyad, 1999).

3. Masalah pokok dalam pembangunan daerah berada
pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan
pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan
daerah yang bersangkutan (endogenous
development) dengan menggunakan potensi
sumberdaya manusia, kelembagaan, dan
sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Sehingga kita
peru melakukan pengambilan inisiatif-inisiatif yang
berasal dari daerah tersebut dalam proses
pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja
baru dan merangsang kegiatan ekonomi.
Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu
proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan-
pembentukan institusi baru, pembangunan industri-
industri alternatif, perbaikam kapasitas tenaga kerja
yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang
lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, dan
pengembangan perusahaan-perusahan baru.

4. Ada beberapa indikator untuk menganalisis derajat
kesenjangan dalam pembangunan ekonomi
antarprovinsi, yaitu produk domestik regional bruto
(PDRB) per provinsi dalam pembentukan PDB
nasional, PDRB atau pengeluaran konsumsi rumah
tangga rata-rata per kapita, indeks pembangunan
manusia (IPM), kontribusi sektoral terhadap
pembentukan PDRB, dan tingkat kemiskinan.

5. Distribusi PDB Nasional menurut provinsi merupakan
indikator utama di antara indikator lain yang umum untuk
mengukur derajat penyebaran dari hasil pembangunan
ekonomi di suatu negara. Jika PDRB relatif sama antar
povinsi, maka PDB nasional relatif merata ntar provinsi,
sehingga ketimpangan pembangunan antar provinsi relatif
kecil.

6. Salah satu fakta yang memprihatinkan adalah bahwa jika
output agregat dihitung tanpa minyak dan gas (migas),
kontribusi PDB dari wilayah-wilayah yang kaya migas,
seperti di Aceh, Riau, Kalimantan Timur menjadi lebih kecil
lagi.Aceh menyumbang 3% terhadap PDB Indonesia; tanpa
gas hanya menyumbang 50%. Hal ini berarti 50% dari
perekonomian Aceh tergantung pada perekonomian sektor
gas.
Begitu pula dengan Riau dan Kalimantan Timur yang
menyumbang 5% pada PDB Indonesia, sedangkan tanpa
minyak perannya hanya 2%. Namun, pada tahun 2000,
kontirbusi output regional yang dihasilkan oleh Aceh dan
Kaltim dengan dukungan sektor migas menurun menjadi
2,5% dan 1,6%, sedangkan Riau mengalami peningkatan
menjadi 5,4%. Hal ini memberikan kesan bahwa bukan
suatu jaminan bagi kinerja ekonomi suatu daerah yang kaya
akan migas.

7. Karena tujuan dari pembangunan ekonomi adalah
miningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ini umum
diukur dengan pendapatan rata-rata per kapita, maka
distribusi PDB Nasional menurut provinsi menjadi indikator
yang tidak berarti dalam mengukur ketimpangan
pembangunan ekonomi regional jika tidak dikombinasikan
dengan tingkat PDRB rata-rata per kapita.

8. • Jika PDRB per kapita di atas 2 juta rupiah dianggap
tinggi dan sebaliknya di bawah 2 juta dianggap
rendah, dan pertumbuhan PDB per kapita tinggi jika
di atas 3%, dan rendah jika lebih kecil dari 3%.
• Hasil perhitungan Tadjoeddin dkk. (2001)
menunjukkan bahwa PDRB dari 7 daerah pusat
migas di Indonesia, yakni Aceh Utara, kepulauan
Riau dan Bengkalis, Kutai, Bulungan dan Balikpapan,
dan Fakfak (Papua) menguasai 72% dari PDB migas
nasional. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa
semua daerah ini dengan jumlah penduduk yang
hanya 9% dari total populasi Indonesia menyumbang
33% dari PDB Nasional.

9. • Pengeluran Konsumsi C Rumah Tangga (RT) per kapita per
provinsi merupakan salah satu indikator alternatif yang dapat
dijadikan ukuran untuk melihat perbedaan dalam tingkat
kesejahteraan penduduk atntar provinsi. Konsepnya adalah
semakin tinggi pendapatan per kapita suatu daerah, maka akan
semakin tinggi juga pengeluaran konsumsi per kaita di daerah
tersebut. Dalam hal ini juga terdapat 2 asumsi, yaitu sifat
menabung dari masyarakat tidak berubah (S terhadap PDRB tidak
berubah) dan pangsa kredit di dalam RT juga konstan. Tinggi
rendahnya pengeluara C RT tidak dapat selalu mencerminkan
tinggi rendahnya pendapatan per kapita di suatu daerah, tanpa
kedua asumsi tersebut.

10. • Dengan memakai data BPS mengenai pengeluaran riil C RT
per kapita, ditemukan adanya polarisasi dalam distribusi C RT
per kapita antarprovinsi. Sebagian wilayah di Indonesia
memiliki tingkat C RT per kapita yang rendah, lewat hal ini
dapat dikatakan menjadi refleksi dari kenyataan bahwa
sebagian daerah di Indonesia masih belum menikmati
pembangunan ekonomi.
• Perbedaan dalam derajat pemerataan provinsi dapat diukur
dengan distribusi pendapatan C menurut kelompok populasi
per provinsi. Tingkat ketimpangan dikatakan tinggi jika 40%
penduduk berpendapatan rendah (berpengeluaran rendah),
hanya menikmati pendapatan kurang dari 12% dai seluruh
pendapatan. Jika 40% penduduk berpendapatan rendah dapat
menikmati kurang dari 12% sampai dengan 17% dari seluru
pendapatan, maka hal ini berarti telah terjadi ketimpangan
sedang. Dan bila 40% penduduk berpendapatan rendah
menikmati lebuh dari 17% dari seluruh pendapatan penduduk,
tingkat ketimpangan rendah.

11. • Ukuran pembangunan yang digunakan selama ini, yaitu PDB
(untuk konteks nasional) dan PDRB (untuk konteks regional),
ternyata hanya dapat melihat pembangunan ekonomi saja.
Oleh karena itu, dibutuhkan suatu indikator yang lebih
komprehensif, sehingga tidak hanya menangkap
perkembangan perekonomian tetapi juga perkembangan
aspek sosial dan kesejahteraan manusia.
• Pembangunan manusia memiliki banyak dimensi. Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran agregat dari
dimensi dasar pembangunan manusia denganmelihat
perkembangannya.

12. • Membangun indikator guna mengukur dimensi dasar
pembangunan manusia dan perluasan kebebasan
memilih.
• Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga
ukuran tersebut sederhana.
• Membentuk satu indeks komposit dibanding
menggunakan sejumlah indeks dasar.
• Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek
sosial dan ekonomi. Indeks tersebut merupakan indeks
dasar yang tersusun dari dimensi umur panjang dan
kehidupan yang sehat, dengan indikator angka
harapan hidup, pengetahuan, yang diukur dengan
angka melek huruf dan kombinasi dari angka
partisipasi sekolah, dan standar hidup yang layak,
dengan indikator PDRB per kapita (Purchasing Power
Parity).

13. Pemerintah memperkirakan angka kemiskinan nasional
pada 2009 berkisar 12-13,5 % atau lebih rendah dari
2008 yang mencapai 15,4 %. Pada 2008, pada Rapat
Kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, BPS
mengeluarkan laporan tingkat kemiskinan di tanah air
mancapai 15,4 %. Dengan berbagai program 2009 dan
dana pendamping diperkirakan akan berkurang menjadi
12 hingga 13,5 % angka kemiskinan.
Namun demikian Paskah, Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan, dalam
perhitungan pesimistis Bappenas memperkirakan angka
kemiskinan nasional pada tahun ini sekitar 12-14 %.
Untuk menanggulangi kemiskinan melalui Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) 2009 sejumlah upaya yang akan
dilakukan yakni bantuan dan perlindungan sosial,
pemberdayaan masyarakat dan penguatan Usaha Mikro
dan Kecil (UKM).

14. • Bicara tentang kontribusi sektoral PDRB, kita perlu suatu daerah
untuk dijadikan contoh. Sebut saja provinsi Bengkulu Utara. Data
PDRB yang merupakan salah satu indikator ekonomi daerah
menunjukkan ternyata selama jangka waktu analisis sejak tahun
2003 sampai dengan tahun 2007, kontribusi masing-masing sektor
ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Utara tidak
mengalami banyak perubahan.
• Sesuai dengan potensi sumber daya alam yang dimilikinya, hingga
saat ini struktur ekonomi regional Kabupaten Bengkulu Utara yang
didominasi oleh sektor pertanian. Dalam kurun waktu 5 tahun
pengamatan, sektor pertanian telah menjadi sektor penyumbang
PDRB terbesar di Kabupaten Bengkulu Utara dengan kontribusi
sekitar 36%-37% dari total PDRB. Sedangkan, sektor dengan
kontribusi paling kecil Bengkulu Utara adalah sektor listrik, gas dan
air bersih, yaitu hanya sebesar 0, 24%-0, 25%.
• Dapat kita lihat dari kontribusi rata-rata per sektor, sumbangan
sektor pertanian adalah sebesar 36% dari total PDRB. Kemudian di
posisi kedua adalah sektor jasa-jasa dengan kontribusi sebesar
17%, dan pada posisi ketiga adalah sektor pertambangan dan
penggalian sebesar 14%.

15. • Konsentrasi Kegiatan ekonomi
• Alokasi Investasi
• Mobilitas antar Faktor Produksi yang Rendah antar Daerah
• Perbedaan SDA antar Provinsi
• Perbedaan Kondisi Demografis antar Provinsi
• Kurang Lancarnya Perdagangan antar Provinsi

16. • Teori Basis Ekonomi
• Teori Lokasi
• Teori Daya Tarik Industri