Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019

1
PERATURAN DESA SEBORO
KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEBORO,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan
pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya
dengan mengacu pada perencanaan pembangunan
Kabupaten;
b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya
ditetapkan dengan Peraturan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP Desa) Tahun 2019;
Mengingat : 1.
2.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undng Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor
4221);
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Pengesahan International Covenant On Economic,
Social And Cultural Rights ( Kovenan Internasional
Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4557);
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3
10.
11.
12.
Pemerintahanan Daerah (Lembaran Negara Republik
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 157 ,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 ,Tambahan
dengan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang

4
13.
14.
15
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57 ,Tambahan Lembaran Negara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53
Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam
Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 1);
2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan
Desa (Lembaran daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 3);
2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

5
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2015-2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 50;
Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan
kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah
2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 105);
Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Kebumen tahun 2011-2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan
2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 8);
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten
Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2016 Nomor 11) Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 130;
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 20);
Peraturan Desa Seboro Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM

6
30.
31.
Desa ) Seboro Tahun 2016-2018; (Lembaran Desa
Seboro Tahun 2015 Nomor 5);
Kewenangan Desa (Lembaran Desa Seboro Tahun 2017
Nomor 9);
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Desa Seboro Tahun 2017
Nomor 8).
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBORO
dan
KEPALA DESA SEBORO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2019
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

7
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
8. Bupati adalah Bupati Kebumen.
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa,
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan
Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat
Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan
secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan
(pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang
akan terkena dampak hasil musyawarah).
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang
RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders
Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari

8
Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan
tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat
(RPJMDesa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah
kebijakan pembangunan Desa;
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa
merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat Desa.
21. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang
ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam,
maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara
lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga,
keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal,
pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan
sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang
dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.
24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan
yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang
meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya
manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan
kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.

9
26. Visi adalah Gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan.
27. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga
Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa
Pasal 2
1 Rencana Kerja Pembangunan Desa Seboro Tahun 2019 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
b. Dasar Hukum
c. Tujuan dan Manfaat
d. Proses Penyusunan
e. Sistimatika
BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
a. Visi dan Misi Kepala Desa
b. Data Kemiskinan dan Profil desa
c. Kebijakan Pendapatan Desa
d. Kebijakan Belanja Desa
e. Kebijakan Pembiayaan Desa
BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
a. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa
Tahun 2018
b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
c. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan
Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi dan atau kerusahan sosial yang
berkepanjangan
d. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan
Pembangunan Daerah

10
BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
a. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala
desa Tahun Anggaran 2018
1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal usul;
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal skala desa
b. Prioritas Program dan Kegiatan Pembanguan Daerah
Tahun Anggaran 2020
c. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing
Bidang/ sektor
BAB V : PENUTUP
BAB VI : LAMPIRAN
1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2019
2. Matrik Skala Desa Prioritas Penanggulangan
Kemiskinan Tahun 2019
3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan
Kabupaten Tahun 2020
4. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa Tahun 2019
5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan
dan penyepakatan Peraturan Desa tentang RKP Desa
Tahun 2019.
2 Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian
yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 3
Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2019 merupakan landasan dan
pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2019.
Pasal 4
Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana
kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA),
Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggung jawabkan oleh
Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

11
Pasal 5
RKP Desa dapat diubah dalam hal:
a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi,
dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
Pasal 6
Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan
disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan
Peraturan Desa.
Pasal 7
Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun
Anggaran 2019.
Pasal 8
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Desa.
Diundang di Desa Seboro
pada Tanggal 23 Agustus 2018
SEKRETARIS DESA SEBORO
BILALUDIN, S.E
LEMBARAN DESA SEBORO TAHUN 2018 NOMOR 2
Ditetapkan di Seboro
pada tanggal 23 Agustus 2018
Pj. KEPALA DESA SEBORO
JOKO PURNOMO
NIP. 19620218 198812 1 001

12
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai
desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan
pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa
berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk
dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka
sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang
berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang
berkembang di desa.
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan
Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa
yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik
serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan
oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain
kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib
kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas,
efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi.
Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai
kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan
perdamaian dan keadilan sosial.
Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan
Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya
LAMPIRAN I :
PERATURAN DESA SEBORO
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKP Desa) TAHUN 2019

13
dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
yakni ”Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus
kehilangan jati diri.”
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun
perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan
mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa
merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan
pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan
atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya
kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah
Kabupaten.
Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa
merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler
yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan
seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa
merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan
yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan
bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa
tahun anggaran bersangkutan.
Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan
disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam
Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan
dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
B. LANDASAN HUKUM.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

14
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Perubahan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara;
11. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang
Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik.
Sumber Pendapatan Desa;
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
Perlindungan Anak;
16. Peraturan Desa Seboro Nomor 4 Tahun 2015 tentang RPJM Desa
Tahun 2015-2018
17. Peraturan Desa Seboro Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
C. TUJUAN & MANFAAT
1.TUJUAN
Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah
sebagai berikut :
a. Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu)
tahun;
b. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
c. Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
d. Menetapkan kerangka pendanaan.

15
e. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan
yang berkekuatan hukum tetap.
f. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan
di desa.
g. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
2. MANFAAT
a. Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa,
b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan
dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
e. Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat.
f. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Desa dan
antar Desa;
D. PROSES PENYUSUNAN
Proses Penyusunan RKP Desa Seboro Tahun 2019 ini telah melalui
tahapan sebagai berikut:
1.Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan
desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2019.
2. Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah desa Seboro Tahun 2019.
3.Lokakarya analisis untuk penyusunan draft RKP Desa
4.Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP desa
menjadi Rancangan Perde RKP Desa Tahun 2019
5.Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP desa
menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2019.
E. SISTIMATIKA
Rencana Kerja Pemerintah Desa Desa Seboro Tahun 2019 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
BAB I
:
: PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
b. Dasar Hukum
c. Tujuan dan Manfaat
d. Proses Penyusunan
e. Sistematika

16
BAB II : Gambaran Umum Pemerintahan Desa
a. Visi Dan Misi Kepala Desa
b. Data Kemiskinan Dan Profil Desa
c. Kebijakan Pendapatan Desa
d. Kebijakan Belanja Desa
e. Kebijakan Pembiayaan Desa
BAB III : PERUMUSAN PRIORITAS MASALAH
a. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa
Tahun 2018
b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
c. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan
Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan
d. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan
Pembangunan Daerah
BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
a. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala desa
Tahun Anggaran 2019
1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal usul;
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal skala desa;
b. Prioritas Program dan Kegiatan Pembanguan Daerah
Tahun Anggaran 2020
c. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing
Bidang/ sektor
BAB V : PENUTUP
BAB VI : LAMPIRAN
1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2019
2. Matrik Program & Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Skala Desa Tahun 2019
3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan
Kabupaten (DU-RKP Desa Tahun 2020)
4. Berita Acara Musyawarah Desa
5. Berita Acara Musrenbang Desa
6. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
7. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa
8. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama Perdes
RKP Desa.

17
BAGIAN II
GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
A. VISI DAN MISI
Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM
Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang
akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus
dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.
Visi-Misi Kepala Desa Seboro disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa
Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa
untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke
depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai
dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa.
Adapun Visi Kepala Desa Seboro, sebagai berikut :
“ MASYARAKAT CERDAS ADIL MAKMUR SEJAHTERA MELALUI
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA,
PERTANIAN YANG MAJU, AMAN DAN AGAMIS “
Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi
sebagai berikut :
1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah,
profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem
penganggaran yang pro publik.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, cerdas,
sehat dan berdaya saing.
3. Memberdayakan perekonomian Desa berbasis ekonomi kerakyatan yang
berorientasi pada pengembangan agro wisata dalam upaya pengentasan
kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang
berkeadilan.
6. Modernisasi desa melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa
dan pemberdayaan masyarakat desa.

18
B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA
1. Data Kemiskinan
Berdasarkan Data Rastra Jumlah RTM di Desa Seboro sejumlah: 1095
Kepala RTM Laki-laki : 990 dan Kepala RTM Perempuan : 105
2. Profil Desa
Secara umum kondisi Desa Seboro baik secara demografi maupun
geografis dapat digambarkan sebagai berikut :
a. Luas Wilayah 1.500,01 km
b. Jumlah Penduduk
Jenis Kelamin 2015 2016 2017 2018
Laki laki 4.590 3.734 4.047 4.316
Perempuan 3.055 3.602 3.677 3.908
Jumlah 7.645 7.336 7.724 8.224
c. Tingkat Pendidikan (Sumber Profil Desa)
Tingkat Pendidikan Yang
Ditamatkan
Laki- Laki Perempuan
Tidak tamat SD 777 772
Tamat SD 2.412 2.192
Tamat SLTP 471 363
Tamat SLTA 173 149
Tamat Akademi/PT 25 32
d. Tingkat Pekerjaan (sumber data Pilah Profil)
Klassifikasi
2015 2016 2017 2018
L P L P L P L P
Usia Kerja 2.968 2.428 2.968 2.428 1118 961 1099 1065
Angkatan Kerja 1.375 1.943 1.375 1.943 905 802 793 703
Mencari Kerja 598 490 600 492 551 492 873 730
e. Fasilitas infrastruktur dasar (pembangunan fisik yg manfaatnya
untuk memenuhi hak dasar masyarakat missal, Sekolah, Polindes,
Posyandu, jalan-jalan tani)
f. Kondisi tanah (misal persawahan irigasi teknis, tadah hujan,
perkebunan)

19
C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA
Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa
yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak
perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun
berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan
perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari :
Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak
Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari
Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan
Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.
Adapun asumsi Pendapatan Desa Seboro Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp. 2.338.682.900 (dua milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam
ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), yang berasal dari :
No Uraian Jumlah
1 Pendapatan Asli Desa 243.962.000,-
2 Dana Desa bersumber APBN (DD) 1.491.434.000,-
3 Bagi Hasil Pajak Daerah 21.001.800,-
4 Bagi Hasil Retribusi Daerah 9.363.100,-
5 Alokasi Dana Desa (ADD) 432.922.000,-
6 Bantuan Keuangan dari
Kabupaten
35.000.000,-
7 Bantuan Keuangan dari Provinsi 105.000.000,-
Jumlah 2.338.682.900,-
D. KEBIJAKAN BELANJA DESA
Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang
merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang
akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi:
1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 630.455.900,-
2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa Rp. 1.329.429.000,-
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa Rp. 192.798.000,-
4. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa Rp. 156.000.000,-
5. Bidang tak terduga Rp. 30.000.000,-

20
E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA
Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan
yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:
1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan.
Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:
1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
4. Penerimaan Pinjaman
Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:
1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Desa Rp. 144.000.000; dan
3. Pembayaran Utang
BAB III
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat Desa, bukan
semata-mata disebabkan oleh internal Desa, melainkan juga disebabkan
permasalahan makro baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun
Pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak
pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah
beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan
mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung
menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang
pada akhirnya inefisiensi anggaran, dalam merumuskan prioritas perencanaan
pembangunan Desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif Desa yaitu
kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber
daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan
mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak,
pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas
dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat
guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan
lokal.

21
Dalam RKP Desa Tahun 2019 permasalahan Desa Seboro dikelompokkan
menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut
:
A. BERDASARKAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RKP DESA
TAHUN 2018
Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa
terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP
Desa dan APB Desa Tahun sebelumnya dengan implementasi pelaksanaan
pembangunan tahun sebelumnya.
Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai
berikut:
1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
B. BERDASARKAN IDENTIFIKASI RPJM Desa
Berdasarkan Peraturan Desa Seboro Nomor 4 Tahun 2015 tentang RPJM
Desa Seboro tahun 2015-2018 prioritas masalah yang harus diselesaikan
meliputi masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :
1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul adalah kewenganan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah
dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau
muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa adalah Kewenangan yang
lahir karena prakarsa dari Desa sesuai dengan kemampuan kebutuhan
dan kondisi lokal desa.
C. PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH
RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan
daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas
kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan
dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta
prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.
Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas
Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut:
1. OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
a) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan;

22
b) Kegiatan pemeliharaan Embung Desa;
2. OPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup :
a) Pengembangan Perumahan;
3. OPD Dinas Pertanian dan Pangan:
a) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi DAK)
b) Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa
4. OPD Dinas Kesehatan
a) Pelayanan Penyehatan Lingkungan (Jamban dan Bak Sampah)
D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT
Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi
berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan
oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera
diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat.
Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh
masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya
diatasi oleh pemerintah desa.
Masalah tersebut meliputi :
1. Jalan Tembus Seboro Sadangkulon kondisinya masih sangat sulit
untuk dilalui dengan lokasi di Dusun Geyong RT. 03 RW.03 Desa
Seboro.
2. Bronjong Pengaman Lingkungan di Dusun Jojogan RT. 03 RW. 07 Desa
Seboro.
BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Seboro yang
tersusun dalam RKP Desa Tahun 2019 sepenuhnya didasarkan pada berbagai
permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas.
Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan
pada tahun 2019 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi
permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan
pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti
pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll, dengan demikian arah
dan kebijakan pembangunan Desa secara langsung dapat berperan aktif
menanggulangi kemiskinan pada tingkat Desa.

23
Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Seboro
secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :
A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA
1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat:
a) Sistem organisasi masyarakat adat;
1) Ulu-ulu,
2) Juru kunci
b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
(misal paguyuban-paguyuban)
c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
(kegiatan yg memperkuat keberadaan a dan b misal: pelatihan
kaum, penyuluhan sosialisasi UU kepada para trah)
d) Pengelolaan tanah kas Desa;
(bengkok, kemakmuran)
e) Pengembangan peran masyarakat Desa
(kegiatan-kegiatan adat/asal usul yg melibatkan aktif masyarakat
seperti seni budaya, acara adat sedekah bumi dll)
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
1) Program Penyusunan peraturan desa;
2) Program pelayanan administrasi perkantoran ; dan
3) Program pengelolaan keuangan desa.
b) Bidang pelaksanaan pembangunan:
1) Pembangunan Jalan;
2) Pembangunan jembatan; dan
3) Rehab saluran air.
c) Bidang pembinaan kemasyarakatan:
1) Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan
masyarakat Desa;
2) Membina kerukunan warga masyarakat Desa;
d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:
1) Kegiatan 10 program pokok PKK;
2) Perencanaan pembangunan desa (penyusunan RPJM Desa);
3) Pelestarian adat dan budaya.

24
B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA SUPRA DESA
(KECAMATAN/ KABUPATEN)
Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/Kecamatan/
Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang
merupakan kebutuhan riil masyarakat desa Seboro tetapi pemerintah
desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan
tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua,
secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya
terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia
secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.
Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut
akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di
tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Seboro
yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :
1. Bidang Pengembangan Insfrastruktur Wilayah :
a) Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Poros Menuju Embung
b) Rehabilitasi / Pemeliharaan PKD dsn Bslsi Dusun
c) Pembangunan Jalan Dusun Jombret
2. Bidang Ekonomi :
a) Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup Desa Seboro
b) Peningkatan Pariwisata Desa
C. PAGU ANGGARAN SEMENTARA
a. Berdasarkan Kewenangan Skala Desa:
1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar :
Rp. 630.455.900,- atau 27 % dr total belanja desa;
2) Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar :
Rp. 1.329.429.000,- atau 57 % dr total belanja desa;
3) Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar :
Rp. 192.798.000,- atau 8 % dr total belanja desa;
4) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar :
Rp. 156.000.000,- atau 7 % dr total belanja desa.
5) Kegiatan Penanggulangan Bencana sebesar :

25
Rp. 30.000.000,- atau 1 % dari Total Belanja sebagaimana yang
termaktub di dalam Format RKP Desa Tahun 2018
Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja
sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana
mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak
dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan
anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2019 tercantum pada Lampiran II
Peraturan Desa ini.
BAB V
PENUTUP
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya
ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan
masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan
pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan,
pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin
keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan
ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh
komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.
Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi
pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan
skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk
itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan di.anggarkan secara proporsional
dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan
penyepakatan dalam Musrenbang Desa.
Pj. Kepala Desa Seboro
JOKO PURNOMO
NIP. 19620218 198812 1 001

URAIAN ANGGARAN
4 PENDAPATAN 2.338.682.900
4 1 Pendapatan Asli Desa 243.962.000
4 1 1 Hasil Usaha desa 24.000.000
4 1 1 01 Pengembalian Modal BUMdes 24.000.000
4 1 2 Hasil Aset Desa 27.500.000
4 1 2 01 Pengelolaan Tanah Kas Desa 27.500.000
4 1 2 01 01 Bengkok Kepala Desa 20.000.000
4 1 2 01 02 Bengkok Sekretaris Desa 5.000.000
4 1 2 01 03 Bengkok Purna Tugas Desa 2.500.000
4 1 3 Swadaya dan partisipatif 192.462.000
4 1 3 01 Swadaya Partisipatif dan Gotong
Royong Berupa Barang
192.462.000
4 1 3 01 01 Swadaya Berupa Material 42.075.000
02 Swadaya Berupa Tenaga 150.387.000
4 1 3 01 Swadaya Partisipatif dan Gotong
Royong Berupa Tenaga
150.387.000
4 1 3 01 01 Swadaya berupa Uang Kegiatan
Pembangunan RTLH
7.500.000
Pembangunan Jambanisasi
20.000.000
Asumsi Pendapatan Desa Seboro TAHUN 2019
KODE
REKENING
Pembangunan Jambanisasi
20.000.000
4 1 3 01 03 Swadaya Uang Kegiatan
PILKADES
14.000.000
4 1 3 01 04 Swadaya Uang Kegiatan HUT RI 10.712.000
4 1 3 01 05 Swadaya Material dan tenaga
Kegiatan Pembangunan Jalan
Rabat Beton Dusun Jombret RT 5
s/d 8 RW 04
98.175.000
4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah
-
4 1 4 90 Jasa Giro/Pendapatan Bunga -
4 1 3 90 01 Bunga Bank BKK -
4 1 3 90 02 Bunga Bank BPD Jateng -
4 2 Pendapatan Transfer 2.094.720.900
4 2 1 Dana Desa 1.491.434.000
4 2 1 01 Dana Desa 1.491.434.000
4 2 2 Bagi Hasil Pajak dan Restribusi 30.364.900
4 2 2 01 Perolehan Bagi Hasil Pajak
Daerah
21.001.800
4 2 2 02 Perolehan Bagi Hasil Restribusi
Daerah
9.363.100
4 2 3 ADD 432.922.000
4 2 3 01 Alokasi Dana Desa 432.922.000
4 2 4 Bantuan Keuangan Provinsi 105.000.000
4 2 4 01 Bantuan Keuangan Pemerintah
Daerah Provinsi
105.000.000

URAIAN ANGGARAN
KODE
REKENING
4 2 4 01 02 Bantuan Keuangan Untuk
Bumdes
20.000.000
4 2 4 01 03 Bantuan Keuangan Untuk RTLH 30.000.000
4 2 4 01 04 Bantuan Keuangan Untuk
Jambanisasi
50.000.000
4 2 5
Bantuan Keuangan dari
Pemerintah Daerah Kabupaten
35.000.000
4 2 5 01
Bantuan Keuangan dari
Pemerintah Daerah Kabupaten
35.000.000
4 2 5 01 01 Bantuan Keuangan Untuk Taman
Pendidikan Alqu'an
5.000.000
4 2 5 01 02 Bantuan Keuangan Pilkades 20.000.000
4 2 5 01 03 Bantuan Sarpras Perpudes 10.000.000
4 3 Pendapatan Lain-lain -
2.338.682.900
JUMLAH PENDAPATAN
JOKO PURNOMO
NIP. 19620218 198812 1 001

Lampiran Peraturan Desa Seboro
Nomor : 2 Tahun 2018
Tanggal : 23 Agustus 2018
DESA : SEBORO Tentang : RKP Desa Tahun Anggaran 2019
KECAMATAN : SADANG
KABUPATEN : KEBUMEN
B L R DANA DESA ADD
BAGI HSL
PAJAK/ RET
BANTU-AN
KEUANG-AN
PADes
Lain-lain Pendapatan
yang syah
4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
1
1 1 447.591.000
1 1 01
Penyediaan Penghasilan Tetap
Kepala Desa dan Perangkat Desa
Tersedianya SILTAP dan
Tunjangan Kepala Desa
dan Perangkat Desa
18 Orang Desa √ 259.753.200 259.753.200
DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN SKALA DESA TAHUN 2019
KODE BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN (SASARAN)
TARGET
KINERJA
(VOLUME)
LOKASI
SIFAT SUMBER DANA (Rp.)
TOTAL
1 2 7
BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
Sub Bidang Penyelenggaraan
Belanja Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Operasional
Pemerintah Desa
1 1 01
Penyediaan Penghasilan Tetap
Tersedianya SILTAP dan
Tunjangan Kepala Desa
dan Perangkat Desa
18 Orang Desa √ 259.753.200 259.753.200
1 1 03
Penyediaan Jaminan Sosial bagi
Tersedianya Jaminan
Sosial bagi Keoala Desa
dan Perangkat Desa
1 Tahun
Anggaran
Desa √ 24.857.200 27.500.000 52.357.200
1 1 04 Kegiatan Operasional
Pemerintah Desa
Terselenggaranya Kegiatan
Oprasional Pemerintah
Desa
1 Tahun
Anggaran
Desa √ 74.064.100 74.064.100
1 1 06 Penyediaan Operasional Badan
Permusyawaratan Desa
Terselenggaranya Kegiatan
Oprasional BPD
1 Tahun
Anggaran
Desa √ 24.000.000 24.000.000
1 1 07 Penyediaan Intensif/Operasional
RT/RW
Terpenuhinya Oprasional
RT/RW
49 RT dan 9 RW
1 Tahun
Anggaran
Desa √ 37.416.500 37.416.500
1 2 30.364.900
1 2 01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap)
Perkantoran/Pemerintahan
Tersedianya Sarana
Prasarana Kantor
1 Ls Pemdes √ 20.000.000 20.000.000
1 2 02 Pemeliharaan Prasarana Kantor
Desa
Terpeliharanya
Prasarana Kantor Desa
1 Ls Desa √ 10.364.900 10.364.900
1 3 21.000.000
1 3 05 Pemetaan dan Analisis
Kemiskinan Desa Partisipatif
Teraptudate nya Data
Kemiskinan Desa
864 KK Desa √ 21.000.000 21.000.000
1 4 131.500.000
1 4 01 Kegiatan penyusunan dan
penetapan APB Desa
Tersusunya dan di
tetapkanya Dokumen APB
Desa
2 Dokumen Desa √ 7.500.000 7.500.000
Sub Bidang Sarana dan Prasarana
Pemerintah Desa
Sub Bidang Administrasi
Kependudukan, Pencatatan
Sipil,Statistik dan Kearsipan
Sub Bidang Tata Praja
Pemerintahan, Perencanaan,
Keuangan dan Pelaporan
1 4 01 Kegiatan penyusunan dan
penetapan APB Desa
Tersusunya dan di
tetapkanya Dokumen APB
Desa
2 Dokumen Desa √ 7.500.000 7.500.000
1 4 03 Kegiatan penyusunan RKP Desa Tersusunya Rencana Kerja
Pembangunan Desa
1 Dokumen Desa √ 7.500.000 7.500.000

B L R DANA DESA ADD
BAGI HSL
PAJAK/ RET
BANTU-AN
KEUANG-AN
PADes
yang syah
4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN (SASARAN)
TARGET
KINERJA
(VOLUME)
LOKASI
TOTAL
1 2 7
1 4 03 Kegiatan penyusunan RPJM
Desa
Tersusunya Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Desa
1 Dokumen Desa √ 15.000.000 15.000.000
1 4 04 Kegiatan penyusunan pelaporan
dan pertanggungjawaban
pemerintahan Desa
Tersusunya Dokumen
LPPD, LKPJ, Laporan
Akhir Kepala desa
3 Dokumen Desa √ 7.500.000 7.500.000
1 4 06 Penyusunan Kebijakan Desa
Perdes Pelestarian Lingkungan
Tersusunya Perdes
Lingkungan Hidup
1 Dokumen Desa √ 7.500.000 7.500.000
1 4 07 Penyusunan Laporan Kepala
Desa/Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa laporan
akhir masa jabatan
Tersusunnya Laporan
akhir masa jabatan
2 Dokumen Desa √ 10.000.000 10.000.000
1 4 08 Pengembangan Sistem Informasi
Desa
Terkelolanya Sistim
Informasi Desa
1 Tahun
Anggaran
Desa √ 15.000.000 15.000.000
1 4 90 Pemilihan Kepala Desa Terpilihnya Kepala Desa 1 Kepala Desa Desa √ 20.000.000 20.000.000 14.000.000,00 54.000.0001 4 90 Pemilihan Kepala Desa Terpilihnya Kepala Desa 1 Kepala Desa Desa √ 20.000.000 20.000.000 14.000.000,00 54.000.000
1 4 91 Pembentukan BPD Terbentuknya BPD 9 BPD Desa √ 7.500.000 7.500.000
-
2 -
2 1 52.500.000
2 1 01 Kegiatan pengadaan sarana dan
prasarana Pendidikan Anak Usia
Dini
Terfasilitasinya Kegiatan
Belajar mengajar PAUD
2 Lembaga Dusun
Karanganyar,
Dusun Gentan
√ 7.500.000 7.500.000
2 1 02 Kegiatan Fasilitasi pendidikan
keagamaan di tingkat Desa.
Belajar mengajar
Keagamaan
13 TPQ 7 Dusun √ 10.000.000 5.000.000 15.000.000
2 1 08 Pengelolaan Perpustakaan Milik
Desa
Terkelolanya Perpusdes 1 Tahun
Anggaran
Desa √ 20.000.000 10.000.000 30.000.000
2 2 17.500.000
2 2 02 Penyelenggaraan Posyandu Terfasilitasinya Kegiatan
Posyandu Tingkat
√ 12.000.000 12.000.000
2 2 04 Penyelenggaraan Desa Siaga Terfasilitasinya Kegiatan
Desa Siaga
1 Kelompok Desa √ 5.500.000 5.500.000
2 3 623.179.000
2 3 1 Kegiatan Pembangunan Jalan
Desa Embung
Peningkatan Jalan Poros
Menuju Obyek Wisata Selo
Asri
600 x 3 x 0,15 m Dusun Gentatan √ 150.000.000 150.000.000
Desa Dusun Jombret
Lingkungan
700 x 2,5 x 0,12
m
RW 4 √ 96.000.000 140.250.000 236.250.000
2 3 1 Kegiatan Perawatan Jalan Desa Peningkatan Jalan Dusun
Kaligesing-Jojogan
100 x 3 x 0,15 m Dusun Kaligesing
s/d Jojogan
√ 100.000.000 100.000.000
BIDANG PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA
Sub Bidang Pendidikan
Sub Bidang Kesehatan
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kaligesing-Jojogan
100 x 3 x 0,15 m Dusun Kaligesing
s/d Jojogan
√ 100.000.000 100.000.000

B L R DANA DESA ADD
BAGI HSL
PAJAK/ RET
BANTU-AN
KEUANG-AN
PADes
yang syah
4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN (SASARAN)
TARGET
KINERJA
(VOLUME)
LOKASI
TOTAL
1 2 7
2 3 90 Kegiatan pembangunan gedung
taman bacaan
masyarakat/pusat kegiatan
belajar masyarakat/sanggar seni
budaya
Terbangunya Gedung
Serba Guna
1 Unit Desa √ 348.179.000 348.179.000
2 3 91 Kegiatan Peningkatan Jalan
Dusun Jombret
Peningkatan Jalan Dusun
Jombret
500 x 3 x 0,15 m Dusun Jombret √ 225.000.000 225.000.000
2 3 92 Rehab Balai Dusun dan PKD Terpeliharanya Balai
Dusun dan PKD
2 Unit Dusun Jojogan
dan Dusun
Jombret
√ 50.000.000 50.000.000
2 8 150.000.000
2 8 03 Pengembangan Pariwisata
Tingkat Desa
Bertambahnya Fasilitas
Desa Wisata
1 Unit Dusun Gentan √ 150.000.000 - 150.000.000
3 -
3 1 24.255.000
Sub Bidang Pariwisata
BIDANG PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN DESA
Sub Bidang Ketentraman,
Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat
3 1 24.255.000
3 1 02 Kegiatan Operasional Linmas. Meningkatnya SDM
Linmas Desa
35 Orang Desa √ 7.500.000 7.500.000
3 1 04 Pelatihan
kesiapsiagaan/Tanggap
Bencana Skala Lokal Desa
Terlatihnya Tim Destana 30 Orang Desa √ 16.755.000 16.755.000
3 1 90 Pembangunan Rumah Tidak
Layak Huni bagi RTLH
Terbangunnya RTLH 3 Rumah Desa √ 30.000.000 7.500.000 37.500.000
3 1 91 Kegiatan Jambanisasi dan Bak
Sampah
Terbuatnya Jamban bak
sampah bagi RTM
20 Unit 7 Dusun √ 50.000.000 20.000.000 70.000.000
3 2 35.712.000
3 2 03 Penyelenggaraan Perayaan Hari
Kemerdekaan Tingkat Desa
Peringatan HUT RI
1 Kegiatan Desa √ 25.000.000 10.712.000 35.712.000
3 3 7.500.000
3 3 06 Pembinaan Karang Taruna Terfasilitasinya Kegiatan
Karang Taruna
1 Tahun
Anggaran
Desa √ 7.500.000 7.500.000
3 4 17.831.000
3 4 02 Kegiatan Operasional Lembaga
Kemasyarakatan desa Karang
LKMD
LKMD
1 Tahun
Anggaran
Desa √ 2.394.000 2.394.000
Sub Bidang Kelembagaan
Masyarakat
Sub Bidang Ketentraman,
Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat
Sub Bidang Kebudayaan dan
Keagamanaan
Sub Bidang Kepemudaan dan
olahraga
Kemasyarakatan desa Karang
LKMD
LKMD
1 Tahun
Anggaran
Desa √ 2.394.000 2.394.000
Kemasyarakatan desa PKK
Kemasyarakatan desa PKK
1 Tahun
Anggaran
Desa √ 10.437.000 10.437.000

B L R DANA DESA ADD
BAGI HSL
PAJAK/ RET
BANTU-AN
KEUANG-AN
PADes
yang syah
4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN (SASARAN)
TARGET
KINERJA
(VOLUME)
LOKASI
TOTAL
1 2 7
Kemasyarakatan desa KPMD
KPMD
1 Tahun
Anggaran
Desa √ 5.000.000 5.000.000
4 -
4 4 5.000.000
4 4 02 Penyuluhan/Pelatihan
Perlindungan Anak
Meningkatnya SDM
Kelompok Pemerhati Anak
(KPAD)
1 Kelompok Desa √ 5.000.000 5.000.000
4 4 90 Kegiatan fasilitasi bantuan siswa
miskin
Terbantunya biaya
Pendidikan bagi RTM
17 Anak Desa √ 2.000.000 2.000.000
91 Kegiatan identifikasi masalah
kesehatan
Teridentifikasikanya
Penyakit Hepatitis
1 Kegiatan
Sosialisasi
Desa √ 5.000.000 5.000.000
4 6 144.000.000
4 6 90 Penanaman Modal Badan Usaha
Milik Desa
Penyertaan Modal kepada
Badan Usaha Milik Desa
2 Tahun
Anggaran
Desa 100.000.000 20.000.000 24.000.000 144.000.000
BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
Sub Bidang Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga
Sub Bidang Dukungan Penanaman
Modal
BIDANG TAK TERDUGA
4 6 90 Penanaman Modal Badan Usaha
Milik Desa
Penyertaan Modal kepada
Badan Usaha Milik Desa
2 Tahun
Anggaran
Desa 100.000.000 20.000.000 24.000.000 144.000.000
5 - - - - -
5 1 30.000.000
5 1 00 Penanggulangan Bencana Penagana Darurat Korban
Bencana
1 Tahun
Anggaran
Desa √ 30.000.000 30.000.000
1.491.434.000 432.922.000 30.364.900 140.000.000 27.500.000 216.462.000 2.338.682.900
Ditetapkan pada : Tanggal 23 Agustus 2017
JOKO PURNOMO
NIP. 19620218 198812 1 001
BIDANG TAK TERDUGA
Sub Bidang Penanggulangan
Bencana

DESA/KELURAHAN : SEBORO
KECAMATAN : SADANG
KABUPATEN : KEBUMEN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Terbangunnya jamban dan Bak
Sampah keluarga
20 Keluarga
60.000.000 Desa Seboro Pelayanan Penyehatan
Lingkungan
Terbangunnya jamban
keluarga
DINKES Tertuang dalam usulan
musrengbang dan RKP
Desa ( RTM Miskin)2 Pemugaran Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH) Dan Jambanisasi
20 Keluarga
200.000.000 Desa Seboro Pengembangan perumahan
(APBD Prov)
Pengembangan perumahan DPKPLH Memenuhi kriteria RTLH,
mencakup 3 komponen
yaitu atap, lantai, dan
dinding.
3 Terbangunnya Jaringan Irigasi Air
Tanah (JIAT)
4 Paket
155.000.000 Dusun Krajan,
Gentan, Kaligesing
dan Jojogan
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jaringan Irigasi (DAK)
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Irigasi
Lainnya
Dinas Pertanian dan
Pangan
- tersedia sumber air
tanah dangkal,
merupakan daerah non
irigasi teknis/tadah
hujan, merupakan daerah
tanaman pangan dan
atau hortikultura
DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN TAHUN 2020
YANG DIUSULKAN KE MUSRENBANGCAM TAHUN 2018
NO
INDIKATOR KELUARAN (JENIS
BARANG/JASA, PELATIHAN)
VOLUME
ANGGARAN
(Rp)
LOKASI NAMA KEGIATAN NAMA PROGRAM SKPD YANG DITUJU KETERANGAN*
TANDATANGAN UPT
DINAS/BADAN TERKAIT
3 Terbangunnya Jaringan Irigasi Air
Tanah (JIAT)
4 Paket
155.000.000 Dusun Krajan,
Gentan, Kaligesing
dan Jojogan
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Lainnya
Dinas Pertanian dan
Pangan
tanah dangkal,
tanaman pangan dan
atau hortikultura
4 Tersedianya air bersih yang aman
4,5 Km
- Dusun Jombret,
Gentan dan Geyong
Pembangunan sarana dan
prasarana air bersih
perdesaan
Program pembangunan
infrastruktur perdesaan
DPUPR Ada sumber air yang
cukup
5 Terbangunaya Jalan Usaha Tani
(JUT)
2,5 X 950 m 200.000.000 Dusun Kaligesing,
Karanganyar,
Jojogan
Kegiatan Pembangunan
Jalan Usaha Tani Desa
Dinas Pertanian dan
Pangan
- tersedia tanah desa,
jalan tersebut untuk
akses transportasi
pertanian, lebar minimal
2,5 meter, jalan
dimaksud masih berupa
tanah
6 Pembangunan/pemeliharaan
Sarpras Embung
1 Paket 450.000.000 Dusun Gentan Kegiatan pemeliharaan
Embung Desa
DPUPR
Ditetapkan
Desa Seboro, 23 Agutus 2018
JOKO PURNOMO
NIP.19620218 198812 1 001

Lampiran Peraturan Desa Seboro
Nomor : 2 Tahun 2018
Tanggal : 23 Agustus 2018
DESA : SEBORO Tentang : RKP Desa Tahun Anggaran 2019
KECAMATAN : SADANG
KABUPATEN : KEBUMEN
B L R DANA DESA ADD
BAGI HSL
PAJAK/ RET
BANTU-AN
KEUANG-AN
PADes
Lain-lain
Pendapatan yang
syah
4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
1
1 1
Tersusunya Perdes
Lingkungan Hidup
1 Dokumen Desa √ 7.500.000 7.500.000
Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Skala Desa Tahun 2019
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN (SASARAN)
TARGET
KINERJA
(VOLUME)
LOKASI
TOTAL
1 2 7
BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
Sub Bidang Penyelenggaraan
Belanja Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Operasional
Pemerintah Desa
Tersusunya Perdes
Lingkungan Hidup
1 Dokumen Desa √ 7.500.000 7.500.000
1 4 08 Pengembangan Sistem Informasi
Desa
Terkelolanya Sistim
Informasi Desa
1 Tahun
Anggaran
Desa √ 15.000.000 15.000.000
1 4 90 Pemilihan Kepala Desa Terpilihnya Kepala Desa 1 Kepala Desa Desa √ 20.000.000 20.000.000 14.000.000,00 54.000.000
1 4 91 Pembentukan BPD Terbentuknya BPD 9 BPD Desa √ 7.500.000 7.500.000
-
2 -
2 1 52.500.000
2 1 01 Kegiatan pengadaan sarana dan
prasarana Pendidikan Anak Usia
Dini
Belajar mengajar PAUD
2 Lembaga Dusun
Karanganyar,
Dusun Gentan
√ 7.500.000 7.500.000
2 1 02 Kegiatan Fasilitasi pendidikan
keagamaan di tingkat Desa.
Belajar mengajar
Keagamaan
13 TPQ 7 Dusun √ 10.000.000 5.000.000 15.000.000
2 1 08 Pengelolaan Perpustakaan Milik
Desa
Terkelolanya Perpusdes 1 Tahun
Anggaran
Desa √ 20.000.000 10.000.000 30.000.000
2 2 17.500.000
2 2 02 Penyelenggaraan Posyandu Terfasilitasinya Kegiatan
Posyandu Tingkat
12.000.000 12.000.000
2 2 04 Penyelenggaraan Desa Siaga Terfasilitasinya Kegiatan
Desa Siaga
1 Kelompok Desa √ 5.500.000 5.500.000
BIDANG PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA
Sub Bidang Pendidikan
Sub Bidang Kesehatan

B L R DANA DESA ADD
BAGI HSL
PAJAK/ RET
BANTU-AN
KEUANG-AN
PADes
Lain-lain
Pendapatan yang
syah
4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN (SASARAN)
TARGET
KINERJA
(VOLUME)
LOKASI
TOTAL
1 2 7
2 3 1.109.429.000
Desa Embung
Menuju Obyek Wisata Selo
Asri
600 x 3 x 0,15
m
Dusun Gentan √ 150.000.000 150.000.000
Kaligesing-Jojogan
100 x 3 x 0,12
m
Dusun
Kaligesing s/d
Jojogan
√ 100.000.000 100.000.000
Desa Dusun Jombret
Lingkungan
700 x 2,5 x
0,12 m
RW 1 s/d RW 9 √ 96.000.000 140.250.000 236.250.000
2 3 90 Kegiatan pembangunan gedung
taman bacaan
masyarakat/pusat kegiatan
belajar masyarakat/sanggar seni
budaya
Terbangunya Gedung
Serba Guna
1 Unit Desa √ 348.179.000 348.179.000
Dusun Jombret
Jombret
500 x 3 x 0,15
m
Dusun Jombret √ 225.000.000 225.000.000
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dusun Jombret
Jombret
500 x 3 x 0,15
m
Dusun Jombret √ 225.000.000 225.000.000
2 3 92 Rehab Balai Dusun dan PKD Terpeliharanya Balai
Dusun dan PKD
2 Unit Dusun Jojogan
dan Dusun
Jombret
√ 50.000.000 50.000.000
2 8 150.000.000
2 8 03 Pengembangan Pariwisata
Tingkat Desa
Bertambahnya Fasilitas
Desa Wisata
1 Unit Dusun Gentan √ 150.000.000 - 150.000.000
3 -
3 2 35.712.000
3 2 03 Penyelenggaraan Perayaan Hari
Kemerdekaan Tingkat Desa
Peringatan HUT RI
1 Kegiatan Desa √ 25.000.000 10.712.000 35.712.000
4 -
4 4
BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
Sub Bidang Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga
Sub Bidang Pariwisata
BIDANG PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN DESA
Sub Bidang Kebudayaan dan
Keagamanaan

B L R DANA DESA ADD
BAGI HSL
PAJAK/ RET
BANTU-AN
KEUANG-AN
PADes
Lain-lain
Pendapatan yang
syah
4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN (SASARAN)
TARGET
KINERJA
(VOLUME)
LOKASI
TOTAL
1 2 7
4 4 90 Kegiatan fasilitasi bantuan siswa
miskin
Terbantunya biaya
Pendidikan bagi RTM
17 Anak Desa √ 2.000.000 2.000.000
91 Kegiatan identifikasi masalah
kesehatan
Teridentifikasikanya
Penyakit Hepatitis
1 Kegiatan
Sosialisasi
Desa √ 5.000.000 5.000.000
5 - - - - -
5 1 50.000.000
5 1 00 Penanggulangan Bencana Penagana Darurat Korban
Bencana
1 Tahun
Anggaran
Desa √ 50.000.000 50.000.000
1.306.179.000 - - 35.000.000 - 164.962.000 1.506.141.000
BIDANG TAK TERDUGA
Sub Bidang Penanggulangan
Bencana
Ditetapkan pada : Tanggal 23 Agustus 2017
JOKO PURNOMO
NIP. 19620218 198812 1 001

DESA/KELURAHAN : SEBORO
KECAMATAN : SADANG
KABUPATEN : KEBUMEN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Terbangunnya jamban keluarga 20 Unit 3.000.000 Pelayanan Penyehatan
Lingkungan
Terbangunnya jamban
keluarga
DINKES Tertuang dalam usulan
musrengbang dan RKP
Desa ( RTM Miskin)
2
Pemugaran Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH) Dan Jambanisasi
20 Unit 10.000.000 Pengembangan perumahan
(APBD Prov)
Pengembangan perumahan DPKPLH Memenuhi kriteria RTLH,
mencakup 3 komponen
yaitu atap, lantai, dan
dinding.
3
Terbangunnya Jaringan Irigasi Air
Tanah (JIAT)
25 Titik 155.000.000 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Lainnya
Dinas Pertanian dan
Pangan
tanah dangkal,
tanaman pangan dan atau
hortikultura
DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN TAHUN 2020
YANG DIUSULKAN KE MUSRENBANGCAM TAHUN 2018
NO
INDIKATOR KELUARAN (JENIS
BARANG/JASA, PELATIHAN)
VOLUME ANGGARAN (Rp) LOKASI NAMA KEGIATAN NAMA PROGRAM SKPD YANG DITUJU KETERANGAN*
TANDATANGAN UPT
DINAS/BADAN TERKAIT
3
Terbangunnya Jaringan Irigasi Air
Tanah (JIAT)
25 Titik 155.000.000 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Lainnya
Dinas Pertanian dan
Pangan
tanah dangkal,
tanaman pangan dan atau
hortikultura
4 Terbangunnya Jides 7 Dusun 7 Dusun DPUPR
5
Terbangunaya Jalan Usaha Tani
(JUT)
2,5 X 950 m 200.000.000 Dusun Kaligesing,
Karanganyar,
Jojogan
Kegiatan Pembangunan Jalan
Usaha Tani Desa
Dinas Pertanian dan
Pangan
- tersedia tanah desa,
jalan tersebut untuk
akses transportasi
pertanian, lebar minimal
2,5 meter, jalan dimaksud
masih berupa tanah
6
Terpeliharanya Jembatan
Penghubung
1 Unit 100.000.000 Dusun Geyong Kegiatan Pembangunan
Bronjongisasi
DPUPR
Ditetapkan
Desa Seboro, 23 Agutus 2018
JOKO PURNOMO
NIP.19620218 198812 1 001

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SEBORO
KECAMATAN SADANG
Jl Raya Sadang KM 25 Desa Seboro, Kec. Sadang, Kab. Kebumen
SADANG 54353
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SEBORO KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2018
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBORO,
Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsisten antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan desa, maka perlu disusun Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKPDesa) 1 tahun secara partisipatif yang
dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa dengan persetujuan
BPD;
b. bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan BPD Desa
Seboro tentang persetujuan Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKPDesa) Tahun 2018 untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Desa.
Mengingat
:
1.
2.
3.
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang –
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59
,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844 );
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant On Economic, Social And Cultural
Rights ( Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomo 118, Tambahan Lembaran Negara
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950;
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang perubahan undang-
undang nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 5539);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5558);
Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004
tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten
Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2004 Nomor 6);

20.
21.
22.
23.
24.
2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan
Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004
Nomor 64);
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan
2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012
Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 93;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013
tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
Seboro Tahun 2016-2018;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2018 untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
KEDUA : Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SEBORO
KETUA,
SAEFUL MUTAQIN

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBORO
Pada hari ini rabu, tanggal lima belas , bulan agustus, tahun dua ribu delapan
belas bertempat di Balai Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen
telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas :
Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
Tahun Anggaran 2019
Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh :
1. Ketua,
2. Sekretaris,
3. dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana daftar
terlampir.
Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata
sepakat oleh segenap anggota mengenai pokok-pokok hasil pembahasan sebagai
berikut :
MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN DESA
Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2019
Dengan kesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dapat menyetujui
Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
Tahun 2018 dimaksud untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Seboro , 15 Agustus 2018
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBORO
KETUA,
SAEFUL MUTAQIN

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD
RAPAT : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA : SEBORO
KECAMATAN : SADANG
KABUPATEN : KEBUMEN
TANGGAL : 15 Agustus 2018
NO NAMA
ALAMAT
RT/RW
JABATAN
TANDA
TANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Saeful Mutaqin
Ridwan Fadilah
Wasingun
Mujiman
Sumarso
Kaslam
Sudiyono
Nurhasan
Martono
Asrori
Muhyono
02/01
01/06
03/01
01/02
01/03
01/04
05/04
01/05
06/06
04/09
01/09
Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
1. ………
2. ..........
3. ………
4. ..........
5. ………
6 ...........
7. ………
8............
9. ……
10. ………
11. ………
KETERANGAN :
1. Jumlah Anggota : 11 orang
2. Hadir : 11 orang
3. Tidak Hadir : - orang
4. Quorum : Memenuhi
Seboro , 15 Agustus 2018
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SEBORO
KETUA,
SAEFUL MUTAQIN

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES)
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA SEBORO KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2019
Pada Kamis tanggal dua pulu tiga bulan agustus tahun dua ribu
delapan belas bertempat di Wisma Embung Selo Asri Dusun Gentan telah
diselenggarakan Musrenbang Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten
Kebumen dengan dihadiri oleh unsur-unsur masyarakat sebagaimana
daftar hadir terlampir, dalam rangka membahas draft Rancangan Rencana
Kerja Pemerintah Desa, Desa Seboro, Kecamatan Sadang, Kabupaten
Kebumen Tahun Anggaran 2019.
Adapun waktu, tujuan, peserta dan hasil musyawarah adalah sebagai
berikut;
A. Waktu
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2018 untuk
penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan dengan
proses dan tahapan sebagai berikut :
1. Lokakarya Desa, dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu pada Hari
senin tanggal dua puluh bulan agustus tahun dua ribu delapan belas
dengan tujuan untuk melakukan evaluasi RKP Desa Tahun 2018,
melakukan evaluasi RPJM Desa, penyusunan rencana
program/kegiatan skala Kabupaten Tahun 2020, analisa keadaan
darurat/kerawanan, penyusunan rancangan rencana
program/kegiatan dan pagu anggaran Skala Desa Tahun 2019 serta
menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2019.
2. Musyawarah Desa Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
dilaksanakan pada hari kamis, tanggal dua puluh tiga bulan agustus
tahun dua ribu delapan belas. Penyampaian daftar prioritas sekala
Desa tahun anggaran 2019, daftar prioritas penanggulangan
kemiskinan skala Desa Tahun 2019, dan daftar prioritas kegiatan

Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2020 yang di usulkan ke
Musrenbang RKPD di Kecamatan Tahun 2018.
B. Tujuan
Tujuan dilaksanakannya Musyawarah Desa Rencana Pembangunan Desa
(Musrenbangdes) adalah untuk membahas dan menyepakati Draft
Rancangan RKP Desa Seboro Tahun Anggaran 2019.
C. Narasumber
1. Camat/Aparat Kecamatan/OPD Dinas/Badan di Kecamatan;
2. Kepala Sekolah;
3. Fasilitator/Pendamping Program/Lembaga lainnya;
4. Kepala Desa/Aparat Pemerintah Desa;
5. Tim Penyusun ( POKJA RKPDes)
D. Peserta
Unsur peserta yang hadir dalam musyawarah :
1. Delegasi Dusun, Wakil RT/RW;
2. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Keagamaan;
3. UnsurPerempuan (sekurang-kurangnya 30 persen);
4. Unsur Masyarakat Miskin;
5. Wakil Kelompok Pemerhati Anak, Remaja/Pemuda;
6. Organisasi Kemasyarakatan, Pengusaha, Kelompok Tani/Nelayan,
Buruh, Komite Sekolah;
7. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (seperti BKM, KPMD,
PKK, LKMD, ).
E. Hasil
Hasil Musrenbang Desa adalah :
1. Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
Seboro Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya akan diserahkan
kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah BPD.
2. Menyepakati Delegasi Desa yang Mengikuti Musrenbangcam, sebagai
wakil Desa sekaligus mengawal usulan prioritas kegiatan
Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2019 yang di usulkan ke
Musrenbang RKPD di Kecamatan Tahun 2018.

Demikian Berita Acara Musrenbang Desa ini dibuat untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.
DAFTAR PERWAKILAN PESERTA MUSRENBANGDES RKP Desa TAHUN 2018
NO NAMA UNSUR TANDA TANGAN
1. HIKMAH ALFIATUN Tokoh Masyarakat 1.
2. SUMIYATI Tokoh Agama 2.
3. SURYADI Ketua Karangtaruna 3.
4. KASMIYATI
Perwakilan
Masyarakat Miskin
4.
5. MAHFUD Organisasi Masyarakat 5.
6. TOHAR
Wakil Keterwakilan
Anak
6.
Seboro, 23 Agustus 2018
Pimpinan Rapat
SAEFUL MUTAQIN
Notulis
RIDWAN FADILAH
Mengetahui :
Pj. Kepala Desa Seboro
JOKO PURNOMO
NIP. 19620218 198812 1 001

BERITA ACARA KESEPAKATAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
DESA SEBORO KECAMATAN SADANGKABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2019
Pada hari Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun Dua
ribu delapan belas bertempat di Wisma Embung Selo Asri Dusun Gentan
telah diselenggarakan Musrenbang Desa Seboro Kecamatan Sadang
Kabupaten Kebumen yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan
daftar hadir peserta
Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:
1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh para Nara Sumber
(dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara
pembukaan Musrenbang Desa.
2. Pemaparan materi lainnya (disesuaikan dengan materi dan nama
pejabat yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang terhadap
materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil
kesepakatan Musrenbang Desa, maka pada:
Hari dan Tanggal : Kamis, 23 Agustus 2018
Waktu : Pukul 08.00 WIB
Tempat : Gedung Wisma Embung Selo Asri Dusun Gentan
Musrenbang Desa Seboro :
MENYEPAKATI
a. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2019;
b. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2020 yang akan
diusulkan ke SKPD melalui Musrenbangcam Tahun 2018;
c. Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Skala Desa
Tahun 2018;
d. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun
2018;

g. Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan
RKPDesa Tahun 2019.
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan
sebagaimana mestinya
Seboro tanggal 23 Agustus 2018
Pimpinan Sidang
SAEFUL MUTAQIN

DAFTAR PERWAKILAN PESERTA MUSRENBANGCAM RKP Desa TAHUN 2018
NO NAMA UNSUR TANDA TANGAN
1. JOKO PURNOMO Kepala Desa 1.
2. SAEFUL MUTAQIN Ketua BPD 2.
3. SUKARDI Anggota LKMD 3.
4. SUMIYATI Perwakilan Perempuan 4.
5. KASMIYATI
Perwakilan
Masyarakat Miskin
5.
6. SURYADI Perwakilan Pemuda 6.

FOTO KEGIATAN LOKAKARYA RKP TAHUN ANGGARAN 2019

FOTO KEGIATAN MUSRENBANG RKP TAHUN ANGGARAN 2019

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEBOROKECAMATAN SADANG
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 141/21/KEP/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SEBORO TAHUN 2019
KEPALA DESA SEBORO,
Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Desa(RKP Desa) perlu dibentuk Kelompok Kerja
(Pokja) di Tingkat Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala
Desa tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja)
Penyusun RKP Desa di Desa Seboro tahun anggaran 2019.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor
4221);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47Tahun 2015 tentang
perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123 ,
5539);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun
2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di
Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53
Proses Kebijakan Pulik (Lembaran Daerah Kabupaten
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun
2007 tentang Sumber Pendapatan Desa(Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3,
Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20
Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20);
19. Peraturan Desa Seboro Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes) Seboro Tahun 2016 – 2018 (Lembaran Desa

Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun
2015 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Seboro Nomor 9 tahun 2017 Tentang
Penetapan kewenangan Desa berdasarkan hak asal
usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Desa
Seboro (Lembaran Desa Seboro Kecamatan Sadang
Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 9);
21. Perturan Desa Seboro Nomor 8 tahun 2017 Tentang
Anggaran Pelaksanaan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Desa Seboro Kecamatan
Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8).
Memperhatikan: Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor :1675/tanggal18 Juli
2018 perihal Petunjuk Teknis Musrenbang Penyusunan RKP
DesaTahun 2018.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan
Pembangunan Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten
Kebumen dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tersebut
dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan Pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai
tugassebagai berikut :
a. Melakukan pengkajian/evaluasi RKP Desa Tahun 2018;
b. Melakukan pengkajian/evaluasi terhadap RPJM Desa;
c. menyiapkan kelengkapan yang berkaitan dengan
Musrenbang Desa;
d. menyusun jadwal kegiatan;
e. menyusun tata tertib/ketentuan Musrenbang Desa;
f. melakukan identifikasi calon peserta Musrenbang Desa;
g. mengumumkan waktu dan tempat penyelenggaraan
Musrenbang Desa;
h. mengundang peserta dan nara sumber, minimal 3 (tiga)
hari sebelum hari pelaksanaan musrenbang, dilampiri hasil
lokakarya desa;
i. memandu dan memfasilitasi penyusunan RKP Desa;

j. memandu dan memfasilitasi lokakarya/pertemuan/ rapat-
rapat dalam rangka penyusunan daftar prioritas kegiatan
yang akan diusulkan ke Musrenbang RKPD Kabupaten di
kecamatan;
k. memandu dan memfasilitasi penyelenggaraan musrenbang
Desa;
l. merumuskan hasil musrenbang dalam bentuk Berita Acara
dan kelengkapannya;
m. mendokumentasikan seluruh proses mulai dari persiapan
sampai dengan pasca musrenbang.
KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan Pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala
Desa.
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkanya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Seboro
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
pada tanggal 30 Juli 2018
Penjabat Kepala Desa Seboro
JOKO PURNOMO
NIP. 19620218 198812 1 001
TEMBUSAN:disampaikan Kepada Yth. :
1. Bupati Kebumen;
2. Kepala DISPERMADES Kab. Kebumen;
3. Camat Sadang
4. Ketua BPD Desa Seboro

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEBORO
NOMOR : 141/21/KEP/2018
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOKKERJA (POKJA)
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SEBORO
SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DESA SEBORO
NO NAMA UNSUR KEDUDUKAN KETERANGAN
1 2 3 4 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Joko Purnomo
Bilaludin,S.E
Sukardi
Nasihin
Adiyono
Sumiyati
Nurhayati
Sudiarti
Suwarni
Ristiyani
Dwi Pamungkasari
Kepala Desa
Sekretaris Desa
LKMD
KPMD
Kasi Kesejahteraan
Masyarakat
KPMD
Perangkat Desa
Perangkat Desa
Perangkat Desa
Perangkat Desa
Perangkat Desa
Pengendali
Ketua
sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Penjabat Kepala Desa Seboro
JOKO PURNOMO
NIP. 19620218 198812 1 001

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEBOROKECAMATAN SADANG
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 141/22/KEP/2018
TENTANG
PENUNJUKKAN PERSONIL SEBAGAI DELEGASI/PESERTA MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNANDESA
TAHUN 2018 DI KECAMATAN SADANG
KEPALA DESA SEBORO,
Menimbang : a. bahwa untuk mengawal kesinambungan program
kegiatan yangakan diusulkan ke Pemerintah Kabupaten,
perlu menunjuk Personil sebagai Delegasi/Peserta yang
mewakili Pemerintahan Desa untuk mengikuti
pembahasan usulan kegiatan pada forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Kecamatan
(Musrenbangcam) Tahun 2018 di Kecamatan Sadang,
yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan Personil
sebagai Delegasi/Peserta Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kecamatan Tahun 2018 di Kecamatan
Sadang.

Mengingat : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undng Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita
Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 4221);
Pengesahan International Covenant On Economic,
Social And Cultural Rights ( Kovenan Internasional
Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Nomo 118, Tambahan Lembaran Negara Republik

8.
9.
10.
11.
12.
Pemerintahanan Daerah (Lembaran Negara Republik
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Nomor 157 ,Tambahan Lembaran Negara Republik

13.
14.
15.
16.
17.
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 ,Tambahan
Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11
Nomor 22);
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 50;
kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah

18.
19.
20.
21.
22.
Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor
3,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 105);
Peraturan Desa Seboro Nomor 4 Tahun 2015tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (
RPJM Desa ) Seboro Tahun 2016 – 2018; (Lembaran
Desa Seboro Tahun 2015 Nomor5);
Kewenangan Desa (Lembaran Desa Seboro Tahun
2017 Nomor 9);
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPDes) Desa
Seboro Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Seboro
Tahun 2018 Nomor 2).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Desa Seboro Tahun 2018
Nomor 8).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU
:
: Menunjuk Personil sebagai Delegasi/Peserta Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Tahun
2018 di Kecamatan Sadang dari Desa Seboro sebagaimana
tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Personil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut :
a. mewakili desa untuk mengawal rencana
program/kegiatan dalam RKP Desa yang akan diusulkan
ke Pemerintah Kabupaten Tahun2019 (Skala Supra

Desa); dan
b. melaporkan hasil Musrenbangcam kepada Kepala Desa
melalui Kelompok Kerja Pembangunan Desa Seboro.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENJABAT KEPALA DESASEBORO
JOKO PURNOMO
NIP. 19620218 198812 1 001

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA SEBORO
NOMOR : 141/22/KEP/2018
TENTANG PENUNJUKKAN PERSONIL SEBAGAI
PESERTA MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KECAMATAN TAHUN 2018
DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KECAMATAN TAHUN 2018DARI DESA SEBORO
No. Nama Unsur
Alamat
RT / RW
Keterangan
1. Joko Purnomo Kepala Desa Kedungwaru
2. Saeful Mutaqin Ketua BPD 02/01
3. Suryadi Karang Taruna 03/01`
4. Sumiyati KPMD 01/04
5. Nurhayati Pengurus PKK 05/05
6 Nasihin Pemerhati Anak 01/08
PENJABAT KEPALA DESASEBORO
JOKO PURNOMO
NIP. 19620218 198812 1 001

KEPUTUSAN KEPALA DESASEBORO,
KECAMATAN SADANG, KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 141/27/KEP/2018
TENTANG
PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA,
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN BENDAHARA
DESA DI DESA SEBORO, KECAMATAN SADANG, KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2019
KEPALA DESASEBORO,
Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka perlu
menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
dan Bendahara Desa di Desa Seboro, Kecamatan
Sadang, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017
dimaksud dalam huruf a , maka perlu menetapkan
Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pemegang
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana
Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana
Kegiatan, Bendahara Desa di Desa Seboro, Kecamatan
Sadang, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Indonesia Nomor 5495)
NOMOR : 141/27/KEP/2018
TENTANG
TAHUN ANGGARAN 2019
KEPALA DESASEBORO,
NOMOR : 141/27/KEP/2018
TENTANG
TAHUN ANGGARAN 2019
KEPALA DESASEBORO,
NOMOR : 141/27/KEP/2018
TENTANG
TAHUN ANGGARAN 2019
KEPALA DESASEBORO,

Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019

Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019

Similar to Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019 (20)

More from Pemdes Seboro Sadang

More from Pemdes Seboro Sadang (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (8)

Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019