Dokumen tersebut membahas rencana pembangunan infrastruktur perhubungan Indonesia untuk periode 2020-2024 dengan fokus pada lima prioritas pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia maju. Program-program prioritas infrastruktur perhubungan mencakup peningkatan konektivitas, kinerja layanan, keselamatan dan keamanan, serta dukungan terhadap pembangunan ekonomi dan pariwisata.

1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN 2020-2024
SINERGI PELAKSANAAN 5 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
Bogor, 13 November 2019
Disampaikan pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda Tahun 2019

2. • Pengembangan Kualitas SDM dengan cara-
cara baru, termasuk melanjutkan Reformasi
Birokrasi
• Pembangunan Infrastruktur yang penting untuk
mendorong pariwisata dan perekonomian serta
menciptakan peluang kerja baru
• Penyederhanaan berbagai regulasi dan
melakukan beberapa deregulasi
• Penyederhanaan birokrasi, eselon akan
disederhanakan. Proses kerja dipersingkat
• Transformasi Ekonomi, Indonesia tidah bisa
terus menerus bergantung kepada kekayaan
alamnya. Perekonomian yang dulu berbasis SDA
harus bisa bertransformasi berbasis manufaktur
yang membawa manfaat ekonomi yang tinggi,
demi kemakmuran bangsa Indonesia dan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
Fokus Kerja 5 Tahun
Disampaikan Pada Pidato Pelantikan Presiden
20 Oktober 2019
2

3. KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN
Program Prioritas
Infrastruktur
Pelayanan Dasar
Infrastruktur
Ekonomi
Infrastruktur
Perkotaan
Kegiatan Prioritas Kewilayahan
Keselamatan dan
Keamanan
Transportasi
Konektivitas
Sistem Angkutan
Umum Massal
Perkotaan
11 KSPN
13 KEK
16 KI
24 DTPK
15 Perkotaan di
Indonesia*
*) Termasuk 6 Kota Metropolitan (Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, Semarang) dan 10 Kota
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
Kawasan Ekonomi Khusus
Kawasan Industri
Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan
Kepulauan
Transportasi Darat, Laut, Udara, KA
Dukungan Kemenhub Terhadap Program Nasional 5
Dalam Naskah Teknokratik RPJMN 2020-2024

4. Penegakan Hukum
Keselamatan dan
Keamanan/ Pertahanan
Alternatif Pembiayaan
(Creative Financing: KPBU, KSP, PINA)
Teknologi dan Informasi
(Pemenuhan Konektivitas
Digital/Virtual, IoT, Industri 4.0)
Pelayanan Transportasi
Tiket Terintegrasi
Kapasitas
Sumber Daya Manusia
dan Tenaga Kerja
Keterpaduan
ODOL, OTP, Dwelling
Time
Kemacetan
(Implementasi TOD & TDM, push
and pull policy)
Kelembagaan – Otonomi -
Keterlibatan Daerah – Tumpang
Tindih Kewenangan
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
Rencana Umum Energi
Nasional (RUEN)
Kawasan Strategis Pariwisata
Nasional (KSPN) - DPN,
Konservasi Laut
Tol Laut, Jembatan
Udara, Rumah Kita
Sustainable Development
Goals (SDGs)
Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK)
Kerangka Investasi
Nasional
Industri (RIPIN)
Lingkungan – GRK
Kawasan Perbatasan,
Tertinggal, Rawan Bencana
Program Strategis Nasional
(PSN)
Globalisasi, Ekonomi
Global - MEA
Keberpihakan Kaum
Lansia, Diffabel, Gender IKN (Ibu Kota Negara)
ISU
STRATEGIS
ISU
TEMATIK

5. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
SS 1. Terwujudnya Konektivitas
dan Aksesibilitas Nasional
SS 3. Meningkatnya Level Keselamatan
dan Keamanan Perhubungan
SS 2. Meningkatnya Kinerja
Pelayanan Perhubungan
STAKEHOLDERCUSTOMER
T1. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Jasa Layanan Transportasi
T3. Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan TransportasiT2. Meningkatnya Kinerja Layanan Transportasi
IKSS 1
IKSS 2
IKSS 3
SS 4. Meningkatnya Keterpaduan
Perencanaan, Penyusunan Program
Dan Penganggaran
SS 5. Meningkatnya Kualitas
Rumusan Dan Pelaksanaan
Kebijakan Serta Regulasi
SS 6. Meningkatnya Pengendalian
Dan Pengawasan
SS 7. Meningkatnya ASN Kementerian
Perhubungan Yang Kompeten Dan
Berintegritas
SS 9. Meningkatnya Pemanfaatan
Inovasi Terapan Bidang
Perhubungan
INTERNALPROCESSLEARN&GROWTH
T5. Terwujudnya Penggunaan Teknologi Transportasi Yang Tepat
Guna, Tepat Sasaran Dan Ramah Lingkungan Dalam Layanan
Transportasi
T4. Tercapainya Restrukturisasi Dan Reformasi Birokrasi Di Kementerian Perhubungan
T4. Tercapainya Restrukturisasi Dan Reformasi Birokrasi Di Kementerian Perhubungan
IKSS 4 IKSS 6.1
SS 8 Meningkatnya Tata Kelola
Pemerintahan Di Kementerian
Perhubungan Yang Baik
IKSS 8.2
IKSS 5
IKSS 9.2IKSS 9.1
IKSS 7
IKSS 6.2
IKSS 8.1
Tujuan dan Sasaran Strategis
Kementerian Perhubungan 2020 - 2024

6. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
KONEKTIVITAS &
AKSESIBILITAS
Angkutan jalan perintis/PSO dan Dukungan
Layanan Lainnya menghubungkan simpul
udara/laut/ penyeberangan dengan 64 lokus KSN
Angkutan barang perintis/PSO
melayani terminal barang di pusat
pertumbuhan ekonomi.
Ketersambungan 2 lintas
penyeberangan
Standarisasi Kinerja dan Pengelolaan 7 Pelabuhan Hub
Subsidi 25 Trayek Tol Laut, Kapal Perintis, Kapal Ternak
Pelayananan 41 Rute (39 Rute Kargo Perintis dan
2 Subsidi Kargo Jembatan Udara
Eco airport, smart airport, sea-plane, dan airport
water based
Jalur KA Cepat Jakarta – Surabaya, Jakarta – Bandung,
KA Makassar – Pare-pare
KINERJA
PELAYANAN
Angkutan Umum Massal
→ 6 Metro + 10 Kota lainnya
Pengukuran Indeks Kepuasan
Layanan Transportasi
On Time Performance (OTP)
Otoritas transportasi wilayah metro
Pengembangan Inovasi Motorized Container Barge
KESELAMATAN &
KEAMANAN
Penghapusan praktek muatan dan dimensi
berlebih melalui hukum dan jembatan timbang Pembatasan jumlah pintu perlintasan KA dengan
mengupayakan perlintasan tidak sebidang
Pembatasan usia kendaraan
layanan moda angkutan umum
Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM
keselamatan transportasi untuk regulator dan operator
Road Safety Center Aids to Navigation
Fokus Kementerian Perhubungan
Tahun 2020-2024

7. Pemerintah berkomitmen
penuh melalui dukungan
atas pengembangan
kawasan wisata dengan
penyediaan akses dari
dan menuju kawasan
wisata, baik sarana
maupun prasarana
pendukung.
Pariwisata berkaitan erat
dengan sektor ekonomi
kreatif, dan akan
meningkatkan
pertumbuhan ekonomi
wilayah.
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
Danau Toba
1
Labuan Bajo
Borobudur
Mandalika
Likupang
Tj. Kelayang
Kep. Seribu
Tj. Lesung
Bromo
Morotai
Wakatobi
1
2
3
2
3
4
5
4
5
6
Pengembangan 5 Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional (Super Prioritas)
+ 6 KSPN Prioritas
Legenda Kawasan:
Super Prioritas
Prioritas

8. Proyek Strategis Nasional Mendukung
Pemerataan Ekonomi
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
KA Makassar – Pare Pare
Sulawesi SelatanMRT JAKARTA North-South
DKI JAKARTA
LRT JABODETABEK
JABAR-DKI JAKARTA
KERETA UMUM
DKI JAKARTA
LRT METRO PALEMBANG
SUMATERA SELATAN
BANDARA SYAMSUDIN NOOR
Kalimantan Selatan
BANDARA
KERTAJATI
Jawa Barat
BANDARA
INTERNASIONAL
DI YOGYAKARTA
KA
PRABUMULIH-
KERTAPATI
SUMATERA BARAT-
SELATAN
KA BANDAR TINGGI-
KUALA TANJUNG
SUMATERA UTARA
DOUBLE TRACK
JABAR-JATENG-DIY-JATIM
HIGHSPEED
RAILWAY
JAKARTA-BANDUNG BANDARA AHMAD YANI
SEMARANG, JATENG
PELABUHAN
HUB.INTERNASIONAL
KUALA TANJUNG
SUMATERA UTARA
PELABUHAN
HUB.INTERNASIONAL BITUNG
SULAWESI UTARA
PELABUHAN
PATIMBAN
JAWA BARAT
MAKASSAR NEWPORT
SULAWESI SELATAN
PELABUHAN TENAU
NTT
BANDARA KEDIRI
JAWA TIMUR
KA PURUKCAHU BANGKUANG
Kalimantan Tengah

9. Merajut konektivitas antar wilayah untuk memantapkan perekonomian regional
Tanjung Priok/
Patimban
Tanjung Perak
Makasar
BitungBelawan/ Kuala
Tanjung
Batam
Sorong
Pel. Feeder Rute Feeder Tol Laut
Pel. Hub Rute Hub Tol Laut
Rencana Pembangunan Jaringan Tol
Rencana Pembangunan Jaringan Ka Ripnas
Pel. Hub Internasional
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
24 Pelabuhan Tol Laut:
Pel Kuala Tanjung, Pel.
Patimban, Pel.
Makassar New Port,
dan Pel. Bitung
Pembangunan
Bandara:
Bandara Kertajati,
Bandara Kulonprogo,
Bandara Buntu Kunik
Jaringan KA:
KA Makassar Pare-pare,
Double Track Jawa
Selatan,
KA Lintas Sumatera
Perkuatan Jalur Logistik Utama

10. Bidang
Transportasi
Program Prioritas Mendukung Konektivitas Nasional
Darat
Laut
Udara
Perkeretaapian
1. Menyediakan layanan transportasi melalui skema
perintis/PSO yang menghubungkan antara simpul dengan
lokus KSN (KEK, KI, KSPN, DTPK) terdekat.
Keterhubungan antara simpul transportasi dengan lokus KSN
akan meningkatkan nilai konektivitas, aksesibilitas dan integrasi
antar moda;
Arah Kebijakan Penguatan KONEKTIVITAS Nasional
2. Menyediakan layanan angkutan barang melalui
skema perintis/PSO yang melayani terminal-
terminal barang yang ada di pusat pertumbuhan
ekonomi.
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya
manusia sesuai kebutuhan pembangunan dan
pengembangan simpul transportasi
4. Mempercepat regulasi yang mendukung terwujudnya
penguatan dan peningkatan aksesibilitas jaringan
layanan multimoda terhadap simpul utama dan KSN
Standarisasi Kinerja dan
Pengelolaan Pelabuhan
Terpadu 7 Pelabuhan Hub &
pengembangan kawasan
hinterland (Kuala Tanjung, Tj
Priok, Tj. Perak, Kijing,
Makassar, Bitung, Sorong).
Rute Pelayaran
Membentuk
Loop 27%
Penyelenggaraan
subsidi Tol Laut
25 trayek
Penyediaan layanan angkutan
jalan melalui skema
perintis/PSO yang
menghubungkan antara simpul
udara/laut/ penyeberangan
dengan lokus KSN
Menyediakan layanan
angkutan barang
melalui skema
perintis/PSO yang
melayani terminal-
terminal barang yang
ada di perbatasan
Ketersambungan 33
jalur penyeberangan
yang belum terlayani
sesuai dengan Sabuk
Penyeberangan
Nasional
Pembangunan sampai
dengan beroperasinya
10 bandara baru
Penyelenggaraan
rute jembatan udara
30 trayek
Pengembangan teknologi
pesawat N-219 Ampibi
(sea-plane) untuk
konektivitas kawasan
Kepulauan
Pembangunan KA Cepat
Jakarta – Surabaya,
Jakarta – Bandung, KA
Makassar – Pare-pare
Pembangunan KA Akses
Bandara dan Pelabuhan
(Kulonprogo, Raden Inten,
Kertajati, Adi Sumarmo,
Pelabuhan Garongkong)
Pembangunan
jalur KA : 1422
km’sp

11. Bidang
Transportasi
Program Mendukung Kinerja Layanan Nasional
Darat
Laut
Udara
Perkeretaapian
6. Melakukan evaluasi sistem dan peraturan yang telah ada
untuk mencari akar permasalahan delay yang terjadi pada
sistem layanan transportasi;
Arah Kebijakan Peningkatan Kinerja Layanan Transportasi
4. Mengembangkan prototipe tipe sarana dan
prasarana transportasi sebagai inovasi teknologi
layanan yang mampu mengakomodasi kebutuhan
.
5. Menyiapkan pembinaan dan pengelolaan kebijakan
peningkatan sistem dan inovasi pelayanan
transportasi yang berkelanjutan
Angkutan Umum Massal
→ 6 wilayah Metropolitan
(Jakarta, Surabaya,
Medan, Bandung,
Semarang, Makassar.
On Time
Performance (OTP)
→ 95%
Pengembangan
Rute Jembatan
Udara 🡪 41 rute
Pengembangan
otoritas transportasi
wilayah metropolitan
Nilai Turn Round
Time (TRT) pada
pelabuhan utama
dan pengumpul
On Time
Performance (OTP)
→ 77%
Pengukuran Indeks
Kepuasan Masyarakat
terhadap Layanan KA
Pengukuran Indeks
Kepuasan Masyarakat
terhadap Layanan
Transportasi Udara
Pengukuran Indeks
Kepuasan Masyarakat
terhadap Layanan
Transportasi Laut
Pengukuran Indeks
Kepuasan Masyarakat
terhadap Layanan
Transportasi Darat
Penyediaan
layanan Rumah
Sakit Terapung
pada Wilayah
Kepulauan
2. Menyusun instrumen dan pelaksanannya untuk
mengukur tingkat kepuasan layanan pengguna
jasa transportasi
3. Memfasilitasi tersedianya klinik SDM untuk
berkontribusi pada pendampingan perbaikan sistem
layanan sebagai umpan balik catatan keluhan
pengguna layanan jasa transportasi
1. Menyiapkan perancangan, pembangunan,
pengembangan, dan pengujian sistem aplikasi, basis
data, dan infrastruktur terkait dengan pengukuran
kinerja OTP sektor perhubungan

12. Bidang
Transportasi
Program Prioritas Mendukung Keselamatan Nasional
Darat
Laut
Udara
Perkeretaapian
1. Peningkatan monitoring dan audit keselamatan secara
berkala kualitas sarana dan prasarana transportasi
Arah Kebijakan Keselamatan Transportasi
5. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber
daya manusia dalam keselamatan bertransportasi
melalui program pelatihan, pembentukan,
penjenjangan, dan pelatihan teknis untuk regulator
dan operator
Penurunan rasio fatalitas
kecelakaan jalan yang
melibatkan Angkutan AKAP,
Angkutan Antar Negara dan
Kendaraan Barang
Penghapusan praktek
muatan dan dimensi
berlebih melalui
penegakan hukum dan
pengembangan
jembatan timbang
Pengadaan
sistem navigasi
transportasi
perairan
Pengembangan SDM
transportasi perairan
melalui pusat pendidikan
dan pelatihan
Perencanaan
berbasis data dan
riset melalui pusat
keselamatan jalan
(road safety
center)
Peningkatan
jumlah kapal
yang memenuhi
standar SOLAS
Pemantauan
usia pesawat
termasuk jadwal
perawatannya
Standarisasi
pengoperasian
pesawat termasuk
layanan kru udara dan
darat
Peningkatan
ketersediaan
SDM inspektur
penerbangan
Pembatasan pintu
perlintasan KA dengan
meningkatkan jumlah
perlintasan tidak sebidang
Peningkatan pemenuhan
kebutuhan fasilitas
keselamatan dan
pengujian perkeretaapian
Peningkatan
ketersediaan
SDM penguji
dan inspektur
perkeretaapian
2. Pemanfaatan teknologi untuk penyusunan database
kecelakaan darat, laut, udara dan perkeretaapian,
serta travel data recording
3. Penegakan hukum atas aturan yang diberlakukan
dalam upaya peningkatan keselamatan transportasi
4. Pembatasan usia kendaraan layanan moda
angkutan umum

13. 13
KEBUTUHAN INVESTASI
Untuk meningkatkan PDB sisi produksi sektor Transportasi
senilai 7.2% pada tahun 2020-2024, dibutuhkan total
investasi infrastruktur sebesar Rp. 1288 Trilyun
• Naskah Akademik RUU Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
(KPBU) untuk Penyediaan Infrastruktur
• Rancangan Perpres Dukungan untuk Pengembangan Transportasi
Perkotaan
• Rancangan Peraturan Presiden tentang Integrasi Pengelolaan
Pelabuhan Hub Tol Laut
• Rancangan Perpres tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan
(RUNK) Jalan
• Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Aksi Keselamatan (RAK) Lalulintas dan Angkutan Jalan
• Penguatan Kantor Bersama Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha
• Penambahan bagian pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan
Barang Milik Negara (LPPBMN)
• Perubahan Biro LPPBMN menjadi Pusat
• Pembentukan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
• Penataan Balai Teknik Perkeretaapian dan Pembentukan Organisasi
Balai Pengelola Perkeretaapian Sulawesi Selatan
• Pembentukan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional di bawah
BPSDMP
Gambaran Pertumbuhan
Ekonomi 2020-2024
Rp.236 T
(18%)
Rp.351 T
(27%)
Rp.702 T
(54%)
Total Investasi
Sektor
Transportasi
Tahun
2020-2024
1288 T
KERANGKA REGULASI
Kebutuhan Pendanaan Investasi, Kerangka Regulasi,
dan Kerangka Kelembagaan
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
KERANGKA
KELEMBAGAAN

14. TERIMA KASIH
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

15. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIAKegiatan Prioritas Kementerian Perhubungan
Berdasarkan RPJMN 2020-2024
SASARAN INDIKATOR
TARGET
PROYEK PRIORITAS
BASELINE 2019 TARGET 2024
PROGRAM NASIONAL (PN) 5: MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR
Meningkatnya konektivitas
nasional
Porsi rute pelayaran kapal peti kemas
yang membentuk loop
23% 27%
PROGRAM PRIORITAS (PP) 1: INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR
Meningkatnya keselamatan dan
keamanan transportasi
Penurunan rasio fatalitas kecelakaan
AKAP dan Angkutan Pariwisata per
10.000 armada terhadap baseline
2019 (persen)
- -
• Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan;
• Pembangunan UPPKB;
• Pengembangan Sistem Informasi Penilaian SMK (Sistem
Manajemen Keselamatan);
• Monitoring Pembinaan Keselamatan Angkutan Umum
(Penerapan SMK);
• Monitoring dan Pengawasan Ramp Check dan Uji Petik Angkutan
Jalan;
• Pengembangan Sistem Penilangan Online (E-Tilang); dan
• Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Timbang Portable
KEGIATAN PRIORITAS (KP) 4: Keselamatan dan Keamanan Transportasi
Menurunnya rasio kecelakaan
transportasi
Kejadian kecelakaan pelayaran per
10.000 pelayaran
1,27
1,19 (Hubdat)
0.851 (Hubla)
• Pemenuhan sarana, prasarana, dan fasilitas keselamatan dan
keamanan transportasi
• Pembinaan dan pendidikan SDM keselamatan dan keamanan
transportasi
• Pembangunan SBNP
• Pembangunan Kapal Patroli
• Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai
• Pembangunan UPPKB pada Lintas Penyeberangan
• Pemasangan VTS
Rasio kecelakaan penerbangan per
1juta penerbangan
2,45 1,45
Rasio kecelakaan KA per 1 juta km
perjalanan KA
0,24 0,24

16. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIAKegiatan Prioritas Kementerian Perhubungan
Berdasarkan RPJMN 2020-2024
SASARAN INDIKATOR
TARGET
PROYEK PRIORITAS
BASELINE 2019 TARGET 2024
PROGRAM PRIORITAS (PP) 2 : INFRASTRUKTUR EKONOMI
Meningkatnya Konektivitas
Wilayah
Jumlah pelabuhan hub yang
mencapai standar sesuai kriteria
Integrated Port Network (IPN)
1 7
7 Pelabuhan hub yang mencapai standar sesuai dengan
kriteria IPN :
1. Belawan/Kuala Tanjung;
2. Tanjung Priok;
3. Tanjung Perak;
4. Makassar;
5. Pontianak/Kijing,;
6. Bitung;
7. Sorong
On Time Performance (OTP)
penerbangan
88% 80%
Panjang jaringan KA yang
beroperasi (km’s)
6.401 km’sp 7823 km’sp

17. SASARAN INDIKATOR
TARGET
PROYEK PRIORITAS
BASELINE 2019 TARGET 2024
KEGIATAN PRIORITAS (KP) 2 : KONEKTIVITAS TRANSPORTASI KERETA API
• Terwujudnya konektivitas
perkeretaapian
• Meningkatnya integrasi
multimoda dengan KA
Kondisi jalur KA sesuai standar TQI I
dan II (%)
84% 94%
• Pembangunan Jalur KA Regional (angkutan Barang dan penumpang)
• Kereta api cepat (Jakarta-Semarang, Jakarta-Bandung), kereta api
angkutan barang (Makassar- Pare Pare)
• Pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian prasarana dan fasilitas
perkeretaapian (IMO)
• Penyediaan PSO dan perintis KA
• Pembangunan KA Akses Bandara: Kulonprogo, Raden Inten, Kertajati,
Adi Soemarmo Solo
• Pembangunan KA Akses Pelabuhan: Garongkong
Jumlah simpul transportasi (bandara
dan pelabuhan) yang terakses Kereta
Api 13 Lokasi 18 lokasi
KEGIATAN PRIORITAS (KP) 3 : KONEKTIVITAS TRANSPORTASI LAUT
Meningkatkan kapasitas dan
kualitas pelayanan transportasi
laut
Jumlah pelabuhan utama yang
mencapai standar pelayanan
(kedalaman perairan dan panjang
dermaga)
28 pelabuhan 28 pelabuhan
• 28 Pelabuhan Utama yang terdapat pada RIPN KP 432 Tahun 2017
• Pengembangan pelabuhan utama Tol Laut
• Pembangunan pelabuhan cruise
• Penyelenggaraan subsidi Tol Laut
• Pengadaan sarana dan prasarana transportasi laut
• Pengembangan teknologi informasi pelayaran
• Pengadaan crane darat/mobile crane untuk pelabuhan yang
disinggahi kapal tol laut
Jumlah trayek subsidi tol laut 21 trayek 25 trayek
KEGIATAN PRIORITAS (KP) 4 : KONEKTIVITAS TRANSPORTASI UDARA
• Meningkatnya konektivitas dan
pelayanan transportasi udara
• Meningkatnya kapasitas sarana
dan prasarana transportasi udara
Jumlah rute jembatan udara 41 41 • Jembatan udara Papua
• Pembangunan bandara baru
• Pengembangan bandara mendukung kawasan prioritas
• Pengembangan bandara hub primer
Ket: *) tahun 2015 – 2019
**) tahun 2020 - 2024
Jumlah bandara baru yang dibangun 15* 9**
Jumlah bandara hub primer
yang ditingkatkan kapasitasnya
9 lokasi 8 lokasi
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIAKegiatan Prioritas Kementerian Perhubungan
Berdasarkan RPJMN 2020-2024

18. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIAKegiatan Prioritas Kementerian Perhubungan
Berdasarkan RPJMN 2020-2024
SASARAN INDIKATOR
TARGET
PROYEK PRIORITAS
BASELINE 2019 TARGET 2024
KEGIATAN PRIORITAS (KP) 5 : KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT
• Terwujudnya konektivitas darat
yang andal
• Terwujudnya aksesibilitas darat
Jumlah layanan lintas long distance
ferry:
•Lintas Jakarta – Surabaya (perintis)
•Lintas Surabaya – Lembar (komersil)
2 lintas 2 lintas
• Subsidi lintas penyeberangan LDF
• Pembangunan pelabuhan penyeberangan
Ket: *) tahun 2015 – 2019
**) tahun 2020 – 2024
Jumlah pelabuhan penyeberangan
baru yang dibangun
24 pelabuhan
Penyeberangan
*
36 pelabuhan
Penyeberangan
**
PROGRAM PRIORITAS (PP) 3 : INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
Meningkatnya layanan angkutan
umum massal di 6 (enam) kota
metropolitan
Jumlah kota metropolitan dengan
sistem angkutan umum massal
perkotaan yang dibangun dan
dikembangkan
5 kota
metropolitan
6 kota
metropolitan
KEGIATAN PRIORITAS (KP) 1 : SISTEM ANGKUTAN UMUM MASSAL PERKOTAAN
Meningkatnya layanan angkutan
umum massal perkotaan*
*) Diluar 6 kota metropolitan
(Jakarta, Surabaya, Medan,
Bandung, Makassar, Semarang)
Jumlah kota dengan angkutan umum
massal yang dibangun dan
dikembangkan*
1 kota 15 kota*
• Pengembangan Transportasi Perkotaan (subsidi melalui
skema Buy The Service);
• Pembangunan Fasilitas Integrasi Moda; dan
• Pembangunan ATCS.
Ket *) 5 Kota Metropolitan di luar Jabodetabek ditambah dengan
10 kota lainnya