bahan kuliah manajemen pemasaran

1. MANAJEMEN PEMASARAN
KELOMPOK 3
EKA WAHYULIANA
NOVIN C. ANASTHASIA
MUTHMAINNAH NURDIN
DWI ANUGERAH LESTARI M
JURUSAN MANAJEMEN DAN KEUANGAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2016

2. Ada beberapa hal yang kami garis bawahi dalam opini dengan judul
“Darurat Ketimpangan Ekonomi”, antara lain:
1. Kemiskinan
2. Ketimpangan distribusi pendapatan
3. Krisis ekonomi
4. Darurat rasa ketidaadilan
5. Transformasi struktural
6. Reforma agraria
Walau pemerintah mengklaim perkembangan ekonomi banyak mengalami
kemajuan namun perekonomian Indonesia tidak terlepas dari berbagai
ketimpangan yang terjadi di tengah masyarakat. Ini berdampak pada tidak adanya
manfaat kemajuan itu bagi masyarakat banyak di negeri ini.
Pendapat pemerintah mungkin lebih di dominasi oleh pandangan normatif
formal tanpa melihat apa yang berjalan secara nyata dan mendalam. Kenyataan
yang ada tidak berjalan seperti apa yang dikatakan. Di sana sini kita menemukan
permasalahan yang tersimpul di dalam masalah pengangguran dan kemiskinan.
Ini terjadi karena di dalam perekonomian Indonesia ditemukan berbagai
ketimpangan. Ketimpangan yang terjadi menjadi sebab mengapa klaim
pemerintah itu tidak menyentuh pada perbaikan kesejahteraan masyarakat secara
merata. Inilah kenyataan yang terlihat dan disampaikan agar dapat diselesaikan
pemerintah secara bertahap.
Pertama, ketimpangan struktural antara sektor keuangan dan sektor riil.
Ketimpangan ini menjadikan perekonomian tidak kokoh, yang setiap saat dapat
terganggu oleh perubahan kondisi perekonomian global. Waktu dan tenaga
terkuras untuk mengawal perekonomian nasional dari pengaruh gangguan
perekonomian global. Pembangunan sektor riil yang merupakan pusat kehidupan
perekonomian menjadi terlupakan. Itu berarti tidak ada pertambahan investasi riil
dalam jumlah yang berarti.
Tidak ada pula penambahan produk barang maupun jasa yang signifikan
dan tidak ada penambahan lowongan kerja baru. Dengan demikian masalah

3. pengangguran dan kemiskinan tetap merupakan masalah yang tak terselesaikan.
Kemajuan sektor keuangan tidak dapat menghapus permasalahan pengangguran
dan kemiskinan. Kemajuan sektor keuangan hanya dalam bentuk angka angka
semata, yang merupakan aliran surat kertas berharga. Namun tidak menciptakan
barang maupun jasa, tidak menciptakan kesempatan kerja baru. Padahal bangsa
ini memerlukan barang dan lowongan kerja.
Sebagian besar masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sektor
riil tidak tesentuh oleh kemajuan sektor keuangan. Dengan demikian masalah
pengangguran dan kemiskinan tetap saja menjadi masalah yang akut yang tidak
dapat teratasi. Perkembangan sektor finansial hanya dinikmati oleh pemilik modal
kuat dan mereka yang bekerja pada sektor tersebut yang jumlahnya relatif kecil.
Ketimpangan ini menciptakan kepincangan pendapatan pekerja dan pengusaha
yang bergerak pada kedua sektor. Masyarakat sektor keuangan yang jumlahnya
relatif lebih kecil menerima pendapatan yang lebih besar sehingga kepincangan
pendapatan dari kedua sektor ini tidak dapat dielakkan.
Pengangguran dan kemiskinan tak dapat diatasi karena tidak adanya
kegiatan ekonomi nyata yang berjalan. Secara nasional perkembangan ekonomi
memang terjadi tapi pengangguran juga bertambah. Pertumbuhan kedua sektor
tidak berjalan seimbang sehingga pertumbuhan ekonomi nasional menjadi tidak
sehat.
Kedua, ketimpangan pembangunan antar wilayah akibat terkonsentrasinya
aktifitas ekonomi pada wilayah tertentu. Secara naional konsentrasi itu dapat
terlihat, dimana kekuatan ekonomi Indonesia 58 persen berada di pulau Jawa,
yang pulaunya lebih kecil dari pulau Sumatera maupun Kalimantan, Sulawesi dan
Irian. Pulau Sumatera menguasai 20 persen, Kalimantan 5 persen, sisanya berada
di Sulawesi dan Irian dan pulau pulau di Indonesia timur. Akibatnya kepincangan
pendapatan dan kesejahteraan pun terjadi.
Tidak heran jika kesejahteraan masyarakat pulau Jawa adalah yang
tertinggi. Disusul oleh masyarakat yang tinggal di wilayah Indonesia barat dan
baru kemudian masyarakat yang berada di wilayah Indonesia timur. Ini terlihat
dari pertumbuhan ekonomi yang berjalan pada ketiga wilayah itu.

4. Keadaan yang sama terjadi pada daerah provinsi. Di provinsi juga terdapat
kepincangan pembangunan antar daerah sehingga kesejahteraan antar daerah
dalam satu provinsi tidak sama. Ketidakmerataan ini sangat tidak menguntungkan
dan menjadikan perekonomian menjadi tidak sehat. Kepincangan kesejahteraan
dan keadilan pun berjalan.
Banyak faktor yang menjadikan hal ini bisa terjadi. Mungkin karena
terdapatnya isolasi geograpi. Baik secara nasional maupun daerah terdapat isolasi
geograpi yang disebabkan oleh pembangunan infra struktur yang tidak merata.
Daerah yang terisolasi memiliki infrastruktur yang terbatas sehingga
perkembangannya sangat lambat. Dengan demikian ditemukan ada wilayah yang
berkembang namun ada wilayah yang tidak bergerak.
Konsentrasi perekonomian pada satu wilayah juga disebabkan oleh
kebijakan ekonomi yang tidak tepat dan ketidakmampuan pemerintah
mengendalikan pasar. Kebijakan pemerintah masih berisikan pemikiran
bagaimana perekonomian dapat didorong tumbuh tanpa melihat pemerataannya.
Artinya masih bersifat kuantitatif belum kualitatif dilihat dari sudut kesejahteraan
anak bangsa secara keseluruhan. Secara nyata terlihat bahwa kebijakan ekonomi
dan pembangunan infrastruktur diarahkan dan dibangun untuk mendorong pusat
pusat pertumbuhan yang telah berkembang.
Sementara wilayah yang tertinggal hanya dijadikan pelengkap
pembangunan semata. Dengan kondisi seperti ini, pelaku ekonomi tentu akan
memilih tempat usaha di pusat pertumbuhan dimana pemerintah memusatkan
perhatiannya. Ini membikin keadaan menjadi semakin timpang.
Di tengah ketimpangan ini pemerintah pun tidak berniat untuk
memberikan insentif atau kompensasi bagi pelaku ekonomi yang mau berusaha di
daerah yang belum berkembang. Tak terpikirkan oleh pemerintah untuk
memberikan keringanan pajak, kemudahan mendapatkan ijin, bantuan kredit dsb
bagi dunia usaha yang mau bekerja di wilayah / daerah yang perekonomiannya
belum maju.
Pemberian kompensasi/insentif tentu dapat mendorong pelaku ekonomi
bekerja di daerah yang belum berkembang sehingga mengurangi kepincangan

5. pembangunan antar wilayah dan yang dapat memeratakan pembangunan antar
wilayah serta dapat memperkuat perekonomian nasional.
Ketiga, ketimpangan kesempatan berusaha. Ketimpangan ini bisa terjadi
antara perusahaan asing yang memiliki modal kuat, memiliki tenaga ahli dan
teknologi tinggi dengan pengusaha nasional, yang pada dasarnya tidak memiliki
keseimbangankekuatan dengan perusahaan asing. Demikian juga dengan
kepincangan antara perusahaan kuat dengan perusahaan UKM di dalam negeri.
Ketimpangan seperti ini juga akan menciptakan kepincangan dalam kesejahteraan
dan menjadikan ekonomi tidak sehat. Akan terjadi saling menggusur dan
persaingan yang tidak sehat.
Oleh sebab itu perlu menjadi perhatian pemerintah agar ketimpangan ini
dapat diatasi melalui kebijakan pemerintah (intervensi pemerintah). Kita tidak
menolak masuknya modal asing tapi sebaiknya ekonomi nasional dikendalikan
oleh pengusaha nasional. Kita juga tidak menolak perusahaan besar tapi sebaiknya
jugalah diberi kesempatan kepada perusahaan menenggah dan kecil untuk bekerja,
untuk secara bersama memperkuat perekonomian nasional.
Di alam globalisasi semua kelompok usaha harus bekerja secara bersama,
yang dilandasi oleh effisiensi kerja yang tinggi. Pada dasarnya alam globalisasi
ditandai oleh keterbatasan sumberdaya yang semakin parah dan penggunaan
teknologi yang tepat dalam mengejar tingkat effisiensi ditengah keterbatasan
tersebut serta kerja sama berdasarkan keahlian.
Jika pemerintah tidak memperhatikan dan menyelesaikan ketiga
ketimpangan ini, sulit bagi pemerintah untuk menjalankan strategi atau
pencapaian tujuan yang terkandung pada pro poor, pro job, pro growth. Padahal
strategi inilah yang dipakai pemerintah saat ini untuk menyelesaikan masalah
pengangguran dan kemiskinan. Penyelesaian ketiga ketimpangan ini sekaligus
mewujudkan pencapaian tujuan pro poor, pro job, pro growth dan menyelesaikan
masalah pengangguran dan kemiskinan.