SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
KABUPATEN MINAHASA
KEPUTUSAN HUKUM TUA DESA ……………….
NOMOR ...... TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM DESA)
TAHUN 2016-2021 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDes)TAHUN 2016
HUKUM TUA …………….
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Visi-Misi desa yang telah disepakati
bersama dalam mewujudkan Pembangunan yang berorientasi
pada kebutuhan riil masyarakat perlu dirumuskan pelaksanaan
Pembangunan baik skala desa dan ata uskala Kecamatan/
Kabupaten.
b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa
tersebut, sesuai dengan rencana pembangunan desa baik
bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu dibuat Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan
Rencana Kerja Pembangunan (RKP).
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu dibentuk
Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
d. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan
dengan Keputusan Hukum Tua
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539);
3. Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 158);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata
Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
159);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor ….. Tahun
………… tentang …………………. Kabupaten Minahasa
……………….. ;
6. Peraturan Bupati Minahasa Nomor …………. Tahun …………
tentang ………………….. ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk dan Mengangkat nama-nama sebagaimana
terlampir pada Keputusan Hukum Tua ini sebagai Tim
Penyusun RPJMDes 2016-2021 dan RKP Des Tahun 2016 Desa
Timbukar, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa;
KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat
Keputusan Hukum Tua ini dibebankan pada APB Desa
……………..;
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya;
Ditetapkan di : ………………
Padatanggal : ........, Desember 2015
HUKUM TUA DESA
_________________
Tembusan Yth:
1. Camat Sonder
2. Ketua BPD Desa ………………
3. Arsip
Lampiran
Keputusan Hukum Tua …………………..
Nomor : ………………………………
Tanggal : …….., Desember 2015
SUSUNAN
TIM PENYUSUN RPJMDes 2016-2021 DAN RKP Desa Tahun 2016
Pembina : HukumTua
No Nama Jabatan Unsur
1. Ketua Sekdes
2. Sekretaris Ketua LPMD
3. Anggota Kaur Pembangunan
4. Anggota KPMD
5. Anggota KPMD
6. Anggota Tokoh Masyarakat
7. Anggota Tokoh Perempuan
8. Anggota TPK
9. Anggota Tokoh Perempuan
Ditetapkan di : Sonder
Pada tanggal : ........, Desember 2015
HUKUM TUA DESA
_________________

More Related Content

What's hot

Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desaSk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desaPemdes Seboro Sadang
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaUmi Arifah
 
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024Strobillus Found
 
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desaFormat keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desaPemerintahDesa3
 
Rkp perubahan Desa Harapan jaya
Rkp perubahan Desa Harapan jayaRkp perubahan Desa Harapan jaya
Rkp perubahan Desa Harapan jayahasanadjo
 
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Sk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdesSk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdes
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdesPemdes Seboro Sadang
 
Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Yudhi Aldriand
 
Sk.kepala urusan dan kasi
Sk.kepala urusan dan kasiSk.kepala urusan dan kasi
Sk.kepala urusan dan kasiSuwondo Chan
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Formasi Org
 
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Dodik Mer
 
Perdes no.6 th 2016 review rpjm des
Perdes no.6 th 2016 review rpjm desPerdes no.6 th 2016 review rpjm des
Perdes no.6 th 2016 review rpjm desari saridjo
 

What's hot (20)

Tatib bpd
Tatib bpdTatib bpd
Tatib bpd
 
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desaSk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP Desa
 
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
 
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
 
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desaFormat keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa
 
Rkp perubahan Desa Harapan jaya
Rkp perubahan Desa Harapan jayaRkp perubahan Desa Harapan jaya
Rkp perubahan Desa Harapan jaya
 
Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017
 
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Sk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdesSk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdes
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
 
Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016
 
Sk. lembaga adat desa
Sk. lembaga adat desaSk. lembaga adat desa
Sk. lembaga adat desa
 
Sk.kepala urusan dan kasi
Sk.kepala urusan dan kasiSk.kepala urusan dan kasi
Sk.kepala urusan dan kasi
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019
 
02 sk panitia
02 sk panitia02 sk panitia
02 sk panitia
 
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas DesaPedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
 
Sk bendahara
Sk bendaharaSk bendahara
Sk bendahara
 
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
 
Perdes no.6 th 2016 review rpjm des
Perdes no.6 th 2016 review rpjm desPerdes no.6 th 2016 review rpjm des
Perdes no.6 th 2016 review rpjm des
 
Perdes sotk jadi
Perdes sotk jadiPerdes sotk jadi
Perdes sotk jadi
 
2. draft contoh naskah rkp des
2. draft contoh naskah rkp des2. draft contoh naskah rkp des
2. draft contoh naskah rkp des
 

Similar to 1. sk tim penyusun rpjm des

SK Tim Penyusun RPJM Desa.doc
SK Tim Penyusun RPJM Desa.docSK Tim Penyusun RPJM Desa.doc
SK Tim Penyusun RPJM Desa.docjumN
 
Dokumen desa bone tondo
Dokumen desa bone tondoDokumen desa bone tondo
Dokumen desa bone tondoWarnet Raha
 
Sk kepengurusan bumdes
Sk kepengurusan bumdesSk kepengurusan bumdes
Sk kepengurusan bumdesinankcomputer
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesEka Saputra
 
1-Konsep Desa dalam Regulasi (1).ppt
1-Konsep Desa dalam Regulasi (1).ppt1-Konsep Desa dalam Regulasi (1).ppt
1-Konsep Desa dalam Regulasi (1).pptjaelanijaelani10
 
1-Konsep Desa dalam Regulasi konsep desa.ppt
1-Konsep Desa dalam Regulasi konsep desa.ppt1-Konsep Desa dalam Regulasi konsep desa.ppt
1-Konsep Desa dalam Regulasi konsep desa.ppttoha43
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Formasi Org
 
1. perdes rkp des
1. perdes rkp des1. perdes rkp des
1. perdes rkp desdermolo
 
01.b. Keputusan BPD.doc
01.b. Keputusan BPD.doc01.b. Keputusan BPD.doc
01.b. Keputusan BPD.docjumN
 
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)Pemdes Wlahar Wetan
 
Perdes apbdes ds.cibalung 2015
Perdes apbdes ds.cibalung 2015Perdes apbdes ds.cibalung 2015
Perdes apbdes ds.cibalung 2015zaepul rhmn
 
Perdes apb des cibalung 2015
Perdes apb des cibalung 2015Perdes apb des cibalung 2015
Perdes apb des cibalung 2015zaepul rhmn
 
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016Ayahna Chykhall
 
(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10
(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10
(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10azril taufani
 
Sk kepala desa perangkat desa baru di tahun 2021 (sfile.mobi)
Sk kepala desa perangkat desa baru di tahun 2021 (sfile.mobi)Sk kepala desa perangkat desa baru di tahun 2021 (sfile.mobi)
Sk kepala desa perangkat desa baru di tahun 2021 (sfile.mobi)DesaDuntek
 

Similar to 1. sk tim penyusun rpjm des (20)

SK Tim Penyusun RPJM Desa.doc
SK Tim Penyusun RPJM Desa.docSK Tim Penyusun RPJM Desa.doc
SK Tim Penyusun RPJM Desa.doc
 
Dokumen desa bone tondo
Dokumen desa bone tondoDokumen desa bone tondo
Dokumen desa bone tondo
 
Dokumen desa bone tondo
Dokumen desa bone tondoDokumen desa bone tondo
Dokumen desa bone tondo
 
1. draft keputusan kades ttg rkp des
1. draft keputusan kades ttg rkp des1. draft keputusan kades ttg rkp des
1. draft keputusan kades ttg rkp des
 
SK Tim Penyusun RPJMDes
SK Tim Penyusun RPJMDesSK Tim Penyusun RPJMDes
SK Tim Penyusun RPJMDes
 
Sk kepengurusan bumdes
Sk kepengurusan bumdesSk kepengurusan bumdes
Sk kepengurusan bumdes
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
 
1-Konsep Desa dalam Regulasi (1).ppt
1-Konsep Desa dalam Regulasi (1).ppt1-Konsep Desa dalam Regulasi (1).ppt
1-Konsep Desa dalam Regulasi (1).ppt
 
1-Konsep Desa dalam Regulasi konsep desa.ppt
1-Konsep Desa dalam Regulasi konsep desa.ppt1-Konsep Desa dalam Regulasi konsep desa.ppt
1-Konsep Desa dalam Regulasi konsep desa.ppt
 
Perdes RPJMDes
Perdes RPJMDesPerdes RPJMDes
Perdes RPJMDes
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
 
1. perdes rkp des
1. perdes rkp des1. perdes rkp des
1. perdes rkp des
 
01.b. Keputusan BPD.doc
01.b. Keputusan BPD.doc01.b. Keputusan BPD.doc
01.b. Keputusan BPD.doc
 
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
 
Sk .PTPKDes
Sk .PTPKDesSk .PTPKDes
Sk .PTPKDes
 
Perdes apbdes ds.cibalung 2015
Perdes apbdes ds.cibalung 2015Perdes apbdes ds.cibalung 2015
Perdes apbdes ds.cibalung 2015
 
Perdes apb des cibalung 2015
Perdes apb des cibalung 2015Perdes apb des cibalung 2015
Perdes apb des cibalung 2015
 
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016
 
(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10
(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10
(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10
 
Sk kepala desa perangkat desa baru di tahun 2021 (sfile.mobi)
Sk kepala desa perangkat desa baru di tahun 2021 (sfile.mobi)Sk kepala desa perangkat desa baru di tahun 2021 (sfile.mobi)
Sk kepala desa perangkat desa baru di tahun 2021 (sfile.mobi)
 

More from deivie rondonuwu

Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxArah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxdeivie rondonuwu
 
pelatihan-pengelolaan-home-stay-2018.ppt
pelatihan-pengelolaan-home-stay-2018.pptpelatihan-pengelolaan-home-stay-2018.ppt
pelatihan-pengelolaan-home-stay-2018.pptdeivie rondonuwu
 
Contoh teknologi pengolahan panganpada kelompok bahan pangan
Contoh teknologi pengolahan panganpada kelompok bahan panganContoh teknologi pengolahan panganpada kelompok bahan pangan
Contoh teknologi pengolahan panganpada kelompok bahan pangandeivie rondonuwu
 
ruang strategis impl uu desa
ruang strategis impl uu desaruang strategis impl uu desa
ruang strategis impl uu desadeivie rondonuwu
 
standar kinerja unit pengelola kecamatan
standar kinerja unit pengelola kecamatanstandar kinerja unit pengelola kecamatan
standar kinerja unit pengelola kecamatandeivie rondonuwu
 
standar kinerja unit pengelola kecamatan
standar kinerja unit pengelola kecamatanstandar kinerja unit pengelola kecamatan
standar kinerja unit pengelola kecamatandeivie rondonuwu
 

More from deivie rondonuwu (12)

Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxArah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
 
pelatihan-pengelolaan-home-stay-2018.ppt
pelatihan-pengelolaan-home-stay-2018.pptpelatihan-pengelolaan-home-stay-2018.ppt
pelatihan-pengelolaan-home-stay-2018.ppt
 
Pedoman menu bergizi
Pedoman menu bergiziPedoman menu bergizi
Pedoman menu bergizi
 
Contoh teknologi pengolahan panganpada kelompok bahan pangan
Contoh teknologi pengolahan panganpada kelompok bahan panganContoh teknologi pengolahan panganpada kelompok bahan pangan
Contoh teknologi pengolahan panganpada kelompok bahan pangan
 
ruang strategis impl uu desa
ruang strategis impl uu desaruang strategis impl uu desa
ruang strategis impl uu desa
 
hak asal usul desa
hak asal usul desahak asal usul desa
hak asal usul desa
 
standar kinerja unit pengelola kecamatan
standar kinerja unit pengelola kecamatanstandar kinerja unit pengelola kecamatan
standar kinerja unit pengelola kecamatan
 
standar kinerja unit pengelola kecamatan
standar kinerja unit pengelola kecamatanstandar kinerja unit pengelola kecamatan
standar kinerja unit pengelola kecamatan
 
3 draft sop perguliran
3 draft sop perguliran3 draft sop perguliran
3 draft sop perguliran
 
2 draft art bkad
2 draft art bkad2 draft art bkad
2 draft art bkad
 
1 draft ad bkad
1 draft ad bkad1 draft ad bkad
1 draft ad bkad
 
Spss 18
Spss 18Spss 18
Spss 18
 

Recently uploaded

Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 

1. sk tim penyusun rpjm des

  • 1. KABUPATEN MINAHASA KEPUTUSAN HUKUM TUA DESA ………………. NOMOR ...... TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM DESA) TAHUN 2016-2021 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)TAHUN 2016 HUKUM TUA ……………. Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Visi-Misi desa yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan Pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat perlu dirumuskan pelaksanaan Pembangunan baik skala desa dan ata uskala Kecamatan/ Kabupaten. b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, sesuai dengan rencana pembangunan desa baik bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP). c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). d. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Hukum Tua Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 3. Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  • 2. 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor ….. Tahun ………… tentang …………………. Kabupaten Minahasa ……………….. ; 6. Peraturan Bupati Minahasa Nomor …………. Tahun ………… tentang ………………….. ; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERTAMA : Membentuk dan Mengangkat nama-nama sebagaimana terlampir pada Keputusan Hukum Tua ini sebagai Tim Penyusun RPJMDes 2016-2021 dan RKP Des Tahun 2016 Desa Timbukar, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa; KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan Hukum Tua ini dibebankan pada APB Desa ……………..; KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; Ditetapkan di : ……………… Padatanggal : ........, Desember 2015 HUKUM TUA DESA _________________ Tembusan Yth: 1. Camat Sonder 2. Ketua BPD Desa ……………… 3. Arsip
  • 3. Lampiran Keputusan Hukum Tua ………………….. Nomor : ……………………………… Tanggal : …….., Desember 2015 SUSUNAN TIM PENYUSUN RPJMDes 2016-2021 DAN RKP Desa Tahun 2016 Pembina : HukumTua No Nama Jabatan Unsur 1. Ketua Sekdes 2. Sekretaris Ketua LPMD 3. Anggota Kaur Pembangunan 4. Anggota KPMD 5. Anggota KPMD 6. Anggota Tokoh Masyarakat 7. Anggota Tokoh Perempuan 8. Anggota TPK 9. Anggota Tokoh Perempuan Ditetapkan di : Sonder Pada tanggal : ........, Desember 2015 HUKUM TUA DESA _________________