Downloaded 93 times
Uploaded byari saridjo
Apbdes 2016
Peraturan Desa ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungjaran untuk tahun anggaran 2016 dengan total pendapatan Rp. 1.427.121.190 dan total belanja Rp. 1.427.121.190 sehingga tidak mengalami surplus atau defisit. Peraturan ini juga mengatur uraian lebih lanjut mengenai APBDes dan mulai berlaku setelah diundangkan.
More Related Content
Apbdes 2016
- 1. PERATURAN DESA KEDUNGJARAN NOMOR: 1 TAHUN 2016 T E N T A N G ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KEDUNGJARAN Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kedungjaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Kedungjaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2016. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016; 8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016; 9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 2. 10.Peraturan Bupati PekalonganNomor 6 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa; 11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pekalongan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Pekalongan; 12.Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pekalongan. Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGJARAN MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGJARAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Desa Rp. 1.427.121.190,- 2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 474.314.690,- b. Bidang Pembangunan Rp. 657.650.000,- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 114.160.000,- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 180.996.500,- Jumlah Belanja Rp 1.427.121.190,- Surplus/Defisit Rp 0,- 3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 1.427.121.190,- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 1.427.121.190,- Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp . 0,- Pasal 2 Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal 3
- 3. Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksuddalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 4 Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini. Pasal 5 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa. Telah di Evaluasi Bupati/walikota a.n. Camat ....... ttd (...............................................) Ditetapkan di : DESA KEDUNGJARAN Pada tanggal : 4 Januari 2016 KEPALA DESA KEDUNGJARAN S A R I D J O Di Undangkan di : DESA KEDUNGJARAN Pada Tanggal : 6 Januari 2016 Sekretaris Desa Kedungjaran W A S D A R I
- 4. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESAKEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI - KABUPATEN PEKALONGAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA KEDUNGJARAN NOMOR : 1/BPD/2016 TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA KEDUNGJARAN - TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGJARAN Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kedungjaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Kedungjaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2016. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
- 5. 6. Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016; 9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016; 10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa; 12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pekalongan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Pekalongan; 13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pekalongan. MEMUTUSKAN : Menetapkan PERTAMA : Menyetujui seluruh isi dan/atau materi yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa KEDUNGJARAN Tahun Anggaran 2016. KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Desa agar segera menerbitkan Peraturan Desa beserta Peng-undangannya pada Lembaran Desa dan/atau Berita Desa. KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : KEDUNGJARAN Pada tanggal : 06 Januari 2016 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA KEDUNGJARAN K E T U A S U U D
- 6. NOTULEN RAPAT NOMOR :1/SEK/I/2016 PEMBAHASAN RAPBDes 2016 A. PESERTA RAPAT 1. Peserta rapat yang diundang : - PEMDES 12 Orang - BPD 7 Orang - LPMD 10 Orang - RT / RW 22 Orang 2. Undangan dibuat tanggal : 05 Januari 2016 . Undangan diedarkan tanggal : 06 Januari 2016 3. Peserta rapat yang hadir : - PEMDES 11 Orang - BPD 7 Orang - RT / RW 19 Orang - LPMD 8 Orang B. TEMPAT dan WAKTU RAPAT 1. Lokasi Rapat : Kantor Sekretariat Desa KEDUNGJARAN 2. Waktu Pelaksanaan : Senin, 06 Januari 2016 Jam 19.30 WIB sampai selesai. 3. Topik Rapat : - Pembahasan RAPBDes 2016 - Pengesahan APBDes 2016 C. PERJALANAN RAPAT 1. Rapat dimulai jam 19.50 WIB. 2. Rapat dibuka oleh Plt. Sekdes, 3. Sambutan Ketua BPD 4. Pembahasan APBDes 2016 oleh Kepala Desa, 3. Rapat berjalan dengan baik dan lancar hingga selesai jam 22.30 WIB. 4. Hasil Pembahasan Materi Rapat a, Forum rapat menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes 2016. b. Forum rapat menyetujui RAPBDes 2016 dan merekomendasikan agar PEMDES segera membuat PERDES APBDes dan mengundangkannya melalui Berita Desa. c. Penekanan agar Semua Lembaga Desa berperan aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan APBDes 2016. Demikian notulen rapat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. KEDUNGJARAN, 06 Januari 2016 Dibuat,
- 7. W A SD A R I Plt. Sekretaris Desa Menyetujui notulen rapat, MEWAKILI PEMERINTAH DESA KEDUNGJARAN S A R I D J O Kepala Desa MEWAKILI BADAN PEMERINTAH DESA S U U D Ketua BPD BERITA ACARA Nomor : 01 / 2013 / I / 2016 Nomor : 01 / BPD / I / 2016 TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGJARAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) TAHUN ANGGARAN 2016 Pada hari ini Senin tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu lima belas kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. SARIDJO : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kedungjaran yang beralamat di Desa Kedungjaran selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. SUUD : Ketua BPD Kedungjaran 3. HARYOTO : Wakil Ketua BPD Kedungjaran 4. SRI HANDAYANI : Sekretaris BPD Kedungjaran Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Kedungjaran, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Menyatakan bahwa : 1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( RAPB Desa ) Tahun Anggaran 2016 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dalam catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini. 2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( RAPB Desa ) Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tertuang dalam catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
- 8. 3. Selanjutnya PihakPERTAMA akan menyelesaikan koreksi dan perubahan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan dan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) sebagaimana tertuang dalam catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani Berita Acara ini. 4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2016 Kepada Camat Sragi atas nama Bupati Pekalongan untuk di evaluasi. Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kedungajaran, 4 Januari 2016 PIHAK PERTAMA KEPALA DESA KEDUNGJARAN SARIDJO PIHAK KEDUA KETUA BPD DESA KEDUNGJARAN S U U D WAKIL KETUA BPD DESA KEDUNGJARAN HARYOTO SEKRETARIS BPD DESA KEDUNGJARAN SRI HANDAYANI,SE
- 9. BERITA ACARA Nomor :02/BPD/I/2016 TENTANG RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN Pada hari ini Kamis tanggal tujuh belas desember dua ribu lima belas bertempat di secretariat Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kedungjaran dalam rangka membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2016. Rapat dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris BPD selaku Pimpinan BPD beserta anggota BPD Desa Kedungjaran. Jumlah BPD Desa Kedungjaran : 7 Orang Jumlah Hadir : 7 Orang Jumlah Tidak Hadir : - Sehingga rapat dinyatakan sudah memenuhi quorum. Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kedungjaran sebagai berikut : 1. Menyetujui Rencana Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun Anggaran 2016 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Kedungjaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) tahun Anggaran 2016 2. Kepala Desa Kedungjaran agar menindak lanjuti hasil keputusan rapat Badan Permusyawaratan Desa Kedungjaran.
- 10. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN 1 SUUD KETUA 1 2 HARYOTO WAKIL KETUA 2 3 SRI HANDAYANI SEKRETARIS 3 4 RIBEJO ANGGOTA 4 5 WIHANDI ANGGOTA 5 6 TRI SETIARINI,A.MK ANGGOTA 6 7 ARIS SETIA BUDI ANGGOTA 7