RPJM-DESA

PERATURAN DESA
DESA : MALINGPING UTARA
KECAMATAN : MALINGPING
KABUPATEN : LEBAK
TANGGAL : 20 Oktober 2014
NOMOR : 2 (Dua)
TENTANG
REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA
( RPJM-DES )
TAHUN 2015 - 2020

KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum. Wr Wb.
Puji dan Syukur Alhamdulillah kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Karen berkat
Rahmat, Topik dan Hidayahnya sehingga kami atas Nama Desa Malingping Utara bisa
menyelesaikan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des).
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) ini
merupakan langkah awal Desa Malingping Utara, karena dengan adanya Dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dapat dijadikan acuan bagi
Desa dalam Pelasanaan Pembangunan, sehingga lebih terukur, terarah dan merata di segala
bidang.
Kami sadar dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa merupakan sebuah proses yang
cukup panjang untuk mewujudkan semua harapan dan memecahkan dari setiap persoalan,
akan tetapi kami berkeyakinan dengan menyusun Dokumen RPJM-Des kami dapat melihat
secara jernih tingkat kesulitan yang akan kami hadapi dalam pelaksanaan Pembangunan
Desa,
Awalnya dalam Pennyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJM-Des) kami selaku tim penyusun mengalami kesulitan untuk melangkah,
karena kami sadar hal ini baru dan perlu kemajuan, kejelian, kesabaran dan keuletan, juga
banyak sekali tantangan yang kami hadapi baik dari diri sendiri maupun dari orang lain.
Namun berkat adanya Bimbingan dari banyak pihak terutama Fasilitator Kecamatan, maka
penyusunan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dapat kami
selesaikan. Untuk itu kami ucapkan banyak terimakasih kepada :
1. Camat Kecamatan Malingping
2. Pjok Kecamatan Malingping
3. Fasilitator Kecamatan (FK) Malingping
4. Kepala Desa Malingping Utara
5. Ketua BPD Desa Malingping Utara
6. Lpmd Desa Malingping Utara
7. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ( KPMD) Desa Malingping Utara
8. Tokoh Masyarakat Desa Malingping Utara
9. Semua Pihak Yang Terlibat Dan Mendukung Penusunan (RPJM-Desa).
Kami menyadari dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM-Des) ini masih banyak kekurangan, akan tetapi kami yakin paling tidak Dokumen
ini akan dijadikan sebagai kerangka acuan dalam Pelakanaan Pembangunan Desa.
Semoga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM-Des )ini
Bermanfaat untuk kemajuan Desa kami Desa Malingping Utara dan bisa di laksanakan
sesuai yang di harapkan.
Malingping Utara , Oktober 2014
Tim penyusun

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN MALINGPING
DESA MALINGPING UTARA
PERATURAN DESA MALINGPING UTARA KECAMATAN MALINGPING
KABUPATEN LEBAK
NOMOR : 02 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM-DES)
TAHUN 2015 – 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MALINGPING UTARA
Menimbang :a. Bahwa sesuai ketentuan peraturan Daerah Kabupaten Lebak No.14. tahun
2006. tentang Alokasi Dana Desa bertujuan untuk pemeratan
pembangunan dan meningkatkan partisipasi ke sejahteraan dan pelayanan
masyarakat Desa melalui pembangunan dalam skala Desa.
b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut,
pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa
baik fisik, ekonomi dan sosial budaya, maka perlu dibuat rencana
pembangunan jangka menengah desa ( RPJM-Des).
c. Bahwa RPJM-Des tersebut merupakan rencana strategis pembangunana
tahun 2016 - 2020yang menggambarkan Visi-Misi, Program dan kegiatan
Desa yang wajib di tetapkan dengan peraturan Desa.
d. Bahwa sehubunngan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan peraturan
Desa tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Malingping
Utara Tahun 2016 - 2020.
e. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas perlu di tetapkan dengan
keputusan BPD.
Mengingat : 1.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor. 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010).

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437). Sebagai mana di ubah
terahir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4648).
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26, Tahun 2000 tentang Kewenangan
pemerinta dan kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 64, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 3962).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104, Tahun 2000 tentang dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 201, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3988).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106, Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
pertanggung jawaban ke Uangan Daerah (Lembaran Negara Republik
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72, Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4687). Perubahan dari peraturan
pemerintah Nomor 76 tahun 2001. tentang Pedoman umum Pengaturan
mengenai Desa.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4773);
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
16.
17. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2004,
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389)
19. Keputusan Mentri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2006 tentang rencana
Pembangunan jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009.

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor …….);
22.
23. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2007, tentang pedoman
Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
24. Peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 6 tahun 2007, tentang pedoman
penataan lembaga Kemasyarakatan.
25. Peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2007, tentang kader
Pemberdayaan Masyarakat.
26. Peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2007, tentang Pedoman
Penyusunan dan Pendayagunaan data fropil Desa/Kelurahan.
27. Peraturan mentri dalam negeri nomor 66 tahun 2007, tentang perencanaa
pembangunan desa.
28. Peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2007, tentang pendataan
Program Pembangunan Desa/Kelurahan.
29. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 367);
30. .Peraturan daerah kabupaten lebak nomor 14 tahun 2006, tentang
pemerintaha desa.
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2006
tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama Desa-

Desa di Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Pasal 26 ayat (1) Nomor 14 tahun 2006,
tentang pengaturan kewenangan Desa.
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Pasal 164 ayat (1) Nomor 14 tahun
2006, tentang Alokasi dana Desa.
2006, tentang peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa.
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 tahun 2006, tentang
Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALINPGING UTARA
DAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA ( RPJM-DES)
TAHUN 2015 - 2020
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :
1. Pemerintah Adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah Adalah Kabupaten Lebak
3. Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
4. Bupati Adalah Bupati Lebak.
6. Kecamatan Adalah Wilayah Kerja Camat Sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa Adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Yang Memiliki Batas-Batas Wilayah Yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam
system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintha Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang di laksanakan oleh Pemerintah
Desa dan badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan, dan
Kemasyarakatan.
8. Pemerintah Desa Adalah Lembaga Desa Dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa Yang Selanjutnya Di Sebut BPD adalah lembaga yang
berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa menampung dan
mengeluarkan Aspirasi Masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah semua perarturan yang di tetapkan oleh Kepala Desa.

11. Keptusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan
pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan kepada desa yang menyangkut
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
12. Rencana Pembangunnan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya di singkat RPJM
Desa adalah Dokumen Perencanaan untuk Periode Lima Tahunan yang memuat arah
Dokumen kebijakan Pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan
umum, program, program satuan kerja perangkat desa (SKPD), imles SKPD dan
program prioritas kewilayahan disertai rencana kerja.
13. Rencana Kerja Pembangunan Desa Yang Selanjutnya Disingkat RKP-desa adalah
dokumen perencanaan untuk periode satu tahunan yang merupakan penjabaran dari
RPJM-desa yang memuat rencana kerangka ekonomi desa, dengan pertimbangan
kerangka pendanaan yang di mutakhirkan program prioritas pembangunan desa,
rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik dengan mendorong partisipasi
masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah (RKP).
14. Lembaga Pembedayaan Masyartakat/Lembaga Kerja Masayarakat Desa yang
selanjutnya di singkat LPM/LKMD adalah lembaga yang di bentuk oleh masyarakat
sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan
masyarakat.
16. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Fasilitator desa yang selanjutnya disingkat
KPMD/FD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan
untuk menggerakan masyarakat berpartisipasi dalam memberdayakan masyarakat dan
pembangunan, partisipasi serta melakukan penelusuran wilayah untuk menggali
potensi-potensi yang ada di wilayah desa agar terciptanya suatu gagasan untuk
membangun sebuah desa agar lebih sejahtera.
16. Propil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data
dasar keluarga, potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan,
prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang di hadapi
desa.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN (RPJM-DES)
Pasal 2
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dapat di ajukan
Pemerintah Desa.
2. Dalam Menyusun Rancangan RPJM-Desa, pemerintahan Desa harus memperhatikan
dengan sunggh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang di wadahi oleh
LPM/LKMD.
3. Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari pemerintahan desa di sampaikan oleh kepala
desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/LKMD, lembaga Kemasyarakatan,
PKK-desa , KMPD/FD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sebagainya.
4. Setelah Menerima Rencana RPJM-Desa, pemerintahan desa melaksanakan
musrembang desa untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan
pembangunan desa.
6. Jika Rancangan RPJM-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa
mengundang LMP?LKMD, lembaga-lembaga masyrakat,tokoh agama, tokoh
masyarakat dan tokoh pemuda.
6. Masyarakat dan lain-lain untuk melakukan musrembang-desa membahas RPJM-Desa.
7. Setelah dilakukan musrembang desa sebagai mana di maksud ayat (4) dan (6), maka
pemerintahan desa menyelenggarakan rapat pari purna yang di hadiri oleh BPD dan
pemerintah desa serta LPM/LKMD, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam acara
persetujuan BPD atas Rancangan RPJM-Desa menjadi RPJM-Desa yang di tuangkan
dalam peraturan desa.
8. Setelah mendapat pesetujuan pemerintahan desa sebagai mana di maksud dalam ayat
(6), maka kepala desa menetapkan RPJM-Desa, serta memerintahkan sekertaris desa
atau kepala urusan yang di setujui untuk mengembagkanya dalam lembaran desa.

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RPJM-DES
Pasal 3
1. Pemerintah desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk
mengambil keputusan yang di kordinir oleh LPM/LKMD, atau sebutan lain dalam
forum forum musrembang-desa.
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum musrembang-desa dalam perencanaan
pengembangan desa berdasarkan musyawarah mupakat.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan di atur oleh
keputusan kepala desa.
Pasal 6
Peraturan desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat di undangkan, agar
setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa
dengan menempatkan dalam lembaran desa.
Di Tetapkan di Desa Malingping Utara
Pada Tanggal, 20 Oktober 2014
Pj. Kepala Desa Malingping Uatara
Diundangkan di Desa
Pada tanggal, 22 Oktober 2014
Sekretaris Desa
( RISKA)
( SRI NURAENI )

LAMPIRAN : 1 PERATURAN DESA : MALINGPING UTARA
TANGGAL : ................. TAHUN 2014
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA MALINGPING
UTARA
TAHUN 2015 – 2020
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Pendahuluan
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2006 tentang pemerintahan
daerah yang merupakan perubahan terahir dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama
lain yang selanjutnya di sebut desa adalah kesatuan hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yuridis, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan. Atau di bentuk dalam
sistem pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagai mana di maksud
dalam Undang-Undang Dasar NegaraRrepublik Indonesia Tahun 1946.
Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman,
Partisipasi, Otonomi Asli, Demokrasi Dan Pemberdayaan Masyarakat.
Berdasarkan pola pemikiran di maksud, dimana bahwa berwenang mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di
akui dan/atau di bentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di
Kabupaten/Kota, maka sebuah Desa di haruskan mempunyai perencanaan yang matang
berdasarkan partisipasi dan transparasi serta demokrasi yang berkembang di Desa, maka
Desa di haruskan mempunyai rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa)
atau daftar usulan rencana kegiatan perimbangan desa ( DU-RKP-Desa).
RPJM-Desa Desa Malingping Utara ini merupakan rencana strategis Desa
Malingping Utara untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM-Desa tersebut nantinya
akan menjadi Dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat

Kabupaten, spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki
sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Desa untuk melaksanakan kegiatan
perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang
baik (God Governance) seperti partisipasi, transparasi dan akuntabilitas.
Tata kelola pemerintahan yang baik tidak akan berhasil/tercapai manakala
Pelibatan/Partisipasi masyarakat tidak di wujudkan secara Propesional, oleh kaena itu
partisipasi masyarakat merupakan sesuatu yang mutlak dan menjadi kebutuhan dalam
pengelolaan Pemerintahan, termasuk dalam mekanisme perncanaan pembangunan harus
melibatkan aspirasi dari masyarakat untuk mengidentifikasi perkembangan kebutuhan dan
kerugian masyarakat yang tidak terakomodir dalam penjaringan yang di fasilitasi oleh
kegiatan rutin pemerintah daerah. Penjaringan aspirasi kebutuhan masyarakat dapat di
lakukan dengan berbagai pendekatan, antara lain : pendekatan Fokus, Dialog Interaktif,
Transek, Kunjungan Lapangan Dengar Pendapat dan lain-lain.
Penjaringan aspirasi masyarakat di maksud kan untuk memberikan kesempatan
kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam poses perencanaan
pengembangan di daerah, partsipasi masyarakat tersebut dapat memberikan gambaran
kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang menjadi prioritas dalam sebuah perencanaan
pembangunan, lebih jauh di harapkan dengan mengikut sertakan prtisipasi aktif masyarakat
dalam menentukan standar pelayanan minimal dan prioritas kebutuhanya, maka Program
Pembangunan daerah yang bersifat adil, rasional, Transparan, Partisipatif dan bertanggung
jawab secara menyeluruh dan terpadu, dapat semakin Terkonsolidasi dan mampu menjawab
berbagai tantangan pembangunan mendatang.
Penjaringan aspirasi masyarakat melalui kegiatan transektoral di tingkat desa di
maksudkan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat Desa untuk berpartisipasi dan
terlibat dalam proses perencanaan pembangunan dalam rangka menggali, mnggagas Masa
Depan Desa (MMDD). Partisipasi dan kererlibatan masyarakat dapat berupa ide, pendapat
dan saran sebagai masukan yang bermanpaat dalam menyusUn Visi dan Misi. Dengan
ketrlibatan masyarakat agar ikut berperan serta langsung maupun tidak langsung dalam
pelaksanaan Pembangunan Desa.
Transek dalam menjawab masa depan Desa tidak di maksudkan untuk
menggantikan mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat yang selama ini telah ada dalam
bentuk musyawarah pembangunan desa/kelurahan yang telah berkembang di tingkat desa.
Tetapi diharapkan menjadi salah satu input yang dapat melengkapi satu dengan yang lainya
dalam penjaringan kebutuhan masyarakat

B. Tujuan dan manfaat
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM-Des) Desa Malingping Utara ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai
berikut.
1. Tujuan RPJM-Des.
a. Agar Desa memiliki Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa dalam
lingkup skala Desa yang Berkesinambungan dalam waktu 6 tahun dengan
menyeleraskan kebijjakan pembangunan Kecamatan maupun Kabupaten.
b. Sebagai Dasar/Pedoman kegiatan pembangunan Desa Malingping Utara.
c. Sebagai Masukan Pengusungan RAPBD Desa Malingping Utara.
d. Di susun Rencana Pembangunan Jangka 6 Tahun yang di jabarkan dalam
kegiatan Rencana Pembangunan Tahunan Desa.
2. Manfaat RPJM-Des
a. Lebih Menjamin Kesinambungan Pembangunan.
b. Sebagai Rencana Induk Pembangunan Desa Yang Merupakan Acuan
Pembangunan Desa.
c. Pemberi arah seluruh kegiatan Pembangunan Di Desa.
d. Menampung Aspirasi kebutuhan Masyarakat yang di padu kan dengan
Program Pembangunan dari Pemerintah.
e. Dapat Mendorong Pembangunan Swadaya Dari Masyarakat.
C. LANDASAN HUKUM.
Landasan Hukum Yang Melandasinya Pembuatan Dokumen RPJM-Des yaitu :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor. 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010).
Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor
63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4437). Sebagai mana di ubah terahir dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4648).
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
4438).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26, Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerinta dan
kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2000 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 3962).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104, Tahun 2000 tentang dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 201, tambahan Lembaran
pertanggung jawaban ke Uangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2000 Nomor 202, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
3989).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72, Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4687). Perubahan dari peraturan pemerintah Nomor 76 tahun
2001. tentang Pedoman umum Pengaturan mengenai Desa.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
16. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional tahun 2004-2009.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2004, tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor …….);

22. Peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 6 tahun 2007, tentang pedoman penataan
lembaga Kemasyarakatan.
23. Peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2007, tentang kader Pemberdayaan
Masyarakat.
pembangunan desa.
26. Peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2007, tentang pendataan Program
Pembangunan Desa/Kelurahan.
27. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 367);
28. .Peraturan daerah kabupaten lebak nomor 14 tahun 2006, tentang pemerintaha desa.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama Desa-Desa di
Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Pasal 26 ayat (1) Nomor 14 tahun 2006, tentang
pengaturan kewenangan Desa.
tentang Alokasi dana Desa.
tentang peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa.
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 tahun 2006, tentang Partisipasi
Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAHAN DESA
1. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa Atau Kepala Desa, Yaitu :
 Memimpin Penyelenggara Pemerintah Desa.
 Membina Kehidupan Masyarakat Desa.
 Membina Perekonomian Desa.
 Membina Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa.
 Mendamaikan Perselisihan Masyarakat Desa.
 Mewakili Desanya Di Dalam Dan Di Luar Pengadilan.
 Mengajukan Rencana Peraturan Desa Dan Bersama BPD Menetapkan
Peraturan Desa.
 Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa.
 Melaksanakan Pendataan Penduduk untuk Kepentingan Nasional.
 Menggerakan Partisipasi Masyarakat Desa.
2. Struktur Pemerintahan Desa
2,1 Susunan Perangkat Desa ( di isi dengan Nama-nama Aparatur Pemerintahan Desa
Nama, Tempat Tanggal lahir, Pendidikan dan Jabatan.
No Nama Tempat tangal lahir Jabatan Alamat
1 RISKA Lebak, 18 – 11 - 1983 Pj. KADES
Kp. Pasir Haur
Rt.02/Rw.01
2 SRI NUR AENI Lebak, 06 – 01 - 1990 SEKDES
Kp. Kaum
Rt.05/Rw.02
3 UCENG Lebak, 14 – 06 - 1972
Kaur Pemerintahan &
Trantib
Kp. Pasir Haur
Rt.01/Rw.01
4 IRPAN GINANJAR Lebak, 12 – 12 - 1986 Kaur Umum & Keungan
Kp. Sawah Baru
Rt.07/Rw. 03
5 ACENG Lebak, 08 – 11 – 1969
Kaur Pembangunan $
Kesra
Kp. Pasir Haur
Rt.13/Rw.01

BAB II
VISI DAN MISI
A. VISI
Visi adalah suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan yang di inginkan
dengan melihat potensi dan Kebutuhan Desa. Penusunan Visi desa Malingping Utara ini
dilakukan dengan pendekatan partisiatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di
Desa Malingping Utara seperti Pemerintahan Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh
Agama, Lembaga Masyarakatdesa dan Masyarakat Desa pada umumnya. Pertimbangan
kondisi Eksternal di Desa seperti satuan kerja wilayah Pembangunan Di Kecamatan
Malingping mempunyai titik berat sector infrastuktur. Maka berdasaran pertimbangan di
atas Visi desa Malingping Utara Adalah “ TERWUJUDNYA MALINGPING UTARA
YANG AMAN, TERTIB, DAMAI, DAN SEJAHTERA SERTA KEMANDIRIAN
MASYARAKAT MENUJU PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN”.
B. MISI
Selain penyusunan Misi juga telah di tetapkan Misi-Misi yang membuat sesuatu
pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapai Visi Desa tersebut. Visi berada
di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian di Jabarkan ke dalam Misi agar dapat di
Operasinalkan/di kerjakan. Sebagai penyusnan Visi, Misi pun dalam penyusunanya
menggunakan pendekatan Pertisipatif dan Pertimbangan Potensi dan kebutuhan Desa
Malingping Utara senbagai mana proses yang di lakukan maka Misi Desa Maligping Utara
Adalah.
1. Mewujudkan Pemerintah Desa Malingping Utarayang Efektif Dan Efisien Dalam
Rangka Mengoptimalkan Pelayanan Kepada Masyarakat.
2. Meningkatkan Derajat Hidup Masyarakat Melalui Upaya Peningkatan Pelayana
Masyarakat Desa.
3. Mengembangkan Sector Pertanian Dan Sector Usaha Industri Kecil Yang
Berwawasan Lingkungan.
4. Mengembangkan Pentingnya Peningkatan Sumberdaya Manusia Melalui Dukungan
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun.
5. Menghidupkan dan Meningkatkan Kembali Kegiatan Lembaga-Lembaga
Kemasyarakatan Yang Ada Di Desa.
6. Meningkatkan Keimanan Dan Ketaqwaan.

BAB IV
PROPIL DESA
I. Propil Desa
Legenda Dan Sejarah Pembangunan Desa Maligping Utara, Desa Malingping
Utara merupakan salah satu Desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten, terdiri dari 13
RT 5 RW.
II. Kondisi Umum Desa Malingping Utara
a. Kondisi Fisik/ Biografis Desa
1. Batas Wilayah.
 Sebelah Utara : Desa Kandang Sapi ( Kecamatan Ci Jaku)
 Sebelah Selatan : Desa Malingpign Selatan
 Sebelah Timur : Desa Kadu Jajar
 Sebelah Barat : Desa Sumberwaras, Desa Cipeundeuy, Desa Sanghiang, dan
Desa Rahong.
2. Luas wilayah : 469..Ha
a. Pemukiman masyarakat : 139,2 Ha
b. Persawahan dan tegalan : 69,8 Ha
c. Perkebunan Masyarakat : 231 Ha
d. Lahan Ladang : 139,2 Ha
e. Perkebunan Negara : ……Ha
f. Hutan Negara : …....Ha
g. Lain-Lain : 39 Ha
3. Jumlah Sertifikat Tanah / Luas Tanah : 1620 Buah / 329 Ha
4. Luas Tanah Kas Desa : 470 M2
5. Orbitasi ( Jarak Dari Pusat Ke Pemerintahan)
a. Jarak Dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 0,300 Km
b. Jarak Dari Pusat Pemerintahan Kota : 0,300 Km
c. Jarak Dari Kota / Ibu Kota Kabupaten : 101 Km
d. Jarak Dari Ibu Kota Propinsi : 108 Km

6. Keadaan Topograpi Desa.
Secara umum keadaan Tepograpi Desa Malingping Utara adalah merupakan
Daerah Dataran Rendah.
a. Iklim.
Iklim Desa Malingping Utara Sebagai mana Desa-Desa lain di dwilayah Indonesia
mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh
langsung terhadap pola Tanam Yang Ada Di Desa Malingping Utara Kecamatan
Malingping.
b. Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa.
Dusun Rw Rt
6 6 13
III. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk.
a. Jumlah Penduduk 1.673 KK Dengan Jumlah jiwa :
Laki-laki Perempuan Jumlah
2.968 2.866 6.814
b. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat ( Dalam Kk/Jiwa)
Pra Sejahtera Sejahtera I Sejahtera II
900 KK 196 KK 478 KK
c. Tingkat Pendidikan Masyarakat :
TK SD SLTP SLTA DI-DII SARJANA
88 649 647 791 10 46
c. Tidak Lulus Dan Tidak Sekolah : 3.686 Orang
Tidak Lulus Tidak Bersekolah
1.409 2.177
e. Lulusan Pendidkan Khusus
PonPes Pend. Keagamaan Pend. Luar Biasa Kursus Keterampilan
17 …… …… 20

f. Tenaga Medis / Kesehatan
Dokter
Umum
Dok
Spesialis
Bidan
Mantri
Kesahatan
Perawat Dukun Bayi
……. ……. 6 1 …… 6
g. Mata Pencaharian
Mata Pencaharian masyarakat desa malingping utara ada bertani, berdagang,
karywan, PNS dan penggali batu lokasi.
Penduduknya bermata pencaharian sebagai berikut.
Karyawan PNS TNI / POLRI Swasta
Wiraswasta /
Pedagang
62 Orang 31 Orang 13 Orang 18 Orang 66 Orang
Petani Buruh Tani Nelayan Peternak Jasa
306 Orang 91 Orang 2 Orang 2 Orang 366 Orang
Pengrajin Pekerja Seni Pensiunan Lainnya
Tidak Bekerja /
Pengangguran
10 Orang … Orang 69 Orang 192 Orang 4698 Orang
h. Pola Pengguna Tanah.
Penggunaan tanah di desa malingping utara diperuntukan untuk tanah persawahan
perkebunan, dan lokasi batu bata, sedangkan sisanya untuk tanah kering yang
merupakan bagian dari fasilitas-fasilitas lain.
Pertanian Perkebunan/ladang Lokasi batu Perumahan
69,8…….Ha 370.2…….HA 99.8 Ha 139.2…..Ha
Sedangkan kebutuhan pupuk masyarakat ( dalam ton/tonase)
Lahan basah Lahan kering
14,9……ton/tahun 116,6………ton/tahun

i. Pemilikan Ternak.
Jumlah kepemilikan hewan ternak yang di miliki warga Masyarakat Desa
Malingping Utara Berjumlah.
Kerbau Kambing Unggas
46……ekor 270…ekor 2662…….ekor
IV. Sarana Dan Prasarana Desa
Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Malingping Utara secara garis besar sebagai
berikut.
a. Prasarana Umum
Kantor Desa Puskesmas
Puskesmas
Pembantu
Pokesdes
Posyandu &
Polides
1 Unit 1 Unit - - 8 Unit
b. Prasarana Pendidikan
Gedung TK Gedung SD Gedung MI Gedung SMP Gedung SMA
1 Unit 4 Unit 3 Unit - -
c. Prasarana Ibadah
Mesjid Mushola Majlis Taklim Gereja Pura
7 Unit 8 Unit 6 Unit - -
d. Prasarana Transportasi
Jalan Desa Jalan Kabupaten Jalan Propinsi Jalan Nasional
9.8 Km 1.6 Km 1 Km -
e. Prasarana Air Bersih
Hidran
Umum
Penampung
Air Hujan
PDAM
Pengolahan
Air Bersih
Sumur
Gali
Sumur
Pompa
Tangki Air
Bersih
6 Buah -Unit 800 Unit 1 Unit 13 11 Unit -Unit
f. Prasaran Sanitasi Dan Irigasi
MCK Umum
Jamban
Keluarga
Saluran
Drainase
Pintu Air Saluran Irigasi
12 Unit 6 Unit 1736 M - 1160 M

V. Data Keungan Desa
5.I. Pendapatan Asli Desa : Rp ……………
a. Pungutan / Retribusi : Rp 3.600.000.,-
b. Hasil Usaha BUMDes : Rp ………………
c. Hibah / Swadaya : Rp ………………
d. Pendapatan Lainnya : Rp ………………
5.2. Bantun yang di terima Desa : Rp ……………
a. Alokasi Dana Desa ( ADD ) : Rp. 322.210.092.-
b. Pemerintah Pusat : Rp 150.000.000.-
c. Provinsi : Rp 70.000.000.-
d. Kabupaten / Kota : Rp 16.890.182.-
5.3. Bantuan Lain Tidak Mengikat Rp ……………
5.4. SILPA / SIKPA Rp ……………
5.6. Dana Cadangan Rp ……………
5.7 Belanja Desa Rp ……………
a. Belanja Rutin : Rp ……………………
b. Belanja Tidak Rutin : Rp ……………………
VI. Kelembagaan Desa.
Desa malingping utara menganut system kelembagaan pemerintah desa dengan pola
minimal selengkapnya sebagai berikut :
1. Kelembagaan BPD
Susunan Perangkat BPD (diisi dengan nama,tempat tanggal lahir pendidikan dan
jabatan
No Nama Tempat/Tgl. Lahir Jabatan Alamat
1 Soni Lebak, 28 – 10 – 1974 Ketua Kaum RT. 04
2 M. Kholid S S.Pd, M.Pd Lebak, 10 – 04 – 1960 Wkl ketua I Sawah Baru Rt.07
3 H. Abdullah Lebak, 12 – 02 – 1955 Wkl ketua II Girilaya Rt. 10
4 M. Islah S.Pd Lebak, 25 – 09 – 1971 Sekretaris Wulangsari Rt.06
6 Bandi Subandi Lebak, 06 – 08 – 1989 Anggota Pasir Haur Rt.01
6 Rully Zaenal S Lebak, 12 – 06 - 1985 Anggota Pasir Haur Rt.02
7 Aeppudin Lebak, 04 – 08 – 1969 Anggota Pasir Haur RT.13
8 Imanudin Lebak, 28 – 05 – 1978 Anggota Kaum RT. 04
9 M. Kosim Lebak, 06 – 06 – 1972 Anggota Cikadu RT. 03
10 Robiansyah Lebak, 03 – 02 – 1980 Anggota Cibogo RT.11
11 Iyan Lebak, 25 – 11 – 1983 Anggota Cinagraog RT.09

2. Kelembagaan LPM/LKMD
No Nama Tempat tanggal lahir Jabatan Alamat
1 H. Udjat Sudjati Lebak, 10 – 07 – 1949 Ketua Kaum Rt.05/Rw.02
2 H. Bai Rouf Lebak, 27 – 03 – 1960 Anggota Kaum, Rt.04/02
3 Dedi E Iskandar Lebak, 03 – 02 – 1994 Anggota Pasirhaur Rt.13/01
4 Awab Lebak, 21 – 05 – 1989 Anggota Girilaya Rt.10/04
6 M. Lomri Lebak, 27 - 10 – 1969 Anggota Kaum, 05/02
6 Saepudin Lebak, 06 – 04 – 1963 Anggota Cinagrog, 09/04
7 Ujang Suhara Bandung, 03 – 03 – 1963 Anggota Sawah Baru, 07/03
3. Kelmbagaan PKK
No Nama Tempat tanggal lahir Jabatan Alamat
1 Aan. Sariman Bogor, 26 – 07 – 1972 Ketua Kaum 06
2 Hj. Entin Kurnia sari Garut,22 – 03 - 1968 Sekretaris Kaum 04
3 Eti Lestari Lebak,01 – 04 – 1977 Bendahara Pasirhaur 01
4 Minarti Lebak,01 – 07 – 1977 Anggota Pasirhaur 13
6 Tuti Liswati Lebak,06 – 01 – 1986 Anggota Pasirhaur 02
6 Tini Lebak,27 – 06 – 1986 Anggota Kaum 06
7 Hasanah Lebak,10 – 06 – 1976 Anggota Pasirhaur 02
4. Kelembagaan Karang Taruna
No Nama Tempat tgl llahir Jabatan Alamat
1. Rudi Suherdi Lebak, 15 – 05 – 1975 Ketua Kaum Rt. 04/Rw.02
2. Midi Aryo Lebak, 12 – 07 – 1995 Sekretaris Pasir Haur Rt. 13/Rw.01
3. Efi Rifa’i Lebak, 05 - 05 – 1983 Anggota Sawah Baru Rt. 07/Rw.03
4. Hendra. S Lebak, 04 – 04 – 1970 Anggota Kaum Rt.04/Rw.02
5. Oyok Lebak, 11 – 05 – 1981 Anggota Pasir Haur Rt.02/Rw.01
6. Ridwan Lebak, 04 – 10 – 1989 Anggota Kaum Rt/05/Rw.02

5. Kelembagaan RT
1 Tabeh Lebak, 12 – 03 - 1965 Ketua RT. 01 Kp. Pasir Haur
2. Sujai Lebak, 07 – 06 – 1960 Ketua RT. 02 Kp. Pasir Haur
3. Entong Lebak, 10 - 10 – 1950 Ketua RT. 03 Kp. Pasir Haur
4. A. Busro Lebak, 05 – 10 - 1973 Ketua RT. 04 Kp. Kaum
5. Ijal Lebak, 05 – 07 – 1970 Ketua RT. 06 Kp. Kaum
6. Bai Lebak, 02 – 05 – 1938 Ketua RT. 06 Kp. Wulangsari
7. Encut Sumarna Lebak, 03 – 04 – 1963 Ketua RT. 07 Kp. Sawah Baru
8. Badri Lebak, 27 – 08 – 1961 Ketua RT. 08 Kp. Warung Asem
9. Mamat Lebak, 14 – 05 – 1954 Ketua RT. 09 Kp. Cinagrog
10. Usman Lebak, 10 – 02 – 1943 Ketua RT. 10 Kp. Girilaya
11. Jahra Lebak, 02 – 04 – 1974 Ketua RT. 11 Kp. Cibogo
12. Atu Lebak, 07 – 04 – 1960 Ketua RT. 12 Kp. Talubukur
13. Handi Lebak, 07 – 12 – 1974 Ketua RT. 13 Kp. Pasir Haur
6. Kelembagaan RW
1 D. Sundayat Lebak, 12 - 06 – 1941 Ketua RW. 01 Kp. Pasir Haur
2. H. Udjat Sudjati Lebak, 10 – 07 – 1949 Ketua RW. 02 Kp. Kaum
3. Junaedi Lebak, 06 - 05 – 1974 Ketua RW. 03 Kp. Wulangsari
4. H. Abdullah Lebak, 12 – 02 – 1955 Ketua RW. 04 Kp. Girilaya
6. H. Agan Surajaya Lebak, 19 – 08 – 1963 Ketua RW. 06 Kp. Talubukur
7. Kelembagaan Lainnya
1 Agus Deni Lebak, 06 – 07 – 1977 Kebersihan Pasirhaur, Rt.02/Rw/01
2. Oyok Lebak, 01 – 12 – 1969 Linmas Desa Pasirhaur Rt.01/01
3.

8. Kelembagaan Lainnya
8.1. Jumlah Anggota LINMAS : 2 Orang
8.2. Jumlah Pos Kamling : 13 Unit
8.3. Jumlah Operasi Penertiban : ……. Kali
8.4. Jumlah Kejadian Kriminal : ……. Kasus
a. Pencurian Dan Perampokan : ………… Kasus
b. Perkosaan : ………… Kasus
c. Pembunuhan : ………… Kasus
d. Penipuan : ………… Kasus
e. Perkelahian Massal : ………… Kasus
f. Narkotika Dan Obat Terlarang : ………… Kasus

BAB V
HASIL IDENTIFIKASI
MASALAH PEMBANGUNAN DESA
A. Penjaringan Masalah.
Penyusunan RPJM-Des di muali dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di desa
malingping utara dengan menggunakan alat kerja sebagai berikut :
1. Sketsa Desa
2. Kalender Musim
3. Diagram Kelembagaan.
Prses penjaringan masalah di laksanakan dalam Forum Musyawarah Dusun yang di
lakukan pada.
No Dusun Waktu plaksanaan tempat
1.
2.
3.
4.
5.
DUSUN 1
DUSUN II
DUSUN III
DUSUN IV
DUSUN V
Minggu
Kamis
Rabu
Minggu
Sabtu
20 – 06 – 2014
24 – 06 – 2014
30 – 06 – 2014
04 – 07 – 2014
26 – 07 – 2014
Di rumah Ketua RT
Dirumah Ketua RW
Di rumah Ketua RT
Majlis Ta’lim Kp Ci Bogo
Di rumah Ketua Rt
B. Hasil Penjariangan Masalah.
Dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang di lakukan di tempat dusun hasilnya di
rekap dan di kelompokan kedalam bidang-bidang sebagai berikut :
1. EKONOMI.
2. KESEHATAN.
3. PENDIDIKAN.
4. SOSIAL BUDAYA.
5. SARANA DAN PRASARANA
6. KELEMBAGAAN.
7. KALENDER MUSIM.
Terlampir

BAB VI
RUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN
A. Proses Penyusunan Program.
1. Membuat Skala Prioirtas.
Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang
harus segera di pecahkan. Adapun taktik yang di gunakan adalah dengan
menggunakan rangking dan pembobotan
2. Menyusun alternatif tindakan pncegahan masalah setelah semua masalah di
rangking berdasarkan criteria yang di sepakati bersama. Tahap selanjutnya adalah
penyusunan alternatif, tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk
mendapatkan alternatif tindakan pencegahan masalah dengan memperhatikan akar
penyebab masalah dan potensi yang ada.
3. Menetapkan tindakan yang layak.
Pada tahapan ini di pilih, dan tindakan yang layak untuk mencegahkan masalah
yang ada, dalam tahapan ini juga di pisahkan nama pembangunan skala desa dan
pembangunan skala kabupaten.
B. Program Pembangunan.
Berdasarkan analisa dan kajian permasalahan yang ada di desa serta kesepakatan
segenap warga masyarakat desa dalam acara musyawarah pembangunan desa yang
di selengggarakan pada hari Senin Tanggal 06 – 10 - 2014, kegiatan pembangunan
desa malingping utara kecamata malingping adalah sebagai berikut:
1. Pembangunan Skala Desa (terlampir).
2. Pembangunan Skala Kabupaten Usulan untuk Musrembang (terlampir).

BAB VII
PENUTUP
Demikian RPMJ_Des desa malingping utara ini di buat untuk menjdikan pedoman
dalam pelaksanaan pembangunan di desa malingping utara kecamatan malingping tahun
2015 – 2020, yang selanjutnya setiap tahun akan di jabarkan dalam Rencana Pembangunan
Tahunan Desa ( RPT-Des) atau Rencana Pembangunan Desa ( RKP_Des).
Pj/ Kepala Des Malingping Utara
RISKA
NIP. 198311162010011003

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN MALINGPING
KEPUTUSAN KEPALA DESA MALINGPING UTARA
KECAMATAN MALINGPING KABUPATEN LEBAK
NOMOR : 140/02/2005/X/2014.
TENTANG
PENETAPAN TIM PERUMUS DAN PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA ( RPJMDES ) TAHUN 2015 - 2020
Menimbang : Bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan
pembangunan desa berupa Rencana Pembangunan jangka Menengah
Desa ( RPJM-Des ).
Bahwa RPJM-Des disusun melalui forum musyawarah perencanaan
pembangunan desa yang nantinya dikukuhkan secara resmi dengan
keputusan kepala desa.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu penetapan keputusan kepala Desa tentang
penetapan tim perumus dan penyusun rencana pembangunan jangka
menengah desa ( RPJM-Des ).
Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi
Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2004 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389).
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 4421).
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437). Sebagai
mana di ubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006

Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104, Tahun 2000 tentang dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor
201, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3988).
mengenai Desa.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389)
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor …….);

pembangunan desa.
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
367);
28. Peraturan daerah kabupaten lebak nomor 14 tahun 2006, tentang
pemerintaha desa.
tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama
Desa-Desa di Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor
15);
2006, tentang pengaturan kewenangan Desa.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
Pertama :
Kedua :
Ketiga :
Keempat :
Kelima :
Keenam :
Melaksanakan Musyawarah Perencanaan pembangunan desa dalam
menyusun RPJM-Des.
RPJM-Des disusun berdasarkan hasil Transek dan kajian tentang skala
prioritas pembangunan desa, baik fisik, ekonomi dan social budaya.
Berita acara RPJM-Des ditandatangani oleh Pemerintah Desa dan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau disebut lain sebagai
coordinator penyusunan rencana kerja perangkat desa.
RPJM-Des merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di
desa untuk / wajib diusulkan kerencana kerja perangkat daerah.
Menyetujui Tim Perumus dan penyusun RPJM-Des untuk ditetapkan
melalui keputusan Kepala desa.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
.
Diundangkan di Desa
Pada tanggal, 12 Oktober 2014
Sekretaris Desa
( SRI NURAENI )
Ditetapkan di Malingping
Pada tanggal 6 Oktober 2014.
Pj. Kepala Desa Malingping Utara
RISKA
NIP.198311162010011003

Lampiran :
Tentang :
Surat Keputusan kepala Desa Malingping Utara
Nomor : 140/02/2006/X/2014.
Tanggal : 06 Oktober 2014.
Penetapan Tim Perumus dan penyusun rencana pembangunan jangka
menengah desa ( RPJM-Des ) tahun 2015 - 2020.
1. Riska ( Pj. Kepala Desa )
2. Sri Nuraeni ( Sekdes)
3. H. Udjat Sudjati ( LPM )
4. Uceng ( Kaur Pemerintahan Dan Trantib )
5. Irpan Ginanjjar ( Kaur Umum Dan Keuangan)
6. Aceng ( Kaur Pembangunan Dan Kesra )
7. Soni ( Ketua BPD )
8. H. Abdullah ( Tokoh Agama )
9. Heni. H ( KPMD )
10. Aan Sarimanah ( PKK )
11. Minarti ( Kader Posyandu )
12. Rudi Suhardi ( Karang taruna )
Malingping 06 Oktober 2014
Pj. Kepala Desa Malingping Utara
RISKA
NIP. 198311162010011003

TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
( RPJMDES )
TAHUN 2015 – 2020
DESA MALINGPING UTARA KECAMATAN MALINGPING
NO N A M A UNSUR TANDA TANGAN
1 RISKA KADES 1.
2 SRI NURAENI SEKDES 2.
3 SONI KETUA BPD 3.
4 H. UDJAT SUDJATI KETUA LPM 4.
6 ACENG KPMD / TEKNIK 6.
6 UCENG KAUR PEMDES 6.
7 IRPAN GINANJAR
KAUR UMUM DAN
KEUANGAN
7.
8 H. ABDULLOH KETUA RW 04 8.
9 HENI H KPMD/D 9.
10 AAN SARIMANAH KETUA PKK 10.
11 MINARTI KADER POSYANDU 11.
12 RUDI SUHARDI KARANG TARUNA
12.

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MALINGPING UTARA KECAMATAN MALINGPING
KABUPATEN LEBAK
TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM-DES)
TAHUN 2015 - 2020
BADAN PERWAKILAN DESA MALINGPING UTARA.
Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 164 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten
Lebak nomor 14 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa bertujuan untuk
Pemeratan Pembangunan dan meningkatkan Partisipasi Kesejahteraan
masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa.
b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut,
pelaksanaanya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa
baik fisik, ekonomi dan social budaya, maka perlu dibuat rencana
pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Des).
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan
peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa
malingping utara tahun 2016-2016.
d. Bahwa peraturan desa sebagai mana di maksud huruf C. disetujui
bersama antara kepala desa dan BPD.
e. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut perlu di tetapkan dengan
keputusan BPD.
Menggingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi
Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2004 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389).
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 4421).
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437). Sebagai
mana di ubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006
Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104, Tahun 2000 tentang dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor
201, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3988).
mengenai Desa.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389)
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor …….);
pembangunan desa.
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
367);
28. Peraturan daerah kabupaten lebak nomor 14 tahun 2006, tentang
pemerintaha desa.
tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama
Desa-Desa di Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor
15);

2006, tentang pengaturan kewenangan Desa.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM_Des) Tahun 2015 – 2020 Untuk Ditetapkan
Menjadi Peraturan Desa .
Kedua : Persetujuan ini Berlaku Mulai Tanggal Di Tetapkan
Disetujui di : Malingping Utara
Pada Tanggal 20 Oktober 2014
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
KETUA
( S O N I )

Lampiran : Peraturan Desa : Malingping Utara
Kecama : Malingping
Kabupaten : Lebak
Nomor : 02 Tahun 2014
Tentang : Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah
Tahun 2015 - 2020
BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALINGPING UTARA
Pada hari ini Jum’at tanggal Tujuh belas bulan Oktober tahun 2014 bertempat di kantor
desa malingping utara kecamatan malingping kabupaten lebak, telah diadakn rapat badan
permusyawaratan desa dalam rangka membahas :
“Rencana Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM-Des) Tahun 2015 - 2020”.
Rapat badan permusyawaratan desa di hadiri oleh : ketua dan wakil ketua, ketua
bidang pemerintahan dan trantib, ketua bidang pembangunan dan kesra, ketua bidang
umum dan keuangan dan para anggota badan permusyawaratan desa sebagai mana daftar
terlampir.
Dalam rapat badan permusyawaratan desa tersebut telah di peroleh kata sepakat
mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :
“ Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM_Des) Tahun 2015 - 2020”.
Dengan kesimpulan hasil rapat BPD dapat menyetujui rancangan peraturan desa di
maksud untuk di tetapkan menjadi peraturan desa.
Demikian berita acara rapat badan permusyawaratan desa ini di buat untuk di
pergunakan sebagai mana merstinya.
Malingping Utara, 20 Oktober 2014
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA
( S O N I )

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD
RAPAT : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA : MALINGPING UTARA
KECAMATAN : MALINGPING
KABUPATEN : LEBAK
TANGGAL : 20 Oktober 2014
No Nama Alamat Jabatan Tanda tangan
1. SONI Kaum Rt. Ketua 1. 2
2. M. KHOLID S S.Pd.M.Pd Sawah Baru Rt.07 Wkl ketua I
3. H. ABDULLAH Girilaya Rt. 10 Wkl ketua II 3 4
4. M. ISLAH S.Pd Wulangsari Rt.06 Sekretaris
6. BANDI SUBANDI Pasir Haur Rt.01 Anggota 6 6
6. RULLY ZAENAL S Pasir Haur Rt.02 Anggota
7. AEPPUDIN Pasir Haur RT.13 Anggota 7 8
8. IMANUDIN Kaum RT. 04 Anggota
9 M. KOSIM Cikadu RT. 03 Anggota 9 10
10 ROBIANSYAH Cibogo RT.11 Anggota
11 IYAN Cinagraog RT.09 Anggota
11.

LEGENDA DESA MALINGPING UTARA
Desa Malingping Utara dulunya bernama Desa Malingping, yang berada di
kewedanaan Cilangkahan keasistenan Malingping dengan perbatasan :
Utara : Desa Kandang Sapi (sekarang Kandang Sapi Kec. Cijaku)
Selatan : Desa Cilangkahan
Timur : Desa Sukaraja
Barat : Desa Bolang
Orang pertama memimpin Desa Malingping adalah Putra Malingping Asli, orang
Kampung Pasir Haur-Kaum yang bernama EMBAH SARMAN. Saat itu tempat
melayani kepentingan masyarakat di rumah Jaro Sarman, karena belum memiliki temapt
yang tetap untuk melayani kepentingan masyarakat.
Jaro Sarman memimpin Desa Malingping dari tahun 1918-1926. Setiap pergantian
Jaro tempat pemerintahan desa selalu berpindah-pindah tergantung tempat tinggal Jaro
terpilih.
Desa Malingping dari pemerintahan Jaro Sarman sampai Jaro-jaro yang lain, tidak
memiliki tempat pelayanan masyarakat (sampai tujuh Jaro). Baru pada tahun 1974, awal
terpilihnya Jaro Jajuli memimpin Desa Malingping berkeinginan untuk memiliki tempat
pelayanan masyarkat yang tetap. Yang tepatnya hari Senin tanggal 27 Juli 1974. Jaro
Jajuli mengumpulkan segenap tokoh masyarakat Desa Malingping untuk
memusyawarahkan tentang keinginan dia untuk memiliki kantor desa yang tetap.
Seluruh tokoh masyarakat berkumpul di rumah Jaro Jajuli di Kampung Pasar
Malingping. Tokoh masyarakat yang hadir sangat antusias mendengar Jaro Jajuli punya
keinginan untuk membangun Kantor Desa.
Pada saat musyawarah, ada salah satu tokoh masyarakat yang siap memberikan tempat
untuk dibangun Kantor Desa, orang itu tidak mau menyebutkan namanya, namun Dia
keturunan orang pertama yang tinggal di Kampung Pasir Haur (keturunan Abah Ukam
bin Muhyi).
Berkat bantuan swadaya masyarakat bergotong royong akhirnya cita-cita Jaro Jajuli
untuk membangun Kantor Desa terlaksana. Jaro Jajuli memimpin Desa Malingping dari
tahun 1974 sampai tahun 1982.
Pada tahun 1982 Desa Malingping dimipmpin oleh Jaro Edi Junaedi orang
Kampung Lebak Jaha, di awal masa ke pemimpinan Jaro Edi Junaedi masyarakat
Kampung Citeureup dan Kampung Sangiang berkeinginan memisahkan diri dari Desa
Malingping, maka pada pertengahan tahun 1982 Desa Malingping di mekarkan.
Kampung Citeureup dan Kampung Sangiang bersatu menjadi satu desa yaiut Desa
Citeureup (sekarang Desa Rahong).
Setelah Kampung Citeureup dan Kampung Sangiang terpisah dari Desa Malingping
maka kampung Lebak Jaha, Kampung Pasar Malingping dan Kampung Polotot
berkeinginan pula untuk memisahkan diri dari Desa Malingping.
Dengan berbagai desakan Jaro Edi Junaedi akhirnya mengumpulkan tokoh-tokoh dari
tiga kampung tersebut, Dia berjanji “Apabila di pencalonan yang akan datang terpilih
lagi, maka Dia akan memekarkan sesuai keinginan masyarakat tiga kampung”.

Pada tahun 1990 Jaro Edi Junaedi terpilih lagi menjadi Jaro Desa Malingping,
maka sesuai janjinya pada pertengahan tahun 1990 Desa Malingping di bagi dua,
menjadi Desa Malingping Utara dan Desa Malingping Selatan dengan batas-batas Jalan
Raya Malingping. Desa Malingping Utara 8 Kampung dan Desa Malingping Selatan 7
Kampung.
Jadi terbentuknya Desa Malingping Utara pada tahun 1990 sampai akhir jabatan
Jaro Edi Junaedi (1998) tidak ada lagi pemekaran desa.
Pada pemilihan Kepala Desa tahun 1998 yang terpilih adalah Saudara SOBRI dari
Kampung Kaum sampai 2014.
Pada tahun 2014, sewaktu penyusunan RPJM-Des sebagai penjabat sementara
adalah saudara Riska sampai terpilihnya kepala desa yang depinitif..
Nama-nama yang memimpin Desa
Dari tahun 1918 s/d 2014
No Nama Alamat Nama Desa Masa Jabatan
1 SARMAN
Kp. Pasir Haur –
Kaum
Malingping 1918 – 1926
2 EMUD Kp. Cikeusik Mesjid Malingping 1926 – 1934
3 BADA
Kp. Pasir Haur –
Kaum
Malingping 1934 – 1942
4 UCU Kp. Talubukur Malingping 1942 – 1950
5 JAMHURI Kp. Talubukur Malingping 1950 – 1958
6 RAFE’I Kp. Lebak Jaha Malingping 1958 – 1966
7 SUMINTA Kp. Lebak Jaha Malingping 1966 – 1974
8 JAJULI Kp. Pasar Malingping Malingping 1974 – 1982
9 EDI JUNAEDI Kp. Lebak Jaha Malingping 1982 – 1990
10 EDI JUNAEDI Kp. Lebak Jaha
Malingping
Utara
1990 – 1998
11 SOBRI Kp. Kaum
Malingping
Utara
1998 – 2006
12 SOBRI (PJS) Kp. Kaum
Malingping
Utara
2006 – 2007
13 SOBRI Kp. Kaum
Malingping
Utara
2007 - 2014
14 SOBRI Kp. Kaum
Malingping
Utara
(Oktober 2014)
15 RISKA (Pj) Kp. Pasir Haur Malingpin Utara
(Oktober 2014 –
Sekarang)

STRUKTUR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
( B P D )
SEKRETARIS
M. ISLAH. SPd
KETUA
SONI SURYANTO
WAKIL KETUA
H. ABDULLAH
WAKIL KETUA
M.KHOLID.S.SPd.MPd
ANGGOTA
M.KOSIM
ANGGOTA
IYAN
ANGGOTA
AEPPUDIN
ANGGOTA
IMANUDIN
ANGGOTA
BANDI
SOBANDI
ANGGOTA
ROBIANSYAH
ANGGOTA
RULY

Lampiran 1 Peraturan Desa : Malingping Utara
Kecamatan : Malingping
Kabupaten : Lebak
Nomor : ...... Tahun 2015
Tentang : Daftar Kebutuhan Desa Tahun 2015 - 2020
HASIL KAJIAN SKETSA DESA
PENGELOMPOKAN MASALAH
DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA
Format 1
No MASALAH POTENSI
I BIDANG EKONOMI
A. RW 1
1. Home industri sulit mengembangkan
produksi
Kelompok usaha
2. Ada beberapa kelompok masyarakat
kekurangan modal usaha
Kelompok usaha, warungan ,kreditan
3. Keterampilan ibu-ibu dalam mendukung
ekonomi keluarga perlu ditingkatkan
Kelompok ibu-ibu, masyarakt.
4. Sewa tempat untuk buka usaha sangat mahal Pedagang, lahan kontrakan
5 Harga Pupuk Pertanian dan perkebunan
cukup mahal
Petani, lahan,
6 Masyarakat tidak memiliki benih pertanian
yang unggul
Petani, Lahan
7 Masyarakat petani belum memiliki modal
yang cukup
Petani, Lahan
8 Bibit ternak yang unggul masih kurang Masyarakat, Lahan, Tenaga
9 Bibit ikan yang unggul masih kurang Masyarakat, Lahan, Tenaga
B. RW 2
1. Pengusaha kecil kurang modal Kelompok usaha, warungan, kerajinan
2. Keterampilan masyarakat dalam bidang home
industri kurang
PKK, karang taruna, masyarakat
3. Keterampilan ibu-ibu dalam mendukung
ekonim keluarga perlu di tingkatkan
Kelompok kumpulan ibu-ibu
cukup mahal
Petani, lahan,
yang unggul
Petani, Lahan
yang cukup
Petani, Lahan
C. RW 3
1. Ada beberapa kelompok ekonomi masyarakat
Kelompok usaha, warungan, kreditan
2. Hasil perkebunan kurang optimal Lahan perkebunan, petani perkebunan
palawija
3. Sulit memasarkan hasil perkebunan Hasil perkebunan, petani,lahan
4. Hasil galian batu belah kurang memuaskan Lokasi batu, pekerja
cukup mahal
Petani, lahan,
yang unggul
Petani, Lahan

yang cukup
Petani, Lahan
10 Masyarakat Petani belum memiliki alat
pengolah sawah
Lahan, Tenaga
D. RW 04
1. Hasil pertanian kurang optimal kelompok tani, lahan perusahaan
2. Hasil galian batu kurang memuaskan Lokasi batu,pekerja
3. Hasil kerajinan masyarakat kurang bisa
mengembangkan
Pengrajn, bahan baku, hasil kerajinan
4. Sulit memasarkan hasil perkebunan Hasil perkebunan, petani, lahan
5 Sulit memasarkan hasil kerajinan
6 Belum memiliki alat kerajinan yang modern
cukup mahal
Petani, lahan,
yang unggul
Petani, Lahan
yang cukup
Petani, Lahan
pengolah sawah
Lahan, Tenaga
E RW 05
1. Pengusaha kecil kurang modal Kelompok usaha, warungan
2. Belum memiliki Peralatan usaha warung yang
cukup
Kelompok usaha
3. Belum memiliki keterampilan masyarakat
dalam bidang home industri
PKK, karang taruna
4. Perusahaan batu bata sulit bearkembang Lahan,tenaga ,bahan baku
5 Hasil pertanian kurang optimal Lahan, tenaga, petani
6 Belum memiliki alat cetak bata yang modern Lahan, tenaga
7 Belum memilii alat penggiling tanah bahan
untuk produk bata merah
Lahan, tenaga
cukup mahal
Petani, lahan,
yang unggul
Petani, Lahan
yang cukup
Petani, Lahan
pengolah sawah
Lahan, Tenaga

No MASLAH POTENSI
II BIDANG KESEHATAN
A. RW 01
1. Belum ada tempat pembuangan sampah akhir Lahan, tenaga, masyarakat
2. Pelayanan kesehatan bayi dan balita kurang
mendapatkan perhatian yang memadai
Balita, ibu hamil, lahan, kader
posyandu, bidan desa
3. Saluran air limbah rumah tangga tidak
tertampung dan menimbulkan pencemaran
lingkungan
Lahan, tenaga
4. Pola hidup sehat masyarakat kurang, buang
air besar di sembarang tempat
Lahan, tenaga
5 Belum memiliki bak penampungan air bersih Lahan, tenaga
6 Masih banyak masyarakat miskin yang
kurang mendapatkan pelayanan kesehatan
Masyarakat miskin
7 Bantuan obat ibu menyusui dan balita masih
kurang
Ibu menyusui, Balita
8 Bantuan makanan untuk balita masih kurang Ibu menyusui, Balita
B. RW. 02
mendapatkan perhatian yang memadai.
Balita, ibu hamil, lahan, kader
posyandu, bidan desa
2. Saluran air limbah masyarakat tidak beraturan Lahan, swadaya, masyarkat
4. Alat Bantu lansia sangat kurang Lansia, bidan desa, kader posyandu
5 Belum maksimalnya penyuluhan masyarakat
tentang hidup sehat
Masyarakat
Masyarakat miskin
D. RW. 03
2. Keadaan masyarakat untuk hidup sehat
kurang, buang air besar sembarangan
Lahan, tenaga, masyarakat
3. Kurangnya air bersih untuk memasak Lahan, mata air, tenaga dan masyarakat
4. Polusi penggilingan padi mengganggu
masyarakat
Penggilingan padi, lahan, tenaga,
masyarakat
5 Belum memiliki bak penampungan air bersih Lahan, tenaga
Masyarakat miskin
7 Bantuan obat ibu menyusui dan balita masih
kurang
8 Bantuan makanan untuk balita masih kurang Ibu menyusui, Balita
D. RW. 04
1. Masih ada masyarakat buang sampah
sembarangan
Lahan, swadaya
2. Kesadaran masayrakat untuk hidup sehat
kurang, buang air besar di sembarang tempat
3. Sebagian besar kurang mampu tidak dapat
berobat kerumah sakit/puskesmas karena
jaraknya cukup jauh
Warga kurang mampu, program
askeskin, bidan desa, dan kader
posyandu
4. Angka kesehatan ibu dan balita kurang Bidan desa, kader posyandu
5. Kesehatan masyarakat dan lansia rendah PKK, kader posyandu bidan desa,
karang taruna
6. Bila musim hujan banyak air menggenang,
sehingga mudah terjangkit penyakit
Bidan desa, kader posyandu swadaya
masyarakat
7. Kurangnya sarana air bersih Mata air, tenaga, swadaya masyarakat

8. Kurangnya penyulluhan hidup sehat Bidan desa, kader posyandu,
masyarakat
E. RW. 05
1. Belum ada tmpat pembuangan sampah akhir Lahan, swadaya
2. Saluran air limbah rumah tangga tidak
beraturan
Lahan, swadaya
3. Banyak masyarakat buang air besar
sembarangan
Lahan, tenaga
mendapatkan perhatian yang memadai
Balita, iu hamil, bidan des, kader
posyandu
air besar di sembarang tempat
Lahan, tenaga
6. Belum memiliki bak penampungan air bersih Lahan, tenaga
7. Masih banyak masyarakat miskin yang
Masyarakat miskin
8. Bantuan obat ibu menyusui dan balita masih
kurang

No MASALAH POTENSI
III BIDANG PENDIDIKAN
A. RW 01
1. Belum adanya taman bacaan pendidikan
dasar, menengah da atas
Anak-anak usia sekolah, tempat
2. Minat belajar diniah kurang Madrasah, anak usia sekolah, guru
3. Tenaga pengajar MI kurang Madrasah, anak usia sekolah
4. Disekolah taman kanak-kanak kekurangan
tempat belajar dan alat bermain
Sekolah TK, anak-anak, guru
5. Belum ada bangunan TPA (Pengajian) Guru ngaji, anak-anak, lahan, tenaga
6. Belum ada pendidikan usia dini Lahan, anak-anak usia dini
7. Belum adanya pelatihan rias pengantin Masyarakat
8 Belum adanya pelatihan potong rambut Masyarakat
9 Belum adanya pelatihan kelompok tani Masyarakat
10 Belum adanya pelatihan elektronik dan
perbengkelan
Masyarakat
B. RW 02
1. Kurangnya minat anak-anak untuk masuk
sekolah madrasah
Adanya anak-anak usia sekolah
2. Kurangnya buku-buku untuk bahan bacaan
anak-anak pesantren
Pesantren, santri, guru ngaji
3. Masih banyak anak sekolah yang tidak
menguasai computer
Warnet, kursus, anak sekolah
4. Belum adanya taman bacaan Lahan, anak-anak usia sekolah
5. Belum adanya penidikan usia dini Lahan, anak-anak usia dini
perbengkelan
Masyarakat
C. RW.03
1. Banyak usia sekolah yang tidak melanjutkan Adanya anak usia sekolah
2. Masih kurang pengadaan pendidikan
computer pada masyarakat
Warnet, ada orang yang sudah bisa
menguasai computer
3. Belum ada pendidik usia dini Adanya anak-anak usia dini
4. Masih ada orang tua yang kurang peduli
tentang pendidikan anaknya
Anak usia sekolah,tempat belajar
5. Masih ada masyarakat yang tidak bisa baca
tulis
Ada masryarakat yang sudah bisa baca
tulis
dasar, menengah ke atas
10. Belum ada sekolah madrasah Anak-anak, masyarakat, lahan, tenaga
perbengkelan
Masyarakat
D. RW 04
1. Masih banyak masyarakat buta hurup Masyarakat, kader karang taruna
2. Banyak masyarakatusia sekolah yang putus
sekolah dan tidak melanjutkan
Anak usia sekolah,sekolah, karang
taruna, pemerintahan desa
3. Jaunya jarak sekolah Anak usia sekolah, masyarakat

4. Belum tersentuh pendidikan diniah Lahan, pengajar, masyarakat
5. Kurang pedulinya masyarakat tentang
pendidikan
Masyarakat, karang taruna PKK,
pemerintah desa
tulis
tulis
12. Belum adanya pelatihan potong rambut Masyarakat
perbengkelan
Masyarakat
15 Belum ada sekolah madrasah Anak-anak, masyarakat, lahan, tenaga
E. RW. 05
1. Masih banyak masyarakat buta hurup Masyarakat, kader karang taruna
2. Banyak masyarakatusia sekolah yang putus
sekolah dan tidak melanjutkan
Anak usia sekolah,sekolah, karang
taruna, pemerintahan desa
3. Jaunya jarak sekolah Anak usia sekolah, masyarakat
4. Belum tersentuh pendidikan diniah Lahan, pengajar, masyarakat
5. Kurang pedulinya masyarakat tentang
pendidikan
Masyarakat, karang taruna PKK,
pemerintah desa
tulis
tulis

No MASALAH POTENSI
IV BIDANG SOSIAL BUDAYA
A. RW 01
1. Beberapa anak tidak mampu melanjutkan
sekolah
Askeskin, anak usia sekolah
2. Masih ada anak yang mempunyai orang tua
dan kehidupanya memprihatinkan
Dinsos, budaya
3. Pemakaman kurang terawat Tanah pemakaman, swadaya
4. Keterampilan masyarakat masih kurang Tenaga, masyarakat
5. Ibu-ibu majlis taklim kurang memiliki
keahlian di bidang kesenian kosidah
Ibu-ibu majlis taklin, swadaya
6 Kurangnya alat kesenian ibu-ibu pengajian Ibu Pengajian
7 Belum adanya bantuan janda jompo Masyarakat miskin
8 Belum adanya bantuan yatim piatu Masyarakat miskin
9 Belum adanya bantuan guru ngaji Guru ngaji, saran pengajian
10. Belum adanya alat dan sarana kesenian
tradisional
Masyarakat, lahan., tenaga
B. RW. 02
1. Banyak remaja yang nganggur Ada kelompok pemuda, swadaya
2. Masih ada masyarakat yang tidak memiliki
keahlian
Tenaga, masyarakat, swadaya
3. Belum adanya sanggar seni untuk kegiatan
kepemudaan
Pemuda, karang taruna, swadaya
4. Kurangnya santunan untuk janda jompo dan
anak yatim
Masyarakat, janda jompo dan anak
yatim
5. Ketertiban lingkungan kurang Hansip ,masyarakat
6. Belum adanya bantuan guru ngaji Guru ngaji, saran pengajian
8. Kurangnya alat kesenian ibu-ibu pengajian Ibu Pengajian
C. RW. 03
1. Beberapa anak tidak mampu melanjutkan
sekolah
Anak usia sekolah, askeskin
2. Keteramipilan masyarakat masih kurang Tenaga, masryarakat, karang taruna
3. Sebagian warga kurang mampu tidak dapat
berobat kerumah sakit / puskesmas
Askeskin, bidan desa, kader posyandu
4. Masih ada masyarakat yang tidak memiliki
keahlian
Tenaga, masyarakat, swadaya
5. Tidak adanya pembinaan kepada masyarakat
untuk melestarikan kesenian tradisiaonal
Masyarakat, Debus, swadaya
6. Janda jompo dan anak yatim kurang
mendapat perhatian
Janda jompo dan anak yatim,
masyarakat, swadaya
D. RW. 04
1. Kesenian tradisional kurang mendapat
pembinaan
Pencak silat,kosidah,
masyarakat,swadaya
2. Masih ada masyarakat tidak mampu berobat
kerumah sakit / puskesmas
Askeskin, bidan desa, kader posyandu
3. Belum ada sanggar seni tradisional Pencak silat, ksidah, masyarakat
4. Belum mampu mengadakan alat dan kostum
kesenian tradisional
Pencak silat, ksidah, masyarakat

5. Keterampilan masyarakat kurang Tenaga masyarakat, karang taruna
6. Banyak masyarakat yang tidak mampu untuk
melanjutkan sekolah
Anak usia sekolah, program Askeskin,
masyarakat
mendapat perhatian
masyarakat, swadaya
9. Belum memiliki keahlian memotong rambut Tenaga
10. Belum memiliki keahlian merias pengantin Tenaga
11. Belum adanya pembinaan kepemudaan Pemuda
E. RW. 05
1. Masyarakat kurang memiliki keahlian Masyarakat, karang taruna, swadaya
mendapatkan perhatian
masyarakat swadaya
3. Banyak remaja yang menganggur Ada kelompok pemuda, swadaya
4. Masih ada anak usia sekolah yang tidak
melanjutkan sekolah
Program Askeskin, anak usia seolah
5. Belum adanya sanggar seni untuk
kegiatan kepemudaan
Pemuda, karang taruna, swadaya
6. Kurangnya santunan untuk janda jompo
dan anak yatim
Masyarakat, janda jompo dan anak
yatim
7. Ketertiban lingkungan kurang Hansip ,masyarakat
10. Kurangnya alat kesenian ibu-ibu
pengajian
Ibu Pengajian

No MASALAH POTENSI
V BIDANG SARANA PRASARANA
A. RW. 01
1. Kantor desa sudah lapuk usia Aparatur desa, BPD, LPM, PKK,
karang taruna masyarakat swadaya
2. Posyandu bangunanya tidak ada Bidan desa, kaderposyandu,
masyarakat, balita dan ibu menyusui
3. MCK sudah tidak layak pake MCK, pengguna, tenaga
4. Jalan ke musholla masih tanah Lahan, tenaga, masyarakat musholla,
swadaya
5. Musholla sudah lapuk usia dan sudah tidak
mampu menampung para jemaah
Musholla, jemaah, masyarakat swadaya
6. Kurangnya biaya untuk menyelesaikan
pembangunan mesjid
Masjid, jemaah, masyarakat swadaya
7. Belum adanya bangunan PAUD Masyarakat anak didik tenaga, lahan
8. Jalan lingkungan masih tanah Lahan, tenaga, pengguna jalan
9. Saluran air limbah tidak lancer Tenaga,lahan, masyarakat
10. Jalan desa rusak berat Jalan desa, tenaga, pengguna jalan
11. LISDES tidak merata Warga kurang mampu
12. Belum adanya bangunan taman bacaan Lahan, tenaga, masyarakat, anak usia
sekolah
13. Tidak adanya tempat pembuangan sampah Tenaga, masyarakat, swadaya
14. Belum adanya sanggar seni Pemuda, tenaga, masyarakat, pemuda
karag taruna
B. RW. 02
1. Belum adanya bangunan posyandu Bidan desa, kader posyandu, balita dan
ibu menyusui, masyarakat
2. Tidak Adanya tempat pembuangan sampah Tenaga, swadaya, masyarakat
3. Belum adanya sanggar seni Lahan, tenaga, pemuda, karang taruna
4. Belum adanya bangunan taman bacaan Anak, usia sekolah, tenaga masyarakat
5. Saluran pembuangan air limnbah tidak lancer tenaga, lahan, mayarakat
6. Jalan lingkungan rusak Lahan, pengguna jalan
7. MCK sudah tidak layak pakai Tenaga, pengguna, bangunan MCK
8. Belum adanya bangunan poskamling Masyarakat, tenaga, swadaya hansip
9. LISDES tidak merata Warga kurang mampu
No MASALAH POTENSI
C. RW 03
1. Belum Adanya Bangunan MCK Lahan, tenaga, masyarakat
2. Belum adanya bangunan posyandu Bidan desa, kader posyandu, balita dan
ibu menyusui, masyarakat
3. Bangunan MCK sudah rusak Tenaga, pengguna MC, bangunan MC
4. Belum ada penerangan jalan raya Belum ada penerangan jalan raya
5. Belum adanya lapangan sepak bola Pemuda, masyarakat, tenaga
sewadaya
6. Masih banyak warga yang tidak memiliki
KWH dan lisdes tidak merata
Warga kurang mampu
7. Bangunan musholla sudah lapuk dan
sudah tidak mampu menampung jemaah
Musholla, jemaah, tenaga, swadaya,
material batu belah
8. Jalan desa masih tanah Tenaga, material batu belah,
masyarakat, swadaya
9. Jalan lingkungan masih tanah Tenaga pengguna jalan, material
batu belah
10. Masyarakat kekurangan dana untuk Mesjid, jemaah masyarakat,

menyelesaikan pembangunan mesjid swadaya
11. Belum adanya alat penampung air bersih Lahan, tenaga, material, masyarakat
12. Belum ada tempat angkut sampah akhir Lahan, masyarakat
13. Belum ada alat angkut sampah Lansia,. Masyarakat
14. tidak memililki alat Bantu lansia Lansia, masyarakat
15. Tidak memiliki alat pemecah batu ( helr ) Batu belah, lahan, tenaga
D. RW. 04
1. Belum adanya alat pengolah tanah
pertanian
Lahan sawah, tenaga, petani
2. Saluran irigasi nntuk mengairi lahan
perawahan tidak ada
Lahan sawah, tenaga, batu kali
3. Tidak mampu mengadakan alatpemecah
batu ( Helr)
Lokasi batu, tenaga
4. Belum ada tempat penampungan air
bersih
Lahan, tenaga, mata air, masyarakat
5. Belum ada bangunan posyandu Bidan desa, kader posyandu, balita
dan ibu menyusui, masyarakat,
lahan, tenaga masyarakat
6. Belum ada tempat penampungan sampah Lahan,tenaga, masyarakat
7. Belum ada tempat latihan seni tradisional
/ sanggar seni
Lahan, IPSI, masyarakat, batu
belah, usia sekolah, swadaya
8. Jarak kesekolah terlanjur jauh / bangunan
sekolah Dasar ataupun Madrasah tidak
ada
Tenaga, lahan material batu belah,
usia seklah, swadaya
9. Di kampung cinagrog belum ada
bangunan sekolah madrasah diniah
Lahan, tenaga, batu belah, swadaya,
anak usia sekolah
10
No MASALAH POTENSI
10. Pembangunan mesjid di sp. Cinagrog
belum selesai karena kekurangan biaya
Masjid,jemaah, material batu belah,
swadaya, tenaga
11. Musholla di Kp. Cibogo sudah lapuk usia Musholla, jemaah, tenaga, swadaya
12. Bagunan MCK sudah tak layak pakai MCK, pengguna MC, swadaya
13. Majlis taklim di Kp. Cibogo dan
Kp.cinagrog sudah lapuk usia dan sudah
tidak dapat menampung jemaah
Majlis takim, jemaah, tenaga,
swadaya
14. Jalan lingkungan masih tanah bila musim
hujan tidak bisa dilalui
Badan jalan, tenaga, batu belah
masyarakat pengguna jalan
15. Masih banyak masyarakat buang air
besar sembarangan karena jauh ke MCK
Lahan, tenaga, material batu belah
pengguna MCK
16. LISDES belum merata Masyarakat kurang mampu
17. Jembatan penghubung dua desa
kondisinya sangat menghawatirkan
Tenaga,material batu belah,
masyarakat
18.. Jembatan gantung penghubung dua desa
kondisinya sangat mengkhawatirkan
Tenaga,materialbatu belah,
masyarakat swadaya
19. Jalan desa penghubung dua desa masih Badan jalan, tenaga, material batu

tanah bila musim hujan tidak bisa di lalui
oleh kendaraan dan bila musim kemarau
berdebu
belah masyarakat
20. Jalan desa Kp. Cinagrog sampai Kp.
Cibogo rusak berat
Badan jalan, material batu belah
tenaga, masyarakat
21. Program hotmik masuk desa belum
masuk ke desa malingping utara
Badan jalan, masyarakat
E. RW 05
1. Belum ada bangunan MCK Lahan, tenaga, masyarakat
2. Jalan desa dari perbatasan Desa Rahong
sampai ke Kp. Pasirhaur rusak berat
Badan jalan, tenaga, masyarakat
3. Jalan lingkungan masih tanah Badan jalan, tenaga, masyarakat
4. Belum adanya bangunan posyandu Bidan desa, kader posyandu, balita
dan ibu menyusui, masyarakat
5. Belum adanya bak penampungan air
bersih
Lahan, tenaga, mata air, masyarakat
6. Saluran air limbah masyarakat tidak
lancer
7. LISDES tidak merata Masyarakat kurang mampu
8. Belum adanya alat pengolah sawah Lahan, sawah, tenaga,petani
9. Jalan menuju pesantren masih tanah di
musim hujan sulit dilalui
Badan jalan, tenaga, santri, guru
ngaji, masyarakat swadaya
10. Jembatan menuju pesantren masih
bamboo
Tenaga, masyarakat, santri
A. KALENDER MUSIM
NO MASALAH KEGIATAN KEADAAN
PANCAROBA KEMARAU MUSIM HUJAN
Maret April Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nop Des Jan Feb
1 RW. 01
a jalan lingukungan Kp. Pasir haur bila
musim hujan becek dan licin x
b
bila musim penghujan SPAL di Kp.
Pasir haur tidk berfungsi x
c
di musim kemarau sumur umum
banyak yang kering sehingga
masyarakat kekurangan air untu
mencuci dan mandi
x

2 RW 02
a.
jalan lingkungan di Kp. Kaum 04 bila
musim hujan susah dilalui poleh oleh
kendaraan.
x
b.
saluran air rumah tangga tidak
tertampung, di musim hujan
menimbulkan pencemaran
lingkungan.
x
3 RW. 03
a.
jalan desa sulit dilalui kendaraan
apabila sudah musim hujan. x
b.
di muism hujan aktifitas masyarakat
untuk bekerja menggali batu belah,
karena sering terjadi longsor.
x
c.
mayarakat sering menderita penyakit
asma dan panas dibngin di
pergantian tahun
x
4 RW. 04
a.
di musim kemarau kebun cabe dan
kebun mentimun jarang disiram
karena kesulitan air.
x
b.
jalan lingkungan becek dan licin di
musim hujan sehingga aktifitas
warga terganggu.
x
c.
pola hidup sehat menjadi kurang,
apalagi buang air besar
sembarangan dan susah mencari air
untuk mandi dan mencuci itu sering
terjadi di musim kemarau
x
5 RW. 05
a.
aktifitas masyarakat membuat batu
bata di musim sering terganggu
karena kesulitan air
x
b.
petani sawah sering m,engeluh
apabila musim kemarau karena areal
sawah nya tadah hujan, kalau
musim kemarau sawahnya
kekeringan
x
HASIL KAJIAN
B. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM
C. FORMAT 2
No MASALAH POTENSI
A. RW. 01
1. Pada musm hujan jalan lingkungan susah
dilalui oleh kendaraan roda dua karena jalanya
becek dan licin
Lahan tersedia, swadaya, pengguna
jalan
2. Bila musim hujan SPAL kurang berfungsi
sehingga air meluap kejalan
Lahan, swadaya,
3. Tempat pemandian umum di musim kemarau
kurang berfungsi
Lahan ,swadaya, mata air
sampah di sembarang tempat, apabila turn
hujan menimbulkan bau tak sedap
Lahan, swadaya, masyarakat bidan
desa
B. RW. 02

1. Pada musim hujan saluran air limbah
masyarakat tidak tertampung dan
menimbulkan pencemaran lingkungan
Lahan, swadaya masyarakat, bidan
desa
sampah sembarangan, bila musim hujan dapat
menyumbat saluran air dan pencemaran
lingkungan
Lahan, swadaya masyarakat
3. Jalan lingkunagn tidak bisa di lalui billa
musim hujan karean becek dan licin
Lahan, swadaya masyarakat
4. Bila musim kemarau tempat mandi dan
mencuci tidka berfungsi
Mata air, lahan , swadaya
C. RW 03
1. Di pergantian tahun musim jumlah
masyarakat yang sulit meningkat
Kader posyandu
2. Pada musim hujan jalan menjadi licin karena
badan jalanya masih tanah
Badn jalan, pengguna jalan teaga
swadaya
3. Pola hidup sehat masyarakat kurang, masih
banyak masyarakat buang air besar
sembarangan
Lahan tenaga swadaya
4. Amsyarakat yang keseharianya sebagai
penggali batu di musim hujan tidak dapat
bekerja kaena sering terjadi longsor and mobil
penagnagkut material tida kdapat masuk
kelokasi karena jalanya ini berlubang
Lokasi batu, pengguna jalan tenaga
swadaya
5. Jalan lkasi si musim kemarau brdebu Lokasi batu, ltenaga pengguna jalan
D. RW 04
1. Jalan desa rusak berat apabila musim hujan
tidak bisa dilalui oleh kendaraan,
perekonomianmasyarakat lumpuh
Badan jalan, lokasi batu tenaga
masyarkat
2. Di musim kemarau jalan berdebu Badan jalan lokasi batu tenaga
masyarakat
3. Di musim kemarau lahan pertanian kekeringn
karena irigaisi yang ada tidak berfungsi
4. Di musim kemarau sulit mendapatkan air
bersih
Mata air lahan tenaga maayarakat
E. RW. 05
1. Pabrik batu bata merasa kesulitan mencari air
apabila musim kemarau
Pabrik batu bata tenaga mata air
masyarakat
2. Jalan lingkungan besek dan licin di musim
hujan
Badan jalan pengguna jalan, tenaga
3. Lahan prsaweahan sering kekeringan di
musim kemarau arena tidak adanya saluran
irigasi
Lahan petanian, tenaga masyarakat
4. Di musim hujan pabrik kerupuk tidak
beroperasi karena tidak memiliki oven
penggorengan
Pabrik kerupuk tenaga

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KELEMBAGAAN
No LEMBAGA MASLAH POTENSI
1. PEMERINTAHAN
DESA
1. Pelayanan pemerintahan
desa kurang maksimal
terhadap maysarakat
2. Minimnya kesejahteraan
perangkat desa
3. Kantor desa sudah lapuk
4. Tata ruang lingkungan
kantor desa kurang tertata
5. Alat Tulis Kantor Kurang
Lengkap
- Kantor desa
- APBD-Desa
- Aparatur Desa
- Lahan Dan Bangunan
sudah ada
- Tata Pemerintahan
- Aparatur Desa Sudah
Ada
- Aparatur Desa Sudah
Ada

6. Aparatur Desa Belum
Memiliki Seragam
- Aparatur Desa
- Masyarakat
2. BPD
1. Belum Optimalmya Fungsi
BPD
2. Minimnya Kesejahteraan
Bpd
3. Tidak Memiliki Kantor
Kesektariatan
- Ada niatan untuk
menjadi lebih baik
- APBD-desa
- Adanya keanggotaan
BPD
- Lahan
- Keanggotaan BPD
3. LPM
1. Lembaga Kemasyarakatan
Desa Belum Berperan
Secara Optimal
2. Minimnya kesejahteraan
perangkat LPM
3. Tidak memiliki kantor
kesekertariatanm LPM
- Adanya Kepengurusan
LPM
- APBD-Desa
- Lahan, Tenaga
4. PKK
1. Kelompok PKK desa
malingping utara tidak
mempunyai kesekertariatan
2. Kelompok PKK belum
memiliki keahlian
3. Kelompok PKK belum
maksimal
- - Kolompok PKK
- Kelompok PKK
- Masyarakat
- Kelompok PKK
- Masyarakat
5. Karang Taruna
Sebagian besar pemuda usia
produktif tidak mempunyai
keahlian
Adanya kepengurusan
karang taruna, banyak
pemuda usia produktif,
swadaya
6. Kelompok Tani
Kurangnya pengorganisasi
klompok tani hasil tani kurang
memuaskan
Sudah ada kepengurusan
dan anggota
Lahan, tenaga swadaya

PENENTUAN PERINGKAT MASALAH
BIDANG EKONOMI
NO Masalah
Dirasakan
Oleh
orang
Sangat
Parah
Menghambat
Peningkatan
Pendapatan
Sering
Terjadi
Tersedia
Potensi untuk
Pemecahan Masalah
Jumlah nilai
Urutan
peringkat
A RW . 01
1 Home industri sulit mengembangkan
produksi
4 4 5 5 5 23 2
2 Ada beberapa kelompok masyarakat
5 5 5 5 5 25 1
3 Keterampilan ibu-ibu dalam
mendukung ekonomi keluarga perlu
ditingkatkan
4 3 4 4 4 19 7
4 Sewa tempat untuk buka usaha
mahal
2 2 4 2 2 12 18
B RW . 02
1 Pengusaha kecil kurang modal 5 5 5 5 5 25 1
2 Keterampilan masyarakat dalam
bidang home industri kurang
4 3 5 4 5 21 6
3 Keterampilan ibu-ibu dalam
mendukung ekonomiu keluarga perlu
ditingkatkan
3 2 5 2 5 17 10
C RW . 03
1 Ada beberapa kelompok ekonomi
masyarakat kekurangan modal usaha
5 5 5 5 5 25 1
2 Hasil perkebunan kurang optimal 4 3 4 2 5 18 9
3 Hasil galian batu kurang memuaskan 4 3 5 3 5 20 7
4 Perusahaan batu belah kekurangan
modal usaha
3 2 4 2 5 16 12
D RW . 04
1 Hasil pertanian kurang optimal 5 3 5 4 5 22 4
2 Hasil galian batu belah kurang
memuaskan
3 5 5 5 5 23 3
3 Hasil kerajinan masyarakat kurang
bias mengembangkan
3 2 4 2 3 14 9
`4 Sulit memasarkan hasil perkebunan 5 4 4 2 2 17 11

NO Masalah
Dirasakan
Oleh
orang
Sangat
Parah
Menghambat
Peningkatan
Pendapatan
Sering
Terjadi
Tersedia
Potensi untuk
Pemecahan Masalah
Jumlah nilai
Urutan
peringkat
E RW . 05
1 Pengusaha kecil kurang modal 5 5 5 5 5 25 1
2 Peralatan usaha kurang 3 2 3 2 3 13 10
3 Keterampilan masyarakat dalam
bidang home industri kurang
4 3 5 2 4 18 8
4 Perusahaan batu-bata sulit
berkembang
3 3 4 2 4 15 13
5 Hasil pertanian kurang optimal 4 4 5 4 5 22 5

PENENTUAN PERINGKAT MASALAH BIDANG PENDIDIKAN
NO Masalah
Dirasakan
Oleh
orang
Sangat
Parah
Menghambat
Peningkatan
Pendapatan
Sering
Terjadi
Tersedia
Potensi untuk
Pemecahan Masalah
Jumlah
nilai
Urutan
peringk
at
A RW 01
1
Belum adanya taman bacaan Pendidikan
Dasar, Menengah Dan Atas.
5 5 5 4 5 24 2
2 Minat belajar Diniyah kurang 3 4 3 3 4 17 10
3 Tenaga Pengajar MI kurang 2 2 2 2 2 10 18
4
Di TK kekurangan tempat dan alat
bermain
2 2 2 2 2 10 19
5 Belum ada bangunan TPA (Pengajian) 2 2 3 2 2 11 17
6 Belum ada Pendidikan Usia Dini 3 2 3 2 3 13 16
7 Pemuda tidak memiliki keahlian 4 2 3 2 4 15 12
8
Belum ada pelatihan ibu-ibu untuk
membuka lapangan usaha
3 3 4 2 3 15 13
B RW 02
1
Kurangnya Minat Anak Untuk Masuk
Sekolah Madrasah
3 3 3 3 4 16 11
2
Kurangnya Buku-Buku Untuk Bahan
Bacaan anak-anak
2 2 3 3 3 13 15
3
Masih banyak anak Sekolah yang tidak
menguasai computer
3 3 3 3 3 15 13
4 Belum adanaya Taman Bacaan 5 4 5 4 5 23 3
5 Belum adanya Pendidikan Usia Dini 2 2 2 2 2 10 20
C RW 03
1
Banyak usia sekolah yang tidak
melanjutan
4 4 5 4 5 22 4
2
Masih kurang pengenalan pendidikan
computer pada masyarakat
2 3 3 3 3 14 14
3 Balum ada pendidikan usia dini 2 2 2 2 2 10 21
4 Masih ada orang tua yang kurang peduli 4 4 3 3 4 18 9

5
Masih ada masyarakat yang tidak bisa
baca tulis
4 4 4 4 4 20 6
6 Belum ada sekolah madrasah 4 4 4 5 4 19 7
7
Belum adanya taman bacaan Pengajian
Anak
4 3 3 2 4 16 11
D Rw . 04
1 Masih banyak buta huruf 4 4 4 4 4 20 6
2
Banyak masyarakat usia sekolah dan
tidak melanjutkanya
4 4 5 4 5 22 4
3 Jauhnya jarak sekolah 4 4 5 4 4 21 5
4 Belum tersentuh pendidikan Diniyah 5 5 5 5 5 25 1
5
Kurang pedulinya masyarakat tentang
pendidikan
4 4 3 3 4 18 8
E Rw .0 5
1 Belum ada pendidikan usia dini 3 2 2 2 3 12 16
2
Kurangnya buku-buku anak-anak
pesantren
2 2 3 3 3 13 14
3
Banyak anak lulus sekolah tidak
melanjutkan
4 4 5 4 5 22 4

BIDANG KESEHATAN
NO Masalah
Dirasakan
oleh orang
Sangat
parah
Menghambat
Peningkatan
Pendapatan
Sering
terjadi
Tersedia
Potensi untuk
Pemecahan Masalah
Jumlah nilai
Urutan
peringkat
A RW . 01
1
Belum ada tempat pembuangan
sampah akhir
4 3 3 2 4 16 12
2
Pelayanan kesehatan bayi dan balita
kurang mendapatkan pelayanan yang
memadai
4 3 4 4 4 19 8
3
Limbah saluran rumah tangga tidak
tertampung dan menimbulkan
pencemaran lingkungan
5 5 4 5 4 23 2
4
Pola hidup sehat masyarakat kurang,
buang air besar di sembarang tempat
5 5 5 5 5 25 1
5
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Miskin Kurang Mendapatkan
pelayanan yang memadai
5 5 5 5 5 25 1
B Rw . 02
1
Pelayanan bayi dan balita kurang
mendapatkan perhatian yang
memadai
4 4 4 4 4 20 6
2
Saluran limbah masyarakat tidak
beraturan
5 4 5 4 5 23 3
3
sampah akhir
5 4 4 2 2 17 10
4 Alat Bantu lansia sangat kurang 2 2 3 2 2 11 18
C Rw . 03
1
sampah akhir
5 3 3 3 2 16 11`
2
Kesadaran masyarakat untuk hidup
sehat masih kurang, buang air besar
di sembarang tempat
5 5 5 5 5 25 1
3
Kurangnya air bersih untuk memasak
dan mandi
5 3 4 4 5 21 5
4
Polusi pabrik penggilingan padi
mengganggu masyarakat
2 3 2 3 2 12 17
5
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Miskin Kurang Mendapatkan
pelayanan yang memadai
5 5 5 5 5 25 1

NO Masalah
Dirasakan
oleh orang
Sangat
parah
Menghambat
Peningkatan
Pendapatan
Sering
terjadi
Tersedia
Potensi untuk
Pemecahan Masalah
Jumlah nilai
Urutan
peringkat
D Rw . 04
1
Masih ada masyarakat buang
sampah sembarangan
2 3 3 2 4 14 14
2
Kesadaran masyarakat untuk hidup
sehat kurang, buang air besar di
sembarang tempat
5 5 5 5 5 25 1
3
Sebagian besar kurang mampu tidak
dapat beroibat ke rumah sakit /
puskesmas karena jaraknya cukup
jauh
4 3 4 4 3 18 9
4
Angka kesehatan ibu dan balita
kurang`
4 4 4 4 4 20 7
5
Kesehatan masyarakat dan lansia
kurang
2 2 2 2 2 10 19
6
Bila musim hujan banyak air
menggenang, sehingga mudah
terjangkit penyakit
3 2 2 2 4 13 16
7 Kurangnya sarana air bersih 5 4 4 4 5 22 4
8 Kurangnya penyuluhan hidup, sehat 3 2 3 3 3 14 15
E Rw . 05
1
sampah akhir
4 3 3 2 3 15 13
2
Saluran air limbah rumah tangga
tidak beraturan
4 4 5 5 5 23 2
3
Banyak masyarakat buang air besar
sembarangan
5 5 5 5 5 25 1
4
Pelayanan kesehatan bayi dan balita
kurang mendapatkan perhatian yang
memadai
4 3 4 4 4 19 8

BIDANG SOSIAL BUDAYA
NO Masalah
Dirasakan
oleh orang
Sangat
parah
Menghambat
Peningkatan
Pendapatan
Sering
terjadi
Tersedia
Potensi untuk
Pemecahan Masalah
Jumlah nilai
Urutan
peringkat
A Rw . 01
1 Beberapa anak tidak mampu
melanjutkan sekolah
5 5 5 5 5 25 1
2 Masih ada anak yang tidak
mempunyai orang tua dan
kehidupannya memprihatinkan
3 4 4 4 4 19 7
3 Pemakaman kurang terawat 3 3 3 4 3 16 10
4 Keterampilan masyarakat masih
kurang
5 4 5 5 5 24 2
5 Ibu-ibu majelis taklim kurang memiliki
keahlian di bidang kesenian qosidah
3 3 3 3 3 15 11
B Rw . 02
1 Banyak remaja yang nganggur 4 4 4 4 5 21 5
2 Masih ada masyarakat yang tidak
memiliki keahlian
5 4 5 5 5 24 2
3 Belum adanya sanggar seni untuk
kegiatan kepemudaan
3 2 3 3 3 14 12
4 Kurangnya santunan untuk janda
jompo dan anak yatim
3 4 4 4 4 19 7
5 Ketertiban lingkungan kurang 4 4 5 5 5 23 3
C Rw . 03
1 Beberapa anak tidak mampu
melanjutkan sekolah
5 5 5 5 5 25 1
2 Keterampilan masyarakat kurang 5 4 5 5 5 24 2
3 Sebagian warga kurang mampu tidak
dapat berobat ke rumah sakit /
puskesmas
4 3 3 4 3 17 9
4 Masih ada masyarakat yang tidak
memiliki keahlian
4 4 5 5 5 23 3
5 Tidak adanya pembinaan kepada
masyarakat untuk melestarikan
kesenian tradisional
3 2 2 2 3 12 12

RPJM-DESA

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to RPJM-DESA

Similar to RPJM-DESA (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

RPJM-DESA