Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.
Masalah pokok dalam pembangunan daerah berada pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia
Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan-pembentukan institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikam kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, dan pengembangan perusahaan-perusahan baru
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.
Masalah pokok dalam pembangunan daerah berada pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia
Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan-pembentukan institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikam kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, dan pengembangan perusahaan-perusahan baru
Bab 8 teori pembangunan. Tugas Mata Kuliah Administrasi Pembangunan. Dosen Pe...rivasardiana
Teori Pembangunan
Mata kuliah : Administrasi Pembangunan
Kelas : B
Dosen Pengampu : Dr. Bambang Kusbandrijo, MS
Dosen FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Lincolin Arsyad, 1999).
THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION model tradisional administras...Universitas Sriwijaya
Model tradisional administrasi publik tetap menjadi teori manajemen
sektor publik yang paling lama dan unsur – unsurnya tidak hilang dalam
sekejap, namun teori ini kini dianggap kuno dan kebutuhan masyarakat yang
berubah dengan cepat.
Sistem Administrasi sebelumnya mempunyai satu karakteristik yang
bersifat pribadi yaitu didasarkan atas kesetiaan kepada individu tertentu
seperti raja, menteri, bukan impersonal tetapi bedasarkan legalitas dan hukum.
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
2. Pembangunan Ekonomi
Daerah
2
“Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan
ekonomi ditambah dengan perubahan”. Artinya,
ada tidaknya pembangunan ekonomi dalam
suatu Negara pada saat tertentu tidak saja diukur
dari kenaikan produksi barang dan jasa yang
berlaku dari tahun ketahun, tetapi juga harus
diukur dari perubahan lain yang berlaku dalam
berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti
perkembangan pendidikan, perkembangan
teknologi, penigkatan dalam kesehatan,
peningkatan dalam infrastuktur yang tersedia dan
peningkatan dalam pendapatan dan kemakmuran
masyarakat.
3. 3
Namun demikian, oleh karena tidak terdapat
alat pengukur lain yang lebih sesuai, hingga
saat ini ahli-ahli ekonomi masih menggunakan
data per kapita untuk dua tujuan berikut:
Menunjukan secara kasar tingkat kelajuan atau
kecepatan pembangunan ekonomi yang dicapai
pada suatu tahun.
Membandingkan tingkat kemakmuran yang dicapai
berbagai Negara
4. Permasalahan dalam
Pembangunan Ekonomi Daerah
4
Ketimpangan Pembangunan Sektor Industri
Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di
daerah tertentu merupakan salah satu faktor
yang menyebabkan terjadinya ketimpangan
pembangunan antar daerah. Industri manufaktur
merupakan sektor ekonomi yang secara potensial
sangat produktif, hal ini dapat dilihat dari
sumbangan terhadap pembentukan PDB atau
PDBR.
5. 5
Kurang Meratanya Investasi
Harrod-Domar ada korelasi positif antara tingkat
investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi,
sehingga dengan kurangnya investasi dengan
laju pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan
kurangnya investasi di suatu daerah membuat
pertumbuhan dan tingkat pendapatan perkapita
masyarakat di daerah tersebut rendah. Hal ini
dikarenakan tidak adanya kegiatan-kegiatan
ekonomi yang produktif seperti industri
manufaktur.
6. 6
Tingkat Mobilitas Faktor Produksi yang
Rendah
Hal ini karena perbedaan laju pertumbuhan
ekonomi antar daerah membuat terjadinya
perbedaan tingkat pendapatan perkapita antar
daerah, dengan asumsi bahwa mekanisme pasar
output dan input bebas (tanpa distorsi yang
direkayasa, misalnya kebijakan pemerintah)
Perbedaan Sumber Daya Alam (SDA)
Pemikiran klasik yang mengatakan bahwa
pembangunan ekonomi daerah yang kaya SDA
akan lebih maju dan masyarakatnya lebih
makmur dibandingkan dengan daerah yang
miskin SDA.
7. 7
Perbedaan Demografis
Ketimpangan ekonomi regional di Indonesia juga
disebabkan oleh perbedaan kondisi geografis
antar daerah. Kondisi ini berpengaruh terhadap
jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat
kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan,
kedisiplinan, dan etos kerja. Faktor-fator ini
mempengaruhi tingkat pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan dan
penawaran.
Kurang lancarnya Perdagangan antar Daerah
Kurang lancarnya perdagangan antara daerah
(intra-trade) juga merupakan faktor yang turut
menciptakan ketimpangan ekonomi regional
8. Peran Pemerintah dalam
Pembangunan Ekonomi Daerah
8
Problema negara terbelakang adalah sedemikian
besarnyansehingga problema itu tidak dapat
diserahkan begitu saja kepada mekanisme bebas
kekuatan-kekuatan ekonomi.NPeran pemerintah
dalam pembnagunan ekonomi daerah adalah sebagai
berikut:
Entrepreneur
Peran pemerintah daerah sebagai entrepreneur, adalah
merupakan tanggung jawab untuk menjalankan suatu
usaha bisnis di daerahnya.
Koordinator
Pemerintah daerah harus mampu bertindak sebagai
koordinator dalam pembangunan ekonomi di daerahnya,
yaitu melalui penetapan kebijakan-kebijakan atau
mengusulkan strategi-strategi pembangunan ekonomi
9. 9
Fasilitator
Pemerintah daerah dapat berperan sebagai
fasilitator dengan cara mempercepat
pembagunan melalui perbaikan lingkungan
attitudinal (perilaku atau budaya masyarakat)
didaerahnya.
Stimulator
Pemerintah daerah dapat berperan sebagai
stimulan dalam penciptaan dan pengembangan
usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang
dapat mempengaruhi dunia usaha untuk masuk
ke daerah tersebut dan menjaga agar
perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap
eksis berada di daerah tersebut.
10. Pembangunan ekonomi regional
10
Apabila dilihat dari tingkat makro pembangunan
ekonomi nasional memberikan hasil positif, hal ini
terlihat dari peningkatan pendapatan per kapita
masyarakat dari $50 (tahun 1960-an) menjadi $ 1000
(tahun 1990)
Namun apabila dilihat dari tingkat meso atau mikro
pembangunan selama masa Orde Baru menimbulkan
kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat dan
kesenjangan ekonomi daerah/provinsi
Ada beberapa indikator yang digunakan dalam
menganalisis development gap antar propinsi al:
Distribusi PDB menurut propinsi
Tingkat ketimpangan ekonomi antar propinsi di wilayah
Indonesia bagian barat ternyata lebih rendah dibanding
ketimpangan daerah rata-rata di Indonesia
11. 11
Variasi Konsumsi RT per kapita antar provinsi
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita merupakan alat ukur
untuk melihat perbedaan tingkat pembangunan ekonomi atau
kesejahteraan masyarakat antar propinsi
Berdasarkan hipotesis, semakin tinggi pendapatan per kapita suatu
daerah, semakin tinggi pengeluaran konsumsi daerah tersebut dengan
asumsi: saving behaviour dan pangsa kredit didalam pengeluaran
konsumsi konstan
Human Development Index
Hipotesis, semakin baik pembangunan di suatu wilayah semakin tinggi
HDI di wilayah tersebut
Kontribusi Sektoral terhadap PDRB
Hipotesis, semakin besar peranan sektor ekonomi yang memiliki nilai
tambah tinggi di suatu daerah, seperti industri manufactur, maka
semakin tinggi pula PDRB daerah tersebut.
Struktur Fiskal
Tingkat kemiskinan
12. Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan
12
Beberapa faktor utama yang menyebabkan
terjadinya ketimpangan ekonomi antar propinsi di
Indonesia adalah :
Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah
Daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi
cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi demikian juga
sebaliknya.
Di Indonesia konsentrasi di jawa, khususnya jawa barat
membawa dampak pula pada migrasi tenaga kerja dari luar
jawa ke jawa
Daerah-daerah di luar jawa khususnya IBT mengalami
pertumbuhan yang rendah, tetapi hal ini tidak selalu
demikian karena prinsip Trickle Down Effects.
Alokasi Investasi
