RLPD

1. 1
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN 2018
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD),
merupakan rangkuman tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Tahun 2018. Penyampaian RLPPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018
kepada masyarakat pada dasarnya mengetengahkan gambaran kinerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat secara utuh sepanjang Tahun
2018, berdasarkan tolok ukur kinerja yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pakpak Bharat
2016 – 2021, sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan
Umum, Program Prioritas Kepala Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan
Daerah, serta sebagai implementasi pencapaian sasaran terhadap program
dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tertuang melalui Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018.
Dengan demikian, gambaran kinerja pada tahun 2018 merupakan
sebuah implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan Urusan Desentralisasi,
Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan. Dan kami bersyukur,
dengan keterbatasan dan kekurangan yang ada, pencapaian target kinerja di
tahun 2018 dapat kami penuhi. Dan untuk target pembangunan yang belum
tercapai secara optimal, akan kami jadikan refrensi untuk bahan evaluasi
peningkatan pencapaian sasaran program/kegiatan di tahun anggaran
berikutnya.
VISI :
Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan, Kabupaten Pakpak Bharat menetapkan Visi dan Misi dengan
berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, adapun Visi Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2016-2021
sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun
2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
kabupaten Pakpak Bharat adalah:
“ TERWUJUDNYA PAKPAK BHARAT YANG BERSATU DAN SEJAHTERA,
UNGGUL DALAM KUALITAS HIDUP, TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK
BERLANDASKAN AGAMA DAN BUDAYA ”
DR. H. ASREN NASUTION, MA
Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT

2. 2
MISI
Untuk mewujudkan visi tersebut disusun misi Kabupaten Pakpak Bharat sebagai
berikut:
1. Melanjutkan peningkatan kinerja aparatur pemerintah meliputi manajemen
pemerintahan yang profesional, kepemimpinan yang amanah dan
pelayanan publik yang berkualitas;
2. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis pada
sumber daya alam lokal;
3. Meningkatkan kualitas daya manusia yang berdaya saing tinggi yang
dilandasi budaya pakpak dan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa;
4. Meningkatkan derajat kesehatan melalui pelayanan dan fasilitas kesehatan
yang prima terutama untuk ibu dan anak dalam mewujudkan Generasi
Emas Pakpak Bharat;
5. Mengembangkan infrastruktur untuk mendorong percepatan pertumbuhan
ekonomi dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah;
6. Menjadi sentra pendidikan dan kesehatan yang unggul di Provinsi Sumatera
Utara.
Dengan penyampain Ringkasan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (RLPPD) ini, diharapkan masyarakat dapat melihat dan
memahami gambaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten Pakpak Bharat sesuai prioritas kebijakan umum pembangunan
daerah selama Tahun Anggaran 2018.
Selanjutnya melalui media ini disampaikan Ringkasan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun Anggaran 2018, yang sistematika penyampaiannya diawali dengan
Kinerja Keuangan, Kemudian Kinerja Menurut Urusan Pemerintahan atau
Prioritas Pembangunan, dan diakhiri dengan penjelasan tentang Indikator
Kinerja Makro Pembangunan sebagai akumulasi atas seluruh kinerja
Pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat sampai dengan Tahun 2018.
A. KINERJA KEUANGAN DAERAH
Terkait Kinerja keuangan Daerah, dapat disampaikan sebagai berikut:
I. Pendapatan Daerah
Kinerja Pendapatan Daerah, terealisasi sebesar Rp. 535.355.656.689,74
(Lima ratus tiga puluh lima milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam
ratus lima puluh enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan koma
tujuh puluh empat rupiah) atau 97,80% dari target yang telah ditetapkan
sebesar Rp. 547.413.780.052 (Lima ratus empat puluh tujuh milyar empat
ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima puluh dua rupiah).
Realisasi dimaksud dikontribusikan oleh tiga sumber Pendapatan Daerah
yaitu:
(1) Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 20.051.968.174,74 (Dua
puluh milyar lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan
ribu seratus tujuh puluh empat koma tujuh puluh empat rupiah) atau
84,93% dari potensi yang diharapkan sebesar Rp. 23.609.724.427,-
(Dua puluh tiga milyar enam ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh

3. 3
empat ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah). PAD tersebut terdiri
dari Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah.
(2) Dana Perimbangan
Dana Perimbangan realisasi sebesar Rp. 507.319.388.603 (Lima ratus
tujuh milyar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh
delapan ribu enam ratus tiga rupiah) atau sebesar 98,50% dari target
yang ditetapkan sebesar Rp. 515.035.347.497.- (Lima ratus lima belas
milyar tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat
ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Pendapatan Dana Perimbangan
tersebut terdiri dari pendapatan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi
Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, dan Dana
Penyesuaian.
(3) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp. 7.984.299.912,- (Tujuh
Milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus sembilan
puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah). Lain-lain
pendapatan Daerah tersebut, terdiri dari Pendapatan lainnya.
Kinerja keuangan daerah dari aspek pendapatan menunjukkan keseriusan
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam memenuhi dana
pembangunan demi terpenuhinya anggaran belanja daerah untuk
merealisasikan program dan kegiatan pembangunan yang telah
ditetapkan.
II. Belanja Daerah
Kinerja Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp. 445.139.012.010,31,- (Empat
ratus empat puluh lima milyar seratus tiga puluh sembilan juta dua belas
ribu sepuluh koma tiga puluh satu rupiah) atau 78,37% dari anggaran
yang ditargetkan sebesar Rp. 568.009.505.081,61 (Lima ratus enam puluh
delapan milyar sembilan juta lima ratus lima ribu delapan puluh satu
koma enam puluh satu rupiah).
III.Pembiayaan Daerah
Realisasi Penerimaan Pembiayaan tercapai 40,31%, yaitu sebesar Rp.
39.918.692.282,61 (Tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan
belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh
dua koma enam puluh satu rupiah) dari anggaran yang ditargetkan
sebesar Rp. 99.025.072.282,61 (Sembilan puluh sembilan milyar dua puluh
lima juta tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh dua koma enam
puluh satu rupiah). Penerimaan Pembiayaan ini bersumber dari Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Daerah Dari Tahun Sebelumnya (SILPA) dan
Penerimaan Pinjaman Daerah.
B. KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN
Selanjutnya kinerja yang berkenaan dengan urusan Pemerintahan
atau prioritas pembangunan pada tahun anggaran 2018, sebagaimana
tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Derah (RKPD) Kabupaten

4. 4
Pakpak Bharat Tahun 2018 yaitu Terdapat 8 (delapan) Prioritas
Pembangunan Pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang telah
dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, diukur berdasarkan Indikator Kinerja
Kunci (IKK), realisasinya sebagai berikut:
1. Peningkatan Kemandirian Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor
Ekonomi Yang Berbasis Pada Potensi Unggulan dan Andalan Daerah
Potensi unggulan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2017
adalah sektor pertanian. Pertanian merupakan sektor utama yang
mendukung perekonomian masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat dan
sebagian besar penduduk berusaha pada sektor pertanian. Dalam
pengelompokan sektor pertanian terdiri dari sub sektor tanaman bahan
makanan holtikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan serta perikanan.
Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tetap berupaya
mengembangkan pertanian Gambir yang diarahkan untuk menjadi potensi
unggulan Kabupaten Pakpak Bharat dimasa depan. Hal tersebut
berdampak pada peningkatan produktivitas Gambir di tahun 2018.
Produktivitas komoditas gambir pada tahun 2017 sebanyak 1.079,53 ton
mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 1.573,75 ton.
Peningkatan kemandirian daya saing ekonomi masyarakat Kabupaten
Pakpak Bharat diberbagai sektor dipacu dengan upaya dalam berbagai
bentuk termasuk stimulan. Demikian halnya dalam melaksanakan program
pemerintah pusat pada bidang ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat juga terus berusaha meningkatkan produktivitas bahan
pangan.
Untuk produksi tanaman padi sebagai bahan pangan utama
lokal pada tahun 2018 sebanyak 19.042 ton dengan luas areal tanaman padi
6.020 Ha. Dalam upaya meningkatkan produksi ikan telah tercapai produksi
sebanyak 30,47 ton dari target 50 ton pada tahun 2018. Sedangkan untuk
tingkat konsumsi ikan masyarakat dibagi dengan target konsumsi
daerah hasilnya sebesar 70% pada tahun 2018. Selain komoditi tersebut,
beberapa komoditi unggulan lainnya juga mengalami peningkatan
produktivitas.
2. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Daya Saing
Perekonomian
Sasaran utama dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung
daya saing perekonomian diantaranya adalah peningkatan kapasitas jalan
dan jembatan kabupaten, peningkatan luasan areal yang dilayani jaringan
irigasi, peningkatan cakupan sarana air bersih dan sanitasi yang layak, dan
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni yang didukung dengan
prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai.
Pada tahun 2018, capaian Kinerja urusan pekerjaan umum dan
penataan ruang dalam upaya peningkatan pembangunan infrastruktur
diantaranya adalah penanganan jalan kabupaten. Panjang jalan
kabupaten dalam kondisi baik untuk tahun 2018 adalah sepanjang 455,271
Km dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 623,179 Km. Kemudian

5. 5
untuk pembangunan Irigasi sepanjang tahun 2018 dimana total luas irigasi
seluas 357,13 Ha dengan irigasi dalam kondisi baik seluas 122.233 Ha
dengan capaian kinerja 34,22%.
Disamping itu, untuk mendukung daya saing perekonomian
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat juga melakukan peningkatan
pembangunan infrastruktur dalam hal penyediaan rumah layak huni, rumah
tangga bersanitasi dan peningkatan rumah tangga pengguna air bersih.
Pada tahun 2018, capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan
permukiman tergolong tinggi. Jumlah rumah layak huni pada tahun 2018
mencapai 12.043 unit dari total seluruh rumah sebanyak 14.931 unit dengan
capaian kinerja 80,65%. Capaian kinerja tersebut juga dibarengi dengan
peningkatan capaian kinerja penggunaan air bersih dimana pada tahun
2017 mencapai 72,99 %, naik menjadi 77,14% pada tahun 2018. Sejalan
dengan capaian tersebut, rumah tangga bersanitasi juga mengalami
peningkatan. Dari 14.931 rumah tangga di Kabupaten Pakpak Bharat,
13.468 rumah tangga telah ber sanitasi dengan baik atau sekitar 90,20%,
meningkat dari 86,70% pada tahun 2017.
3. Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan
Kualitas Pelayanan Publik
Tata kelola pemerintahan merupakan proses memformulasi dan
melaksanakan kebijakan, peraturan serta prioritas-prioritas pembangunan
melalui interaksi antara eksekutif, legislatif dengan partisipasi dari
masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi (bisnis). Isu tata kelola
pemerintahan adalah isu yang strategis karena menakar efektivitas
kolaborasi semua elemen yaitu pemerintah (eksekutif), DPRD, masyarakat
sipil, dan masyarakat dunia usaha.
Dalam rangka pemantapan implementasi reformasi birokrasi guna
mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan
baik, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat senantiasa berupaya
melakukan inovasi terkait pengembangan dan pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi (e-government) dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
tetap melanjutkan pengimplementasian proses perencanaan,
penganggaran dan pelaporan secara online melalui penggunaan aplikasi
SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan
Pelaporan). Aplikasi SIMRAL mencakup semua proses dalam perencanaan,
penganggaran dan pengelolaan keuangan dan kegiatan pembangunan
di pemerintah daerah, diantaranya meliputi proses pencatatan dan
pengolahan data hasil Musrenbang (Musyawarah Rencana
Pembangunan), RKPD, Renja SKPD, PPAS, penyusunan RKA/RAPBD, DPA,
Anggaran Kas, penerbitan SPD, penatausahaan pendapatan dan belanja,
penatausahaan kas daerah, akuntansi berbasis akrual, dan pelaporan-
pelaporan yang dibutuhkan untuk mendukung sistem akuntansi berbasis
akrual. Melalui penggunaan aplikasi tersebut tentunya diharapkan dapat
mewujudkan terciptanya sinkronisasi data sejak tahapan perencanaan
hingga pelaporan.
Dalam hal pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil, sesuai dengan program prioritas pemerintah, selain kepemilikan E-KTP

6. 6
pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat menyasar pada
kepemilikan akta nikah dan akta kelahiran. Di tahun 2018, untuk
meningkatkan kepemilikan administrasi, dengan “Program Bulan Madu
Dapat Akta“, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menerbitkan sebanyak 10.071
Akte Nikah, meningkat dari 8.100 Akte Nikah pada tahun 2017. Di tahun
2018, jumlah masyarakat yang telah melakukan perekaman dan memiliki E-
KTP mengalami peningkatan, dimana Jumlah Penduduk Wajib KTP
sebanyak 40.315 Jiwa dan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP
sebanyak 35.438 Jiwa dengan Capaian Kinerja 87,90%. Untuk kepemilikan
Akta Kelahiran, dari 61.014 Jiwa jumlah penduduk di tahun 2018, 53.892 Jiwa
penduduk sudah memiliki Akta Kelahiran dengan capaian kinerja 88,32%.
Atas kinerja tersebut, pada tahun 2018 Pemerintah melalui
Kementerian Dalam Negeri memberikan penilaian terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan status kinerja Sangat
Tinggi (ST) kepada Kabupaten Pakpak Bharat dengan skor 3.0887.
Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat berada
pada Peringkat 137 dari 397 Kab/Kota Tingkat Nasional dan Peringkat 1 dari
33 Kabupaten/Kota ditingkat Provinsi Sumatera Utara.
4. Peningkatan Aksessibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Selanjutnya peningkatan aksessibilitas dan kualitas pelayanan
kesehatan adalah dengan melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas
sumber daya kesehatan, peningkatan kesehatan ibu dan anak,
peningkatan gizi masyarakat, ketersediaan obat dan perbekalan
kesehatan, pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit
menular dan tidak menular, dan peningkatan kemandirian masyarakat
dalam mengatasi masalah kesehatan.
Upaya pencapaian dari aspek kesehatan dapat dilihat dari
beberapa indikator, diantaranya cakupan pelayanan kesehatan rujukan
pasien masyarakat miskin. Pada tahun 2018, tingkat kesehatan masyarakat
miskin mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat dari menurunnya
jumlah balita yang mengalami gizi buruk. Jika pada tahun 2017 ditemukan
jumlah balita yang mengalami gizi buruk sebanyak 12 orang, namun pada
tahun 2018 menurun menjadi 4 orang.
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD pada
tahun 2018 juga mengalami penurunan. Pada tahun 2018 ditemukan 10
orang penderita DBD, menurun dari tahun 2017 yang mencapai 20 orang.
Indikator yang lain adalah Cakupan Desa UCI (Universal Child
Immunization), dimana pada tahun 2018 seluruh desa di Kabupaten Pakpak
Bharat masih melaksanakan program Desa UCI ( Universal Child
Immunization) atau mencapai 100%.
5. Peningkatan Aksesibilitas, Pemerataan dan Kualitas Pendidikan
Peningkatan kualitas pendidikan terlihat dari Angka Partisipasi Murni
(APM). Pada Tahun 2018 APK/APM untuk SD/MI/Paket A mencapai
99,48%. Pencapaian ini meningkat 0,38% dari pencapaian APK/APM untuk
SD/MI/Paket A tahun 2017 yakni 99,10%. Peningkatan APM juga dicapai
pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B dari 98,32% menjadi 98,64%.

7. 7
Pencapaian peningkatan kualitas pendidikan pada tahun 2018 tidak
terlepas dari peningkatan SDM tenaga pendidik dan kependidikan dengan
kompetensi yang sesuai kebutuhan. Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi
S1/D-IV mengalami peningkatan sebesar 6,38% dengan capaian 84,51%
pada tahun 2017 menjadi 90,89% pada tahun 2018.
Peningkatan aksessibilitas, pemerataan dan kualitas pendidikan untuk
tingkat perguruan tinggi juga menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat. Pada tahun 2018, jumlah mahasiswa yang mendapat
beasiswa mencapai 620 Orang yang tersebar diberbagai perguruan tinggi
di Indonesia. Penerima beasiswa tersebut meningkat dari tahun 2017
dimana jumlah penerima beasiswa pada tahun 2017 adalah sebanyak 483
orang. Pemberian beasiswa tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Pakpak
Bharat Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Pakpak Bharat Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pemberian Bantuan Beasiswa
Kepada Mahasiswa/i Lulusan SMA/MA/SMK Kabupaten Pakpak Bharat Yang
Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor
30 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa/i
Lulusan SMA/MA/SMK Kabupaten Pakpak Bharat Yang Diterima Di
Perguruan Tinggi.
6. Peningkatan Upaya-Upaya Untuk Mempercepat Penurunan Kemiskinan Dan
Pengangguran
Upaya penurunan kemiskinan merupakan prioritas pembangunan
yang sangat penting dan upayanya difokuskan pada peningkatan
pelayanan kesehatan dan jaminan pelayanan kesehatan keluarga miskin,
tersedianya pelayanan pendidikan dasar, bermutu dan merata bagi
keluarga miskin, memberikan pelayanan sosial kepada PMKS melalui
pelayanan sosial anak dan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi
penyandang cacat, tunasosial, dan korban penyalahgunaan napza,
bantuan sosial korban bencana alam, korban tindak kekerasan dan PMKS
lainnya, penciptaan kesempatan kerja baru, tercapainya peningkatan
kualitas dan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan peran serta
perempuan dan kesetaraan gender dalam pembangunan dan
meningkatkan kualitas hidup dan fasilitasi upaya perlindungan perempuan
dan anak terhadap tindak kekerasan.
Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka penanggulangan
kemiskinan menunjukkan trend yang positif. Pada tahun 2018, tingkat
kemiskinan berada pada angka 9,74%. Angka tersebut memperlihatkan
penurunan dibanding tahun sebelumnya dimana pada tahun 2017 tingkat
kemiskinan berada pada angka 10,53%. Penurunan tingkat kemiskinan
tersebut sejalan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Indeks Pembangunan Manusia mencakup 3 (tiga) komponen dasar yang
digunakan untuk merefleksikan upaya pembangunan manusia, yaitu
pengetahuan (pendidikan), peluang hidup (kesehatan), dan hidup layak
(kemampuan daya beli/ekonomi). Capaian IPM pada tahun 2016
mencapai 65,81 dan pada tahun 2018 capaian IPM Kabupaten Pakpak
Bharat meningkat 0,44 point menjadi 66,25.

8. 8
7. Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Serta Kerukunan Masyarakat
Dengan Mengangkat Kebudayaan Lokal
Peningkatan ketentraman dan ketertiban serta kerukunan masyarakat
merupakan salah satu modal dalam upaya mensukseskan pembangunan.
Upaya untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban serta kerukunan
masyarakat difokuskan pada peningkatan kapabilitas aparatur dalam hal
cegah dan tangkal dini serta penyelesaian potensi konflik di masyarakat,
meningkatkan peranserta masyarakat dibidang keamanan lingkungan,
terwujudnya peningkatan penegakan hukum dan kepastian hukum yang
adil bagi semua, meningkatkan kehidupan beragama dan keharmonisan
antar umat beragama.
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat pada tahun 2018 adalah Penggusuran Bangunan Liar di Dusun Buluh
Didi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama
dengan unsur TNI dan POLRI. Penggusuran dimaksud dilakukan karena
banyaknya bangunan liar yang disalahgunakan menjadi tempat-tempat
maksiat dan peredaran narkoba. Selain penggusuran bangunan liar, upaya
peningkatan ketentraman dan ketertiban juga menyasar pada
penanganan Pekerja seks komersial (PSK) dan Razia Minuman Keras (Miras).
8. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Upaya Pengelolaan Sumberdaya
Alam, Lingkungan Hidup dan Pengurangan Resiko Bencana
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Upaya Pengelolaan
Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengurangan Resiko Bencana
difokuskan pada upaya meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber
daya alam, peningkatan persentase penanganan sampah, terwujudnya
pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan
bencana yang baik/optimal, terwujudnya penanganan darurat bencana
yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan
penanggulangan bencana yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas
kebersihan kawasan perkotaan dan pedesaan serta pengelolaan taman
kota.
Pada tahun 2018, capaian penanganan sampah mencapai 93,93%.
Volume sampah yang ditangani pada tahun 2018 mencapai 11.315 M3 dari
total produksi sampah selama tahun 2018 sebanyak 12.045 M3. Selain
indikator tersebut, ketersediaan ruang terbuka hijau juga menjadi salah satu
indikator. Tingginya pencapaian indikator ini tidaklah mengherankan
mengingat wilayah Kabupaten Pakpak Bharat merupakan kawasan hutan.
Capaian untuk Ruang Terbuka Hijau tahun 2018 mencapai 84,41% dimana
Luas Ruang Terbuka Hijau seluas 102.832,08 Ha dengan Luas wilayah seluas
121.830 Ha .
C. KINERJA INDIKATOR MAKRO
Kinerja dari indikator makro pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun 2017 antara lain: Angka Melek Huruf (AMH) berdasarkan data Dinas
Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2018 sebesar 99,74 %.
Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Pakpak Bharat yang
berumur 15 Tahun keatas dapat baca dan tulis.

9. 9
Selanjutnya terlait pendapatan perkapita, pada tahun 2016 sebesar
Rp. 19,80 Juta sementara pendapatan perkapita pada tahun 2017 sebesar
Rp. 21,12 Juta atau terjadi kenaikan sebesar Rp.1,32 Juta. Besaran Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku berfungsi untuk melihat
pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan besaran PDRB atas dasar
harga konstan berguna untuk melihat laju pertumbuhan perekonomian
secara keseluruhan.
Pada tahun 2016 PDRB Kabupaten Pakpak Bharat atas dasar harga
berlaku 2010 menurut lapangan usaha mencapai RP. 717.891.170.000,-
(Tujuh ratus tujuh belas milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus
tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tahun 2017 PDRB kabupaten
Pakpak Bharat atas harga berlaku 2010 menurut lapangan usaha sebesar
RP. 760.552.530.000,- (Tujuh ratus enam puluh milyar lima ratus lima puluh
dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Seperti tahun-tahun sebelumnya,
pada tahun 2017 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga
mendominasi dan memberikan kontribusi paling besar terhadap struktur
PDRB di Kabupaten Pakpak Bharat yaitu sebesar 55,15%. Sedangkan sektor
yang menjadi penyumbang terkecil untuk nilai PDRB Kabupaten Pakpak
Bharat pada tahun 2017 adalah sektor Jasa Perusahaan, yaitu sebesar
0,02%.
Dalam hal laju pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2017 Kabupaten
Pakpak Bharat mengalami perlambatan dimana pada tahun 2016 berada
pada point 5,97 melambat 0,03 point menjadi 5,94 point pada tahun 2017.
Namun angka tersebut masih diatas laju pertumbuhan ekonomi tingkat
Provinsi Sumatera Utara yang berada pada 5,12 point dan 5,07 point untuk
laju pertumbuhan ekonomi tingkat nasional.
D. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
Dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat telah menjalin kerjasama antar daerah yaitu
kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan Instansi
Pemerintah Pusat dan Daerah serta dengan pihak ketiga. Kerjasama antar
daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas,
sinergis dan saling menguntungkan. Kerjasama antar daerah dituangkan dalam
bentuk Peraturan Bersama Kepala Daerah, kesepakatan bersama dan
perjanjian kerjasama:
Naskah kerjasama antar daerah yang telah ditanda tangani dan
dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 diantaranya adalah :
1. Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dengan Kab.
Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang
Hasundutan, Kab. Simalungun, Kab. Samosir, Kab. Dairi, Kab. Karo dan
Kabupaten Pakpak Bharat Tentang Kerjasama Penyelenggaraan
Transportasi Di Kawasan Danau Toba;
2. Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota
Bandung Dengan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pakpak
Bharat tentang Pemberian beberapa aplikasi Smart City kepada
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, No. 646/MoU-Bapem/IV/2017, dan
No. 119/1047-Bag.KS Tahun 2017;

10. 10
3. Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Dengan
Universitas Negeri Medan Tentang Peningkatan Kualitas Pendidikan dengan
bidang kerjasama yaitu Penyaluran Beasiswa untuk mahasiswa yang berasal
dari kabupaten Pakpak Bharat;
4. Kerjasama Antara Kabupaten Pakpak Bharat Dengan Universitas Gajah
Mada dengan bidang kerjasama yaitu; (a) Pengembangan sumber daya
manusia melalui penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan; (b)
Pengembangan dan peningkatan potensi sumber daya alam melalui
penyelenggaraan penelitian dan pengkajian; dan (c) Perencanaan dan
pembangunan yang tepat, terarah, terpadu dan berkelanjutan melalui
kegiatan konsultasi dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Dengan Yayasan
Kajian Informasi, Pendidikan Dan Penerbitan Sumatera (KIPPAS) dengan
bidang kerjasama yaitu; (a) Penyusunan Buku terkait peningkatan peran
Lembaga Aspirasi dalam pembangunan, dan (b) Penyusunan Buku/Kajian
lainnya terkait pembangunan.
6. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
Dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dengan bidang kerjasama yaitu;
(a) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur akses internet dan e-
government; (b) Peningkatan capacity building dan social learning sampai
tingkat desa; dan (c) Pengembangan peningkatan Wifi id di public service
dan public area.
7. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
Dengan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, dengan bidang kerjasama
yaitu; (a) Pengkajian, pendampingan dan pelatihan di bidang
kepariwisataan dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan dan
peningkatan kemampuan sumber daya manusia di sector pariwisata di
Kabupaten Pakpak Bharat; (b) Pelaksanaan penelitian, pemberdayaan dan
pengabdian masyarakat di bidang kepariwisataan; dan (c)
Pengembangan kualitas penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten
Pakpak Bharat.
Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(RLPPD) Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018 ini disampaikan, sebagai
penutup, Pimpinan beserta segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh lapisan masyarakat
Kabupaten Pakpak Bharat yang telah berpartisipasi aktif dalam mensukseskan
pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat, disertai harapan dan doa
semoga upaya kita bersama menjadi nilai ibadah dihadapan Tuhan Yang
Maha Esa serta senantiasa untuk terus membangun dan meningkatkan kinerja
Pemerintahan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Akhir kata kami ucapkan
terimakasih.
Njuah-Njuah Banta Karina
Salak, April 2019
Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

11. 11
- dto -
DR. H. ASREN NASUTION, MA