2. NASKAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA
(RPJM-Des)
DESA SALO DUA
KECAMATAN MAIWA
KEBUPATEN ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERIODE 2016-2017
3. DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ................................................................................i
DAFTAR TABEL................................................................................ii
DAFTAR GAMBAR ..........................................................................iii
PERDES RPJMDES.....................................................................iv
SURAT PENETAPAN BPD.............................................................v
SK TIM PENYUSUN.....................................................................vi
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang......................................................1
1.2. Landasan Hukum..................................................3
1.3. Pengertian.............................................................6
BAB II PROFIL DESA ....................................................................9
2.1. Kondisi Desa..........................................................9
2.1.1. Sejarah Desa................................................9
2.1.2. Demografi.....................................................9
2.2. Kondisi Pemerintah Desa.....................................11
2.2.1. Pembagian Wilayah Desa............................11
2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa........12
BAB III POTENSI DAN MASALAH..................................................13
3.1. Potensi.................................................................13
3.2. Masalah...............................................................14
BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA. 17
4.1. Visi dan Misi........................................................17
4.1.1. Visi..........................................................17
4.1.2. Misi..........................................................17
4.2. Kebijakan Pembangunanan.................................18
4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa .......18
4.2.2. Program Pembangunan Desa...................19
4.2.3. Strategi Pencapaian.................................22
BAB V PENUTUP...........................................................................24
4. Lampiran :
1. Matriks Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa
(RPJMDes)
2. Peta Sosial Desa
3. Tabel Hasil kajian data potensi, masalah dan tindakan
pemecahan masalah
4. Berita acara dan daftar Hadir Musrenbang RPJMDes
5. Berita acara pengesahan oleh BPD
6. SK Tim Penyusun
7. Foto kegiatan
5. LAMPIRAN : PERATURAN DESA SALO DUA
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA SALO DUA TAHUN 2016-2017
NOMOR : 04 / PERDES / TAHUN 2015
TANGGAL : 12 November 2015
BAB I
P E N D A H U L U A N
1.1 Latar Belakang
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
mengatur bahwa pemerintah desa wajib menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa, mengatur bahwa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang dan
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Enrekang. Dokumen RPJMDes
wajib dibuat oleh Pemerintah Desa yang telah melakukan
pemilihan Kepala Desa secara langsung dalam rangka tetap
menjaga kesinambungan pembangunan desa. RPJMDes
periode 2016-2017 disusun berdasarkan penjabaran Visi, Misi
dan Kebijakan Program Kepala Desa terpilih, serta
perkembangan aspirasi masyarakat Desa Salo Dua
RPJMDes ini bukan hanya merupakan penjabaran ke
dalam program-program pembangunan sektor yang akan
dilakukan oleh Pemerintah Desa Salo Dua saja, tetapi juga
merupakan program pembangunan wilayah yang akan
dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses
pembangunan di Desa Salo Dua Artinya, RPJMDes ini
merupakan perwujudan komitmen pemerintah, swasta, dan
masyarakat di Desa Salo Dua dalam upaya pembangunan yang
akan dilaksanakan secara bersama dalam jangka waktu enam
tahun ke depan.
RPJMDes ini menjadi acuan utama dalam penyusunan
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) dan Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) yang merupakan dasar penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Salo Dua.
6. sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran dalam kerangka
mencapai Visi dan Misi Desa Salo Dua
RPJMDes mencakup strategi pembangunan desa,
kebijakan umum, program dan kegiatan prioritas yang bersifat
indikatif terfokus pada: Pertama, aspirasi dan kepentingan
segenap masyarakat Desa Salo Dua; Kedua, mengikuti
perkembangan zaman; dan Ketiga, berorientasi pada tindakan
adaptif.
Penyusunan RPJM-Des 2 Tahun 2016-2017 bertujuan
untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan
dengan mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi
segenap lapisan masyarakat, sehingga lebih memantapkan
pencapaian Visi Kepala Desa Salo Dua, yakni "membangun desa
agar tetap konsisten dalam menjalankan roda pemerintahan
yang baik" Di samping itu, RPJMDes Desa Salo Dua bertujuan
untuk :
(1) Mewujudkan perencanaan pembangunan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.
(2) Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab
masyarakat terhadap program pembangunan.
(3) Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil
pembangunan.
(4) Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta
masyarakat dalam pembangunan desa.
Penyusunan RPJMDes .Desa Salo Dua dimaksudkan :
(1) Menyediakan kebijakan dan program pembangunan
dalam skala prioritas yang lebih tajam agar menjadi
indikator perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan
pengawasan pembangunan;
(2) Tersedianya rumusan program pembangunan yang akan
dilaksanakan di Desa Salo Dua;
(3) Menjadi bahan dalam penyusunan RKPDes dan APBDes;
(4) Mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah
Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan
masyarakat terhadap program-program pembangunan
desa yang akan dibiayai melalui APBDes ;
7. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, maka
rumusan visi dan misi serta berbagai kebijakan strategis
lainnya yang ditetapkan, dikaji lebih jauh tingkat relevansinya
dengan aspirasi masyarakat serta kondisi Desa Salo Dua pada
saat ini. Hasil kajian tersebut bermuara pada perumusan visi
dan misi serta strategi dasar pembangunan Desa Salo Dua
dalam jangka waktu 2016- 2017.
Pendekatan yang diuraikan di atas pada dasarnya
merupakan wujud dari pendekatan teknokratik yang kemudian
disempurnakan dengan menyerap aspirasi masyarakat melalui
pendekatan partisipatif yang dihimpun pada saat Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang
digagas secara bertahap melalui Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
pada tiga dusun se Desa Salo Dua
RPJMDes Desa Salo Dua sebagaimana hasil dari
pendekatan yang disebutkan di atas telah melalui pembahasan
secara mendalam dan mendapat persetujuan oleh Badan
Permusyawatan Desa (BPD) Salo Dua
1. 2 Landasan Hukum
Landasan hukum RPJMDes 2 tahun 2016 – 2017 terdiri
dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden, Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan
Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten, yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
8. 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
9. Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007
tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data
Profil Desa/Kelurahan ;
18. Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ( Lembaran
Negaran Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 166,
tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor
4916)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa
10. 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan berskala Desa
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pendampingan Desa
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2015
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007
tentang Pendataan Program Pembangunan
Desa/Kelurahan ;
28. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2 /
1408 / PMD Tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk
Teknis Perencanaan Pembangunan Desa.
29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang
Peraturan pelaksanaan Undang Undang No 6 tahun 2014
Tentang Desa ( Lembaran Negaran Republik Indonesia
tahun 2014 Nomor 7, tambahan lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 5495)
30. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang
revisi peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014
tentang peraturan pelaksanaan Undang undang No 6
Tahun 2014 Tentang Desa( Lembaran Negaran Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 7, tambahan lembaran
negara Republik Indonesia Nomor 5495)
31. Peraturan pemerintah No 60 tahun 2014 tentang dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara ( Lembaran Negaran Republik Indonesia
tahun 2014 Nomor 168, tambahan lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 5558)
11. 32. Peraturan pemerintah No 22 tahun 2015 tentang revisi PP
No 60 tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negaran Republik Indonesia tahun 2014
Nomor 168, tambahan lembaran negara Republik
Indonesia Nomor 5558)
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-
2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2008, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243)
34. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sistim
Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah
Kabupaten Enrekang;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (Kabupaten enrekang) Tahun 2008-2028;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (Kabupaten enrekang) Tahun 2014-2018;
1.3 Pengertian
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
(1) Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Salo Dua
dan Badan Permusyawaratan Desa Salo Dua
(2) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat
desa.
(3) Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD).
(4) Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang
bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari
peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang
menyangkut pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan.
(5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen
12. perencanaan untuk periode lima (5) tahunan yang
memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah
kebijakan keuangan, kebijakan umum, dan program
disertai dengan rencana kerja.
(6) Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya
disingkat RKPDes adalah dokumen perencanaan untuk
periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari
RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi
desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan
yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan
desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan
maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
desa maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana
Kerja Pemerintah (RKP).
(7) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya
disingkat LPM adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan
mitra pemerintah desa dalam memberdayakan
masyarakat.
(8) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya
disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang
memiliki pengetahuan dan kemauan untuk
menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam
pemberdayaan masyarakat dan pembangunan
partisipatif.
(9) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang
karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi
sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan,
sarana dan prasarana serta perkembangan kemajuan
dan permasalahan yang dihadapi desa.
(10) Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD
adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian
dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang
diterima oleh Kabupaten/Kota.
(11) Bencana alam adalah bencana yang ditimbulkan oleh
keadaan alam yang menimbulkan kerugian bagi
14. BAB II
PROFIL DESA
2.1. Kondisi Desa
2.1.1. Sejarah Desa
TAHUN
KEJADIAN
KEJADIAN
BAIK
KEJADIAN
BURUK
1996 Pemekaran desa terdiri
desa Maiwa menjadi desa
Salo Dua
Banjir besar yang
banyak
mengakibatkan
tanaman jadi rusak
didusun Salo Dua dan
Dusun pudukku
1999 Pemilihan Desa Pertama Banjir besar yang
banyak
mengakibatkan
tanaman jadi rusak
didusun Salo Dua dan
Dusun pudukku
2003 Lonsor didusun Osso
yang mengakibatkan
jalan rusak
2005 Pemilihan desa kedua Kemarau panjang
sehingga kekurangan
air
2006 Lomba desa Tingkat
Provinsi
2007 Banjir besar yang
mengakibatkan
banyak tanaman
petani gagal
2008 Kemarau yang
mengakibatkan
tanaman kering
2009 SMA 1 Maiwa lonsor
sehingga siswa tidak
efektif belajar
Lonsor jalan poros
makasssar tator
2010 Banjir besar yang
mengakibatkan
banyak tanaman
petani gagal panen
2.1.2. Geografis & Demografi
a. Geografis
Desa Salo Dua terletak 15 KM dari Ibukota Kabupaten
Enrekang, atau 2,5 Km dari Ibukota Kecamatan Salo
Dua dengan luas wilayah seluas ± 12.10 KM2
, dengan
batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Maiwa
15. Sebelah Selatan berbatasan dengan Taulan
Sebelah Timur berbatasan dengan desa palakka Kec.
Maiwa
Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lebang dan
Desa Salo Dua
b. Iklim
Keadaan iklim di Desa Salo Dua terdiri dari : Musim
Hujan, kemarau dan musim pancaroba. Dimana
musim hujan biasanya terjadi antara Bulan Januari
s/d April, musim kemarau antara bulan Juli s/d
November, sedangkan musin pancaroba antara bulan
Mei s/d Juni.
c. Tingkat Pendidikan
Tabel 2 : Tingkat Pendidikan
TDK TAMAT SD SD SMP SLTA SARJANA
325 495 282 302 37
d. Mata Pencaharian
Tabel 3 : Mata Pencaharian
PETANI/
TAMBAK
PEDAGANG PNS BURUH
431 32 19 67
e. Pola Penggunaan Tanah
Pola penggunaan tanah umumnya digunakan sebagai
lahan persawahan, perkebunan (sayuran, jagung, dll.)
dengan panen musiman.
f. Kepemilikan Ternak
Tabel 4 : Kepemilikan Ternak
Ayam/Itik Sapi Kerbau Kuda Kambing Lain-lain
6.100 1.216 55 18 9 21
g. Sarana dan Prasarana Desa
Tabel 5 : Sarana / Prasarana Desa
Kantor
BPD
Kantor
Desa
Balai
Desa
Jalan
Kabupaten
Jalan
Kecamatan
Jalan
Desa
Masjid Sekolah
- 1 Bh - Bh 2 Km 12.5 Km 16.5Km 5 unit 3 Bh
2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
2.2.1. Pembagian Wilayah Desa
16. (Jumlah Penduduk/KK, Jiwa, RTM =79 KK , RTSM 46 = , Non
RTM = 318)
Tabel 1. Jumlah Penduduk Sesuai dengan Dusun/Lingkungan
NO NAMA DUSUN
JUMLAH JIWA KEPALA
KELUARGA
L P TOTAL
1.
2.
3.
4.
Dusun Salo Dua
Dusun Pudukku
Dusun Osso
Dusun Bakka
171
306
212
153
155
327
198
150
326
633
410
303
76
148
102
71
Jumlah 342 830 1.672 379
2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
SKEMA : SOPD DESA SALO DUA KECAMATAN MAIWA
17. KABUPATEN ENREKANG
BAB III
POTENSI DAN MASALAH
KETUA BPD
Rustam Efendi
Kepala Desa
Ruslan
Kaur
Pemerintah
Marsudi
SEKDES
Naasri K
Kadus
Salo Dua
Asdar
Kaur
Pembangunan
Rasmi. R
Kaur
Umum
Yanti
Kadus
Pudukku
Mustamin. S
Kadus
Osso
Sabaruddin
Kadus
Bakka
Dalle Sakka
Kaur
Keuangan
Ulfa Nursuci
18. 3.1. Potensi
Dengan melihat perkembangan lingkungan strategis dan
potensi Desa Salo Dua yang dapat dijadikan landasan dalam
perumusan strategi untuk mendukung keberadaan agenda
utama pembangunan lima tahun yang akan datang adalah :
a. Sumberdaya Manusia
Semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya pendidikan terbukti bahwa sudah banyak
pemuda dan warga yang melanjutkan pendidikan sampai
Perguruan Tinggi bahkan sudah ada beberapa
diantaranya yang menyandang gelar sarjana dari
berbagai jurusan.
Ekonomi (biaya) menjadi alasan utama penyebab
tingginya angka putus sekolah di kalangan anak usia
sekolah khusus jenjang Perguruan Tinggi. Hal ini
menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Desa Salo
Dua dalam meraih visi cerdas.
b. Demografi
Jumlah penduduk 1.672 jiwa termasuk jumlah
yang besar bagi ukuran suatu desa. Penduduk yang
jumlahnya besar akan menjadi satu kekuatan/potensi
pembangunan bilamana memiliki kompetensi
sumberdaya manusia. Komposisi perbandingan jumlah
laki-laki dengan perempuan adalah hampir seimbang
(1.02:1.).
Pertumbuhan penduduk yang tidak stabil setiap
tahun, di satu sisi menjadi beban pembangunan karena
ruang gerak untuk produktivitas masyarakat makin
rendah, apalagi jika tidak diikuti peningkatan pendidikan
yang dapat menciptakan lapangan kerja. Memang tidak
selamanya pertambahan penduduk membawa dampak
negatif, malahan menjadi positif jika dapat diberdayakan
secara baik untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Kondisi ketenagakerjaan yang harus mendapatkan
perhatian dan penanganan secara komprehensif adalah
19. terjadinya peningkatan angka usia kerja setiap
tahunnya.
Pertumbuhan angkatan kerja yang memasuki
dunia kerja di mana dari angkatan kerja yang mencari
kerja tersebut tidak dapat terserap pada lapangan kerja
yang tersedia khususnya dalam konteks hubungan kerja
(bekerja di sektor pemerintah atau di sektor
swasta/perusahaan), karena memang daya serap dari
sektor-sektor tersebut sangat terbatas, sehingga sebagai
“katup pengaman” harus dapat dikembangkan sebagai
potensi atau peluang bekerja terbuka luas melalui kerja
mandiri/wirausaha (sektor ekonomi non formal).
c. Pertanian dan Peternakan
Lahan pertanian berupa lahan sawah yang subur
seluas sekitar 55. ha yang terbentang luas tersebar di
setiap dusun. Hal ini berpotensi untuk dapat
meningkatkan jumlah produksi pertanian dengan cara
intensifikasi budidaya dengan sentuhan teknologi yang
tepat.
Jenis ternak yang berpotensi dikembangkan adalah
unggas (bebek dan ayam) dan ternak besar (sapi, kerbau,
kuda, dan kambing).
Sedangkan lahan tambak yang cukup luas disetiap
sudut dusun di desa Salo Dua
d. Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana sosial yang ada yaitu ;
Sarana pendidikan berupa Sekolah TK 2 Unit, dan SMA 1
Unit serta sarana kesehatan berupa Pustu permanen 1
unit dan Posyandu 4 unit, serta Masjid 5 Unit.
3.2. Masalah
Setelah mengidentifikasi masukan-masukan seluruh
elemen masyarakat Desa Salo Dua dan pihak lain yang
berkepentingan maka dapat dirumuskan beberapa masalah :
1. Sarana dan Prasarana Jalan ; Perawatan jalanan poros dan
lorong yang sangat terlambat dibanding yang seharusnya,
juga masih minimnya jumlah jalanan usaha tani.
20. 2. Sarana dan Prasarana Pendidikan ; Belum tersedia SD
unggulan dan SMA, belum ada Perpustakaan Umum dan
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Masih tingginya
angka putus sekolah dan kurangnya kesadaran
melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
3. Sarana dan Prasarana Ekonomi ; Belum tersedia pasar.
Pendapatan perkapita masih rendah dan kurangnya
minat/jiwa wirausaha.
4. Sarana dan Prasarana Sosial kemasyarakatan, Pemuda dan
Olahraga ; Belum tersedia ruang serbaguna, belum ada
lapangan olahraga yang refresentatif. Masih tinggi angka
pengangguran dan masih ditemukan adanya keluarga
miskin.
5. Sarana dan Prasarana Kesehatan ; Belum maksimalnya
pemanfaatan Pustu dan Posyandu, Pelayanan kesehatan
terhadap kelompok balita dan usia lanjut termasuk keluarga
miskin belum memuaskan. Belum ada tindakan nyata
terhadap usaha peningkatan gizi masyarakat termasuk
kelompok usia anak sekolah.
6. Kesadaran beragama, berdemokrasi, dan kondisi
keamanan ; Masih minim pelaksanaan syariat agama. Masih
tabuh atau rendahnya pemahaman akan arti pentingnya
sebuah perbedaan pendapat. Dan masih sering terjadi
pencurian ternak.
7. Kelembagaan Masyarakat ; Minimnya perhatian dan minat
masyarakat terhadap kelembagaan masyarakat desa. Belum
maksimalnya potensi kelompok-kelompok tani yang sudah
terdaftar begitupula kelompok perempuan yang masih harus
dibina dan dikembangkan, serta belum tersedianya
gedung/kantor kelembagaan masyarakat.
8. Kelembagaan Pemerintahan ; Belum tersedianya Kantor
BPD yang refresentatif. Kompetensi dan profesionalisme
anggota BPD dan para staf desa termasuk para Kepala
Dusun masih harus diberdayakan dan ditingkatkan melalui
pendidikan dan pelatihan.
BAB IV
RENCANA PEMBANGUNAN ENAM TAHUN
21. 4.1 Visi dan Misi
4.1.1 V i s i
Visi Pembangunan Desa Salo Dua merupakan
gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam jangka
waktu 6 (Enam) tahun ke depan yang disusun dengan
memperhatikan Visi RPJPD Kabupaten Enrekang,
substansi RPJMD Kabupaten Enrekang, dinamika
lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan
pemerintah Desa Salo Dua, serta visi dan misi Kepala
Desa terpilih. Untuk itu Visi Pembangunan Desa Salo
Dua untuk 6 tahun pertama RPJMDes 2016-2017 adalah
:
“Terwujudnya Masyarakat Kreatif, Budaya, Sehat Jasmani
dan Rohani serta Sejahtera”
4.1.2 M i s i (Misi Kepala desa)
Desa Salo Dua mempunyai misi pembangunan
dalam jangka waktu 2016-2017 adalah sebagai berikut:
1. Peningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
Pelayanan diarahkan untuk memenuhi hak
dasar masyarakat yang meliputi: (1) ketersediaan
pangan; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4)
kesempatan kerja dan lapangan usaha; (5) sarana
dan prasarana; (6) rasa aman dan tenteram; (7)
partisipasi dalam kehidupan sosial-politik.
2. Penguatan ekonomi berbasis masyarakat
Membangun struktur ekonomi yang
kompetitif dan berbasis masyarakat melalui
peningkatan pertumbuhan ekonomi dan
pemerataan pembangunan yang menjamin
terciptanya peningkatan pendapatan masyarakat
terkait dengan sektor pertanian, peternakan, dan
kewirausahaan yang mengandalkan sumberdaya
lokal. Membangun kelembagaan ekonomi
masyarakat yang kreatif dan adaptif.
3. Menciptakan iklim kondusif.
22. Menciptakan iklim yang kondusif dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Terbangunnya kelembagaan pemerintah
yang berwibawa dan bebas KKN, sehingga
terbangun kehidupan masyarakat yang mampu
menciptakan inovasi dalam meningkatkan
kemampuannya secara berkesinambungan.
4. Pemberdayaan kelembagaan.
Terciptanya sinergi pencapaian tujuan pemerintah,
swasta, dan masyarakat melalui pengembangan
dan pemberdayaan kelembagaan. Mengembangkan
kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, yang
didukung oleh adanya partisipasi optimal dari
seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, dalam rangka untuk menjaga sinergitas
dengan visi pada dokumen perencanaan pembangunan
Pemerintah daerah kabupaten Enrekang, penyusunan visi
pembangunan desa Salo Dua tahun 2016-2017 juga
memperhatikan visi pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang Tahun
2014–2018 (Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7
Tahun 2014) yaitu:
“Kabupaten Enrekang sebagai Daerah Agropolitan yang
mandiri, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
pada tahun 2028”, dengan misi-misi sebagai berikut:
1. Mewujudkan Konsep Pengembangan Daerah
Agropolitan
2. Mewujudkan Kemandirian Daerah
3. Mengembangkan Berbagai Produk Pertanian Komoditas
Uggulan Berbasis Ekonomi Masyarakat Dan
Berorientasi Pasar
4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Berwawasan
Lingkungan
4.2. Kebijakan Pembangunan
4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
23. Sebagaimana arah kebijakan Pemerintah daerah
kabupaten Enrekang bahwa arsitektur perencanaan
pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua: (1)
perencanaan strategik yaitu perencanaan pembangunan
daerah yang menekankan pada pencapaian visi-misi
pembangunan daerah; (2) perencanaan operasional yaitu
perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja
layanan setiap urusan. Segala sesuatu yang secara
langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan
sasaran RPJMD maka dianggap strategis, ini dijalankan
melalui program pembangunan daerah dan program
prioritas berdasarkan penyelenggaraan urusan
pemerintahan. Perencanaan strategik ini didukung oleh
keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan
operasional dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan melalui program prioritas masing-masing
urusan. Dalam perumusan strategi pembangunan daerah
ada empat perspektif yang digunakan dalam
mengarahkan keselarasan dengan pilihan program
pembangunan daerah yakni (1) perspektif
masyarakat/layanan; (2) perspektif proses internal; (3)
perspektif kelembagaan; (4) perspektif keuangan.
Sehubungan dengan arah kebijakan pemerintah
daerah tersebut maka kebijakan umum pembangunan
Desa Salo Dua merupakan hasil rumusan dari 4 (empat)
masukan utama. Pertama, kondisi wilayah yang
difokuskan kepada potensi dan peluang pengembangan
yang dimiliki serta kelemahan atau faktor-faktor yang
mungkin menghambat proses pembangunan di masa
depan. Kedua, environmental input, yaitu berupa peluang
sekaligus ancaman yang potensial dihadapi dalam proses
pembangunan yang tercipta akibat dinamika lingkungan
strategis. Ketiga, instrumental input, yaitu berupa
peraturan perundangan yang berlaku yang menjadi
bingkai hukum yang harus ditaati dalam proses
pembangunan Desa Salo Dua Keempat, dinamika
internal berupa perkembangan aspirasi tatanan internal
Desa Salo Dua
24. Mengingat bahwa kebijakan ini merupakan
penjabaran dari strategi pembangunan jangka menengah
maka kebijakan dimaksud merupakan perwujudan dari
upaya-upaya pemenuhan hak dasar masyarakat,
penguatan ekonomi, penciptaan iklim kondusif, dan
pemberdayaan kelembagaan.
Kebijakan dimaksud dijabarkan ke dalam 7 (tujuh)
program pembangunan yang saling terkait dan saling
memperkuat satu dengan lainnya, sehingga secara
bersama-sama diharapkan akan semakin mendekatkan
Desa Salo Dua kepada visi pembangunan yang dipertegas
pada RPJMDes Salo Dua 2016 - 2017, yaitu
Mewujudkan Salo Dua yang memiliki Sumber Daya
Manusia Yang Berkualitas.
RPJMDes dijabarkan dalam RKPDes tahunan yang
dirumuskan dalam Surat Keputusan Kepala Desa, dan
APBDes tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan
Desa.
4.2.2 Program Pembangunan Desa
Tujuan pembangunan jangka menengah desa
merupakan perwujudan melalui upaya pencapaian
tujuan pemenuhan hak dasar masyarakat berdasarkan
Visi dan Misi pembangunan Desa Salo Dua Untuk
mencapai hal tersebut, maka disusun rancangan
program dan kegiatan yang sifatnya indikatif yang
terbagi kedalam 7 (tujuh) program dan beberapa rencana
kegiatan yang saling terkait dan saling mendukung satu
dengan lainnya.
A. Program dan Kegiatan Enam Tahun
Program dan Kegiatan rencana pembangunan
jangka menengah Salo Dua 2016 – 2017 diuraikan
sebagai berikut :
1. Pembangunan pendidikan menuju Salo Dua yang
Memiliki Sumber Daya yang berkualitas, meliputi
kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. Pemberantasan buta huruf.
25. b. Pengembangan budaya baca dan ketersediaan
perpustakaan.
c. Promosi Pendidikan dan bea siswa.
d. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan TK
s/d SMA dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM).
e. Perintisan sekolah unggulan tingkat sekolah dasar.
2. Pembangunan kesehatan menuju Salo Dua yang
sehat, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan
kesehatan dasar.
b. Perbaikan gizi masyarakat dan peningkatan mutu
pelayanan kesehatan.
c. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular.
d. Pengadaan jamban sehat bagi keluarga miskin.
e. Tersedianya lapangan olahraga umum.
3. Pembangunan ekonomi menuju Salo Dua yang
sejahtera, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai
berikut :
a. Peningkatan produksi pertanian tanaman padi dan
palawija.
b. Pengembangan bebek/itik dan perintisan budidaya
ikan air tawar atau air payau.
c. Pembangunan dan peningkatan sarana dan
prasarana jalan termasuk jalanan usaha tani.
d. Penciptaan dan pengembangan kewirausahaan.
e. Peningkatan pelayanan bagi penduduk miskin dan
penyandang masalah kesejahteraan sosial.
f. Penanggulangan korban bencana dan korban
kondisi darurat.
g. Pembangunan sarana dan prasarana
perekonomian berupa pasar desa.
4. Penguatan kehidupan sosial, budaya, demokrasi,
dan kemasyarakatan, meliputi kegiatan-kegiatan
sebagai berikut :
26. a. Perencanaan dan pengendalian penataan ruang.
b. Pengembangan budaya lokal.
c. Pembinaan kesadaran berpolitik.
d. Pembinaan dan peningkatan keamanan dan
ketertiban masyarakat.
e. Gerakan penghijauan desa dan pemeliharaan.
f. Bantuan sosial kemasyarakatan.
5. Penguatan kelembagaan masyarakat, meliputi
kegiatan :
a. Pemberdayaan kelompok perempuan.
b. Pemberdayaan kelompok tani.
c. Pemberdayaan pemuda dan olahraga.
d. Pemberdayaan kader-kader pembangunan desa.
e. Pemberdayaan kelompok profesi lainnya yang ada
di desa.
f. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran
lembaga pemberdayaan.
6. Penguatan kelembagaan pemerintahan desa
menuju Salo Dua sebagai desa terbaik di Selawesi
Selatan, meliputi kegiatan :
a. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur
pemerintah desa.
b. Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan
dan asset desa.
c. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
pemerintahan desa.
d. Peningkatan kafasitas dan profesionalisme
anggota BPD.
e. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran
BPD.
f. Pembentukan BUMDes dan memaksimalkan
peranannya.
B. Matriks Program Pembangunan Enam Tahunan dan
Tahunan RPJMDes
Matriks program secara lengkap dapat dilihat pada
tabel Lampiran 1.1 (Tabel Program Enam Tahunan
27. RPJMDes) dan tabel Lampiran 1.2 (Tabel Program
Tahunan RKPDes)
4.2.3 Strategi Pencapaian
A. Pola Penyelenggaraan
1. Program Indikatif pada tahun 2016-2017
ditetapkan melalui 4 (empat) Misi Pembangunan
yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) program
pembangunan;
2. Sasaran RPJMDes Salo Dua Tahun 2016-2017
diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala
Desa Salo Dua Dalam pelaksanaan sehari-hari
dibantu oleh Sekretaris Desa, dan para Kepala
Urusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
dan para Kepala Dusun, serta Kader-kader
pembangunan Desa atas pengawasan BPD.
3. RPJMDes akan digunakan sabagai acuan dalam
menyusun RKPDes dan penyusunan APBDes Salo
Dua
4. Penguatan peran stakeholder/pelaku pelaksanaan
RPJMDes dalam upaya pencapaian sasaran yang
dilakukan melalui program indikatif yang akan
dijabarkan dalam berbagai kegiatan dengan
pembiayaan dari APBDes dan sumber pembiayaan
lainnya (APBD Kab./ APBD Prov. / APBN /
Swadaya);
B. Organisasi Pelaksana
Penyelenggaraan RPJMDes Salo Dua Tahun
2016-2017 dilakukan berdasarkan hasil musyawarah
desa (Musrembangdes) atas persetujuan BPD.
Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara
sebagai pionir dalam pelaksanaan pembangunan
desa. TPK dalam melaksanakan tugasnya dibantu
oleh Kader Pembangunan Masyarakat Desa (KPMD)
yang diseleksi dari masyarakat desa.
28. Agar kegiatan pembangunan terlaksana dengan
baik dan pemanfaatannya sesuai peruntukan maka
dibentuk tim Monitoring oleh Kepala Desa atas
persetujuan BPD.
C. Monitoring dan Evaluasi
1. Monitoring dan evaluasi RPJMDes Salo Dua Tahun
2016-2017 dilaksanakan Tim yang dibentuk oleh
Kepala Desa dengan Surat Keputusan atas
persetujuan BPD;
2. Monitoring dan evaluasi RPJMDes Salo Dua
menunjukkan seberapa jauh pencapaian tujuan
dan sasaran serta indikator yang telah
dirumuskan;
3. Kegiatan monitoring dan evaluasi RPJMDes
dilakukan dengan tertib dan objektif, serta
hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan
tertulis dengan memperhatikan prinsip-prinsip
transparansi, akuntabilitas, dan ketelitian.
Evaluasi umum pelaksanaan RPJMDes dilaksanakan
pada akhir periode, dan dibuat sebagai evaluasi resmi kinerja
enam tahunan dan tahunan Desa Salo Dua dalam
menjabarkan capaian RPJMDes sekaligus sebagai
pertimbangan dalam penyiapan RPJMDes periode berikutnya.
BAB V
P E N U T U P
29. 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Salo
Dua Tahun 2016–2017 ditetapkan dengan Peraturan Desa yang
memuat kebijakan dan pokok–pokok rencana pembangunan
yang bersifat strategis untuk menjadi acuan penyusunan
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan
bagi pengelola pembangunan, baik aparat pemerintah,
masyarakat, dan pelaku sektor swasta;
2. Untuk mewujudkan terciptanya visi dan misi pembangunan
desa, maka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDes) secara operasional dituangkan
dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang
selanjutnya dijabarkan ke dalam bentuk program-program
pembangunan yang konkrit, terarah, dan transparan dalam
usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) maupun usulan yang akan dibiayai APBD Kabupaten,
APBD Provinsi, dan APBN;
3. Berhasilnya pelaksanaan pembangunan tergantung dari peran
aktif, sikap mental, tekad, semangat dan disiplin serta ketaatan
terhadap peraturan perundangan yang berlaku dari semua
pihak.
4. RPJMDes Salo Dua Tahun 2016-2017 merupakan komitmen
perencanaan yang berfungsi sebagai tolok ukur dalam
menjalankan Misi untuk mencapai Visi Pemerintah Desa Salo
Dua
RPJMDes Salo Dua Tahun 2016-2017 harus dijalankan secara
transparan, akuntabiliti, dan ketelitian yang dilandasi dengan moral
dan dedikasi tinggi dalam mendukung kinerja Pemerintah Desa.
KEPALA DESA SALO DUA
AMIRUDDIN
