SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIJERUK
KEPALA DESA CIBALUNG
ALAMAT: JL.JONGGOL KP.JONGGOL RT.01/04 KODEPOS 16740
RANCANGAN PERATURAN DESA CIBALUNG
NOMOR 01 TAHUN 2015
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIBALUNG
Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 02 Peraturan DaerahKabupaten
Bogor Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan
Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Penerimaan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa,Kepala Desa menetapkan
rancangan PeraturanDesa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDesa);
b. Bahwa RancanganPeraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah
dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
c. Bahwa berdasarkanpertimbangansebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Cibalung
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi
Peraturan Desa Cibalung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2015
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 08 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
(Lembaran daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 8 );
6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari
Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa
(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 19);
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBALUNG
MEMUTUSKAN
Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA CIBALUNG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2015
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai
berikut:
1. Pendapatan Desa Rp. 1,663,143,378
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 498,943,013
b. Bidang Pembangunan Rp. 1,090,142,674
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 59,650,000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 14,407,691
e. Bidang Tak Terduga Rp. -
Jumlah Belanja Rp.1,663,143,663
Surplus/Defisit Rp…....................
= = = = = = = = = =
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp.........................
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.........................
Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp……...................
= = = = = = = = = ======
Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud Pasal 1, tercantumdalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pasal 3
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna
pelaksanaan Peraturan Desa ini.
Pasal 5
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiaporang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
Telah di Evaluasi Bupati/walikota
a.n. Camat .......
ttd
(...............................................)
Ditetapkan di : Cibalung
Pada tanggal : Januari 2015
KEPALA DESA CIBALUNG
RUSYADI S.Pd.I
Diundangkan di : Lembaran Desa dan Berita Desa oleh SekretarisDesa
Pada tanggal : Januari 2015
SEKRETARIS DESA CIBALUNG
SAEPUL RAHMAN S.Kom
A. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
APBDESA
LAMBANG
PEMDES
PEMERINTAH DESA ......................
KECAMATAN .........................
KABUPATEN ....................
RANCANGAN PERATURAN DESA ......................
NOMOR ............ TAHUN..........
T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ..................
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA .......................
Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah Kabupaten ........ Nomor
... Tahun ...... tentang ..................., Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa
tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa ........................... Tahun Anggaran 20........untuk
dievaluasi oleh Bupati Kabupaten ........................................;
b. Bahwa hasil evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun
Anggaran 20..... sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Rancangan
Peraturan Desa ............. tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ........................... Tahun Anggaran
20........ menjadi Peraturan Desa ........................... tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa ........................... Tahun Anggaran 20........
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .............. Tahun ........ tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten .......... Nomor .............. Tahun ........ tentang
....................... (Lembaran daerah Kabupaten .................. Tahun ............ Nomor ..... );
6. Dst....
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...................
MEMUTUSKAN
Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA ................ TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ........................... TAHUN ANGGARAN
20........MENJADI PERATURAN DESA ........................... TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ........................... TAHUN ANGGARAN
20........
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa Rp…....................
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp….........................
b. Bidang Pembangunan Rp….........................
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp….........................
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp….........................
e. Bidang Tak Terduga Rp….........................
Jumlah Belanja Rp….........................
Surplus/Defisit Rp…......................
= = = = = = = = = ===
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. ……...................
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. .........................
Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp…….....................
= = = = = = = = = =====
Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:
1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban RealisasiPelaksanaan APBDesaTahun Anggaran .........;
2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.
Pasal 3
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.
Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa
dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.
Ditetapkan di ................
Pada tanggal .................
KEPALA DESA ...................
..............................................
Perdes apbdes ds.cibalung 2015

More Related Content

What's hot

Sk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp desSk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp des
Abdul Kohar
 
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana JayaPerdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Suwondo Chan
 

What's hot (20)

Draf perdes apb des 2015 mal sel
Draf perdes apb des 2015 mal selDraf perdes apb des 2015 mal sel
Draf perdes apb des 2015 mal sel
 
APBDES Murni 2018
APBDES Murni 2018 APBDES Murni 2018
APBDES Murni 2018
 
Perdes RPJMD Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas
Perdes RPJMD Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten BanyumasPerdes RPJMD Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas
Perdes RPJMD Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas
 
Perbup juklak apbdes 2015 Kabupaten Kuningan final
Perbup juklak apbdes 2015 Kabupaten Kuningan finalPerbup juklak apbdes 2015 Kabupaten Kuningan final
Perbup juklak apbdes 2015 Kabupaten Kuningan final
 
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
 
APBDES PERUBAHAN
APBDES PERUBAHANAPBDES PERUBAHAN
APBDES PERUBAHAN
 
Pengelolaan keuangan desa revisi 2
Pengelolaan keuangan desa  revisi 2Pengelolaan keuangan desa  revisi 2
Pengelolaan keuangan desa revisi 2
 
Rpjm des harapan-jaya-2014-2020
Rpjm des harapan-jaya-2014-2020Rpjm des harapan-jaya-2014-2020
Rpjm des harapan-jaya-2014-2020
 
Perdes Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBDesa Wlahar Wetan Tahun 2016
Perdes Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBDesa Wlahar Wetan Tahun 2016Perdes Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBDesa Wlahar Wetan Tahun 2016
Perdes Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBDesa Wlahar Wetan Tahun 2016
 
Lppd akhirtahun2021
Lppd akhirtahun2021Lppd akhirtahun2021
Lppd akhirtahun2021
 
1. sk tim penyusun rpjm des
1. sk tim penyusun rpjm des1. sk tim penyusun rpjm des
1. sk tim penyusun rpjm des
 
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
 
Sk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp desSk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp des
 
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana JayaPerdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
 
Contoh sk bpd
Contoh sk bpdContoh sk bpd
Contoh sk bpd
 
RPJMDes
RPJMDesRPJMDes
RPJMDes
 
PERATURAN DESA BHUANA JAYA TENTANG LKPJ/LPR-APBDes AKHIR 2020TAHUN 2020
PERATURAN DESA BHUANA JAYA TENTANG LKPJ/LPR-APBDes AKHIR 2020TAHUN 2020PERATURAN DESA BHUANA JAYA TENTANG LKPJ/LPR-APBDes AKHIR 2020TAHUN 2020
PERATURAN DESA BHUANA JAYA TENTANG LKPJ/LPR-APBDes AKHIR 2020TAHUN 2020
 
Lkpj 2016
Lkpj 2016Lkpj 2016
Lkpj 2016
 
Pengelolaan keuangan desa
Pengelolaan keuangan desa Pengelolaan keuangan desa
Pengelolaan keuangan desa
 
APBDES P.2 2020
APBDES P.2 2020APBDES P.2 2020
APBDES P.2 2020
 

Viewers also liked (9)

Lampiran Perdes No.1 Th 2016 Ttg APBDes 2016
Lampiran Perdes No.1 Th 2016 Ttg APBDes 2016Lampiran Perdes No.1 Th 2016 Ttg APBDes 2016
Lampiran Perdes No.1 Th 2016 Ttg APBDes 2016
 
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016 Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016
 
Lampiran Permendagri No.113 Tahun 2014
Lampiran Permendagri No.113 Tahun 2014Lampiran Permendagri No.113 Tahun 2014
Lampiran Permendagri No.113 Tahun 2014
 
Lampiran APBDes Desa Melung tahun 2013
Lampiran APBDes Desa Melung tahun 2013Lampiran APBDes Desa Melung tahun 2013
Lampiran APBDes Desa Melung tahun 2013
 
APBDes Perubahan Desa Melung Tahun 2014
APBDes Perubahan Desa Melung Tahun 2014APBDes Perubahan Desa Melung Tahun 2014
APBDes Perubahan Desa Melung Tahun 2014
 
SOP Desa Melung
SOP Desa MelungSOP Desa Melung
SOP Desa Melung
 
Buku panduan apb des partisipatif 2
Buku  panduan apb des partisipatif 2Buku  panduan apb des partisipatif 2
Buku panduan apb des partisipatif 2
 
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESAMATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
 
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
 

Similar to Perdes apbdes ds.cibalung 2015

SK Tim Penyusun RPJM Desa.doc
SK Tim Penyusun RPJM Desa.docSK Tim Penyusun RPJM Desa.doc
SK Tim Penyusun RPJM Desa.doc
jumN
 

Similar to Perdes apbdes ds.cibalung 2015 (20)

114551763 5-contoh-rapbdes
114551763 5-contoh-rapbdes114551763 5-contoh-rapbdes
114551763 5-contoh-rapbdes
 
114551763 5-contoh-rapbdes (2)
114551763 5-contoh-rapbdes (2)114551763 5-contoh-rapbdes (2)
114551763 5-contoh-rapbdes (2)
 
Perdes tanjungsari 7 2015
Perdes tanjungsari 7 2015Perdes tanjungsari 7 2015
Perdes tanjungsari 7 2015
 
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
 
APBDes Dermaji 2016
APBDes Dermaji 2016APBDes Dermaji 2016
APBDes Dermaji 2016
 
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
 
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016
 
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
 
Draft Perdes APBDes Bhuana Jaya
Draft Perdes APBDes Bhuana JayaDraft Perdes APBDes Bhuana Jaya
Draft Perdes APBDes Bhuana Jaya
 
Perkades Tanjungsari 2/2016 ttg Penjabaran APBDesa TA. 2016
Perkades Tanjungsari 2/2016 ttg Penjabaran APBDesa TA. 2016Perkades Tanjungsari 2/2016 ttg Penjabaran APBDesa TA. 2016
Perkades Tanjungsari 2/2016 ttg Penjabaran APBDesa TA. 2016
 
Perstujuan bpd
Perstujuan bpdPerstujuan bpd
Perstujuan bpd
 
SK Tim Penyusun RPJM Desa.doc
SK Tim Penyusun RPJM Desa.docSK Tim Penyusun RPJM Desa.doc
SK Tim Penyusun RPJM Desa.doc
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
 
Perbup no 15 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dd 2
Perbup no 15 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dd 2Perbup no 15 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dd 2
Perbup no 15 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dd 2
 
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
 
Perdes No. 4 tahun 2018 apbdes TA 2019
Perdes No. 4 tahun  2018 apbdes  TA 2019 Perdes No. 4 tahun  2018 apbdes  TA 2019
Perdes No. 4 tahun 2018 apbdes TA 2019
 
Format perdes tentang apb des
Format perdes tentang apb desFormat perdes tentang apb des
Format perdes tentang apb des
 
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021
 
Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...
Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...
Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...
 

Perdes apbdes ds.cibalung 2015

  • 1. PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CIJERUK KEPALA DESA CIBALUNG ALAMAT: JL.JONGGOL KP.JONGGOL RT.01/04 KODEPOS 16740 RANCANGAN PERATURAN DESA CIBALUNG NOMOR 01 TAHUN 2015 T E N T A N G ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA CIBALUNG Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 02 Peraturan DaerahKabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa,Kepala Desa menetapkan rancangan PeraturanDesa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); b. Bahwa RancanganPeraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; c. Bahwa berdasarkanpertimbangansebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Cibalung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Cibalung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2015 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 08 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 8 ); 6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 19);
  • 2. Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBALUNG MEMUTUSKAN Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA CIBALUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Desa Rp. 1,663,143,378 2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 498,943,013 b. Bidang Pembangunan Rp. 1,090,142,674 c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 59,650,000 d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 14,407,691 e. Bidang Tak Terduga Rp. - Jumlah Belanja Rp.1,663,143,663 Surplus/Defisit Rp….................... = = = = = = = = = = 3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan Rp......................... b. Pengeluaran Pembiayaan Rp......................... Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp……................... = = = = = = = = = ====== Pasal 2 Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantumdalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal 3 Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 4 Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.
  • 3. Pasal 5 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiaporang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa. Telah di Evaluasi Bupati/walikota a.n. Camat ....... ttd (...............................................) Ditetapkan di : Cibalung Pada tanggal : Januari 2015 KEPALA DESA CIBALUNG RUSYADI S.Pd.I Diundangkan di : Lembaran Desa dan Berita Desa oleh SekretarisDesa Pada tanggal : Januari 2015 SEKRETARIS DESA CIBALUNG SAEPUL RAHMAN S.Kom
  • 4. A. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA LAMBANG PEMDES PEMERINTAH DESA ...................... KECAMATAN ......................... KABUPATEN .................... RANCANGAN PERATURAN DESA ...................... NOMOR ............ TAHUN.......... T E N T A N G LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .................. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA ....................... Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah Kabupaten ........ Nomor ... Tahun ...... tentang ..................., Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ........................... Tahun Anggaran 20........untuk dievaluasi oleh Bupati Kabupaten ........................................; b. Bahwa hasil evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 20..... sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa ............. tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ........................... Tahun Anggaran 20........ menjadi Peraturan Desa ........................... tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ........................... Tahun Anggaran 20........ Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .............. Tahun ........ tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 5. Peraturan Daerah Kabupaten .......... Nomor .............. Tahun ........ tentang ....................... (Lembaran daerah Kabupaten .................. Tahun ............ Nomor ..... ); 6. Dst.... Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ................... MEMUTUSKAN Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA ................ TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ........................... TAHUN ANGGARAN 20........MENJADI PERATURAN DESA ........................... TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ........................... TAHUN ANGGARAN 20........ Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Desa Rp….................... 2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp….........................
  • 5. b. Bidang Pembangunan Rp…......................... c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp…......................... d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp…......................... e. Bidang Tak Terduga Rp…......................... Jumlah Belanja Rp…......................... Surplus/Defisit Rp…...................... = = = = = = = = = === 3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan Rp. ……................... b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. ......................... Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp……..................... = = = = = = = = = ===== Pasal 2 Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari: 1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban RealisasiPelaksanaan APBDesaTahun Anggaran .........; 2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa. Pasal 3 Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 4 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa. Ditetapkan di ................ Pada tanggal ................. KEPALA DESA ................... ..............................................