Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PERATURAN DESA SENANGHATI
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG :
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2015
...
PERATURAN DESA SENANGHATI
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2015
DE...
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, T...
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republ...
Pedoman Penyusunan Anggran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lebak Tahun 2014 Nom...
10. Rukun Kampung selanjutnya disebut RK atau Kepangiwaan atau
Kemandoran atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian...
24. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan-keputusan tentang
pelaksanan Peraturan Desa (atas kuasa) Peraturan Perund...
38. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah h...
Pasal 4
(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
a. Belanja Langsung Rp. 345,376,856,-
b. Belanj...
LAMPIRAN III PERATURAN DESA SENANGHATI
NOMOR : 1 TAHUN 2015
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2015
PERIHAL : ANGGARAN PENDAPATAN DAN ...
LAMPIRAN IV PERATURAN DESA SENANGHATI
NOMOR : 1 TAHUN 2015
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2015
PERIHAL : ANGGARAN PENDAPATAN DAN B...
B E R I T A A C A R A
NOMOR : ………………………..
PERSETUJAUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA SENANGHATI KECAMATAN MALINGPING KA...
BERITA ACARA RAPAT
PEMBAHASAN RAPBDes Perubahan
NOMOR : 140.1/109/2037/IV/2015
Pada hari ini, senin tanggal dua puluh Dela...
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
VISUALISASI ACARA
PEMBAHASAN RENCANA APB DESA PERUBAHAN
Foto – 1
Acara Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanj...
Foto –3
Acara Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Perubahan ……….(deskripsikan siapa mengerjakan apa)...
Foto – 2, dst…
Acara Pembahasan Rencana Anggaran & Kegiatan Desa (RKA-
Desa) Kegiatan ………………………………….. bersama PTPKD/TPK
De...
VISUALISASI ACARA
PEMBAHASAN DOKUMEN DPA-DESA SENANGHATI
DENGAN BPD & TIM ANGGARAN PEMERINTAH DESA (TAPDES)
Foto –
1
Acara...
VISUALISASI ACARA
VERIFIKASI APBDES DENGAN TIM VERIFIKASI APBDES TINGKAT
KABUPATEN/KECAMATAN
Foto – 1
Acara Verifikasi Dok...
APBDES PERUBAHAN
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

APBDES PERUBAHAN

20,605 views

Published on

Apbdes perubahan desa senanghati tahun2015

Published in: Business
  • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

APBDES PERUBAHAN

  1. 1. PERATURAN DESA SENANGHATI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH DESA SENANGHATI KECAMATAN MALINGPING KABUPATEN LEBAK TAHUN 2015
  2. 2. PERATURAN DESA SENANGHATI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SENANGHATI Menimbang : a. bahwa agar perencanaan, pelaksanaan, penatanusahaan, pelaporan dan pertangungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desadikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran perlu diatur dengan Peraturan Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Senangahti Tahun Anggaran 2015 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
  3. 3. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56); 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37); 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 13.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 14.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara
  4. 4. Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 15.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160); 16.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296); 17.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297); 18.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 367); 19.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama Desa-Desa di Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 3 Seri D); 20.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15); 21.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor 7); 22.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 19); 23.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama- nama Desa di Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 1); 24.Peraturan Bupati Lebak Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 39); 25.Peraturan Bupati Lebak Nomor 40 Tahun 2014 tentang Belanja Barang Jasa Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 40); 26.Peraturan Bupati Lebak Nomor 41 Tahun 2014 tentang
  5. 5. Pedoman Penyusunan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 41); 27.Peraturan Bupati Lebak Nomor 42 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Kepada Desa Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 42); 28.Peraturan Desa Senanghati No. 4 Tahun 2014 Tentang APBDes Tahun Anggaran 2015. 29.Peraturan Desa Senangahti No 2 Tahun 2014 Tentang RPJMDes Desa Senanghati 30.Peraturan Desa Senanghati No 3 Tahun 2014 Tentang RKPDes Desa Senanghati. Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENANGHATI dan KEPALA DESA SENANGHATI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2015 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak; 2. Bupati adalah Bupati Lebak; 3. Kecamatan Rangksbitung adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lebak; 4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak; 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di Kecamatan; 6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Desa; 7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.; 8. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya; 9. Sekretaris Desa adalah adalah pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
  6. 6. 10. Rukun Kampung selanjutnya disebut RK atau Kepangiwaan atau Kemandoran atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa; 11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintahan Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintahan Desa; 12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintahan Desa; 13. Penduduk Desa adalah warga masyarakat atau pendatang yang telah bertempattinggal dan terdaftar sebagai warga masyarakat; 14. Kepala Keluarga adalah penaggung jawab anggota keluarga yang secara kemasyarakatan terdaptar dalam Kartu Keluarga; 15. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten; 16. Sumber Pendapatan Desa adalah terdiri atas Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Kabupaten, Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten untuk Desa, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten serta Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lebak; 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa; 19. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 20. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan; 21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan; 22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa; 23. Peraturan Kepala Desa adalah semua keputusan-keputusan tentang pelaksanan Peraturan Desa (atas kuasa) Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat mengatur harus mendapat persetujuan BPD;
  7. 7. 24. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan-keputusan tentang pelaksanan Peraturan Desa (atas kuasa) Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat; 25. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa; 26. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa; 27. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan; 28. Tim Pengelola Kegiatan yang disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa; 29. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut; 30. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung- jawaban dan pengawasan keuangan desa; 31. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa; 32.Tim Anggaran Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut TAPDes adalah Tim anggaran yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk merencanakan dan melaksanakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa; 33.Administrator Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disebut APKD adalah Sekretaris Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk memimpin pengelolaan keuangan desa; 34. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa; 35. Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut PK adalah pihak ke-3 yang melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Dana (SPPD); 36. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa; 37. Bendahara Kegiatan adalah sesorang yang ditunjuk oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa atau Pelaksana Kegiatan dengan pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APB Desa;
  8. 8. 38. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun; 39. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun; BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN Pasal 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 472,176,856,- yang terdiri atas : 1. Pendapatan Desa Rp. 472,176,856 2. Belanja Desa Rp. 472,176,856 ( - ) Surplus/(Defisit) Rp. 0 3. Pembiayaan a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 0 b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0 ( - ) Pembiayaan Netto Rp. 0 Sisa lebih pembiayaan Anggaran tahun berkenan Rp. 0 Pasal 3 (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : a. Pendapatan asli Desa Rp. ,- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Rp.276,052,173,- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Rp. 49,321,032,- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Rp. 146,803,651,- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Rp. ……………………,- f. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rp. ………………,- g. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga Rp. ………,- h. Lain-lain pendapatan Desa yang sah Rp. ………………..,- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Hasil Usaha Desa Rp. 0,- b. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp.0,-
  9. 9. Pasal 4 (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : a. Belanja Langsung Rp. 345,376,856,- b. Belanja Tidak Langsung Rp. 125,800,000,- (2) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari : a. Belanja Pegawai/Honorarium Rp.29,950,000,- b. Belanja Barang/Jasa Rp. 62535,600,- c. Belanja Modal Rp. 251,891,256,- (3) Belanja Tidak Langsung Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari : a. Belanja Pegawai/ Penghasilan Tetap Rp. 105,000,000,- b. Belanja Bantuan Sosial Rp. 10,000,000,- Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, yang terdiri dari : 1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2015; 2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2015 menurut Kewenangan Desa, Program, Kegiatan dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD); 3. Lampiran IIIA Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa Perubahan (DPADesa- Perubahan) Pendapatan Desa; 4. Lampiran IIIB Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa Perubahan (DPADesa- Perubahan) Belanja Desa; 5. Lampiran IIIC Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa Perubahan (DPADesa- Perubahan) Pembiayaan Desa; Pasal 6 Sebagai landasan operasional pelaksanaan penggunaan Anggaran Desa Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa. Pasal 7 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Senanghati Disahkan di Senanghati Pada tanggal 28 September 2015 KEPALA DESA SENANGHATI MURSIDI
  10. 10. LAMPIRAN III PERATURAN DESA SENANGHATI NOMOR : 1 TAHUN 2015 TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2015 PERIHAL : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2015 DAFTAR DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHAN DESA SENANGHATI KECAMATAN MALINGPING KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2015 1. DPA – 1 PENDAPATAN 2. DPA – 2.1 BELANJA YANG BERSUMBER DARI PADes 2.1.1. Belanja Langsung 2.1.2. Belanja Tidak Langsung 3. DPA – 2.2 BELANJA YANG BERSUMBER DARI APBD-KAB 2.2.1. Belanja Langsung 2.2.2. Belanja Tidak Langsung 4. DPA – 2.3 BELANJA YANG BERSUMBER DARI APBD-PROV 2.3.1. Belanja Langsung 2.3.2. Belanja Tidak Langsung 5. DPA – 2.4 BELANJA YANG BERSUMBER DARI PUSAT (APBN) 2.4.1. Belanja Langsung 2.4.2. Belanja Tidak Langsung
  11. 11. LAMPIRAN IV PERATURAN DESA SENANGHATI NOMOR : 1 TAHUN 2015 TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2015 PERIHAL : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN TAMBAHAN DOKUMEN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PARUBAHAN DESA SENANGHATI KECAMATAN MALINGPING KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2015 1. SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENANGHATI 2. PERSETUJAUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA SENANGHATI KECAMATAN MALINGPING KABUPATEN LEBAK TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2015 3. BERITA ACARA RAPATPEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN 4. VISUALISASI ACARAPEMBAHASAN RENCANA APBDESA PERUBAHAN 5. VISUALISASI ACARAPEMBAHASAN DOKUMEN RKA-DESA NEMENGDENGAN BPD & TIM ANGGARAN PERUBAHAN PEMERINTAH DESA (TAPDES) 6. VISUALISASI ACARAPEMBAHASAN DOKUMEN DPA-PERUBAHAN DESA DENGAN BPD & TIM ANGGARAN PEMERINTAH DESA (TAPDES) 7. VISUALISASI ACARA VERIFIKASI RAPBDES DENGAN TIM VERIFIKASI APBDESA-PERUBAHAN KAB/KEC.
  12. 12. B E R I T A A C A R A NOMOR : ……………………….. PERSETUJAUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA SENANGHATI KECAMATAN MALINGPING KABUPATEN LEBAK TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2015 Pada hari ini Senin tanggal dua puluh Delapan bulan September Tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini : 1. ABDUL FATAH : Ketua BPD Desa Senanghati Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Senanghati selanjutnya disebut PIHAK KESATU; 2. MURSIDI : Kepala Desa Senanghati Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Pemerintah Desa Senanghati yang beralamatkan di Desa Senanghati RT 12 , RW 4 , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; Menyatakan bahwa : 1. PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2015 yang telah diajukan PIHAK KEDUA; 2. PIHAK KEDUA akan memproses Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil pembahasan yang telah dilakukan; 3. PIHAK KEDUA akan menyampaikan kepada Camat Untuk dievaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini. PIHAK KEDUA KEPALA DESA SENANGHATI MURSIDI PIHAK KESATU BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA SENANGHATI KETUA, ABDUL FATAH
  13. 13. BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN RAPBDes Perubahan NOMOR : 140.1/109/2037/IV/2015 Pada hari ini, senin tanggal dua puluh Delapan bulan September tahun dua ribu lima belas pukul 08:00 wib s.d. 11:00 Wib, bertempat di Kantor Desa Senanghati, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan RAPBDes Perubahan, dihadiri oleh empat belas orang perwakilan yakni, Ketua dan Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan unsur Kelembagaan Desa yakni, Ketua LPM, Ketua TP-PKK Desa, Ketua Karang Taruna beserta unsur masyarakat lain yang terlibat. Dengan keputusan: Mengesahkan RAPBDes Perubahan menjadi APBDes Perubahan Desa Senanghati Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak. Demikian berita acara rapat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN 1. 1. ..................... 2. 2. ..................... 3. 3. ..................... 4. 4. ..................... 5. 5. ..................... 6. 6. ..................... 7. 7. ..................... 8. 8. ..................... 9. 9. ..................... 10 10 11 11
  14. 14. NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21
  15. 15. VISUALISASI ACARA PEMBAHASAN RENCANA APB DESA PERUBAHAN Foto – 1 Acara Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan ……….(deskripsikan siapa mengerjakan apa) Foto – 2 Acara Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan……….(deskripsikan siapa mengerjakan apa)
  16. 16. Foto –3 Acara Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan ……….(deskripsikan siapa mengerjakan apa) VISUALISASI ACARA PEMBAHASAN DOKUMEN RKA-DESA SENANGHATI DENGAN BPD & TIM ANGGARAN PEMERINTAH DESA (TAPDES) Foto – 1 Acara Pembahasan Rencana Anggaran & Kegiatan Desa (RKA-Desa) Kegiatan ………………………………….. bersama PTPKD/TPK Desa(deskripsikan siapa mengerjakan apa)
  17. 17. Foto – 2, dst… Acara Pembahasan Rencana Anggaran & Kegiatan Desa (RKA- Desa) Kegiatan ………………………………….. bersama PTPKD/TPK Desa(deskripsikan siapa mengerjakan apa)
  18. 18. VISUALISASI ACARA PEMBAHASAN DOKUMEN DPA-DESA SENANGHATI DENGAN BPD & TIM ANGGARAN PEMERINTAH DESA (TAPDES) Foto – 1 Acara Pembahasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa pada Kegiatan ………………………………….. dengan PTPKD/TPK Desa(deskripsikan siapa mengerjakan apa) Foto – 2 , dst… Acara Pembahasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa pada Kegiatan ………………………………….. dengan PTPKD/TPK Desa(deskripsikan siapa mengerjakan apa)
  19. 19. VISUALISASI ACARA VERIFIKASI APBDES DENGAN TIM VERIFIKASI APBDES TINGKAT KABUPATEN/KECAMATAN Foto – 1 Acara Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa …….. antara Pemerintah Desa dengan Tim Verifikasi APBDes Tingkat Kabupaten/Kecamatan.. (deskripsikan siapa mengerjakan apa) Foto – 2, dst… Acara Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa …….. antara Pemerintah Desa dengan Tim Verifikasi APBDes Tingkat Kabupaten/Kecamatan.. (deskripsikan siapa mengerjakan apa)

×