Keputusan Kepala Desa Salo Dua menetapkan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) berdasarkan peraturan dan hasil musyawarah pembangunan desa, serta menugaskan pelaksanaan program pembangunan berdasarkan RKP-Desa.

1. PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN MAIWA
DESA SALO DUA
KEPUTUSAN KEPALA DESA SALO DUA
KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG
NOMOR ……….. TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA) SALO DUA
KEPALA DESA SALO DUA,
Menimbang :
a. bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan
pembangunan desa berupa rencana kerja pembangunan desa (RKP-
Desa) yang merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka
menengah desa (RPJM-Desa) ;
b. bahwa RKP-Desa dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan
pembangunan desa (Musrenbang Desa) setiap tahun berdasarkan
RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Keputusan Kepala
Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa
tentang RKP-Desa;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004Nomor 104, Tambahan Lemb aran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421 );
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 )
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438 );
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader
Pemberdayaan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang
Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil
Desa/Kelurahan;
6. Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang
Pendataan Program Pembangun Desa/Kelurahan;

2. 7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2 / 1408 / PMD
Tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan
Pembangunan Desa.
8. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan desa;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan kades
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Keuangan Desa;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa;
13.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Lokal
Berskala Desa;
14.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Mekanisme pengambilan
Keputusan Musyawarah Desa;
15.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
Desa;
16.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2015;
17.PP No 43 Tahun 2014 tentang pedoman Pelaksanaan UU Desa No 6
tahun 2014
18.PP No 47 Tahun 2015 Tentang Revisi PP No 43 Tahun 2014 tentang
pedoman Pelaksanaan UU Desa No 6 tahun 2014
19.PP No 60 tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
20.PP No. 22 tahun 2015 tentang revisi PP No 60 tahun 2014 tentang
Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara
21.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2008, Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243)
22.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sistim Perencanaan
Partisipatif Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Kabupaten
enrekang) Tahun 2008-2028;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Kabupaten
enrekang) Tahun 2014-2018;

3. MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA : Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam
menyusun RKP-Desa dan melaporkan kepada Bupati/walikota
melalui Kecamatan.
KEDUA : RKP-Desa disusun berdasarkan RPJM-Desa 6 (enam) tahunan
melalui forum Musrenbang-Desa.
KETIGA : Berita acara RKP-Desa ditandatangani oleh Pemerintahan Desa dan
LPM/LKMD atau dengan sebutan lain sebagai koordinator
penyusunan RKP-Desa.
KEEMPAT : RKP-Desa merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan
di Desa untuk/wajib ke RKP-Daerah.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Salo Dua
Pada tanggal : ................... 2015
KEPALA DESA SALO DUA
( MUSTAPA )
Tembusan :
1. Bapak Bupati Enrekang di Enrekang;
2. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Enrekang di Enrekang;
3. Bapak Kabag Hukum Setda Kabupaten Enrekang di Enrekang;
4. Bapak Camat Maiwa di Maiwa;
5. Ketua BPD Desa Salo Dua;
6. Ketua LPMD Desa Salo Dua;
7. Sdr. Yang bersangkutan;
PERTAMA : Merumuskan pedoman sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan
ini
KEDUA : Melaksanakan Rencana Kerja Pembangunan Desa dst…..
KETIGA :
Maksimal 6 ….
Catatan : Nama gelar tidak dicantumkan Khusus Peraturan