SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Download to read offline
PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
Sekretariat Pemdes
Bidang Pemerintahan
www.karangmalang.desa.id
KEPALA DESA KARANGMALANG
KABUPATEN PURBALINGGA
PERATURAN KEPALA DESA KARANGMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGMALANG,
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Pagu Alokasi Dana Desa dan
Dana Desa, Tahun Anggaran 2018, Bantuan Keuangan
Provinsi, dan Dana Lainnya maka perlu dilakukan
perubahan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) Tahun Anggaran 2018;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Kepala Desa
tentang Perubahan rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriDalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 );
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014
Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman
Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan pemberhentian
kepala desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2016 Nomor 2 );
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
Nomor 3);
23. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten
Purbalingga ( Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun
2017 Nomor 36 ).
24. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 69 Tahun 2016
Tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga ( Berita Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 45 ).
25. Peraturan Desa Karangmalang Nomor 02 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Karangmalang Tahun 2013 - 2019.
26. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karangmalang
(Lembaran Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari
Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 2 );
27. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa Karangmalang (Lembaran Desa
Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten
Purbalingga Tahun 2017 Nomor 4 );
28. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018
(Lembaran Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari
Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 5 );
KEPALA DESA KARANGMALANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN RINCIAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2018
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten
yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Camat Bobotsari sebagai Pemimpin
Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah Desa Karangmalang yang merupakan kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa
Karangmalang yang merupakan penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat
Desa Karangmalang sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangmalang sebagai
pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas
dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga
Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD adalah BPD Karangmalang, merupakan lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang
menyelenggarakan kegiatan pemerintahan Desa yang terdiri
dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan
Pelaksana Teknis.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan
lingkungan kerja Kepala Desa dan dipimpin oleh seorang
Kepala Dusun.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa
uang dan barang yangberhubungan dengan pelaksanaan
hak dan kewajiban desa;
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,
selanjutnya disingkat RPJMD Desa, adalah Rencana
Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam)
tahun;
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP
Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
Karangmalang
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disingkat APB Desa adalah rencana keuangan Pemerintah
Desa Karangmalang
BAB II
PERUBAHAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2018
Pasal 2
1. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari :
a. Pendapatan
Pendapatan Desa Semula sejumlah Rp. 1.642.235.000,00 (Satu milyar
enam ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
berubah menjadi Rp. 1.668.548.000,00 ( Satu milyar enam ratus enam
puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah )
b. Belanja
Belanja Desa semula sejumlah Rp. 1.675.452.560,00 (satu milyar enam
ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh dua juta lima ratus
enam puluh ribu rupiah) berubah menjadi Rp. 1.701.682.560,00 (satu
milyar tujuh ratus satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima
ratus enam puluh ribu rupiah)
2. Perubahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) peraturan Desa ini
bersumber dari :
1. Dana Desa (DD) Rp. 966.376.000,00
2. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 395.708.000,00
Pasal 3
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terdiri dari :
1. Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Rp. 421.504.750,00
2. Belanja Bidang Pelak. Pembangunan Rp. 888.434.560,00
3. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 29.703.250,00
4. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 362.040.000,00
5. Belanja Tak terduga Rp. 0,00
Pasal 4
(1) Uraian Lebih lanjut mengenai Rincian Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 peraturan Kepala Desa ini, berupa Perubahan
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
(2) Lampiran-lampiran Perubahan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan
Desa ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala
Desa ini;
Pasal 5
Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa guna Pelaksanaan Peraturan
Kepala Desa ini.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangmalang
Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga.
Telah di Evaluasi Bupati/walikota
a.n. Camat .......
ttd
(...............................................)
Ditetapkan di Karangmalang
Pada tanggal 5 Maret 2018
KEPALA DESA KARANGMALANG
KARSONO
Diundangkan di Desa : Karangmalang
Pada Tanggal : 5 Maret 2018
Pj. Sekretaris Desa
TULUS PRIYONO
LEMBARAN DESA KARANGMALANG TAHUN 2018 NO 1
Lampiran : PERATURAN KEPALA DESA KARANGMALANG
Nomor : 01 TAHUN 2018
Tentang : PERUBAHAN RINCIAN APBDES
TAHUN ANGGARAN 2018
JUMLAH
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
(Rp) (Rp)
2 3 4
1 Pendapatan
1 1 Pedapatan Asli Desa
1 1 1 Hasil Usaha
1 1 1 1 Lelang Tanah Kas Desa 4,000,000 4,000,000 PADES
1 1 1 2 Lelang Bengkok Ex. Sekdes 6,000,000 6,000,000 PADES
1 1 1 3 Lelang Bengkok Ex. Perangkat 5,000,000 5,000,000 PADES
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 1 2 1 Swadaya Pembangunan Di Desa - -
1 1 2 2 Partisipasi iuran HUT - RI - -
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
1 1 3 1 Retribusi Persaksian Jual beli Tanah - -
1 1 3 2 Retribusi Melalui Penjualan Map Desa - -
Jumlah Pendapatan Asli Desa 15,000,000 15,000,000 -
PERUBAHAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
KODE
REKENING
URAIAN KET
1
Jumlah Pendapatan Asli Desa 15,000,000 15,000,000 -
1 2 Pendapatan Transfer
1 2 1 Dana Desa (2) 960,854,000 966,376,000 DD
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kab/ kota (3) 28,000,000 28,000,000 BHPR
1 2 3 Alokasi Dana Desa (4) 375,000,000 395,708,000 ADD
1 2 4 Bantuan Keuangan
1 2 4 1 Bantuan Provinsi (5) 55,000,000 55,000,000 BKK I
1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota (6) 200,000,000 200,000,000 BKK II
Jumlah Pendapatan Transfer 1,618,854,000 1,645,084,000 -
1 3 Pendapatan Lain lain
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat - -
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah - -
1 3 2 1 Deviden Bumdes Bersama 8,500,000 8,500,000 DEVIDEN
Jumlah Pendapatan Lain - lain 8,500,000 8,500,000 -
Jumlah Pendapatan 1,642,354,000 1,668,584,000 -
2 Belanja
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2 1 1 1 Belanja Pegawai
01. Penghasilan Tetap Aparatur Pemdes 162,500,000 211,875,000 ADD
02. Tunjangan Aparatur Pemdes 84,900,000 91,250,000 ADD
03. Jaminan Sosial Apartatur Pemdes 16,272,000 17,028,000 ADD
Jumlah Penghasilan Tetap dan Tunjangan 263,672,000 320,153,000 -
2 1 2 Operasional Pemerintah Desa
2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa
01. Alat Tulis Kantor 4,050,000 4,954,350 ADD
02. Benda Pos 1,455,000 1,450,000 ADD
JUMLAH
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
(Rp) (Rp)
2 3 4
KODE
REKENING
URAIAN KET
1
03. Biaya Penggandaan dan penjilidan 1,350,000 1,155,000 ADD
04. Pengadaan Pakaian Seragam 3,000,000 2,160,000 ADD
05. Rapat-Rapat/Musyawarah Desa 3,500,000 5,256,000 ADD
06. Alat dan bahan kebersihan 1,700,000 1,700,000 ADD
07. Biaya Perjalanan Dinas 4,000,000 6,620,000 ADD/PADES
08. Pemeliharaan Inventaris Desa 6,000,000 4,288,000 ADD/PADES
09. Biaya Langgganan / Rumah Tangga Kantor 3,350,000 4,970,000 ADD
10. Honorarium 5,000,000 5,640,000 ADD
Jumlah Operasional Pemerintah Desa 33,405,000 38,193,350 -
2 1 3 Operasioanal BPD
2 1 3 1 Belanja Pegawai
01. Honorarium BPD 12,000,000 13,800,000 ADD
02. Tunjangan BPD 5,000,000 4,800,000 ADD
1 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa
01. ATK BPD 350,000 240,150 ADD
02. Biaya Rapat - Rapat BPD 750,000 - PAD
Jumlah Operasional BPD 18,100,000 18,840,150 -
2 1 4 Operasioanal RT/RW
2 1 4 2 Balanja Barang dan Jasa
01. ATK 850,000 1,011,000 ADD01. ATK 850,000 1,011,000 ADD
02. Penggandaan dan Penjilidan 250,000 47,250 ADD
Jumlah Operasional RT/RW 1,100,000 1,058,250 -
2 1 5 Bantuan Biaya Penyaluran Perangkat Desa dan Pilkades
2 1 5 2 Balanja Barang dan Jasa
01. Sosialisasi dan Pembentukan Panitia Perangkat - 280,000 ADD
02. Sosialisasi dan Pembentukan Panitia Pilkades - 280,000 ADD
03. Pelantikan Perangkat Desa 1,200,000 ADD
Biaya Penyaluran Perangkat Desa dan Pilkades - 1,760,000 -
2 1 6 Kegiatan Pemerintah Lainnya
2 1 6 2 Belanja Barang dan Jasa
01. Pajak PBB tanah Desa 2,500,000 2,500,000 PADES
02. Pendukung Kegiatan Kec/Kab 2,500,000 2,500,000 PADES
2 1 6 3 Belanja Modal
01. Laptop 7,000,000 7,000,000 PADES
02. Komputer 6,000,000 6,000,000 BHPR
03. Printer 4,500,000 4,500,000 BHPR
04. Lemari arsip 6,000,000 6,000,000 BHPR
05. Meja Rapat 13,000,000 13,000,000 PADES
Jumlah Kegiatan Pemerintah Lainnya 41,500,000 41,500,000 -
Jumlah Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan 357,777,000 421,504,750 -
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2 2 1 Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
2 2 1 2 Belanja Barang dan jasa
01. Tenaga Pendamping Kesehatan 6,000,000 6,000,000 ADD
02. Pengelolaan, Pembinan PPKBD dan Sub PPKBD 11,100,000 11,100,000 ADD
JUMLAH
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
(Rp) (Rp)
2 3 4
KODE
REKENING
URAIAN KET
1
03. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Balita 18,053,000 18,053,000 ADD
04. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Lansia 8,485,000 8,485,000 ADD
Jumlah Pelayanan Dasar Bid. Kesehatan 43,638,000 43,638,000 -
2 2 2 Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan
2 2 2 2 Belanja Barang dan jasa
01. Bantuan Siswa Miskin Berprestasi 5,000,000 5,000,000 DD
02. Honor Guru Paud 1,800,000 1,800,000 DD
03. Honor Guru Madin 1,800,000 1,800,000 DD
04. Honor Guru TK 900,000 900,000 DD
05. Pendukung Kegiatan Bidang Keagamaan 5,000,000 5,000,000 ADD
06. Pengadaan Sarana Pendidikan 12,000,000 12,000,000 DD
Jumlah Pelayanan Dasar Bid. Kesehatan 26,500,000 26,500,000 -
2 2 3 Pemb. Rabat Beton RT. 02 RW. 01 Dusun I
2 2 3 2 Belanja Barang dan Jasa
01. Upah Pekerja 2,720,000 2,720,000 DD
02. Papan Nama dan Prasasti 400,000 400,000 DD
2 2 3 3 Belanja Modal
01. Bahan dan Material 12,779,000 12,779,000 DD
02. Alat Bantu 1,750,000 1,750,000 DD
Jumlah Pemb. Rabat Beton RT. 02 RW. 01 Dusun I 17,649,000 17,649,000 -Jumlah Pemb. Rabat Beton RT. 02 RW. 01 Dusun I 17,649,000 17,649,000 -
2 2 4 Pemb. Rabat Beton RT. 03 RW. 01 Dusun I
2 2 4 2 Belanja Barang dan Jasa
01. Upah Pekerja 5,000,000 5,000,000 DD
02. Papan Nama dan Prasasti 400,000 400,000 DD
2 2 4 3 Belanja Modal
01. Bahan dan Material 35,000,000 30,000,000 DD
02. Alat Bantu 1,800,000 1,800,000 DD
Jumlah Pemb. Rabat Beton RT. 03 RW. 01 Dusun I 42,200,000 37,200,000 -
2 2 5 Pemb. Brojong RT. 02 RW. 02 Dusun I
2 2 5 2 Belanja Barang dan Jasa
01. Upah Pekerja 12,000,000 10,000,000 DD
02. Papan Nama dan Prasasti 400,000 400,000 DD
2 2 5 3 Belanja Modal
01. Bahan dan Material 55,000,000 45,000,000 DD
02. Alat Bantu 2,500,000 2,500,000 DD
Jumlah Pemb. Brojong RT. 02 RW. 02 Dusun I 69,900,000 57,900,000 -
2 2 6 Pemb. Irigasi kali wotan
2 2 6 2 Belanja Barang dan Jasa
01. Upah Pekerja 7,500,000 7,500,000 DD
02. Papan Nama dan Prasasti 400,000 400,000 DD
2 2 6 3 Belanja Modal - -
01. Bahan dan Material 105,415,000 105,415,000 DD
02. Alat Bantu 2,810,000 2,810,000 DD
Jumlah Pemb. Irigasi kali wotan 116,125,000 116,125,000 -
2 2 6 Pemb. Jalan Aspal RW. 03 dan 04 Dusun II
JUMLAH
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
(Rp) (Rp)
2 3 4
KODE
REKENING
URAIAN KET
1
2 2 6 2 Belanja Barang dan Jasa
01. Upah Pekerja 25,088,500 25,088,500 DD
02. Papan Nama dan Prasasti 400,000 400,000 DD
2 2 6 3 Belanja Modal
01. Bahan dan Material 105,415,000 105,415,000 DD
02. Alat Bantu 2,810,000 2,810,000 DD
Jumlah Pemb. Jalan Aspal RW. 03 dan 04 Dusun II 133,713,500 133,713,500 -
2 2 7 Pemb. Rabat Beton RT. 01 RW. 04 Dusun II
2 2 7 2 Belanja Barang dan Jasa
01. Upah Pekerja 3,800,000 3,500,000 DD
02. Papan Nama dan Prasasti 400,000 400,000 DD
2 2 7 3 Belanja Modal
01. Bahan dan Material 18,966,000 17,000,000 DD
02. Alat Bantu 2,667,500 2,667,500 DD
Jumlah Pemb. Rabat Beton RT. 01 RW. 04 Dusun II 25,833,500 23,567,500 -
2 2 8 Pemb. Rabat Beton RT. 03 RW. 04 Dusun II
2 2 8 2 Belanja Barang dan Jasa
01. Upah Pekerja 1,460,000 3,500,000 DD
02. Papan Nama dan Prasasti 400,000 400,000 DD
2 2 8 3 Belanja Modal2 2 8 3 Belanja Modal
01. Bahan dan Material 21,050,000 17,000,000 DD
02. Alat Bantu 2,617,500 2,617,500 DD
Jumlah Pemb. Rabat Beton RT. 03 RW. 04 Dusun II 25,527,500 23,517,500 -
2 2 9 Pemb. Rabat Beton RT. 03 RW. 04 Dusun II
2 2 9 2 Belanja Barang dan Jasa
01. Upah Pekerja 4,000,000 4,000,000 DD
02. Papan Nama dan Prasasti 400,000 400,000 DD
2 2 9 3 Belanja Modal
01. Bahan dan Material 20,331,000 20,331,000 DD
02. Alat Bantu 2,607,500 2,607,500 DD
Jumlah Pemb. Rabat Beton RT. 03 RW. 04 Dusun II 27,338,500 27,338,500 -
2 2 10 Pemb. Jalan Dukuh buyar
2 2 10 2 Belanja Barang dan Jasa
01. Upah Pekerja 18,000,000 18,000,000 DD
02. Papan Nama dan Prasasti 400,000 400,000 DD
2 2 10 3 Belanja Modal
01. Bahan dan Material 60,000,000 60,000,000 DD
02. Alat Bantu 5,000,000 5,000,000 DD
Jumlah Pemb. Jalan Dukuh buyar 83,400,000 83,400,000 -
2 2 11 Pemb. Talud Jalan RT. 02 RW. 08 Dusun IV
2 2 11 2 Belanja Barang dan Jasa
01. Upah Pekerja 20,000,000 15,000,000 DD
02. Papan Nama dan Prasasti 400,000 400,000 DD
2 2 11 3 Belanja Modal - -
01. Bahan dan Material 75,000,000 50,560,000 DD
JUMLAH
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
(Rp) (Rp)
2 3 4
KODE
REKENING
URAIAN KET
1
02. Alat Bantu 2,300,000 2,300,000 DD
Jumlah Pemb. Talud Jalan RT. 02 RW. 08 Dusun IV 97,700,000 68,260,000 -
2 2 12 Pemb. Rumah Rice Mill
2 2 12 2 Belanja Barang dan Jasa 60,000,000 60,000,000 DD
2 2 12 3 Belanja Modal 140,000,000 140,000,000 DD
Jumlah Pemb. Rumah Rice Mill 200,000,000 200,000,000 -
2 2 13 Pemb. Talud Jalan RT. 01 RW. 06 Dusun III
2 2 13 2 Belanja Barang dan Jasa
01. Upah Pekerja 2,500,000 2,500,000 DD
02. Papan Nama dan Prasasti 400,000 400,000 DD
2 2 13 3 Belanja Modal - -
01. Bahan dan Material 13,698,560 13,698,560 DD
02. Alat Bantu 1,500,000 1,500,000 DD
Jumlah Pemb. Talud Jalan RT. 01 RW. 06 Dusun III 18,098,560 18,098,560 -
2 2 14 Operasional Kegiatan Fisik
2 2 14 2 Belanja Barang dan Jasa
01. Alat Tulis Kantor 740,000 740,000 DD
02. Benda Pos 375,000 375,000 DD
03. Biaya Penggandaan dan penjilidan 220,000 220,000 DD
04. Rapat-Rapat/Musyawarah Desa 2,592,000 2,592,000 DD04. Rapat-Rapat/Musyawarah Desa 2,592,000 2,592,000 DD
05. Biaya Perjalanan Dinas 740,000 740,000 DD
06. Honorarium 1,860,000 1,860,000 DD
Jumlah Operasional Kegiatan Fisik 6,527,000 6,527,000 -
2 2 15 Operasional KPMD
2 2 15 2 Belanja Barang dan Jasa
01. ATK 214,000 214,000 BKK I
02. Penggandaan dan Jilid 36,000 36,000 BKK I
03. Bantuan Transport 4,750,000 4,750,000 BKK I
Jumlah Operasional KPMD 5,000,000 5,000,000 -
Jumlah Bidang Pelaksanaan Pembangunan 939,150,560 888,434,560 -
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
2 3 1 Operasional TP-PKK Desa
2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa
01. Operasinal PKK 9,000,000 7,223,500 ADD
02. Kegiatan 10 Program Pokok PKK 1,000,000 3,000,000
02. Bantuan UP2K 1,000,000 ADD
Jumlah Operasional TP-PKK Desa 10,000,000 11,223,500 -
2 3 2 Operasional LKMD
2 3 2 2 Belanja Barang dan Jasa
01. ATK 150,000 99,750 ADD
02. Penjilidan dan Penggandaan 35,000 - ADD
03. Honorarium 1,800,000 2,860,000 ADD
Jumlah Operasional LKMD 1,985,000 2,959,750 -
2 3 3 Kelembagaan RT/RW
2 3 3 2 Belanja Barang dan Jasa
JUMLAH
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
(Rp) (Rp)
2 3 4
KODE
REKENING
URAIAN KET
1
01. Honorarium - 12,520,000 ADD
Jumlah Kelembagaan RT/RW - 12,520,000 -
2 3 4 Kelembagaan Lain di Desa
2 3 4 2 Belanja Barang dan Jasa
01. Honorarium Linmas 4,500,000 3,000,000 ADD
Jumlah Kelembagaan Lain di Desa 4,500,000 3,000,000 -
Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 16,485,000 29,703,250 -
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2 4 1 Keg Pel. Kepala Desa dan Perangkat Desa
2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa
01. Peningkatan Kapasitas 25,000,000 25,000,000 DD
Jumlah Keg Pel. Kepala Desa dan Perangkat Desa 25,000,000 25,000,000 -
2 4 2 Keg Pel. Pemulasaraan Jenazah
2 4 2 2 Belanja Barang dan Jasa
01. Peningkatan Kapasitas 45,000,000 45,000,000 DD
Jumlah Keg Pel. Pemulasaraan Jenazah 45,000,000 45,000,000 -
2 4 3 Keg Pel. Tata Boga
2 4 3 2 Belanja Barang dan Jasa
01. Peningkatan Kapasitas Masyarakat 100,000,000 100,000,000 DD
Jumlah Keg Pel. Tata Boga 100,000,000 100,000,000 -Jumlah Keg Pel. Tata Boga 100,000,000 100,000,000 -
2 4 4 Keg Pel. Menjahit
2 4 4 2 Belanja Barang dan Jasa
01. Peningkatan Kapasitas Masyarakat 105,000,000 105,000,000 DD
Jumlah Keg Pel. Menjahit 105,000,000 105,000,000 -
2 4 4 Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni
2 4 4 3 Belanja Modal
01. RRTLH 4 Rumah 40,000,000 40,000,000 DD+BKK I
Jumlah Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni 40,000,000 40,000,000 -
2 4 5 Kegiatan BBGRM
2 4 5 2 Belanja Barang dan Jasa
01. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Dusun I 510,000 510,000 DD
02. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Dusun II 510,000 510,000 DD
03. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Dusun III 510,000 510,000 DD
04. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Dusun IV 510,000 510,000 DD
Jumlah Kegiatan BBGRM 2,040,000 2,040,000 -
2 4 6 Publikasi Peraturan Desa
2 4 6 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000 5,000,000 DD
Jumlah Publikasi Peraturan Desa 5,000,000 5,000,000 -
2 4 7 Penyertaaan Modal Pokdarwis
2 4 7 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000 15,000,000 SILPA
Jumlah Penyertaaan Modal Pokdarwis 15,000,000 15,000,000 -
2 4 8 Pembinaan Karang Taruna
2 4 8 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000 5,000,000 DD
Jumlah Pembinaan Karang Taruna 5,000,000 5,000,000 -
2 4 9 Pemb dan Pengelolan Kel. Perempuan
JUMLAH
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
(Rp) (Rp)
2 3 4
KODE
REKENING
URAIAN KET
1
2 4 9 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000 20,000,000 BKK I
Jumlah Pemb dan Pengelolan Kel. Perempuan 20,000,000 20,000,000 -
Jumlah Bidang Pemberdayaan Masyarakatan Desa 362,040,000 362,040,000 -
2 5 BELANJA TAK TERDUGA
2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa -
2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa -
Jumlah Kegiatan Kejadian Luar Biasa - -
Jumlah Belanja Tak Terduga - - -
Jumlah Belanja 1,675,452,560 1,701,682,560 -
Surplus / defisit (33,098,560) (33,098,560) -
3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA 33,098,560 33,098,560
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan - -
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan -
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 33,098,560 33,098,560
3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan -
3 2 2 Penyertaan Modal Desa -3 2 2 Penyertaan Modal Desa -
Jumlah Pengeluaran Pembiyaan - -
Jumlah Pembiayaan
Pembiayaan
( PENERIMAAN PEMBIAYAAN - PENG. PEMBIAYAAN ) 33,098,560 33,098,560
SILPA Tahun Berjalan selisih antara Pembiayaan Netto dengan
Hasil Surflus/Defisit
- - -
Diundangkan di Desa Karangmalang
Pada tanggal 05 Maret 2018
Pj. Sekretaris Desa
TULUS PRIYONO
Lembaran Desa Karangmalang Tahun 2018 Nomor 1
KARSONO
Kepala Desa Karangmalang
Karangmalang, 05 Maret 2018
D O K U M E N R E S M I
Pemdes Karangmalang
www.karangmalang.desa.id

More Related Content

What's hot

SOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaSOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaFormasi Org
 
Sk kepala-dusun-terbaru (1)
Sk kepala-dusun-terbaru (1)Sk kepala-dusun-terbaru (1)
Sk kepala-dusun-terbaru (1)Muriady Dimur
 
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridaboPerdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridaboPemdes Seboro Sadang
 
Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desa
Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desaPenjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desa
Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desaTV Desa
 
Bahan paparan sipades online suyadi - malming desa 2 a pril 2021
Bahan paparan sipades online   suyadi - malming desa 2 a pril 2021Bahan paparan sipades online   suyadi - malming desa 2 a pril 2021
Bahan paparan sipades online suyadi - malming desa 2 a pril 2021TV Desa
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANSiti Sahati
 
Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Umi Arifah
 
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desaSk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desaPemdes Seboro Sadang
 
Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desa
Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desaPerdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desa
Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desaari saridjo
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaUmi Arifah
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPusdiklatpemdaPemeri
 
Sk.kepala urusan dan kasi
Sk.kepala urusan dan kasiSk.kepala urusan dan kasi
Sk.kepala urusan dan kasiSuwondo Chan
 
Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerigi Tua
 
KODE REK OPERASIONAL DD.pptx
KODE REK OPERASIONAL DD.pptxKODE REK OPERASIONAL DD.pptx
KODE REK OPERASIONAL DD.pptxHendro Siswanto
 
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Aji Sahdi Sutisna
 
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektoratPengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektoratPemdes Seboro Sadang
 
Formulir usulan pembangunan desa
Formulir usulan pembangunan desaFormulir usulan pembangunan desa
Formulir usulan pembangunan desaRizky Nugraha
 

What's hot (20)

SOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaSOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah Desa
 
Refleksi tupoksi rt & rw
Refleksi tupoksi rt & rwRefleksi tupoksi rt & rw
Refleksi tupoksi rt & rw
 
Sk kepala-dusun-terbaru (1)
Sk kepala-dusun-terbaru (1)Sk kepala-dusun-terbaru (1)
Sk kepala-dusun-terbaru (1)
 
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridaboPerdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
 
Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desa
Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desaPenjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desa
Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desa
 
Bahan paparan sipades online suyadi - malming desa 2 a pril 2021
Bahan paparan sipades online   suyadi - malming desa 2 a pril 2021Bahan paparan sipades online   suyadi - malming desa 2 a pril 2021
Bahan paparan sipades online suyadi - malming desa 2 a pril 2021
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
 
Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa
 
Power point bpd
Power point  bpdPower point  bpd
Power point bpd
 
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desaSk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
 
Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desa
Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desaPerdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desa
Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desa
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP Desa
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desa
 
Sk.kepala urusan dan kasi
Sk.kepala urusan dan kasiSk.kepala urusan dan kasi
Sk.kepala urusan dan kasi
 
Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desa
 
KODE REK OPERASIONAL DD.pptx
KODE REK OPERASIONAL DD.pptxKODE REK OPERASIONAL DD.pptx
KODE REK OPERASIONAL DD.pptx
 
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 
Musyawarah desa
Musyawarah desaMusyawarah desa
Musyawarah desa
 
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektoratPengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
 
Formulir usulan pembangunan desa
Formulir usulan pembangunan desaFormulir usulan pembangunan desa
Formulir usulan pembangunan desa
 

Similar to APBDes Perubahan

APBDES PERUBAHAN
APBDES PERUBAHANAPBDES PERUBAHAN
APBDES PERUBAHANsanghiang
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAudhi purnomo
 
Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020pemdesseling
 
Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...
Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...
Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...AaEkoPrasetyo
 
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Pemdes Seboro Sadang
 
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Pemdes Seboro Sadang
 
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Pemdes Seboro Sadang
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Teguh Supriyadi
 
Peraturan desa apbdesa 2016
Peraturan desa apbdesa 2016Peraturan desa apbdesa 2016
Peraturan desa apbdesa 2016dermolo
 
PERKADES No. 7 Tahun 2021
PERKADES No. 7 Tahun 2021PERKADES No. 7 Tahun 2021
PERKADES No. 7 Tahun 2021NoerCholies1
 
Perdes apb des 2014 jadi
Perdes apb des 2014 jadiPerdes apb des 2014 jadi
Perdes apb des 2014 jadiJusa Erza
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAudhi purnomo
 
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018  (pedoman teknis dana desa ta 2018)Perbup 14 tahun 2018  (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)Eka Saputra
 

Similar to APBDes Perubahan (20)

APBDES PERUBAHAN
APBDES PERUBAHANAPBDES PERUBAHAN
APBDES PERUBAHAN
 
Perdes
PerdesPerdes
Perdes
 
Sk .PTPKDes
Sk .PTPKDesSk .PTPKDes
Sk .PTPKDes
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
 
Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020
 
Perdes rkp desa 2020 seboro
Perdes rkp desa 2020 seboroPerdes rkp desa 2020 seboro
Perdes rkp desa 2020 seboro
 
Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...
Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...
Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...
 
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
 
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
 
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
 
Peraturan desa apbdesa 2016
Peraturan desa apbdesa 2016Peraturan desa apbdesa 2016
Peraturan desa apbdesa 2016
 
PERKADES No. 7 Tahun 2021
PERKADES No. 7 Tahun 2021PERKADES No. 7 Tahun 2021
PERKADES No. 7 Tahun 2021
 
Perdes apb des 2014 jadi
Perdes apb des 2014 jadiPerdes apb des 2014 jadi
Perdes apb des 2014 jadi
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
 
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018  (pedoman teknis dana desa ta 2018)Perbup 14 tahun 2018  (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)
 
Lkpj 2016
Lkpj 2016Lkpj 2016
Lkpj 2016
 
LKPJ 2016
LKPJ 2016LKPJ 2016
LKPJ 2016
 
Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017
 
Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017
 

More from Strobillus Found

PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdfPERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdfStrobillus Found
 
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020Strobillus Found
 
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019Strobillus Found
 
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...Strobillus Found
 
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANGPERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANGStrobillus Found
 
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024Strobillus Found
 
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAHPERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAHStrobillus Found
 
Permohonan pencairan kpmd 2018 full
Permohonan pencairan kpmd 2018 fullPermohonan pencairan kpmd 2018 full
Permohonan pencairan kpmd 2018 fullStrobillus Found
 
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018Strobillus Found
 
PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018
PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018
PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018Strobillus Found
 
PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017
PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017
PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017Strobillus Found
 
LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017
LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017
LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017Strobillus Found
 
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017Strobillus Found
 
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTKPerdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTKStrobillus Found
 

More from Strobillus Found (20)

PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdfPERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
 
APBDES P.3 2020
APBDES P.3 2020APBDES P.3 2020
APBDES P.3 2020
 
APBDES P.2 2020
APBDES P.2 2020APBDES P.2 2020
APBDES P.2 2020
 
APBDES P.1 2020
APBDES P.1 2020APBDES P.1 2020
APBDES P.1 2020
 
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
 
Info grafis apbdes 2019
Info grafis apbdes 2019Info grafis apbdes 2019
Info grafis apbdes 2019
 
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
 
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
 
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANGPERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG
 
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
 
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAHPERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 
Permohonan pencairan kpmd 2018 full
Permohonan pencairan kpmd 2018 fullPermohonan pencairan kpmd 2018 full
Permohonan pencairan kpmd 2018 full
 
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
 
PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018
PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018
PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018
 
PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017
PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017
PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017
 
APBDES Murni 2018
APBDES Murni 2018 APBDES Murni 2018
APBDES Murni 2018
 
LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017
LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017
LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017
 
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
 
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTKPerdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
 
SOLUSI CERDAS
SOLUSI CERDASSOLUSI CERDAS
SOLUSI CERDAS
 

APBDes Perubahan

  • 1. PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 Sekretariat Pemdes Bidang Pemerintahan www.karangmalang.desa.id
  • 2. KEPALA DESA KARANGMALANG KABUPATEN PURBALINGGA PERATURAN KEPALA DESA KARANGMALANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KARANGMALANG, Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Pagu Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, Tahun Anggaran 2018, Bantuan Keuangan Provinsi, dan Dana Lainnya maka perlu dilakukan perubahan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  • 3. 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  • 4. 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 ); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10); 19. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15); 20. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16); 21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan pemberhentian kepala desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2 ); 22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 3); 23. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Purbalingga ( Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 36 ). 24. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga ( Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 45 ). 25. Peraturan Desa Karangmalang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangmalang Tahun 2013 - 2019. 26. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karangmalang (Lembaran Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 2 ); 27. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Karangmalang (Lembaran Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 4 ); 28. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018 (Lembaran Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 5 );
  • 5. KEPALA DESA KARANGMALANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat. 5. Camat adalah Camat Bobotsari sebagai Pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 6. Desa adalah Desa Karangmalang yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Karangmalang yang merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa Karangmalang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangmalang sebagai pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Karangmalang, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. 12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Desa dan dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.
  • 6. 13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yangberhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa; 14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa; 15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMD Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; 16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; 17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Karangmalang 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan Pemerintah Desa Karangmalang BAB II PERUBAHAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 Pasal 2 1. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari : a. Pendapatan Pendapatan Desa Semula sejumlah Rp. 1.642.235.000,00 (Satu milyar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) berubah menjadi Rp. 1.668.548.000,00 ( Satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah ) b. Belanja Belanja Desa semula sejumlah Rp. 1.675.452.560,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) berubah menjadi Rp. 1.701.682.560,00 (satu milyar tujuh ratus satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh ribu rupiah) 2. Perubahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) peraturan Desa ini bersumber dari : 1. Dana Desa (DD) Rp. 966.376.000,00 2. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 395.708.000,00
  • 7. Pasal 3 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terdiri dari : 1. Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Rp. 421.504.750,00 2. Belanja Bidang Pelak. Pembangunan Rp. 888.434.560,00 3. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 29.703.250,00 4. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 362.040.000,00 5. Belanja Tak terduga Rp. 0,00 Pasal 4 (1) Uraian Lebih lanjut mengenai Rincian Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 peraturan Kepala Desa ini, berupa Perubahan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; (2) Lampiran-lampiran Perubahan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini; Pasal 5 Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa guna Pelaksanaan Peraturan Kepala Desa ini. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga. Telah di Evaluasi Bupati/walikota a.n. Camat ....... ttd (...............................................) Ditetapkan di Karangmalang Pada tanggal 5 Maret 2018 KEPALA DESA KARANGMALANG KARSONO Diundangkan di Desa : Karangmalang Pada Tanggal : 5 Maret 2018 Pj. Sekretaris Desa TULUS PRIYONO LEMBARAN DESA KARANGMALANG TAHUN 2018 NO 1
  • 8. Lampiran : PERATURAN KEPALA DESA KARANGMALANG Nomor : 01 TAHUN 2018 Tentang : PERUBAHAN RINCIAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2018 JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) (Rp) 2 3 4 1 Pendapatan 1 1 Pedapatan Asli Desa 1 1 1 Hasil Usaha 1 1 1 1 Lelang Tanah Kas Desa 4,000,000 4,000,000 PADES 1 1 1 2 Lelang Bengkok Ex. Sekdes 6,000,000 6,000,000 PADES 1 1 1 3 Lelang Bengkok Ex. Perangkat 5,000,000 5,000,000 PADES 1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 1 1 2 1 Swadaya Pembangunan Di Desa - - 1 1 2 2 Partisipasi iuran HUT - RI - - 1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 1 1 3 1 Retribusi Persaksian Jual beli Tanah - - 1 1 3 2 Retribusi Melalui Penjualan Map Desa - - Jumlah Pendapatan Asli Desa 15,000,000 15,000,000 - PERUBAHAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 KODE REKENING URAIAN KET 1 Jumlah Pendapatan Asli Desa 15,000,000 15,000,000 - 1 2 Pendapatan Transfer 1 2 1 Dana Desa (2) 960,854,000 966,376,000 DD 1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kab/ kota (3) 28,000,000 28,000,000 BHPR 1 2 3 Alokasi Dana Desa (4) 375,000,000 395,708,000 ADD 1 2 4 Bantuan Keuangan 1 2 4 1 Bantuan Provinsi (5) 55,000,000 55,000,000 BKK I 1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota (6) 200,000,000 200,000,000 BKK II Jumlah Pendapatan Transfer 1,618,854,000 1,645,084,000 - 1 3 Pendapatan Lain lain 1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat - - 1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah - - 1 3 2 1 Deviden Bumdes Bersama 8,500,000 8,500,000 DEVIDEN Jumlah Pendapatan Lain - lain 8,500,000 8,500,000 - Jumlah Pendapatan 1,642,354,000 1,668,584,000 - 2 Belanja 2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2 1 1 1 Belanja Pegawai 01. Penghasilan Tetap Aparatur Pemdes 162,500,000 211,875,000 ADD 02. Tunjangan Aparatur Pemdes 84,900,000 91,250,000 ADD 03. Jaminan Sosial Apartatur Pemdes 16,272,000 17,028,000 ADD Jumlah Penghasilan Tetap dan Tunjangan 263,672,000 320,153,000 - 2 1 2 Operasional Pemerintah Desa 2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Alat Tulis Kantor 4,050,000 4,954,350 ADD 02. Benda Pos 1,455,000 1,450,000 ADD
  • 9. JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) (Rp) 2 3 4 KODE REKENING URAIAN KET 1 03. Biaya Penggandaan dan penjilidan 1,350,000 1,155,000 ADD 04. Pengadaan Pakaian Seragam 3,000,000 2,160,000 ADD 05. Rapat-Rapat/Musyawarah Desa 3,500,000 5,256,000 ADD 06. Alat dan bahan kebersihan 1,700,000 1,700,000 ADD 07. Biaya Perjalanan Dinas 4,000,000 6,620,000 ADD/PADES 08. Pemeliharaan Inventaris Desa 6,000,000 4,288,000 ADD/PADES 09. Biaya Langgganan / Rumah Tangga Kantor 3,350,000 4,970,000 ADD 10. Honorarium 5,000,000 5,640,000 ADD Jumlah Operasional Pemerintah Desa 33,405,000 38,193,350 - 2 1 3 Operasioanal BPD 2 1 3 1 Belanja Pegawai 01. Honorarium BPD 12,000,000 13,800,000 ADD 02. Tunjangan BPD 5,000,000 4,800,000 ADD 1 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa 01. ATK BPD 350,000 240,150 ADD 02. Biaya Rapat - Rapat BPD 750,000 - PAD Jumlah Operasional BPD 18,100,000 18,840,150 - 2 1 4 Operasioanal RT/RW 2 1 4 2 Balanja Barang dan Jasa 01. ATK 850,000 1,011,000 ADD01. ATK 850,000 1,011,000 ADD 02. Penggandaan dan Penjilidan 250,000 47,250 ADD Jumlah Operasional RT/RW 1,100,000 1,058,250 - 2 1 5 Bantuan Biaya Penyaluran Perangkat Desa dan Pilkades 2 1 5 2 Balanja Barang dan Jasa 01. Sosialisasi dan Pembentukan Panitia Perangkat - 280,000 ADD 02. Sosialisasi dan Pembentukan Panitia Pilkades - 280,000 ADD 03. Pelantikan Perangkat Desa 1,200,000 ADD Biaya Penyaluran Perangkat Desa dan Pilkades - 1,760,000 - 2 1 6 Kegiatan Pemerintah Lainnya 2 1 6 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Pajak PBB tanah Desa 2,500,000 2,500,000 PADES 02. Pendukung Kegiatan Kec/Kab 2,500,000 2,500,000 PADES 2 1 6 3 Belanja Modal 01. Laptop 7,000,000 7,000,000 PADES 02. Komputer 6,000,000 6,000,000 BHPR 03. Printer 4,500,000 4,500,000 BHPR 04. Lemari arsip 6,000,000 6,000,000 BHPR 05. Meja Rapat 13,000,000 13,000,000 PADES Jumlah Kegiatan Pemerintah Lainnya 41,500,000 41,500,000 - Jumlah Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan 357,777,000 421,504,750 - 2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2 2 1 Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 2 2 1 2 Belanja Barang dan jasa 01. Tenaga Pendamping Kesehatan 6,000,000 6,000,000 ADD 02. Pengelolaan, Pembinan PPKBD dan Sub PPKBD 11,100,000 11,100,000 ADD
  • 10. JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) (Rp) 2 3 4 KODE REKENING URAIAN KET 1 03. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Balita 18,053,000 18,053,000 ADD 04. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Lansia 8,485,000 8,485,000 ADD Jumlah Pelayanan Dasar Bid. Kesehatan 43,638,000 43,638,000 - 2 2 2 Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan 2 2 2 2 Belanja Barang dan jasa 01. Bantuan Siswa Miskin Berprestasi 5,000,000 5,000,000 DD 02. Honor Guru Paud 1,800,000 1,800,000 DD 03. Honor Guru Madin 1,800,000 1,800,000 DD 04. Honor Guru TK 900,000 900,000 DD 05. Pendukung Kegiatan Bidang Keagamaan 5,000,000 5,000,000 ADD 06. Pengadaan Sarana Pendidikan 12,000,000 12,000,000 DD Jumlah Pelayanan Dasar Bid. Kesehatan 26,500,000 26,500,000 - 2 2 3 Pemb. Rabat Beton RT. 02 RW. 01 Dusun I 2 2 3 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Upah Pekerja 2,720,000 2,720,000 DD 02. Papan Nama dan Prasasti 400,000 400,000 DD 2 2 3 3 Belanja Modal 01. Bahan dan Material 12,779,000 12,779,000 DD 02. Alat Bantu 1,750,000 1,750,000 DD Jumlah Pemb. Rabat Beton RT. 02 RW. 01 Dusun I 17,649,000 17,649,000 -Jumlah Pemb. Rabat Beton RT. 02 RW. 01 Dusun I 17,649,000 17,649,000 - 2 2 4 Pemb. Rabat Beton RT. 03 RW. 01 Dusun I 2 2 4 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Upah Pekerja 5,000,000 5,000,000 DD 02. Papan Nama dan Prasasti 400,000 400,000 DD 2 2 4 3 Belanja Modal 01. Bahan dan Material 35,000,000 30,000,000 DD 02. Alat Bantu 1,800,000 1,800,000 DD Jumlah Pemb. Rabat Beton RT. 03 RW. 01 Dusun I 42,200,000 37,200,000 - 2 2 5 Pemb. Brojong RT. 02 RW. 02 Dusun I 2 2 5 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Upah Pekerja 12,000,000 10,000,000 DD 02. Papan Nama dan Prasasti 400,000 400,000 DD 2 2 5 3 Belanja Modal 01. Bahan dan Material 55,000,000 45,000,000 DD 02. Alat Bantu 2,500,000 2,500,000 DD Jumlah Pemb. Brojong RT. 02 RW. 02 Dusun I 69,900,000 57,900,000 - 2 2 6 Pemb. Irigasi kali wotan 2 2 6 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Upah Pekerja 7,500,000 7,500,000 DD 02. Papan Nama dan Prasasti 400,000 400,000 DD 2 2 6 3 Belanja Modal - - 01. Bahan dan Material 105,415,000 105,415,000 DD 02. Alat Bantu 2,810,000 2,810,000 DD Jumlah Pemb. Irigasi kali wotan 116,125,000 116,125,000 - 2 2 6 Pemb. Jalan Aspal RW. 03 dan 04 Dusun II
  • 11. JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) (Rp) 2 3 4 KODE REKENING URAIAN KET 1 2 2 6 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Upah Pekerja 25,088,500 25,088,500 DD 02. Papan Nama dan Prasasti 400,000 400,000 DD 2 2 6 3 Belanja Modal 01. Bahan dan Material 105,415,000 105,415,000 DD 02. Alat Bantu 2,810,000 2,810,000 DD Jumlah Pemb. Jalan Aspal RW. 03 dan 04 Dusun II 133,713,500 133,713,500 - 2 2 7 Pemb. Rabat Beton RT. 01 RW. 04 Dusun II 2 2 7 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Upah Pekerja 3,800,000 3,500,000 DD 02. Papan Nama dan Prasasti 400,000 400,000 DD 2 2 7 3 Belanja Modal 01. Bahan dan Material 18,966,000 17,000,000 DD 02. Alat Bantu 2,667,500 2,667,500 DD Jumlah Pemb. Rabat Beton RT. 01 RW. 04 Dusun II 25,833,500 23,567,500 - 2 2 8 Pemb. Rabat Beton RT. 03 RW. 04 Dusun II 2 2 8 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Upah Pekerja 1,460,000 3,500,000 DD 02. Papan Nama dan Prasasti 400,000 400,000 DD 2 2 8 3 Belanja Modal2 2 8 3 Belanja Modal 01. Bahan dan Material 21,050,000 17,000,000 DD 02. Alat Bantu 2,617,500 2,617,500 DD Jumlah Pemb. Rabat Beton RT. 03 RW. 04 Dusun II 25,527,500 23,517,500 - 2 2 9 Pemb. Rabat Beton RT. 03 RW. 04 Dusun II 2 2 9 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Upah Pekerja 4,000,000 4,000,000 DD 02. Papan Nama dan Prasasti 400,000 400,000 DD 2 2 9 3 Belanja Modal 01. Bahan dan Material 20,331,000 20,331,000 DD 02. Alat Bantu 2,607,500 2,607,500 DD Jumlah Pemb. Rabat Beton RT. 03 RW. 04 Dusun II 27,338,500 27,338,500 - 2 2 10 Pemb. Jalan Dukuh buyar 2 2 10 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Upah Pekerja 18,000,000 18,000,000 DD 02. Papan Nama dan Prasasti 400,000 400,000 DD 2 2 10 3 Belanja Modal 01. Bahan dan Material 60,000,000 60,000,000 DD 02. Alat Bantu 5,000,000 5,000,000 DD Jumlah Pemb. Jalan Dukuh buyar 83,400,000 83,400,000 - 2 2 11 Pemb. Talud Jalan RT. 02 RW. 08 Dusun IV 2 2 11 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Upah Pekerja 20,000,000 15,000,000 DD 02. Papan Nama dan Prasasti 400,000 400,000 DD 2 2 11 3 Belanja Modal - - 01. Bahan dan Material 75,000,000 50,560,000 DD
  • 12. JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) (Rp) 2 3 4 KODE REKENING URAIAN KET 1 02. Alat Bantu 2,300,000 2,300,000 DD Jumlah Pemb. Talud Jalan RT. 02 RW. 08 Dusun IV 97,700,000 68,260,000 - 2 2 12 Pemb. Rumah Rice Mill 2 2 12 2 Belanja Barang dan Jasa 60,000,000 60,000,000 DD 2 2 12 3 Belanja Modal 140,000,000 140,000,000 DD Jumlah Pemb. Rumah Rice Mill 200,000,000 200,000,000 - 2 2 13 Pemb. Talud Jalan RT. 01 RW. 06 Dusun III 2 2 13 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Upah Pekerja 2,500,000 2,500,000 DD 02. Papan Nama dan Prasasti 400,000 400,000 DD 2 2 13 3 Belanja Modal - - 01. Bahan dan Material 13,698,560 13,698,560 DD 02. Alat Bantu 1,500,000 1,500,000 DD Jumlah Pemb. Talud Jalan RT. 01 RW. 06 Dusun III 18,098,560 18,098,560 - 2 2 14 Operasional Kegiatan Fisik 2 2 14 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Alat Tulis Kantor 740,000 740,000 DD 02. Benda Pos 375,000 375,000 DD 03. Biaya Penggandaan dan penjilidan 220,000 220,000 DD 04. Rapat-Rapat/Musyawarah Desa 2,592,000 2,592,000 DD04. Rapat-Rapat/Musyawarah Desa 2,592,000 2,592,000 DD 05. Biaya Perjalanan Dinas 740,000 740,000 DD 06. Honorarium 1,860,000 1,860,000 DD Jumlah Operasional Kegiatan Fisik 6,527,000 6,527,000 - 2 2 15 Operasional KPMD 2 2 15 2 Belanja Barang dan Jasa 01. ATK 214,000 214,000 BKK I 02. Penggandaan dan Jilid 36,000 36,000 BKK I 03. Bantuan Transport 4,750,000 4,750,000 BKK I Jumlah Operasional KPMD 5,000,000 5,000,000 - Jumlah Bidang Pelaksanaan Pembangunan 939,150,560 888,434,560 - 2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 2 3 1 Operasional TP-PKK Desa 2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Operasinal PKK 9,000,000 7,223,500 ADD 02. Kegiatan 10 Program Pokok PKK 1,000,000 3,000,000 02. Bantuan UP2K 1,000,000 ADD Jumlah Operasional TP-PKK Desa 10,000,000 11,223,500 - 2 3 2 Operasional LKMD 2 3 2 2 Belanja Barang dan Jasa 01. ATK 150,000 99,750 ADD 02. Penjilidan dan Penggandaan 35,000 - ADD 03. Honorarium 1,800,000 2,860,000 ADD Jumlah Operasional LKMD 1,985,000 2,959,750 - 2 3 3 Kelembagaan RT/RW 2 3 3 2 Belanja Barang dan Jasa
  • 13. JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) (Rp) 2 3 4 KODE REKENING URAIAN KET 1 01. Honorarium - 12,520,000 ADD Jumlah Kelembagaan RT/RW - 12,520,000 - 2 3 4 Kelembagaan Lain di Desa 2 3 4 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Honorarium Linmas 4,500,000 3,000,000 ADD Jumlah Kelembagaan Lain di Desa 4,500,000 3,000,000 - Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 16,485,000 29,703,250 - 2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2 4 1 Keg Pel. Kepala Desa dan Perangkat Desa 2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Peningkatan Kapasitas 25,000,000 25,000,000 DD Jumlah Keg Pel. Kepala Desa dan Perangkat Desa 25,000,000 25,000,000 - 2 4 2 Keg Pel. Pemulasaraan Jenazah 2 4 2 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Peningkatan Kapasitas 45,000,000 45,000,000 DD Jumlah Keg Pel. Pemulasaraan Jenazah 45,000,000 45,000,000 - 2 4 3 Keg Pel. Tata Boga 2 4 3 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Peningkatan Kapasitas Masyarakat 100,000,000 100,000,000 DD Jumlah Keg Pel. Tata Boga 100,000,000 100,000,000 -Jumlah Keg Pel. Tata Boga 100,000,000 100,000,000 - 2 4 4 Keg Pel. Menjahit 2 4 4 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Peningkatan Kapasitas Masyarakat 105,000,000 105,000,000 DD Jumlah Keg Pel. Menjahit 105,000,000 105,000,000 - 2 4 4 Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni 2 4 4 3 Belanja Modal 01. RRTLH 4 Rumah 40,000,000 40,000,000 DD+BKK I Jumlah Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni 40,000,000 40,000,000 - 2 4 5 Kegiatan BBGRM 2 4 5 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Dusun I 510,000 510,000 DD 02. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Dusun II 510,000 510,000 DD 03. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Dusun III 510,000 510,000 DD 04. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Dusun IV 510,000 510,000 DD Jumlah Kegiatan BBGRM 2,040,000 2,040,000 - 2 4 6 Publikasi Peraturan Desa 2 4 6 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000 5,000,000 DD Jumlah Publikasi Peraturan Desa 5,000,000 5,000,000 - 2 4 7 Penyertaaan Modal Pokdarwis 2 4 7 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000 15,000,000 SILPA Jumlah Penyertaaan Modal Pokdarwis 15,000,000 15,000,000 - 2 4 8 Pembinaan Karang Taruna 2 4 8 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000 5,000,000 DD Jumlah Pembinaan Karang Taruna 5,000,000 5,000,000 - 2 4 9 Pemb dan Pengelolan Kel. Perempuan
  • 14. JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) (Rp) 2 3 4 KODE REKENING URAIAN KET 1 2 4 9 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000 20,000,000 BKK I Jumlah Pemb dan Pengelolan Kel. Perempuan 20,000,000 20,000,000 - Jumlah Bidang Pemberdayaan Masyarakatan Desa 362,040,000 362,040,000 - 2 5 BELANJA TAK TERDUGA 2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa - 2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa - Jumlah Kegiatan Kejadian Luar Biasa - - Jumlah Belanja Tak Terduga - - - Jumlah Belanja 1,675,452,560 1,701,682,560 - Surplus / defisit (33,098,560) (33,098,560) - 3 PEMBIAYAAN 3 1 Penerimaan Pembiayaan 3 1 1 SILPA 33,098,560 33,098,560 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan - - 3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan - Jumlah Penerimaan Pembiayaan 33,098,560 33,098,560 3 2 Pengeluaran Pembiayaan 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan - 3 2 2 Penyertaan Modal Desa -3 2 2 Penyertaan Modal Desa - Jumlah Pengeluaran Pembiyaan - - Jumlah Pembiayaan Pembiayaan ( PENERIMAAN PEMBIAYAAN - PENG. PEMBIAYAAN ) 33,098,560 33,098,560 SILPA Tahun Berjalan selisih antara Pembiayaan Netto dengan Hasil Surflus/Defisit - - - Diundangkan di Desa Karangmalang Pada tanggal 05 Maret 2018 Pj. Sekretaris Desa TULUS PRIYONO Lembaran Desa Karangmalang Tahun 2018 Nomor 1 KARSONO Kepala Desa Karangmalang Karangmalang, 05 Maret 2018
  • 15. D O K U M E N R E S M I Pemdes Karangmalang www.karangmalang.desa.id