Peraturan Desa Clapar menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Desa Clapar untuk tahun 2023, sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai ketentuan perundang-undangan.

1. KEPALA DESA CLAPAR
KECAMATAN KARANGGAYAM
KABUPATEN KEBUMEN
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CLAPAR,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa
wajib menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai
dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan
pembangunan Kabupaten;
b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1
(satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya
ditetapkan dengan Peraturan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, di Desa Clapar
Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen;
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor
4221);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

2. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005
tentang Pengesahan Internasional Covenant On Economic,
Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang
hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841};
8. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

3. 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan
Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintrogasian Layanan Sosial
Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1837);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 158);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib
dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Asset Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 53);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);
28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam
pengelolaan Sumeber Daya Alam Desa;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga Adat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
2094);
31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
dalam rangka penyusunan Indeks Desa Membangun;
32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun
2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan
Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004
Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

5. 34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017
tentang Sumber Pendapatan Desa, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber
Pendapatan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2019 162);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 157);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor
4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
182);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
39. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pelimpahan Wewenang Bupati Kebumen Kepada Camat
(Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 12);
40. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Kebumen
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor
22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
41. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 37);
42. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 48);
43. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Pendoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54);
44. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2016 Nomor 86);

6. 45. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2016 Nomor 90);
46. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 67);
47. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan
Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 61);
48. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Keterbukaan Informasi Publik di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 68);
49. Peratutan Bupati Kebumen Nomor 80 Tahun 2020 tentang
Peran Desa dalam Konvergensi Pencegahan Stunting;
50. Peraturan Desa Clapar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Clapar Tahun 2019-
2025, (Lembaran Desa Clapar Tahun 2021 Nomor 8).
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLAPAR
dan
KEPALA DESA CLAPAR
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DESA CLAPAR TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2024
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara
Republik Indonesia.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem
dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

7. 6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah Tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa,
dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang
diwadahi dalam bentuk pelaksana tehnis dan unsur kewilayahan.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah
desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang –undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
dan bersifat mengatur.
11. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
yang bersifat penetapan.
12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa adalah semua keputusan yang di
tetapkan oleh BPD.
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat
istiadat Desa.
14. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan
yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai
dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
15. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa
atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena
perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa,
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau
perolehan hak lainnya yang sah.
17. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang
meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, kelembagaan, prasarana dan darana, serta perkembangan kemajuan
dan permasalahan yang dihadapi di desa.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Pembangunan Desa adalah Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
untuk sebenar-benarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan
disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa,
yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

8. 21. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan
yang diterma kabupaten/ kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten/ Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengolahan sumber daya alam dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) adalah
forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para
pemangku kepentingan desa/ kelurahan untuk mengatasi permasalahan dan
pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah.
25. Evaluasi dan perencanaan adalah kegiatan evaluasi dan perencanaan yang
dilakukan secara terbuka dengan melibatkan semua pihak yang
berkepentingan yang dilakukan setiap akhir tahun atau awal tahun.
26. Musyawarah Desa atau yang disebut musdes adalah musyawarah antara
Badan Permusyawatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal
yang bersifat strategis sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam
pengambilan keputusan setingkat desa.
27. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian
dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber
daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat
RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu
6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan
pembangunan desa.
29. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa
merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun
anggaran, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
30. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
31. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan.
32. Kondisi Obyektif Desa adalah Kondisi yang menggambarkan situasi yang ada
di Desa, mengenai, SDA, SDM maupun sumber daya lainnya, dengan
mempertimbangkan keadilan gender, perlindungan anak, pemberdayaan
keluarga, keadilan masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal,
pelestraian lingkungan hidup, pendayagunaan TTG dan sumber daya lokal,
pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

9. BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA
Pasal 2
(1) Rencana Kerja Pembangunan Desa Clapar Tahun 2023 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
a. Tujuan dan Manfaat.
b. Proses Penyusunan.
c. Sistematika.
BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
1. Visi-Misi Kepala Desa.
2. Data Kemiskinan dan Profil Desa.
3. Kebijakan Pendapatan Desa.
4. Kebijakan Belanja Desa.
5. Kebijakan Pembiayaan Desa.
BAB III : RUMUSAN PIORITAS MASALAH
1. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2023.
2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
3. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat
(bencana alam, krisis ekonomi, kerusakan sosial).
4. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan
pembangunan Daerah.
BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa
Tahun 2024.
2. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.
3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Tahun Anggaran 2025.
5. Pagu Indikatif Program dan kegiatan masing-masing
bidang/ sektor.
BAB V : PENUTUP
BAB VI : LAMPIRAN
1) Daftar Prioritas Kegiatan Skala Desa Tahun 2024.
2) Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Skala
Desa Tahun 2024.
3) Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa Skala
Kecamatan/ Kabupaten Tahun 2025.
4) Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2024.
5) Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa.
6) Berita Acara Musdes Pembahasan dan Penetapan Peraturan
Desa tentang RKP Desa Tahun 2024.

10. (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian
yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 3
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman
bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan desa tahun 2024.
Pasal 4
Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan
secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan
pembangunan dengan menyusun RAB, serta dipertanggungjawabkan oleh
pelaksana kegiatan dalam forum musyawarah desa.
Pasal 5
Rencana Kerja Pemerintah Desa dapat diubah dalam hal :
a. Terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi,
dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau
b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
Pasal 6
Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibahas dan
disepakati bersama BPD dalam musrenbang desa dan selanjutnya ditetapkan
dengan Peraturan Desa.
Pasal 7
Berdasarkan Peraturan Desa Clapar ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun
Anggaran 2024.
Pasal 8
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.
Ditetapkan di : Desa Clapar
pada tanggal : 19 September 2023
KEPALA DESA CLAPAR,
MURTINI
Diundangkan di Desa Clapar
Pada Tanggal 21 September 2023
SEKRETARIS DESA CLAPAR
SARYONO
LEMBARAN DESA CLAPAR TAHUN 2023 NOMOR 4,

11. LAMPIRAN :
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG :
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan
masyarakat, berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa
berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem
Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/ Kota, maka sebuah desa
diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi
dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun
dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta
sejalan dengan asas Pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian
hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum,
keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan
lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan
Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan
guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.
Peraturan Desa ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah
Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan
tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni “Terwujudnya masyarakat yang
sejahtera, berakhlak mulia, trampil dan berbudaya dengan menjunjung tinggi
pada kebersamaan“ .

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan
pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada
perencanaan pembangunan Kabupaten.
Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa
merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
yang memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas
kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan
atau hal- hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya
kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah
Kabupaten.
Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa
merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang
pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan
seluruh masyarakat desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan
pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman pelaksanaan
pembangunan bagi Pemerintah Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan
APB Desa tahun anggaran bersangkutan.
Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan
disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang
Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam
Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
B. LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan,
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik,
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional
Covenant On Ekonomik, Sosial and Cultural Rights,
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Pusat dan Pemerintahan Daerah,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa,
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah,
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota,

13. 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah,
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara,
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2011 tentang Pedoman Pengintrogasian Layanan Sosial Dasar di Pos
Pelayanan Terpadu,
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa,
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa,
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa,
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa,
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa,
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan
Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan SDA Desa;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka
penyusunan Indeks Desa Membangun,
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2023
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang
Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik,
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Sumber Pendapatan Desa,
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Badan Permusyawaratan Desa
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah,
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen,
Tahun 2021 – 2026,

14. 30. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2015 tentang Kewenangan
Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di
Kabupaten Kebumen,
31. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah,
32. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2015 tentang Sistem
Informasi Desa di Kabupaten Kebumen
33. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pendoman
Penyusunan Peraturan di Desa
34. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa,
35. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2020 tentang Keterbukaan
Informasi Publik di Desa,
36. Peraturan Desa Clapar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Clapar Tahun 2019-2025.
C. TUJUAN DAN MANFAAT
1. Tujuan
Tujuan penyusunan dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah :
a. Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 Tahun,
b. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi,
c. Menetapkan program dan kegiatan prioritas,
d. Menetapkan kerangka pendanaan,
e. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berkekuatan hukum
tetap,
f. Sebagai pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa
dalam menyusun Peraturan Desa tentang APB Desa.
2. Manfaat
Manfaat Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa secara
partisipatif adalah:
a. Mengatasi permasalahan kemiskinan desa;
b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
c. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan
dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
d. Mendorong partisipasi dan swadaya gotong- royong masyarakat; dan
e. Untuk menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan
antar desa.
D. PROSES PENYUSUNAN
Proses penyusunan RKP Desa melalui 4 tahapan meliputi :
1. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan,
2. Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa,
3. Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa,
4. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Penetapan Peraturan Desa
tentang RKP Desa.

15. E. SISTEMATIKA
Rencana Kerja Pemerintah Desa Clapar Tahun 2024 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
a) Latar Belakang
b) Dasar Hukum
c) Tujuan dan Manfaat
d) Proses Penyusunan
e) Sistematika
BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
a) Visi-Misi Kepala Desa
b) Data Penduduk dan Profil Desa
c) Kebijakan Pendapatan Desa
d) Kebijakan Belanja Desa
e) Kebijakan Pembiayaan Desa
BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
a) Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa tahun
sebelumnya,
b) Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa,
c) Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat
(bencana alam, krisis ekonomi, kerusakan sosial yang
berkepanjangan),
d) Identifikasi masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan
Pembangunan Daerah.
BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
a) Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa:
1) Berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul.
2) Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
b) Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Tahun 2024,
c) Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang.
BAB V : PENUTUP
BAB VI : LAMPIRAN
a) Matrik Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024,
b) Matrik Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
dan Kawasan Pedesaan Tahun 2024,
c) Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan
Kabupaten/ DU-RKP Desa Tahun 2025,
d) Rancangan Daftar Prioritas Kegiatan Skala Desa Th. 2024,
e) Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2024,
f) Berita Acara Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa,
g) Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa,
h) Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa,
i) Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama Peraturan
Desa tentang RKP Desa.

16. BAB II
GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
A. VISI DAN MISI
Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai dokumen perencanaan yang
menjabarkan RPJM Desa dari seluruh rencana program dan kegiatan
pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa, dilaksanakan secara
bertahap dan berkesinambungan untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi
Desa.
Visi dan Misi Desa diselaraskan dengan kebutuhan dasar bersama masyarakat
untuk perkembangan desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan
secara partisipatif mulai dari tingkat rukun tetangga/ rukun warga, wilayah
dusun sampai dengan tingkat Desa.
Visi Desa Clapar adalah “terwujudnya masyarakat yang sejahtera, berakhlak
mulia, trampil, dan berbudaya dengan menjunjung tinggi pada kebersamaan“ .
Untuk mencapai Visi maka ditetapkanlah Misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan Iman dan Taqwa Terhadap Tuhan YME,
2. Melestarikan Adat Tradisi dan Budaya Masyarakat,
3. Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat dan Kelembagaan Desa,
4. Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif berbasis Kelompok,
5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Umum Masyarakat,
6. Meningkatkan pelayanan dan melaksanakan tertib administrasi Pemdes,
7. Memelihara sikap kebersamaan, gotong- royong, kerukunan masyarakat,
8. Mengembangkan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang Asri, Bersih,
Sehat dan Aman.
Untuk menjalankan Misi tersebut perlu dijabarkan dalam program dan kegiatan
sesuai dengan bidang kegiatan, sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Desa, prioritas kegiatan :
a) Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Informasi Desa,
b) Sosialisasi/ Informasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa,
c) Menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam menggali aspirasi publik,
d) Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintah Desa dan
pengembangan tata ruang dan peta sosial desa.
2. Penyelenggaraan Pelayanan Kebutuhan Dasar, prioritas kegiatan :
a. Pembangunan Taman Desa untuk belajar, bermain dan rekreasi.
b) Pembangunan dan pemeliharaan hutan lindung bersama masyarakat,
c) Pembangunan sanitasi lingkungan dan pengelolaan sampah secara
mandiri dan terpadu,
d) Pelayanan pendidikan dasar anak,
e) Pembangunan sarana air bersih untuk rumah tangga,
f) Meningkatkan pelayanan posyandu terutama untuk ibu, anak, lansia
dan Balita,
g) Pengadaan sarana dan prasarana pertanian, perhubungan, pendidikan
dan kesehatan masyarakat.

17. 3. Penyelenggaraan Pelayanan Kebutuhan Lembaga Kemasyarakatan Desa
dengan prioritas kegiatan antara lain :
a) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Desa,
b) Penyelenggaraan Posyandu untuk PMT Balita dan Lansia,
c) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu/ Posbindu/ PKD,
d) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat,
e) Dukungan/ bantuan pelayanan kesehatan masyarakat bagi RTM,
f) Pembangunan/ Pengadaan Sarana Prasarana Kesehatan Air Bersih,
Sanitasi Lingkungan, dan Rumah Sehat,
g) Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli WPA/ GSIB/ Germas dan Desa
Siaga.
4. Penyelenggaraan pelayanan infrastruktur pedesaan dengan prioritas
kegiatan antara lain :
a) Pembangunan Jalan Desa, Jalan Usaha Tani, Jalan Produksi Pertanian,
dan Jalan Lingkungan Pemukiman,
b) Pembangunan/ Peningkatan Jembatan, Talud Pengaman Tebing/
Bronjong/ Gully Plug/ Senderan,
c) Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor,
d) Pembangunan Rumah Produksi untuk Pengembangan TTG Pengolahan
Hasil Pertanian,
e) Pembangunan/ Pemeliharaan Gedung Pendidikan Keagamaan dan
Sanggar Belajar Anak,
f) Pembangunan/ Pengembangan/ Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Pasar Desa dan Kios Desa,
g) Pembangunan/ Pengelolaan Bendungan Skala Kecil/ Embung Desa/
Irigasi/ dan Lumbung Pangan,
h) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kepemudaan dan Olahraga.
5. Penyelenggaraan pelayanan sosial budaya dengan prioritas kegiatan antara
lain :
a) Pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana wisata milik desa,
b) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa,
c) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan bernuansa religious,
d) Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok Peduli Adat,
e) Pembinaan dan Pelatihan bagi Pengelolaan Potensi Unggulan Desa.
6. Penyelenggaraan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan
prioritas kegiatan antara lain :
a) Pembangunan/ Pemeliharaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan,
b) Penguatan, Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban,
c) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal,
d) Pembinaan, sosialisasi ketertiban dan perlindungan masyarakat,
e) Pengadaan Peralatan, dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan
Keamanan Masyarakat,
f) Penyelenggaraan Musyawarah Desa dan Forum Masyarakat Desa dalam
menyelesaikan masalah.

18. 7. Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat tentang Hak Asal Usul Dan
Kewenangan Berskala Desa dengan prioritas kegiatan antara lain :
a) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa,
b) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar,
c) Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa,
d) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Budaya/ Keagamaan,
e) Pengadaan/ pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan/ rumah adat/
keagamaan milik desa,
f) Pembinaan pelestarian nilai sosial budaya dan keagamaan,
g) Pembangunan, rehabilitasi gedung pendidikan keagamaan,
h) Dukungan penyelenggaraan kegiatan pendidikan keagamaan.
8. Penyelenggaraan Pelayanan Pembinaan Masyarakat dengan prioritas
kegiatan antara lain :
a) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia bagi
Aparatur Pemerintah Desa,
b) Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang transparan,
akuntabel dan profesional,
c) Pembinaan dan pelatihan administrasi Pemerintahan Desa,
d) Pengadaan, meningkatkan sarana dan prasarana penyelenggaraan
Pemerintahan dan pelayanan masyarakat,
e) Pembinaan, Penataan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa,
f) Penyelenggaraan Musyawarah Desa, dan perencanaan partisipatif
masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.
B. DATA PENDUDUK DAN PROFIL DESA
1. Data Penduduk
Berdasarkan data penduduk desa, jumlah kepala keluarga di Desa Clapar
sejumlah 714 KK, terdiri dari :
a) Kepala RTM Laki-Laki : 629 KK
b) Kepala RTM Perempuan : 85 KK
2. Profil Desa
Secara umum kondisi Desa Clapar baik secara demografi maupun geografis
dapat digambarkan sebagai berikut :
a) Luas Wilayah 629,5 Ha
b) Jumlah Penduduk 2.274 Jiwa, terdiri dari :
1. Laki-Laki : 1.157 Jiwa
2. Perempuan : 1.117 Jiwa
c) Tingkat Pendidikan :
1. Belum Sekolah : 175 Orang
2. SD : 1.065 Orang
3. SMP/ Sederajat : 633 Orang
4. SMA/ SMK : 220 Orang
5. Diploma II/ III : 3 Orang
6. S1/ S2 : 19 Orang

19. d) Tingkat Pekerjaan :
1. Petani/ Pekebun : 676 Orang
2. Buruh Tani : 29 Orang
3. PNS : 10 Orang
4. Montir/Sopir : 11 Orang
5. Pedagang : 23 Orang
6. Karyawan/ Buruh : 369 Orang
7. Pensiunan : 5 Orang
8. Tukang Kayu/ Batu : 45 Orang
9. Perangkat Desa : 12 Orang
10. Wiraswasta : 12 Orang
11. Belum/ Tidak Bekerja : 445 Orang
e) Fasilitas Infrastruktur Dasar :
1. Kantor Desa : 1 Unit
2. Sekolah Dasar : 1 Lokal
3. MTs : 1 Lokal
4. TK : 1 Unit
5. Pos PAUD : 1 Unit
6. Masjid : 2 Unit
7. Mushola : 9 Unit
8. Polindes/ PKD : 1 Unit
9. Jembatan : 12 Unit
10. Jalan Desa : 7,5 Km
11. Pos Ronda : 12 Unit
12. Gedung TPQ : 2 Unit
13. Gedung BUM Desa : 1 Unit
f) Kondisi Tanah :
1. Tanah Sawah : 202,00 Ha
2. Tanah Tegalan : 110,70 Ha
3. Pemukiman : 105,80 Ha
4. Pekarangan : 96,00 Ha
5. Perkebunan : 115,00 Ha
C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA
Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang
merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar
kembali oleh desa.
Pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa
tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang
berkembang didesa, yang bersumber dari :
1. Pendapatan Asli Desa,
2. Alokasi Dana Desa ( ADD ),
3. Dana Desa ( DD ),
4. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
5. Bantuan Keuangan Kabupaten,
6. Bantuan Keuangan Provinsi, dan
7. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

20. Asumsi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.335.367.000,- (satu
milyart tigaratus tigapuluh lima juta tigaratus enampuluh tujuh ribu rupiah),
yang berasal dari :
1) Dana Desa ( DD ) Rp. 844.821.000,-
2) Alokasi Dana Desa ( ADD ) RP. 403.967.000,-
3) Bantuan Keuangan Propinsi Rp. 65.000.000,-
4) Bantuan Keuangan Kabupaten Rp. 0.000.000,-
5) Bagi Hasil Pajak Daerah Rp. 18.418.000,-
6) Retribusi Daerah Rp. 3.161.000,-
7) Pendapatan Asli Desa ( PAD ) Rp. 0.000.000,-
8) Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah Rp. 0.000.000,-
D. KEBIJAKAN BELANJA DESA
Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan
kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh desa.
Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi :
1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 481.546.000,-
2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 739.500.000,-
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp. 38.000.000,-
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 25.000.000,-
5) Bidang Penanggulangan Bencana Rp. 51.321.000,-
E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA
Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/
atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan
Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :
1. Penerimaan Pembiayaan
a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya,
b) Pencairan Dana Cadangan,
c) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan,
d) Penerimaan Pinjaman.
2. Pengeluaran Pembiayaan
a) Pembentukan Dana Cadangan,
b) Penyertaan Modal Desa,
c) Pembayaran Utang.
BAB III
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
Rumusan prioritas permasalahan pemerintah desa disebabkan oleh
beberapa permasalahan internal desa dan permasalahan makro, baik di tingkat
Pemerintah Desa, Tingkat Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi
maupun Pemerintah Pusat. Permasalahan akan semakin besar apabila tidak
dilakukan identifikasi sesuai dengan sumber penyebab masalah beserta tingkat
signifikasinya.

21. Pencermatan dalam mengidentifikasikan permasalahan berdasarkan pada
efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang berpengaruh
pada inefisiensi anggaran.
Dengan mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang
menggambarkan situasi yang ada di desa, mengenai sumber daya manusia,
sumber daya alam dan potensi lainnya, dengan mempertimbangkan keadilan
gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi
masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup,
pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan
perdamaian, serta kearifan lokal.
Dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024, permasalahan
dikelompokan menjadi beberapa aspek penting yaitu sebagai berikut :
A. Berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2023.
Evaluasi pelaksanaan RKP tahun berjalan dilakukan melalui analisa terhadap
kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan
APB Desa Tahun 2022 dengan implementasi pelaksanaan tahun 2023.
Dari hasil evaluasi kegiatan RKP Desa tahun sebelumnya yang belum
terselesaikan pelaksanaannya antara lain :
1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :
a) Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani,
b) Pengembangan/ Penguatan Permodalan BUM Desa,
c) Pembangunan/ Rehabiltasi/ Peningkatan SPAL,
d) Kegiatan Pemeliharaan Lapangan Desa,
e) Pembangunan/ Pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan,
f) Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa,
g) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Monumen/ Gapura/ Batas Desa.
2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat :
a) Kegiatan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa,
b) Kegiatan Fasilitasi Kelompok Pemerhati Anak Desa,
c) Pembangunan/ Rehab Pasar Desa/ Kios Milik Desa,
d) Pembangunan Lumbung Pangan Milik Desa,
e) Pengembangan dan Pemanfaatan Pos Pelayanan Teknologi Desa/
Produk Unggulan Desa/ Kawasan,
f) Penyertaan Modal BUM Desa.
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
Identifikasi permasalahan berdasarkan pada prioritas pembangunan tahun
berjalan sesuai dengan bidang program kegiatan tahun 2024 Peraturan Desa
Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Tahun 2019-2025, meliputi :
1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa Penyediaan Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Kepala Desa;
a) Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
b) Penyediaan Tambahan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa
c) Penyediaan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
d) Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
e) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa

22. f) Penyediaan Tunjangan BPD
g) Penyediaan Operasional BPD
h) Penyediaan Insentif/ Operasional RT/ RW
i) Penyediaan Sarana Asset Perkantoran/ Pemerintahan
j) Pemeliharaan Sarana Perkantoran/ Pemerintahan
k) Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil dan SDGs
l) Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin
m) Penyusunan Dukumen Perencanaan Keuangan Desa (APB Desa,
Perubahan APBD dan LPJ)
n) Penyusunan Dukumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/ RKP Desa dll)
o) Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi Aset Desa
p) Pengembangan Sistem Informasi Desa
q) Penyelenggaraan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
a) Penyelenggaraan PAUD/ TPQ
b) Penyelenggaraan PKD/ Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB)
c) Penyelenggaraan Posyandu (PMT, Kelas Bumil, Lansia)
d) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
e) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/ GHBS/ Posbindu dan
Penanganan Stunting
f) Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan
g) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, selokan/ Parit/
Drainase Dll)
h) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan
i) Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/ Pengerasan JUT
j) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Talud Pengaman Tebing/
Energi Baru dan Terbarukan/ Pembangkit Listrik Dll
k) Dukungan Pelaksanaan Pembangunan RTLH
l) Pembangunan/ Fasilitasi Jamban Umum/ MCK Umum
m) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan SPAL
n) Pengadaan Tong Sampah/ Pembangunan Tempat Sampah
o) Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan
Informasi Lokal Desa
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
a) Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
b) Penyelenggaraan Festival Kesenian/ adat/ Kebudayaan dan Keagamaan
(HUT RI, Raya Keagamaan)
c) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/
Keagamaan
d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/
Keagamaan
e) Pembangunan/ Rehab / Peningkatan Sarpras Kepemudaan dan Olah
Raga
f) Pembinaan Lembaga Adat
g) Penyediaan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
h) Penyediaan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa

23. 4. Pemberdayaan Masyarakat
a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi, pengelolaan/
Penggilingan),
b) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
c) Fasilitasi terhadap Kelompok Rentan, Kelompok Masyarakat Miskin,
Perempuan, dan Anak,
d) Pembangunan/ Rehab Pasar Desa/ Kios Milik Desa.
5. Penanggulangan Bencana
a) Penangganan Keadaan Darurat,
b) Penanganan Keadaan Mendesak.
C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai
permasalahan yang disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain
yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah :
1. Musim penghujan terjadi bencana banjir dan tanah longsor, yang melanda
pemukiman dan sarana infrastruktur,
2. Erosi tebing sungai khususnya yang berdekatan dengan pemukiman dan
lahan pertanian, serta sarana jalan dan jembatan,
3. Penumpukan sampah di bantaran sungai, lingkungan menjadi kotor dan
bau tidak sedap,
4. Aliran limbah rumah tangga tidak lancar, belum adanya SPAL yang
permanen, lingkungan menjadi kumuh,
5. Musim kemarau kekurangan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga.
D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
Arah kebijakan pembangunan Desa saat ini sebagaimana Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun
2020 adalah pencapaian 18 tujuan SDGs Desa sebagai berikut;
1. Desa tanpa kemiskinan,
2. Desa tanpa kelaparan,
3. Desa sehat dan sejahtera,
4. Pendidikan Desa berkualitas,
5. Keterlibatan Perempuan Desa,
6. Desa layak air bersih dan sanitasi,
7. Desa berenergi bersih dan terbarukan,
8. Pertumbuhan ekonomi desa merata,
9. Invrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan,
10. Desa tanpa kesenjangan,
11. Kawasan pemukiman desa aman dan nyaman,
12. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan,
13. Desa tanggap perubahan iklim,
14. Desa peduli lingkungan laut,
15. Desa peduli lingkungan darat,
16. Desa damai berkeadilan,
17. Kemitraan untuk pembangunan desa, dan
18. Kelembagaan Desa dinamis dan budaya desa adaktif.

24. BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Clapar yang tersusun
dalam RKP Desa, sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan yang ada
di masyarakat sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas, sehingga
prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 diharapkan
dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
Upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan
dasar masyarakat melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, akses
ekonomi, akses informasi dan percepatan pengentasan kemiskinan masih menjadi
prioritas dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan desa yang secara langsung
dapat dirasakan oleh masyarakat.
Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa secara detail
dikelompokan menjadi 3 (tiga) yaitu prioritas program pembangunan skala desa
tahun 2024, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah tahun
anggaran 2025 dan pagu indikatif program dan kegiatan masing-masing bidang.
A. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa Tahun 2024
1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat :
a. Sistem Organisasi Masyarakat Adat,
b. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat,
c. Pembinaan Lembaga dan Hukum Adat,
d. Pengelolaan Tanah Kas Desa,
e. Pengembangan Peran Masyarakat Desa.
2. Prioritas Pembangunan Skala Desa Tahun 2024
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa,
b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa,
c. Penyediaan Tambahan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa,
d. Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa,
e. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa,
f. Penyediaan Tunjangan BPD,
g. Penyediaan Operasional BPD,
h. Penyediaan Insentif/ Operasional RT/ RW,
i. Penyediaan Sarana Asset Tetap Perkantoran,
j. Pemeliharaan Sarana Perkantoran/ Pemerintahan,
k. Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa dan SDGs,
l. Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin,
m. Penyusunan Dukumen Perencanaan Desa,
n. Penyusunan Dukumen Keuangan Desa,
o. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi Aset Desa,
p. Pengembangan Sistem Informasi Desa,
q. Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa.

25. 2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :
a. Penyelenggaraan PAUD/ TPQ,
b. Penyelenggaraan PKD/ Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB),
c. Penyelenggaraan Posyandu (PMT, Kelas Bumil, Lansia),
d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan,
e. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/ Germas,
f. Penyelenggaraan Posbindu dan Penanganan Stunting,
g. Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan,
h. Pemeliharaan Jembatan Desa,
i. Pembangunan/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa,
j. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Talud Pengaman
Tebing/ Energi Baru dan Terbarukan/ Pembangkit Listrik,
k. Dukungan Pelaksanaan Pembangunan/ Rehab RTLH,
l. Pembangunan/ Fasilitasi Jamban Umum/ MCK Umum,
m. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan SPAL,
n. Penghijauan/ Pelestarian Lingkungan Hidup,
o. Pengadaan Tong Sampah/ Pembangunan Tempat Sampah,
p. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi.
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :
a. Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga,
b. Pembinaan Lembaga Adat,
c. Penyediaan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa,
d. Penyediaan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa.
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :
a. Pelatihan/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian dan
Peternakan,
b. Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan (Bibit/ Pakan/ Dst),
c. Fasilitasi terhadap Kelompok Rentan/ Masyarakat Miskin,
d. Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif/
Kreatif.
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Mendesak dan Darurat Desa :
Prioritas pembangunan untuk penanggulangan bencana tingkat desa
untuk mengantisipasi kegiatan yang bersifat darurat dan penanganan
keadaan mendesak yang disebabkan karena alam atau musibah
lainnya, berupa ;
1. Bantuan kepada keluarga terdampak atau untuk penanganan
kemiskinan yang bersifat ekstrim,
2. Pembangunan, pemeliharaan infrastruktur jalan dan perumahan.
B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025
Prioritas program pembangunan Skala Supra Desa (Kecamatan/
Kabupaten) merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan
kebutuhan riil masyarakat tetapi secara peraturan perundangan bukan
kewenangan desa, kedua secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai
dan yang ketiga secara sumber daya di desa tidak tersedia/ mencukupi baik
sumber daya manusia maupun prasarananya.

26. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan
tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan
di tingkat Kecamatan oleh Delegasi Desa yang dipilih secara partisipatif pada
forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Program kegiatan diselaraskan dengan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten
tahun 2025, yaitu Pemantapan dan Pengembangan Kualitas Infrastruktur dalam
rangka Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”
dengan prioritas kegiatan sebagai berikut :
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dilakukan melalui upaya:
a. peningkatan tata kelola dan kinerja organisasi;
b. peningkatan pengelolaan data pembangunan;
c. peningkatan akuntabilitas dan kemandirian keuangan daerah; dan
d. peningkatan tata kelola dan layanan SPBE.
2. Peningkatan Kualitas SDM dilakukan melalui upaya:
a. peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan
pelayanan dalam rangka pemenuhan SPM Kesehatan;
b. peningkatan upaya pencegahan stunting ;
c. peningkatan aksesibilitas dan mutu Pendidikan; dan
d. peningkatan perlindungan perempuan dan anak.
3. Peningkatan stabilitas ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan
penanggulangan kemiskinan, dilakukan melalui :
a. peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan dan kelautan;
b. peningkatan skala ekonomi koperasi, industri/usaha mikro, kecil dan
menengah;
c. pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
d. peningkatan sektor perdagangan dalam rangka menjaga distribusi,
pasokan dan ketersediaan barang;
e. peningkatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
f. penguatan ketahanan pangan; dan
g. peningkatan integrasi program dalam rangka penanggulangan
kemiskinan.
4. Pemantapan dan pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan
ekonomi serta peningkatan adaptasi perubahan iklim, dilakukan melalui :
a. peningkatan konektivitas infrastruktur jalan kabupaten pendukung
ekonomi,
b. peningkatan konektivitas infrastruktur sumber daya air,
c. peningkatan cakupan pelayanan air bersih perpipaan,
d. peningkatan kelayakan hunian,
e. pengembangan sistem transportasi publik, dan
f. peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penataan RTH dan
pengelolaan persampahan.
5. Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana :
a. peningkatan kewaspadaan dini,
b. fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024,
c. peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana, dan
d. pengembangan seni dan budaya pendukung industri pariwisata.

27. Upaya implementasi prioritas program sebagaimana dimaksud dapat diwujudkan
dalam kegiatan- kegiatan antara lain sebagai berikut;
1. Fasilitasi Pemutakhiran Data Kemiskinan,
2. Fasilitasi Pemutakhiran Indeks Desa Membangun,
3. Fasilitasi Pemutakhiran Data SDGs Desa,
4. Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan,
5. Penyediaan Padat Karya Tunai Desa,
6. Penyediaan Bantuan Langsung Tunai,
7. Penguatan Ketahanan Pangan,
8. Fasilitasi Penanganan dan Pencegahan Stunting,
9. Pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular,
10. Fasilitasi Pengembangan BUM Desa dan lembaga ekonomi desa,
11. Program Nasional Pencapaian Universal Akses 100-0-100 berupa sarana air
bersih maupun jamban keluarga dan penanganan kawasan kumuh,
12. Fasilitasi Penataan Desa antara lain;
a. Pemetaan dan Penyusunan batas wilayah administrasi,
b. Pengukuran batas,
c. Kartometrik,
d. Pembuatan gambar peta dasar batas,
e. Penyediaan jasa konsultansi untuk penegasan batas desa.
13. Pemenuhan penyediaan sarana dasar dan Penyelenggaraan; PAUD,
Posyandu, Sanitasi, Polindes, Kesehatan (promotif dan preventip),
14. Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan
unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata,
15. Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna,
16. Fasilitasi SIMPADA (Sistem Pencatatan Aset Desa),
17. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Warga Peduli AIDS,
18. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana,
19. Pengadaan pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan
prasarana lingkungan alam untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana alam
seperti banjir, tanah longsor, kebakaran dan bencana lainnya,
20. Pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan
prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan pemulihan serta
peningkatan kualitas perpustakaan desa,
21. Fasilitasi keterbukaan informasi publik (pelatihan jurnalistik dan pengenalan
aplikasi Kebumen On News),
22. Pengembangan Desa Melek Internet (honor pengelola website desa,
pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas),
23. Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG),
24. Fasilitasi Desa ramah perempuan dan peduli anak,
25. Fasilitasi kerja sama dengan pihak ketiga dalam Kebumen melalui TNI
Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti Manunggal,
26. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.
Akselerasi program kegiatan tersebut akan lebih cepat dan mudah
dicapai dengan sinergitas kegiatan di Desa dengan program kegiatan Organisasi
Perangkat Daerah.

28. C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-Masing Bidang
Pagu indikatif program kegiatan sebagai dasar prosentase
keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan, hal ini sebagai acuan dasar
pemerataan pembangunan pada masing-masing bidang kegiatan sebagaimana
prioritas kegiatan skala desa tahun 2024, yaitu :
a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, sebesar Rp. 481.546.000,-
(empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu
rupiah), atau 38% dari total Belanja Desa,
b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Rp. 739.500.000,- (tujuh ratus tiga
puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), atau 56%,
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan
juta rupiah), atau 2,85% dari total Belanja Desa,
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima
juta rupiah), atau 1,9% dari total Belanja Desa,
e) Bidang Penanggulangan Bencana, sebesar Rp. 51.321.000,- (lima puluh
satu juta rupiah), atau 3.8% dari total Belanja Desa,
f) Pagu anggaran pengentasan kemiskinan dan pendataan desa berbasis
SDGs, sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah),
atau 18% dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Dari komposisi tersebut maka bidang pelaksanaan pembangunan menjadi
prioritas kegiatan yaitu untuk pengadaan sarana dan prasarana kebutuhan dasar
sebagai penunjang proses percepatan penanggulangan kemiskinan.
BAB V
PENUTUP
Proses penyusunan rencana kerja pemerintah desa yang partisipatif
secara proporsional berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat diharapkan
akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan
masyarakat dan kemandirian desa.
Keberhasilan pembangunan desa yang diwujudkan dengan capaian Visi
Misi Desa utamanya dalam pemenuhan hak- hak dasar masyarakat ditentukan
oleh komitmen dan konsistensi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan
Desa dan peran serta masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan.
Dengan disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Desa yang partisipatif
mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih
menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa, sebagai dasar penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ditetapkan di Clapar
pada tanggal 19 September 2023
Kepala Desa Clapar
MURTINI

29. KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR : 142/ 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLAPAR,
Menimbang : a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa menyetujui Rancangan
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Kerja Pemerintah Desa
Tahun 2024 yang diajukan oleh Kepala Desa untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan terhadap
Rancangan Peraturan Desa Clapar tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Desa.
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005
tentang Pengesahan Internasional Covenant On Economic,
Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang
hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CLAPAR
KECAMATAN KARANGGAYAM
KABUPATEN KEBUMEN

30. 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841};
8. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor

31. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan
Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintrogasian Layanan Sosial
Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1837);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 158);

32. 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan
Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Asset Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 53);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan
dan Penerapan teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan
Sumeber Daya Alam Desa;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga Adat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
2094);
31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
dalam rangka penyusunan Indeks Desa Membangun;
32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004
tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor
64, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017
tentang Sumber Pendapatan Desa, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber
Pendapatan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2019 162);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 157);

33. 36. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
39. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pelimpahan Wewenang Bupati Kebumen Kepada Camat (Berita
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 12);
40. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan
lokal berskala desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 21);
41. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 37);
42. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 48);
43. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Pendoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54);
44. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2016 Nomor 86);
45. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2016 Nomor 90);
46. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 67);
47. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan
Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 61);
48. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Keterbukaan Informasi Publik di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 68);

34. 49, Peratutan Bupati Kebumen Nomor 80 Tahun 2020 tentang
Peran Desa dalam Konvergensi Pencegahan Stunting;
50. Peraturan Desa Clapar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Clapar Tahun 2019-
2025, (Lembaran Desa Clapar Tahun 2021 Nomor 8).
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa, Desa Clapar Kecamatan Karanggayam
Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
KEDUA : Menyetujui Rencana Pembangunan Desa yang tersusun dalam
Matrik RKP Desa Tahun 2023 :
1. Prioritas Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2024,
2. Daftar Usulan Prioritas Kegiatan Pembangunan OPD Tahun
2025 melalui Musrenbangcam Tahun 2023,
3. Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Skala Desa,
4. Prioritas Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan,
5. Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2023,
6. Rancangan Daftar Prioritas Kegiatan Skala Desa Tahun 2023.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Clapar
Pada Tanggal 11 September 2023
KETUA BPD DESA CLAPAR
TEGUH RIYANTO

35. LAMPIRAN
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA CLAPAR
NOMOR : 4/ DS/ 2023
NOMOR : 5/ BPD/ 2023
TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI
PERATURAN DESA
Pada hari ini jum’at tanggal lima belas bulan september tahun dua ribu dua
puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. MURTINI : Kepala Desa Clapar, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Desa Clapar, selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.
2. TEGUH RIYANTO : Ketua/ Wakil Ketua/ Anggota BPD Desa Clapar, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Permusyawaratan Desa Clapar, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.
Menyatakan bahwa :
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa
sebagaimana tertuang pada cacatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan rancangan
RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana tertuang pada cacatan yang terlampir
dalam Berita Acara ini.
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas rancangan
RKP Desa Tahun 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan
sebagaimana tertuang pada cacatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
selambat-lambatnya sebelum 3 hari kerja setelah tanggal ditandatangani
Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Karanggayam untuk
mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal
ditandatangani Berita Acara ini.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
MURTINI TEGUH RIYANTO

36. LAMPIRAN
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024
BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RKP DESA
Pada hari ini senin tanggal sebelas bulan september tahun dua ribu dua
puluh tiga, bertempat di Balai Desa Clapar Kecamatan Karanggayam Kabupaten
Kebumen telah diadakan Musyawaratan Desa. yang dihadiri oleh Ketua dan
Anggota BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Unsur Lembaga Kemasyarakatan
Desa serta Wakil Kelompok Masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.
Agenda Musyawaratan Desa dalam rangka Pembahasan dan Penetapan Rencana
Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.
Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat, peserta
musyawarah menyetujui seluruh hasil pembahasan yang dituangkan dalam
matrik RKP Desa :
1. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2024,
2. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Tahun 2025, yang akan diusulkan
melalui Musrenbang RKPD Kabupaten,
3. Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Skala Desa, dan
4. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
Dilanjutkan dengan Penetapan RKP Desa dan dituangkan dalam matrik rencana
progran dan kegiatan tahunan, melalui Musyawarah Badan Permusyawaratan
Desa Penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
Demikian Berita Acara Musyawarah Desa ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
MEWAKILI PESERTA MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA.
NO NAMA
UNSUR /
INSTANSI
ALAMAT TANDA TANGAN
1 MURTINI Kepala Desa Rt. 07/ II
2 TEGUH RIYANTO Ketua B P D Rt. 08/ I
3 SARYONO Sekretaris Desa Rt. 01/ I
4 MAIMAN
Tokoh
Masyarakat
Rt. 07/ I
5 WARSITAH Kader PKK Rt. 03/ II
6 SUMOTARUNO K P M D Rt. 08/ II
7 KADIMAN L P M D Rt. 07/ II
8 TARSIYEM
Unsur
Perempuan
Rt. 08/ II

37. LAMPIRAN V
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024
BERITA ACARA
RAPAT PENETAPAN DAN PENGESAHAN PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
Berkaitan dengan Penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun 2024 di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam Kabupaten
Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada :
Hari dan Tanggal : Selasa, 19 September 2023
Jam : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Gedung Pertemuan Desa Clapar
Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur
Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku
unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :
A. Materi :
Musyawarah Desa Penetapan dan Pengesahan Peraturan Desa tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.
B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber.
Pemimpin Musyawarah : SARYONO dari Sekretaris Desa
Notulen : ATIK SUHARTATIK dari Perangkat Desa
Narasumber : 1. Chabib Nasrudin Tim Monitoring Kecamatan
2. Peris Murdiyanto Tim Pendamping Desa
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi
kesepakatan akhir dari musyawarah desa dalam rangka Penetapan dan
Pengesahan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab.
Clapar, 19 September 2023
Ketua BPD Desa Clapar Kepala Desa Clapar
TEGUH RIYANTO MURTINI
Wakil Kelompok Masyarakat
( HADI PRAMONO )

38. NO NAMA ALAMAT TANDA TANGAN DARI UNSUR
1 TEGUH RIYANTO
Sudikampir,
RT. 08/01
Ketua BPD
2 MURTINI
Tegong,
Rt. 07/ 02
Kepala Desa
3 SARYONO
Karangsempu,
Rt. 01/ 01
Sekretaris Desa
4 MAIMAN
Sudikampir,
Rt. 07/ 01
Tokoh Agama
5 SUMOTARUNO
Gunungsari,
Rt. 08/ 02
Koord. KPMD
6 KASIRAH
Watupundutan,
Rt. 04/ 01
Ketua RT
7 TARSIYEM
Gunungsari,
Rt. 08/ 02
Kader KPM
8 SAIDAH
Alian,
Rt. 05/ 02
Kader PKK
YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI :

39. BERITA ACARA
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENETAPAN PERATURAN
DESA TENTANG RKP DESA
Pada hari ini JUM’AT tanggal LIMA BELAS bulan SEPTEMBER tahun DUA
RIBU DUA PULUH TIGA, bertempat di Balai Desa Clapar Kecamatan
Karanggayam Kabupaten Kebumen yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD,
sebagaimana daftar hadir terlampir telah diadakan Musyawarah Badan
Permusyawaratan Desa.
Agenda Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka Penetapan
Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2024.
Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka diperoleh
kata sepakat yaitu untuk “ Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Desa.“
Demikian Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Clapar, 15 September 2023
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,
TEGUH RIYANTO

40. DAFTAR HADIR
Acara : Musyawarah Badan Permusyawaran Desa Penetapan RKP Desa
Tahun 2024.
Hari/ Tanggal : Jum’at, 15 September 2023
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Balai Pertemuan Desa Clapar
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 TEGUH RIYANTO Ketua 1. ………………..
2 BUDIYANTA Wakil Ketua 2. ………………..
3 NAENIHARTI Kabid Pemerintahan 3. ………………..
4 SUMEDI Kabid Pembangunan 4. ………………..
5 SAIDAH Kabid Kesra 5. ………………..
6 KADIMAN Anggota 6. ………………..
7 TARSO Anggota 7. ………………..
Clapar, 15 September 2023
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,
TEGUH RIYANTO
KETERANGAN :
1. Jumlah BPD : 7 Orang
2. Hadlir : 7 Orang
3. Tidak Hadlir : 0 Orang
4. Quorum : Memenuhi/ Tidak Memenuhi