Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1) Sebelas dari tujuh belas indikator kinerja yang ditetapkan telah tercapai atau melebihi target 2) Realisasi anggaran tahun 2019 mencapai 67,17% dari total anggaran

2. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Dari 17 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019
yang dijanjikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan Direktur Jenderal P2P
terdapat 11 Indikator Kinerja sasaran strategis yang telah mencapai dan melebihi target :
1) Presentase anak usia 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap tercapai
97,3 % dari target 93 % dengan capaian kinerja 104,4 %
2) Presentase kasus Malaria positif yang diobati sesuai standar tercapai 99.5% dari
target 95% dengan capaian kinerja 100%
3) Jumlah kabupaten kota endemis Filariasis yang melakukan POPM dari target 3
layanan tercapai 3 layanan (100%)
4) Jumlah kabupaten kota intervensi stunting yang melakukan POPM Cacingan dengan
cakupan > 75% dari sasaran minum obat target yang ditentukan adalah 14 layanan
dan tercapai seluruhnya (100%).
5) Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar tercapai 86,06 % dari target
80 % dengan capaian kinerja 107,5 %
6) Persentase kasus HIV yang diobati tercapai 68,46% dari target 55 % dengan capaian
kinerja 124,47 %
7) Persentase kabupaten kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C pada
kelompok beresiko tercapai 96,3% dari target 80 % dengan capaian indikator
120,37%
8) Presentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu tercapai
53,36% dari target 50% dengan capaian kinerja 106,72%.
9) Presentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu
(Posbindu) PTM tercapai 86,76% dari target 50% dengan capaian kinerja 173,5,2%
10)Presentase puskesmas yang melaksanakan deteksi deteksi dini dan rujukan kasus
katarak dari target 30% terealisasi 100% sehingga capai kinerjanya 100%.
11)Presentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi
tercapai 100% dari target 100% sehingga capaian kinerja 100%.
Capaian Realisasi Keuangan pada tahun 2019 per tanggal 2 Januari 2020 berdasarkan Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) tercapai 67,17% atau sebesar Rp. 16.982.173.550,-
dari total anggaran sebesar Rp. 25.366.598.000
Berikut Realisasi Anggaran Satker 05 :
1. Surveilans dan Karantina Kesehatan, Pagu anggaran belanja sebesar
Rp.1.597.410.000 hanya terealisasi sebesar Rp.671.519.500 dengan jumlah

3. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 iii
pengembalian belanja sebesar Rp.2.303.500, Realisasi Netto sebesar Rp.669.216.000
(42,04%) sehingga masih tersisa anggaran belanja sebesar Rp.928.194.000.
2. Pencegahan dan Pengendalian Tular Vektor dan Zoonotik, Pagu anggaran belanja
sebesar Rp.7.158.487.000 hanya terealisasi sebesar Rp.5.300.420.350 dengan
jumlah pengembalian belanja sebesar Rp.21.859.000, Realisasi Netto sebesar
Rp.5.278.561.350 (74,04%) sehingga masih tersisa anggaran belanja sebesar
Rp.1.879.925.650.
3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Pagu anggaran belanja
sebesar Rp.1.317.053.000 hanya terealisasi sebesar Rp.1.251.750.000 dengan
jumlah pengembalian belanja sebesar Rp.5.240.000, Realisasi Netto sebesar
Rp.1.246.510.000 (95,04%) sehingga masih tersisa anggaran belanja sebesar
Rp.70.543.000.
4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Pagu anggaran belanja
sebesar Rp.14.147.823.000 hanya terealisasi sebesar Rp.8.856.012.950 dengan
jumlah pengembalian belanja sebesar Rp.15.485.000, Realisasi Netto sebesar
Rp.8.840.527.950 (62,60%) sehingga masih tersisa anggaran belanja sebesar
Rp.5.307.295.050.
5. Dukman pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pagu anggaran
belanja sebesar Rp.734.303.000 hanya terealisasi sebesar Rp.663.862.750 dengan
jumlah pengembalian belanja sebesar Rp.4.130.000, Realisasi Netto sebesar
Rp.659.732.750 (90,41) sehingga masih tersisa anggaran belanja sebesar
Rp.74.570.250.
6. Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA, Pagu anggaran
belanja sebesar Rp.411.522.000 hanya terealisasi sebesar Rp.295.475.500 dengan
jumlah pengembalian belanja sebesar Rp.7.850.000, Realisasi Netto sebesar
Rp.287.625.500 (71,80) sehingga masih tersisa anggaran belanja sebesar
Rp.123.896.500.

4. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 iv
DAFTAR ISI
halaman
KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR vi
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Visi dan Misi 2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi 4
1.4 Sumber Daya Manusia 7
1.5 Sistematika Penulisan 7
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA 9
2.1 Perencanaan Kinerja 9
2.2 Perjanjian Kinerja 13
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 15
3.1 Capaian kinerja 15
3.2 Realisasi Anggaran 55
BAB 4 PENUTUP 61
4.1 Kesimpulan 61
4.2 Tindak Lanjut 61
LAMPIRAN

5. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan
sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial
dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran yang akan dicapai dalam Program Indonesia
Sehat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 (RPJMN 2015-2019)
adalah: 1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; 2) meningkatnya
pengendalian penyakit; 3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan
pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN
Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6)
meningkatkan responsivitas sistem kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan
melalui Pendekatan Keluarga dan GERMAS.
RPJMN 2015-2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015
dan Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 melalui Keputusan Menteri Kesehatan
nomor HK.02.02/2015, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)
telah menyusun Rencana Aksi Program P2P tahun 2015 – 2019 yang merupakan jabaran
kebijakan Kementerian Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Ditjen P2P termasuk langkah-langkah antisipasi tantangan
program selama lima tahun mendatang. Dalam perkembangannya Renstra yang telah
disusun memerlukan penyesuaian terkait dengan GERMAS, PIS PK dan SPM sehingga pada
tahun 2018 dilakukan revisi Renstra Kementerian Kesehatan dengan nomor
HK.01.07/MENKES/422/2017. Sesuai amanat Menteri Kesehatan, dengan diterbitkannya
Renstra Revisi, maka unit utama harus menjabarkan dalam Rencana Aksi Program
Direktorat Jenderal P2P. Pada revisi RAP Ditjen P2P Tahun 2018 terjadi perubahan indikator
dan telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit.
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah
dengan fungsi penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan, pengeloaan
bidang kesehatan di wilayah Provinsi Jawa Barat yang memiliki 27 Kab/Kota dengan jumlah
Penduduk 48.683.861 jiwa. Fasilitas pelayanan kesehatan sudah tersebar di semua
Kab/Kota dengan jumlah Puskesmas sebanyak 1.072 dan Rumah Sakit Umum maupun
swasta sebanyak 337.

6. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 2
Isu strategis di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang ada di Bidang Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit saat ini dengan adanya Stanting akan terkait terhadap beberapa
program yang ada di Bidang P2P seperti Kecacingan, diare ISPA (Pneumoni), Tb dan
Imunisasi. Sehingga perlu strategi untuk mengendalikan dan menekan Stanting dengan
kegiatan yang dilaksanakan di Bidang P2P. Selain itu juga Penyakit Tidak Menular tetap
masih merupakan penyakit yang harus dikendalikan.
Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan
provinsi Jawa Barat atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2019. Disamping itu,
laporan kinerja ini merupakan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan terkait,
yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah.
Laporan kinerja ini juga sekaligus menjadi alat atau bahan evaluasi guna peningkatan kinerja
Kementerian Kesehatan di masa depan.
1.2 Visi dan Misi
Visi dan Misi Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 mengikuti Visi dan Misi
Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini
dilaksanakan melalui 7 misi pembangunan yaitu:
1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara
hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara
maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan
berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

7. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 3
Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin
diwujudkan yakni:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa
aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang
bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya
seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu: 1) meningkatnya
status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan
perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.
Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan
(life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan
kelompok lansia.
Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau outcome)
dalam peningkatan status kesehatan masyarakat melalui indikator yang akan dicapai yakni
sebagai berikut:
1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup (SP 2010), 346
menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup.
3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.
4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat,
serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.
5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

8. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 4
Peran Ditjen P2P dalam mendukung pencapaian indikator Kementerian Kesehatan
yakni menyelenggarakan pencegahan dan pengendalian peyakit secara berhasil-guna dan
berdaya-guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya melalui kegiatan surveilans dan karantina kesehatan, pencegahan dan
pengendalian penyakit menular langsung, pencegahan dan pengendalian penyakit tular
vektor dan zoonotik, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pencegahan dan
pengendalian masalah kesehatan jiwa dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya pada Program P2P.
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang merupakan institusi kesehatan
representasi pemerintah pusat di daerah, memiliki visi dan misi :
Visi
“Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri untuk Hidup Sehat”
Misi
1. Membangun kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
2. Menjamin pelayanan kesehatan yang prima
3. Mendukung sumber daya pembangunan kesehatan
4. Regulator pembangunan kesehatan di Jawa Barat
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi
A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi
• Tugas Pokok :
Melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesehatan, meliputi : kesehatan
masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan
sumber daya kesehatan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi, melaksanakan
tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Fungsi :
a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan, yang menjadi
kewenangan Daerah Provinsi
b. Penyelenggaraan pengelolaan bidang kesehatan, yang menjadi kewenangan Daerah
Provinsi
c. Penyelenggaraan administrasi Dinas
d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

9. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 5
B. Struktur Organisasi.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2009
tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Barat mempunyai Stuktur Organisasi dengan susunan sebagai berikut :

10. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 6
Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUBAG
KEPEGAWAIAN
& UMUM
SUBAG
PERENCANAAN DAN
PELAPORAN
SUBAG
KEUANGAN &
ASET
BIDANG BINA
PELAYANAN
KESEHATAN
Seksi Yankes
Primer dan
Tradisional
Seksi Yankes
Rujukan
Seksi Mutu
Yankes
BIDANG PENCEGAHAN
DANPENGENDALIAN PENYAKIT
Seksi
Surveilans &
Imunisasi
Seksi
Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit
Menular
PTM dan
Keswa
BIDANG SUMBER DAYA
KESEHATAN
Seksi Kefarmasian
dan Alat Kesehatan
Seksi Pembiayaan dan
Jaminan Kesehatan
Seksi Sumber Daya
Manusia
UPTD
BIDANG KESEHATAN
MASYARAKAT
Seksi Kesehatan
Keluarga dan Gizi
Seksi Promosi dan
Pemberdayaan
Kesehatan
Seksi Kesling dan
Kesja Or
1. Bapelkes 6. RSU JAMPANGKULON
2. Balai Labkes 7. RSU AL IHSAN
3. BKKM 8. RS. PARU
4. BKPM 9. RS JIWA
5. RSU PAMEUNGPEUK

11. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 7
1.4 Sumber Daya Manusia
Pada tahun 2019, jumlah pegawai di Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat sebanyak 37 orang dengan distribusi pegawai di seksi surveilans dan imunisasi 17
orang, seksi pengendalian penyakit menular 13 orang, dan seksi penyakit tidak menular dan
keswa 7 orang.
Grafik 1.4.1
Distribusi Pegawai berdasarkan Pendidikan
1.5 Sistematika Penulisan
A. Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang
dihadapi organisasi.
B. Bab II Perencanaan Kinerja
Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kementerian
Kesehatan Tahun 2019.
C. Bab III Akuntabilitas Kinerja
1) Capaian Kinerja Organisasi
Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
12
15
3
6
1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
S2 S1 D3 SMA SMP
Jenis Pendidikan

12. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 8
2) Realisasi Anggaran
Sub bab ini menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian
Kinerja
D. Bab IV Penutup
Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan
kinerjanya.

13. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 9
BAB 2
PERENCANAAN KINERJA
2.1 Perencanaan Kinerja
Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan
berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau
yang mungkin timbul. Perencanaan kinerja instansi pemerintah terdiri atas tiga dokumen
Perencanaan yaitu Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan perencanaan 5 tahunan,
Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan perencanaan tahunan.
Perencanaan 5 tahunan Dinas Kesehatan Provinsi khususnya dana Dekonsentrasi berasal
dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana Aksi Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit, Rencana Aksi Kegiatan Direktorat pada Ditjen P2P dan Rencana
Kerja (Renja) Ditjen P2P. Sasaran dan indikator kinerja sasaran kemudian dituangkan dalam
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi.
Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2015 - 2019
adalah sebagai berikut:
1) Persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB/Success Rate, sebesar 90% pada akhir
tahun 2019.
2) Prevalensi HIV, sebesar <0,5% pada akhir tahun 2019.
3) Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria sebesar 300 Kabupaten/Kota pada
akhir tahun 2019.
4) Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebesar 34 Provinsi pada akhir tahun 2019.
5) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis sebesar 35 Kabupaten Kota pada akhir
tahun 2019.
6) Persentase Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)
tertentu, sebesar 40% pada akhir tahun 2019.
7) Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah, sebesar
100% pada akhir tahun 2019.
8) Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
minimal 50%, sebesar 50% pada akhir tahun 2019.
9) Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan
jiwa dan/atau Napza, sebesar 280 Kab/Kota pada akhir tahun 2019.
Rencana Aksi Program tersebut selanjutnya diturunkan dalam indikator untuk
Direktorat dan Dinas Kesehatan Provinsi dengan penjabaran sebagai berikut

14. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 10
Tabel 2.1.1
Cascading Indikator RAP, RAK dan Dana Dekonsentrasi
Tahun 2019
Indikator Kinerja pada RAP
Ditjen P2P
Indikator Kinerja pada RAK
Direktorat/Setditjen P2P
Indikator Kinerja Dana Dekonsentrasi
Dinas Kesehatan Provinsi
1. Persentase cakupan keberhasilan
pengobatan TB/Success Rate
1. Persentase Kasus TB yang ditatalaksana
sesuai standar
1. Persentase Kasus TB yang ditatalaksana
sesuai standar
2. Prevalensi HIV 2. Persentase kasus HIV yang diobati 2. Persentase kasus HIV yang diobati
3. Jumlah provinsi dengan eliminasi
kusta
3. Persentase cakupan penemuan kasus baru
kusta tanpa cacat
3. Persentase cakupan penemuan kasus baru
kusta tanpa cacat
4. Jumlah kabupaten/kota mencapai
eliminasi malaria
4. Jumlah Kabupaten/Kota dengan API <1 per
1.000 penduduk
4. Persentase kasus malaria positif yang di
obati sesuai standar
5. Jumlah kabupaten/kota dengan
eliminasi filariasis
5. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filaria
berhasil menurunkan angka Mikrofilaria
menjadi 1%
5. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis
yang melakukan POPM
6. Jumlah kabupaten kota intervensi stunting
yang melakukan POPM Cacingan dengan
cakupan > 75% dari sasaran minum obat
6. Persentase Penurunan kasus
Penyakit yang Dapat Dicegah
Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu
6. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan
yang mendapat imunisasi dasar lengkap
7. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan
yang mendapat imunisasi dasar lengkap
7. Persentase anak usia 12-24 bulan yang
mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib
Lanjutan

15. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 11
Indikator Kinerja pada RAP
Ditjen P2P
Indikator Kinerja pada RAK
Direktorat/Setditjen P2P
Indikator Kinerja Dana Dekonsentrasi
Dinas Kesehatan Provinsi
7. Persentase Kab/Kota yang
melaksanakan kebijakan Kawasan
Tanpa Rokok (KTR) minimal 50%
8. Persentase Puskesmas yang melaksanakan
pengendalian PTM terpadu
8. Persentase Puskesmas yang melaksanakan
pengendalian PTM terpadu
9. Persentase desa/kelurahan yang
melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan
Terpadu (Posbindu) PTM
9. Persentase desa/kelurahan yang
melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan
Terpadu (Posbindu) PTM
10. Persentase Puskesmas yang melaksanakan
kegiatan deteksi dini kanker payudara dan
leher rahim pada perempuan usia 30-50
tahun
10. Persentase Puskesmas yang melaksanakan
kegiatan deteksi dini kanker payudara dan
leher rahim pada perempuan usia 30-50
tahun
11. Persentase Puskesmas yang melaksanakan
deteksi dini dan rujukan kasus katarak
11. Persentase Puskesmas yang melaksanakan
deteksi dini dan rujukan kasus katarak
8. Persentase Kabupaten/ Kota yang
mempunyai kebijakan
kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan
kesehatan masyarakat yang
berpotensi wabah
12. Persentase kab koya yang ksi dini hepatitis
B dan C pada kelompok beresiko
13. Persentase kab koya yang ksi dini hepatitis
B dan C pada kelompok beresiko
14. Persentase respon penanggulangan
terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian
luar biasa (KLB) untuk mencegah
terjadinya KLB di kabupaten/kota
12. Persentase respon terhadap sinyal
kewaspadaan dini (alert) penyakit potensial
KLB yang muncul dalam SKDR (Sistem
Kewaspadaan Dini dan Respon
15. Jumlah Kabupaten/kota yang mampu
melaksanakan pencegahan dan
pengendalian penyakit infeksi emerging
13. Jumlah Kabupaten/kota yang mampu
melaksanakan pencegahan dan
pengendalian penyakit infeksi emerging

16. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 12
Indikator Kinerja pada RAP
Ditjen P2P
Indikator Kinerja pada RAK
Direktorat/Setditjen P2P
Indikator Kinerja Dana Dekonsentrasi
Dinas Kesehatan Provinsi
9. Jumlah kab/kota yang memiliki
puskesmas yang menyelenggarakan
upaya kesehatan jiwa dan / atau
Napza
16. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas
yang menyelenggarakan upaya kesehatan
jiwa dan / atau Napza
14. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas
yang menyelenggarakan upaya kesehatan
jiwa dan / atau Napza
17. Jumlah Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan upaya pencegahan dan
pengendalian masalah penyalahgunaan
Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor
(IPWL)
15. Jumlah Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan upaya pencegahan dan
pengendalian masalah penyalahgunaan
Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor
(IPWL)
- 18. Persentase Satker Program P2P yang
memperoleh nilai SAKIP dengan hasil
minimal AA
16. Persentase layanan dukungan manajemen
dan pelaporan satker dekonsentrasi

17. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 13
2.2 Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi dengan Direktorat Jenderal Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit merupakan dokumen pernyataan dan kesepakatan kinerja
antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit untuk mewujudkan target-target kinerja sasaran Ditjen P2P pada akhir Tahun
2018. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi disusun berdasarkan pada indikator yang
tertuang dalam RAK dan Renja serta telah mendapat persetujuan anggaran. Target-target
kinerja sasaran kegiatan yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Provinsi dalam dokumen
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.2.1
Perjanjian Kinerja
Dinas Kesehatan Provinsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019
No Sasaran Indikator Kegiatan Target
1. Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat
imunisasi dasar lengkap
Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan
yang mendapat imunisasi dasar lengkap
93%
2. Kabupaten/Kota yang melakukan
pemantauan kasus penyakit berpotensi
kejadian luar biasa (KLB) dan
melakukan respon penanggulangan
terhadap sinyal KLB untuk mencegah
terjadinya KLB
Persentase respon terhadap sinyal
kewapadaan dini (alert) penyakit
potensial KLB yang muncul dalam SKDR
(Sistem Kewaspadaan Dini Respon)
90%
3. Kabupaten/Kota yang mampu
melaksanakan pencegahan dan
pengendalian penyakit infeksi emerging
Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu
melaksanakan pencegahan dan
pengendalian penyakit lnfeksi Emerging
27
4. Meningkatnya pencegahan dan
pengendalian penyakit tular vector dan
zoonotic
Persentase kasus malaria positif yang di
obati sesuai standar
95%
5. Jumlah Kabupaten/Kota endemis
Filariasis yang melakukan POPM
3
6. Jumlah kabupaten/kota intervensi
stunting yang melakukan POPM
Cacingan dengan cakupan > 75% dari
sasaran minum obat
14
7. Menurunnya penyakit menular langsung Persentase cakupan penemuan kasus
baru kusta tanpa cacat
91%
8. Persentase kasus TB yang ditatalaksana
sesuai standar
80%
9. Persentase kasus HIV yang diobati 55%
10. Presentase kab/kota yang melaksanakan
deteksi dini hepatitis B dan C pada
kelompok beresiko
80%
11. Menurunnya angka kesakitan dan
kematian akibat penyakit tidak menular;
Meningkatnya pencegahan dan
penanggulangan penyakit tidak menular
Persentase Kab/Kota yang
melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) minimal 50% sekolah
70%

18. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 14
12. Persentase Puskesmas yang
melaksanakan pengendalian PTM
terpadu
50%
13. Persentase desa/kelurahan yang
melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan
Terpadu (Posbindu) PTM
40%
14. Persentase puskesmas yang
melaksanakan kegiatan deteksi dini
kanker payudara dan leher rahim pada
perempuan usia 30-50 tahun
55%
15. Persentase Puskesmas yang
melaksanakan deteksi dini dan rujukan
kasus katarak
30%
16. Meningkatnya kesehatan jiwa dan
meningkatnya pencegahan
penyalahgunaan napza
Jumlah Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan upaya pencegahan
dan pengendalian masalah
penyalahgunaan Napza di lnstitusi
Penerima Wajib Lapor (IPWL)
23
17. Meningkatnya Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Pada
Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Persentase layanan dukungan
manajemen dan pelaporan satker
dekonsentrasi
100%
Pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 telah
dialokasikan anggaran sebesar Rp. 25.366.598.000

19. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 15
BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian kinerja
Indikator pada sasaran strategis ini merupakan komposit dari upaya pencegahan dan
pengendalian penyakit serta upaya penyehatan lingkungan. Berikut uraian pencapaian
indikator kinerja untuk sasaran strategis ketiga:
Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
NO INDIKATOR KINERJA
UTAMA SATUAN TARGE
T
REALISASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
PREDIKAT
1 2 3 4 5 6 7
1 Persentase anak usia
0 sampai 11 bulan
yang mendapat
imunisasi dasar
lengkap
Persen 93% 97,3 % 104,4 % Sangat Baik
2 Persentase respon
terhadap sinyal
kewapadaan dini
(alert) penyakit
potensial KLB yang
muncul dalam SKDR
(Sistem
Kewaspadaan Dini
Respon)
Persen 90% 67,8 % 90% Baik
3 Jumlah
Kabupaten/Kota
yang mampu
melaksanakan
pencegahan dan
pengendalian
Layanan 27 24
Kab/Kota
88 % Baik

20. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 16
penyakit lnfeksi
Emerging
4 Persentase kasus
malaria positif yang
di obati sesuai
standar
Persen 95% 100 % 100 % Sangat Baik
5 Jumlah
Kabupaten/Kota
endemis Filariasis
yang melakukan
POPM
Layanan 3 3 100 % Sangat Baik
6 Jumlah
kabupaten/kota
intervensi stunting
yang melakukan
POPM Cacingan
dengan cakupan >
75% dari sasaran
minum obat
Layanan 14 14 100 % Sangat baik
7 Persentase cakupan
penemuan kasus
baru kusta tanpa
cacat
Persen 91% 75,6% 93.40 % Baik
8 Persentase kasus TB
yang ditatalaksana
sesuai standar
Persen 80% 86,06 % 107,% Sangat Baik
9 Persentase kasus HIV
yang diobati
Persen 55% 68,46 % 124,47 % Sangat Baik
10
Presentase kab/kota
yang melaksanakan
deteksi dini hepatitis
B dan C pada
kelompok beresiko
Persen 80% 96,3 % 120,37 % Sangat Baik
11 Persentase Kab/Kota
yang melaksanakan
Persen 70% 2 13 % Kurang

21. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 17
kebijakan Kawasan
Tanpa Rokok (KTR)
minimal 50% sekolah
12 Persentase
Puskesmas yang
melaksanakan
pengendalian PTM
terpadu
Persen 50% 53,36 % 106,72 % Sangat Baik
13 Persentase
desa/kelurahan yang
melaksanakan
kegiatan Pos
Pembinaan Terpadu
(Posbindu) PTM
Persen 50% 86,76 % 173,52 % Sangat Baik
14 Persentase
puskesmas yang
melaksanakan
kegiatan deteksi dini
kanker payudara dan
leher rahim pada
perempuan usia 30-
50 tahun
Persen 55% 79,20 % 100 % Baik
15 Persentase
Puskesmas yang
melaksanakan
deteksi dini dan
rujukan kasus
katarak
Persen 30% 100 % 333 % Sangat Baik
16 Jumlah
Kabupaten/Kota
yang
menyelenggarakan
upaya pencegahan
dan pengendalian
masalah
Layanan 23 15 55 % Baik

22. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 18
penyalahgunaan
Napza di lnstitusi
Penerima Wajib
Lapor (IPWL)
17 Persentase layanan
dukungan
manajemen dan
pelaporan satker
dekonsentrasi
Persen 100% 100 % 100 % Sangat Baik
Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja per setiap
indikator :
A. Indikator : Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar
lengkap
1) Definisi Operasional: Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi
dasar lengkap meliputi 1 dosis Hep B pd usia 0-7 hari, 1 dosis BCG, 4 dosis Polio, 3
dosis DPT-HB (atau DPT-HB-Hib), serta 1 dosis campak selama kurun waktu 1 tahun.
2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah bayi 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi dasar
lengkap di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh bayi yang
bertahan hidup (surviving infant) di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama di
kali 100%.
3) Capaian Indikator
Tabel 3.1.2
Presentase Anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat Imunisasi Lengkap
INDIKATOR TARGET CAKUPAN CAPAIAN
Indikator Presentase Anak
usia 0 sampai 11 bulan yang
mendapat Imunisasi
Lengkap
93% 97,3 % 104,4 %

23. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 19
Grafik 3.1.1
Capaian Indikator Anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat Imunisasi Lengkap
Tahun 2017 sd 2019
Target imunisasi dasar lengkap selama 2017 s.d 2019 mengalami kenaikan
target. Capaian imunisasi dasar lengkap tahun 2017 sebesar 90.5% menunjukkan
tidak tercapainya target (92.0%). Hal tersebut dipengaruhi karena pada tahun 2017
berlangsung kegiatan kampanye imunisasi Measles Rubella (MR) yang padat,
membuat petugas imunisasi yang terbatas tidak fokus saja pada ketercapaian
imunisasi dasar lengkap. Selain itu pada tahun 2017 belum dilaksanakan pelatihan
petugas imunisasi. Pada tahun 2018 dan tahun 2019 capaian imunisasi dasar lengkap
telah mencapai target, bahkan jumlah capaian selama 2017 s.d 2019 telah meningkat.
Hal tersebut didorong salah satunya adalah upaya peningkatan SDM yang berkualitas
yaitu dengan terlaksananya pelatihan petugas imunisasi di Kab/Kota dan pelatihan
petugas imunsasi yang diselenggarakan oleh Propinsi.
a) Analisis penyebab keberhasilan
Target Indikator Presentase Anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat
Imunisasi lengkap pada tahun 2019 sudah melebihi target.

24. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 20
b) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Capaian Indikator Presentase Anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat
Imunisasi lengkap sebesar 104,4 % (97,3 %) dan dibandingkan dengan capaian realisasi
anggaran Layanan Imunisasi sebesar 48,6 % efisien.
c) Upaya upaya yang dilakukan untuk mencapai Indikator
- Peningkatan SDM program imunisasi di semua tingkat
- Bimbingan teknis yang berkualitas, secara berkala dan rutin disemua tingkat
- Pemenuhan kebutuhan logistik : vaksin, ADS, Safety Box dan peralatan rantai
dingin sesuai standar
- Pengelolaan rantai dingin vaksin sesuai SOP disemua tingkat
- Pemenuhan logistik KIE tentang Imunisasi sampai ke tingkat desa/kelurahan
- Advokasi, desiminasi informasi ke Pemda dan Lintas Sektor terkait untuk
mendapatkan dukungan, terutama pendanaan operasional untuk pengelolaan
program imunisasi.
- Meningkatkan keterlibatan Lintas Program dan Lintas Sektor disemua tingkat
untuk mendukung pelaksaanaan imunisasi
d) Kendala/Masalah yang dihadapi
- Rotasi tenaga pengelola program imunisasi di semua tingkat
- Tidak semua pengelola program imunisasi berkompeten dan terampil dalam
mengelola program imunisasi
- Belum semua pengelola program imunisasi di semua tingkat terlatih (provinsi,
kab/koa, puskesmas, bidan, pelaksana vaksinator)
- Kualitas Pencatatan dan pelaporan masih kurang
- Ketersediaan vaksin beberapa jenis antigen dari pusat tersendat.
- Distribusi vaksin sampai dengan gudang Dinkes provinsi, Kabupaten/Kota
belum semua mengalokasikan biaya pengambilan vaksin dan logistik lainnya
ke provinsi
- Tidak semua Kab/Kota mengalokasikan anggaran untuk operasional program
imunisasi
- Kurangnya media KIE
e) Pemecahan Masalah
- Pelatihan pengelola program imunisasi disemua tingkat yang terakreditasi
- Advokasi, sosialisasi program imunisasi ke LP/LS untuk mendapatkan
dukungan
- Pemenuhan vaksin dan logistic lainnya program imunisasi
- Pemenuhan dan Pengelolaan peralatan rantai dingin vaksin yang berkualitas

25. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 21
- Bimtek dan supervisi supportif yang berkualitas disemua tingkat
- Validasi data rutin disemua tingkat
B. Indikator: Presentase respon terhadap sinyal kewapadaan dini (alert) penyakit
potensial KLB yang muncul dalam SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon)
1) Definisi Operasional: Persentase respon atas sinyal kewaspadaan dini pada Sistem
Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Puskesmas oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dan/atau puskesmas dalam kurun waktu satu tahun.
2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah sinyal kewaspadaan dini yang direspon oleh
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau puskesmas dalam kurun waktu satu
tahun dibagi Jumlah sinyal kewaspadaan dini yang muncul pada Sistem
Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Puskesmas di kab/kota tersebut di atas di
kali 100%.
3) Capaian Indikator
Tabel. 3.1.3
Presentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewapadaan dini kejadian luar biasa (KLB)
untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota Tahun 2019
INDIKATOR TARGET CAKUPAN CAPAIAN
Presentase respon
penanggulangan terhadap
sinyal kewapadaan dini
(alert) penyakit potensial
KLB yang muncul dalam
SKDR (Sistem Kewaspadaan
Dini dan Respon)
90% 67,8 % 90 %

26. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 22
Grafik 3.1.2
Presentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewapadaan dini (alert) penyakit potensial
KLB yang muncul dalam SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon)
Tahun 2017. 2018 dan 2019
Mencermati data SKDR tahun 2017 dan 2019 di atas, terlihat bahwa untuk ke 3
indikator yaitu ketepatan, kelengkapan dan respon alert meningkat pada tahun 2019
dibanding tahun 2017, namun jika dibandingkan dengan target Nasional capaian indikator
tahun 2017 untuk ketepatan dan respon alert masih dibawah target (80%). Sedangkan untuk
capaian indikator tahun 2019 hanya respon alert yang tidak mencapai target Nasional (90%)
a) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan
Indikator ini belum mencapai target disebabkan karena :
- Keterbatasan SDM pengelola SKDR baik tingkat Provinsi maupun
Kab./Kota dalam menganalisa data SKDR mingguan, sebab 1 orang SDM
yang bertanggungjawab, memegang peranan penting di berbagai program
lainnya.
- SKDR belum dianggap program prioritas dan masuk dalam tugas
tambahan untuk petugas yang bersangkutan
- Sebagain besar Kabupaten/ Kota belum mempunyai tenaga fungsional
Epidemiologi Kesehatan
- Adanya rotasi petugas yang menyebabkan pengetahuan dalam
pengolahan data SKDR kurang optimal.
- Ketepatan/ kelengkapan laporan dan akurasi data masih kurangAdanya
tugas rangkap petugas

27. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 23
b) Upaya untuk menunjang pencapaian Indikator
- Menyampaikan umpan balik tentang kinerja SKDR melalui wa grup maupun
melalui surat umpan balik
- Membuat dan menyampaikan buletin SKDR
- Kegiatan fasilitasi ke Kabupaten/ Kota terpilih.
- Kegiatan pertemuan evaluasi SKDR maupun pertemuan surveilans lainnya.
c) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Respon Penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini
kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten kota
belum mencapai target karena adanya perpindahan dan tugas rangkap
petugas dan beberapa kabupaten kota ada dana APBD II.
d) Kendala/Masalah yang dihadapi
Keterbatasan petugas/SDM yang mempunyai kapasitas yang
berhubungan dengan pekerjaan
e) Pemecahan Masalah
- Memberikan umpan balik capaian indicator Kinerja
- Melakukan Monev dan On The Job (OJT)
- Pendekatan Manajemen (antar pimpinan)
C. Indikator: Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan
pengendalian penyakit lnfeksi Emerging.
1) Definisi Operasional: Jumlah Kabupaten/Kota yang memilki TGC aktif, melakukan
pengamatan mingguan dan atau penilaian risiko berkala, memiliki NSPK
penanggulangan PIE dan memiliki pembiayaan penanggulangan PIE.
2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan
pencegahan dan pengendalian penyakit lnfeksi Emerging.
3) Capaian Indikator

28. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 24
Tabel. 3.1.4
Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit
lnfeksi Emerging.
INDIKATOR TARGET CAKUPAN CAPAIAN
Jumlah Kabupaten/Kota
yang mampu melaksanakan
pencegahan dan
pengendalian penyakit
lnfeksi Emerging.
27 24 88 %
Grafik 3.1.3
Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit
lnfeksi Emerging. Tahun 2017, 2018 dan 2019
Berdasarkan data diatas pada tahun 2019 terjadi kenaikan jumlah kab/kota
di Jawa Barat yang telah melaksanakan Pencegahan PIE hal ini disebabkan kab/kota
yang telah memiliki Tim Gerak Cepat (TGC) penanggulangan Wabah /KLB melalui
SK Kepala Dinas.
4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan
Indikator ini belum mencapai target disebabkan karena :

29. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 25
- Petugas belum semua memahami tentang pentingnya pengendalian penyakit
infeksi emerging di beberapa kabupaten/kota
- Dukungan Pemerintah Daerah terhadap PIE
- Masih ada 4 Kabupaten yang belum melakukan pencegahan dan pengendalian
penyakit Emerging yaitu :
- Kab Majalengka
- Kab Karawang
- Kab Subang
- Kab Bandung Barat
5) Upaya untuk menunjang pencapaian Indikator
- Menyampaikan Umpan balik melalui Surat dan Buletin
- Melakukan Monev ke kabupaten kota
- Pertemuan Evaluasi dengan kabupaten kota secara rutin
6) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Respon Penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini
kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten kota target
sudah tercapai.
7) Kendala/Masalah yang dihadapi
Keterbatasan petugas/SDM yang mempunyai kapasitas yang berhubungan
dengan pekerjaan serta masih belum semua SDM yang telah mendapatkan
Pelatihan Tentang penyakit infeksi emerging (PIE)
8) Pemecahan Masalah
- Memberikan umpan balik capaian indicator Kinerja
- Melakukan Monev dan On The Job (OJT)
- Tahun 2019 telah dilaksanakan pelatihan Tim Gerak Cepat (TGC) tentang
Penyakit Infeksi Emerging dengan peserta dari 27 Kab/kota masing-masing 2
(dua) Orang anggaran APBD Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat T.A 2019
9) Pendekatan Manajemen (antar pimpinan)

30. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 26
D. Indikator : Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar
1) Definisi Operasional: Jumlah kasus malaria positif baik dengan mikroskop, RDT
yang mendapatkan pengobatan standar dalam kurun waktu 1 Tahun
2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah kasus malaria positif baik dengan mikroskop,
RDT yang mendapatkan pengobatan standar dibagi jumlah kasus malaria positif
dikali 100.
3) Capaian Indikator
Tabel. 3.1.5
Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar tahun 2019
INDIKATOR TARGET CAKUPAN CAPAIAN
Persentase kasus malaria
positif yang di obati sesuai
standar
95% 100% 99,51%
Grafik 3.1.4
Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar tahun 2015, 2016,
2017, 2018 dan 2019
Dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 target presentase kasus
malaria positif yang di obati sesuai standar sebesar 90 % dengan realisasi tercapai.
Kemudian pada Tahun 2018 sampai dengan 2019 target meningkat menjadi 95
90 90 90
95 95
90 90 90
95
99.51
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
2015 2016 2017 2018 2019
Target capaian

31. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 27
%, pada tahun 2018 sudah mencapai target sebesar 95 %. Kemudian tahun 2019
target 95 % dengan capaian sebebsar 99.51 % (sumber data : sismal sampai
dengan tanggal 31 Desember 2019).
4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator :
- Bersama Kabupaten melakukan Advokasi kepada Pemangku Daerah sehingga
ada dukungan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan tata laksana kasus
malaria
- Membuat jejaring dengan fasilitas kesehatan dalam pengobatan malaria
- Melaksanakan Pertemuan Lintas Program untuk mendapatkan komitmen
Puskesmas dan Lintas Program dalam upaya peningkatan tatalaksana malaria
5) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan :
• Penyebab Keberhasilan :
- Adanya jejaring yang dilakukan Fasilitas Kesehatan
- Adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam tatalaksana kasus malaria
dan eliminasi malaria
6) Kendala/masalah yang dihadapi :
- Keterlambatan dalam penemuan kasus sehingga pengobatan pun menjadi
terlambat
- Masih ada perbedaan persepsi antara dokter spesialis dalam tatalaksana
pengobatan
- Masih ada perbedaan baca hasil lab antara analis dan dokter patklin
7) Pemecahan masalah :
- Meminta Kabupaten untuk meningkatkan koordinasi dengan faskes dan labkes
- Melakukan koordinasi dengan Subdit Malaria untuk pengajuan obat.
8) Efisiensi penggunaan sumber daya :
- Melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mencapai indikator secara langsung
yaitu melalui komponen-komponen yang sudah ditetapkan pada DIPA APBN
sedangkan yang tidak langsung mencapai indikator tidak diserap. Capaian
Kinerja 100% dan capaian realisasi anggaran 63,8%
E. Indikator : Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasisyang melakukan POPM
1) Definisi Operasional: Jumlah Kabupaten/Kota endemis yang melakukan POPM
Filariasis baik tahun pertama/kedua/ketiga/keempat/kelima
2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah Kabupaten kota endemis yang melakukan POPM
Filariasis pada tahun tersebut

32. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 28
3) Capaian Indikator
Tabel. 3.1.6
Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang melakukan POPM
INDIKATOR TARGET CAKUPAN CAPAIAN
Jumlah Kabupaten/Kota
endemis Filariasis yang
melakukan POPM
3 3 100%
Grafik 3.1.5
Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang melakukan POPM
Tahun 2017, 2018 dan 2019
Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis
Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada tahun 2017 dilaksanakan pada 5 Kabupaten/Kota
yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, Kabupaten
Kuningan dan Kabupaten Purwakarta. Hasil cakupan POPM Filariasis pada 5
Kabupaten/Kota tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu di atas 65% dari
jumlah penduduk dengan hasil capaian Provinsi sebesar 76,18%. Pada tahun 2017
Pelaksanaan POPM Filariasis di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Karawang
merupakan putaran yang kelima sehingga pelaksanaan POPM Filariasis berakhir pada
tahun 2017 dan dilanjutkan dengan survei evaluasi prevalensi mikrofilaria / Pre TAS dan
survei penilaian penularan kejadian Filariasis/ TAS I pada anak usia 6 – 7 tahun/Kelas I
dan II SD pada tahun 2018. Berdasar hasil survei pre TAS dinyatakan prevalensi

33. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 29
mikrofilaria/MF Rate pada Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Karawang 0% dan
survei penilaian penularan kejadian Filariasis / TAS I dinyatakan lulus. Pada tahun 2019
pelaksanaan POPM Filariasis dilaksanakan pada 3 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten
Bogor, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Purwakarta pada putaran yang
kelima/terakhir. Capaian POPM Filariasis pada 3 Kabupaten/Kota melebihi target yang
ditetapkan sebesar 65% yaitu capaian provinsi sebesar 77,16%.
4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator :
- Bersama Kabupaten melakukan Advokasi kepada Pemangku Daerah sehingga
ada dukungan dari Pemerintah Daerah untuk memotivasi masyarakat minum
obat pencegahan Filariasis.
- Melaksanakan Sosialisasi Lintas Program Pelaksanaan POPM Cacingan
- Melaksanakan Sosialisasi Lintas Sektor pelaksanaan POPM Cacingan tingkat
kecamatan
5) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan :
- Penyebab Keberhasilan :
- Adanya jejaring dan komitmen yang dilakukan Puskesmas dengan Camat dan
Desa sehingga dapat menggerakkan masyarakat untuk minum obat pencegahan
Filariasis.
- Adanya kepatuhan petugas puskesmas dalam upaya meningkatkan cakupan
POPM
- Adanya motivasi Kader & perangkat RT/RW untuk menggerakkan masyarakat
untuk minum obat pencegahan Filariasis.
6) Kendala/masalah yang dihadapi :
- Pelaporan capaian POPM cacingan belum tertib dalam pengiriman
- Masih kurangnya koordinasi Lintas Sektor dalam upaya pelaksanaan POPM
Cacingan.
7) Pemecahan masalah :
- Meminta Kabupaten untuk bisa mendata ulang Pos Minum Obat yang ada dan
melakukan koordinasi dengan Desa untuk melakukan pendanaan Kader.
- Intensitas Sosialisasi ke masyarakat untuk mengatasi kekawatiran adanya
kejadian ikutan paska pengobatan.
- Melakukan koordinasi dengan Subdit Filariasis untuk pengajuan obat.

34. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 30
8) Efisiensi penggunaan sumber daya :
- Melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mencapai indikator secara langsung
yaitu melalui komponen-komponen yang sudah ditetapkan pada DIPA APBN
sedangkan yang tidak langsung mencapai indikator tidak diserap.
Capaian Indikator Kinerja 100% dan capaian realisasi anggaran 74,8%
F. Indikator : Jumlah kabupaten kota intervensi stunting yang melakukan POPM
Cacingan dengan cakupan > 75% dari sasaran minum obat
1) Capaian Indikator
Tabel. 3.1.7
Jumlah kabupaten kota intervensi stunting yang melakukan POPM Cacingan
dengan cakupan > 75% dari sasaran minum obat
INDIKATOR TARGET CAKUPAN CAPAIAN
Jumlah kabupaten kota
intervensi stunting yang
melakukan POPM Cacingan
dengan cakupan > 75% dari
sasaran minum obat
14 layanan 14 layanan 100 %
Grafik.3.1.6
Jumlah kabupaten kota intervensi stunting yang melakukan POPM Cacingan
dengan cakupan > 75% dari sasaran minum obat. Tahun 2018 - 2019
Pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Cacingan dalam
upaya intervensi Stunting dimulai pada tahun 2018. Provinsi Jawa terdapat 13
Kabupaten/Kota yang merupakan intervensi Stunting dan 13 kabupaten/Kota
14 14
13
14
13
13
14
14
15
2018 2019
Target Capaian

35. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 31
melaksanakan POPM Cacingan 2 kali setahun dengan capaian di atas target yang
ditetapkan Nasional sebesar 75%. Cakupan POPM Cacingan periode I tahun 2018 di
Jawa Barat sebesar 95,65% sedangkan pada periode II capaian POPM Cacingan
mengalami penurunan dengan capaian sebesar 94,48%. Pada tahun 2019
pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Cacingan dalam upaya
intervensi Stunting dilaksanakan pada 14 Kabupaten/Kota dengan hasil capaian
pada periode I sebesar 98,03 % sedangkan pada periode II sebesar 96,12%.
2) Upaya :
- Melakukan kegiatan diseminasi informasi terkait cakupan pemberian obat cacing.
- Melakukan monitoring dan evaluasi.
3) Analisa :
- Data yg didapatkan tdk valid dan akurat
- Tidak optimal dalam pelaksanaan POPM
- Tidak optimalnya penatalaksanaan
4) Kendala :
- Kurangnya koordinasi dengan lintas sector dalam upaya pelaksanaan POPM
cacingan
- Keterlambatan dalam pengiriman laporan dari kabupaten ke Dinkes Provinsi
5) Pemecahan :
- Membuat Feedback laporan pelaksanaan POPM cacingan
- Dinkes Kabupaten kota untuk berkoordinasi dengan puskesmas
6) Efisiensi Penggunaan Sumber daya
Capaian Indikator Kinerja 100% dan Capaian realisasi keuangan 74,8%
G. Indikator : Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat.
1) Definisi Operasional: Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang (cacat tingkat 0)
diantara total kasus baru yang ditemukan di suatu wilayah dalam periode waktu 1
(satu) tahun.
2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang ditemukan
(cacat tingkat 0) dibagi jumlah kasus baru yang ditemukan dalam periode 1 tahun di
kali 100%.

36. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 32
3) Capaian Indikator
Tabel 3.1.8
Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat. Tahun 2019
INDIKATOR TARGET CAKUPAN CAPAIAN
Persentase cakupan
penemuan kasus baru
kusta tanpa cacat.
91% 75,6% 77, 9%
Grafik 3.1.7
Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat.
Tahun 2017, 2018 dan 2019
Melihat data di atas bahwa masih banyak ditemukan kasus baru kusta sudah
mengalami kecacatan baik cacat tingkat 1 maupun cacat tingkat 2, data tahun 2017
menunjukan capaian penemuan kasus kusta 44 % sedangan tahun 2019 mengalami
kenaikan capaian kasus penderita baru yang ditemukan tanpa cacat sebesar 76 %
4) Upaya
Melakukan kegiatan penemuan kasus kusta secara dini melalui kegiatan ICF
(Intensifikasi case finding) , RVS (Rapid Village Survey) dan kontak survey

37. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 33
5) Analisa
a. Data yg didapatkan tdk valid dan akurat
b. Tidak dilakukan Pemeriksaan fungsi saraf pd penderita kusta
c. Tidak optimalnya penatalaksanaan kasus kusta
6) Kendala
a. Banyak petugas yg belum dilatih tatalaksana kasus Kusta
b. Masih tingginya stigma di masyarakat
c. Rotasi dan mutase petugas layanan yang sudah dilatih
7) Pemecahan :
a. Pelatihan petugas puskesmas dan Rs
b. Pelatihan wasor kabupaten,propinsi
c. Melakukan pemeriksaan fungsi saraf (PFS) kepada penderita setiap 1bln sekali
d. OJT Petugas
e. Melaksanakan Pepcom (Post Exposure Profilaksis Community)
8) Efisiensi Penggunaan Sumber daya
Capaian Indikator Kinerja 77,9% dan Capaian realisasi keuangan 99,5%
H. Indikator: Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar.
1) Definisi Operasional: Semua kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar (penegakan
diagnosis dan pengobatan sesuai standar) diantara semua kasus TB yang diobati dan
dilaporkan.
2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar
(penegakan diagnosis dan pengobatan sesuai standar) dibagi jumlah semua kasus TB
yang ditemukan dan diobati.
3) Capaian Indikator
Tabel. 3.1.9
Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar. Tahun 2018
INDIKATOR TARGET CAKUPAN CAPAIAN
Persentase kasus TB yang
ditatalaksana sesuai standar
80% 86,06% 107,5%

38. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 34
Grafik. 3.1.8
Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar. Tahun 2015 dan 2019
Capaian kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar pada tahun 2019 jika
dibandingkan dengan capaian tahun 2017 mengalami penurunan, hal tersebut
dikarenakan semakin banyak layanan yang melaporkan kasus TB terutama dari
swasta, serta adanya kegiatan penyisiran kasus TB di rumah sakit dimana data yang
didapatkan tidak dapat diidentifikasi apakah sesuai standar atau tidak, tidak
optimalnya jejaring internal dan eksternal di fasilitas pelayanan kesehatan, serta
adanya perbedaan dalam penatalaksanaan kasus TB.
4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
a. Ekspansi fasilitas pelayanan kesehatan yang menangani tuberkulosis
b. Penyisiran kasus TB ke rumah sakit
c. Penemuan dini kasus TB melalui kegiatan investigasi kontak
5) Analisa penyebab kegagalan
a. Data yang di dapatkan dari hasil penyisiran kasus rumah sakit tidak dapat
diidentifikasi apakah sesuai dengan standar atau tidak
b. Tidak optimalnya jejaring internal dan eksternal di fasilitas pelayanan kesehatan
6) Kendala/masalah yang dihadapi
a. Masih banyak fasilitas pelayanan kesehatan yang belum menerapkan strategi
DOTS dalam penanganan kasus TB terutama faskes swasta dan DPM
b. Belum semua petugas kesehatan di faskes mendapatkan sosialisasi atau
pelatihan tentang penanganan kasus TB

39. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 35
c. Tidak semua kasus TB tercatat dan dilaporkan melalui poli DOTS/pencatatan
dan pelaporan P2TB
7) Pemecahan masalah
a. Dilakukan penyisiran data TB terutama di rumah sakit
b. Memberikan surat edaran ke kab./kota untuk melaksanakan penemuan dini
kasus TB
c. Himbauan untuk membentuk Distrik Public Private Mix (DPPM) dan Koalisi
Organisasi Profesi (KOPITB) di tingkat kab./kota
d. Memperkuat jejaring internal dan eksternal melalui kegiatan DPPM
8) Efisiensi penggunaan sumber daya
a. Capaian Indikator Kinerja 107,5%
b. Capaian realisasi keuangan 78%
I. Indikator : Persentase kasus HIV yang diobati
1) Definisi Operasional: Orang dengan positif HIV dan masih dalam terapi pengobatan
ARV.
2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah orang positif HIV dan masih dalam terapi
pengobatan ARV dibandingkan dengan jumlah orang positif HIV dan memenuhi
syarat untuk memulai terapi pengobatan ARV.
3) Capaian Indikator
Tabel 3.1.10
Persentase kasus HIV yang diobati tahun 2018
INDIKATOR TARGET CAKUPAN CAPAIAN
Persentase kasus HIV yang
diobati
55% 68,46% 124,47%

40. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 36
Grafik 3.1.9
Presentase kasus HIV yang diobati.
Tahun 2017, 2018 dan 2019
Mengkaji gambar 3.1.9 dapat dilihat bahwa capaian indikator tercapai
melebihi target yang telah ditetapkan, terdapat perbedaan data antara tahun 2017
dan 2019 dikarnakan terdapat perbedaan definisi operasional indikator persentase
kasus HIV yang diobati. Capaian Tahun 2019 menurun dibandingkan tahun 2017
dikarenakan ada perbedaan definisi operasional pada indikator tersebut.
4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
- Melakukan Pelatihan layanan HIV secara komprehensif
- Meningkatkan SDM di layanan
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternative social yang telah dilakukan.
- Masih rendahnya ODHA yang mau mengakses ARV
- Kurangnya kesadaran ODHA untuk kepatuhan minum obat
6) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan
- SDM terbatas di layanan
- Seringnya terjadi mutasi petugas terlatih
7) Kendala/Masalah yang dihadapi
- Terbatasnya sarana dan Prasarana penunjang Program HIV di Fasyankes
Kab/Kota dan Provinsi.
- Terbatasnya Anggaran Kegiatan HIV baik di Provinsi maupun Kab/Kota

41. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 37
8) Pemecahan masalah
- Meningkatkan Sumberdaya manusia yang terlatih
- Advokasi terkait penambahan anggaran
- Skrining HIV dan penggunaan ARV secara maksimal
9) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
- Capaian Indikator Kinerja 124,4%
- Capaian realisasi keuangan 98,8%
J. Indikator : Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis
B dan C pada kelompok beresiko
1) Capaian Indikator
Tabel. 3.1.11
Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C
pada kelompok beresiko
INDIKATOR TARGET CAKUPAN CAPAIAN
Persentase kabupaten/kota
yang melaksanakan deteksi
dini hepatitis B dan C pada
kelompok beresiko
80 96,3 % 116%

42. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 38
Grafik.3.1.10
Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C
pada kelompok beresiko Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019
Berdasarkan grafik di atas menunjukkan peningkatan capaian kinerja dari
tahun 2016 sampai dengan 2019. Pada tahun 2017 target tercapai sebanyak 44 %
dan pada tahun 2019 cakupan meningkat melebihi target sebesar 96 %
2) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
- Melakukan Pelatihan Hepatitis B dan C
- Meningkatkan SDM di layanan untuk Tatalaksana Kasus Hep B dan C pada
pasien Beresiko
3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternative social yang telah dilakukan.
- Belum semua layanan terdapat pemeriksaan Hep B
- Terbatasnya reagen di layanan
- Pengobatan Hep C hanya terdapat di RS rujukan
4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan
- SDM terbatas di layanan
- Seringnya terjadi mutasi petugas terlatih
10%
30%
60%
80%
11%
44%
70%
96%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2016 2017 2018 2019
Target Capaian

43. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 39
5) Kendala/Masalah yang dihadapi
- Terbatasnya sarana dan Prasarana penunjang Program Hep B dan C di
Fasyankes Kab/Kota dan Provinsi.
- Terbatasnya Anggaran Kegiatan Hep B baik di Provinsi maupun Kab/Kota
6) Pemecahan masalah
- Meningkatkan Sumberdaya manusia yang terlatih
- Penyediaan Sarana dan Prasarana di layanan
7) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
- Capaian Indikator Kinerja 116%
- Capaian realisasi keuangan 93,2%
K. Indikator : Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan
Tanpa (KTR) minimal 50% sekolah
1) Capaian Indikator
Tabel 3.1.12
Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa (KTR)
minimal 50% sekolah tahun 2019
INDIKATOR TARGET CAKUPAN CAPAIAN
Persentase kabupaten/kota
yang melaksanakan
kebijakan Kawasan Tanpa
(KTR) minimal 50%
sekolah
70% 2 13%

44. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 40
Grafik 3.1.11
Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa
(KTR) minimal 50% sekolah tahun 2019
Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh pada Tahun 2019 persentase
kabupaten/kota yang melaksanakan kebikakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
minimal 50% sekolah baru dapat dianalisis di Tahun 2019 dikarenakan pada tahun
2017 dan 2018 belum ada kabupaten/kota dengan sekolah 50% implementasi KTR
dikarenakanmasih sedikit nya kegiatan yang dilaksanakan di kabupaten/kota terkait
kegiatan ini.
2) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indicator
Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Program P2PTM Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk mencapai indikator persentase puskesmas
yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu adalah :
- Meningkatkan Bimbingan teknis kepada kab/kota yang memiliki manajemen
yang kurang baik untuk P2PTM baik SDM maupun anggaran.
- Meningkatkan promosi, pencegahan dan pengurangan factor risiko PTM melalui
pemeberdayaan masyarakat
- Penguatan kapasitas dan kompetensi petugas dan layanan, serta kolaborasi
sector swasta dan professional.

45. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 41
3) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Berdasarkan hasil analisis dari target indikator persentase kabupaten/kota
yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa (KTR) minimal 50% sekolah
Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target indicator adalah
mendukung keberhasilan ini adalah karena kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat
belum 100% melaksanakan kegiatan review implementasi KTR di seluruh sekolah
(SD/sederajat samapai SMA/sederajat) di wilayahnya berkaitan dengan anggaran
dan SDM di program
4) Kendala/masalah yang dihadapi
Beberapa kendala/masalah yang dihadapi dalam pencapaian target
indikator persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu
adalah :
- SDM Program P2PTM yang terlatih di Tk. Provinsi masih minim.
- Sering terjadi turn over dari petugas pemegang program P2PTM.
- Dukungan pimpinan dan dana untuk kegiatan P2PTM di beberapa
kabupaten/kota masih sangat minim karena program P2PTM masih sangat
terbatas.
- Sarana dan Prasarana untuk kegiatan P2PTM masih sangat terbatas.
- Sistem pencatatan dan pelaporan belum dapat mengakomodir semua kebutuhan
data program dan tidak rutin dilaporkan.
5) Pemecahan Masalah
- Meningkatkan advokasi kepada pemegang kebijakan di kab/kota untuk
dukungan anggaran serta memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk
kegiatan P2PTM
- Memberikan saran kepada petugas kab/kota untuk menyediakan anggaran
kapasitas Peningkatan Kapasitas SDM terlatih, memenuhi kebutuhan sarana dan
prasarana dalam kegiatan P2PTM
- Memberikan saran kepada kabupaten/kota yang belum memiliki regulasi
tetntang KTR baik Perda/Perbup/Perwal untuk segera mengusulkan regulasi
tersebut.
6) Efisiensi penggunaan sumber daya
- Capaian Indikator Kinerja 13%
- Capaian realisasi keuangan 62.6%

46. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 42
L. Indikator : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu.
1) Definisi Operasional: Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan minimal
tatalaksana penyakit Hipertensi dan DM dan atau telah melakukan pembinaan
Posbindu PTM di wilayahnya.
2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengendalian
PTM terpadu di bagi Jumlah seluruh Puskesmas di Indonesia di kali 100%.
3) Capaian Indikator
Tabel. 3.1.13
Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu.
tahun 2019
INDIKATOR TARGET CAKUPAN CAPAIAN
Persentase Puskesmas
yang melaksanakan
pengendalian PTM terpadu.
50% 53,36% 106,72%
Grafik. 3.1.12
Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu.
tahun 2019
Berdasarkan hasil analisis untuk indikator Puskesmas yang melaksanakan
pengendalian PTM terpadu (Puskesmas Pandu) terdapat peningkatan dari Tahun
2017 dibandingkan 2019 sekitar 50%. Hal ini dapat dicapai dikarenakan dengan
adanya dukungan dana Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan Pelatihan

47. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 43
Puskesmas PANDU PTM bagi pengelola program di puskesmas yang berada di
wilayah kabupaten/kota dengan menggunakan anggaran APBD kabupaten/kota.
Selain itu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan kegiatan
Pelatihan Puskesmas PANDU PTM bagi pengelola program di Tahun 2019
menggunakan dana APBN Satker 05 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Program P2PTM Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk mencapai indikator persentase puskesmas
yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu adalah :
- Meningkatkan Bimbingan teknis kepada kab/kota yang memiliki manajemen
yang kurang baik untuk P2PTM baik SDM maupun anggaran.
- Meningkatkan promosi, pencegahan dan pengurangan factor risiko PTM melalui
pemeberdayaan masyarakat
- Penguatan kapasitas dan kompetensi petugas dan layanan, serta kolaborasi
sector swasta dan professional.
5) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Berdasarkan hasil analisis dari target indikator persentase puskesmas yang
melaksanakan pengendalian PTM terpadu yang berasal data Monev P2PTM Tahun
2019 semua target indikator telah tercapai.
Beberapa hal yang mendukung keberhasilan ini adalah :
- Telah terdapat Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengendalian PTM di
Puskesmas sebagai buku pedoman kegiatan PTM di puskesmas
- Pelayanan PTM Terpadu (Pandu) di Puskesmas merupakan kegiatan yang telah
dilaksanakan di puskemas dengan pendekatan deteksi dini dan pematauan
faktor risiko PTM di masyarakat melalui posbindu PTM dan pelayanan
hipertensi dan diabetes mellitus
- Melaksanakan pelatihan atau workshop untuk peningkatan kapasitas petugas
PANDU PTM
6) Kendala/masalah yang dihadapi
Beberapa kendala/masalah yang dihadapi dalam pencapaian target
indikator persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu
adalah :
- SDM Program P2PTM yang terlatih di Tk. Provinsi masih minim.
- Sering terjadi turn over dari petugas pemegang program P2PTM.

48. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 44
- Dukungan pimpinan dan dana untuk kegiatan P2PTM di beberapa
kabupaten/kota masih sangat minim karena program P2PTM masih sangat
terbatas.
- Sarana dan Prasarana untuk kegiatan P2PTM masih sangat terbatas.
- Sistem pencatatan dan pelaporan belum dapat mengakomodir semua kebutuhan
data program dan tidak rutin dilaporkan.
7) Pemecahan Masalah
- Meningkatkan advokasi kepada pemegang kebijakan di kab/kota untuk
dukungan anggaran serta memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk
kegiatan P2PTM
- Memberikan saran kepada petugas kab/kota untuk menyediakan anggaran
kapasitas Peningkatan Kapasitas SDM terlatih, memenuhi kebutuhan sarana dan
prasarana dalam kegiatan P2PTM
- Memberikan saran kepada kabupaten/kota yang belum memiliki regulasi
tetntang KTR baik Perda/Perbup/Perwal untuk segera mengusulkan regulasi
tersebut.
8) Efisiensi penggunaan sumber daya
- Capaian Indikator Kinerja 106,72%
- Capaian realisasi keuangan 62,6%
M. Indikator: Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos
Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM
1) Definisi Operasional: Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos
Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM
2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan
Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM dibagi jumlah desa/kelurahan di Provinsi
dikali 100%

49. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 45
3) Capaian Indikator
Tabel. 3.1.14
Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan
Terpadu (Posbindu) PTM tahun 2019
INDIKATOR TARGET CAKUPAN CAPAIAN
Persentase desa/kelurahan
yang melaksanakan
kegiatan Pos Pembinaan
Terpadu (Posbindu) PTM
50% 86,76% 173,52%
Grafik.3.1.13
Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan
Terpadu (Posbindu) PTM
Berdasarkan hasil analisis untuk indikator Puskesmas yang melaksanakan
pengendalian PTM terpadu (Puskesmas Pandu) terdapat peningkatan dari Tahun
2017 dibandingkan 2019 sekitar 50%. Hal ini dapat dicapai dikarenakan dengan
adanya dukungan dana Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan Pelatihan
Puskesmas PANDU PTM bagi pengelola program di puskesmas yang berada di
wilayah kabupaten/kota dengan menggunakan anggaran APBD kabupaten/kota.
Selain itu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan kegiatan
Pelatihan Puskesmas PANDU PTM bagi pengelola program di Tahun 2019
menggunakan dana APBN Satker 05 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

50. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 46
4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Program P2PTM Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk mencapai indikator presentasi
desa/kelurahan yang melaksanakan posbindu PTM adalah menyampaikan target
indikator P2PTM yang harus dicapai ke kabupaten/kota pada setiap kegiatan
pertemuan yang dilaksanakan di Tingkat Provinsi maupun di Tingkat
Kabupaten/Kota, menyampaikan strategi kegiatan yang dapat dilakukan oleh
Kabupaten/Kota dalam mencapai target indikator, memberikan saran pada
perencanaan P2PTM di kabupaten/kota sehingga kegiatan yang dilaksanakan
dapat mempunyai daya ungkit dalam pencapaian indikator P2PTM dan
meningkatkan kemampuan petugas pengelola program P2PTM di Kabupaten/Kota
atau Puskesmas baik dalam bentuk Pelatihan Kader Posbindu, menyusun usulan
dana dekonsentrasi dan APBD untuk kegiatan Bimbingan Teknis dan Monev ke
Kabupaten/Kota, mencatat dan melaporkan capaian kegiatan Posbindu dari
seluruh Kabupaten/Kota ke pusat
5) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Berdasarkan hasil analisis dari target indikator P2PTM yang berasal data
Monev P2PTM Tahun 2019 semua target indikator presentasi desa/kelurahan yang
melaksanakan posbindu PTM telah tercapai. Beberapa hal yang mendukung
keberhasilan ini adalah :
- Dukungan dari kabupaten/kota beserta lintas sector terkait muali dari kader
kesehatan dan pengelola program P2PTM puskesmas untuk membentuk POS
BINDU di semua desa/kelurahan walaupun secara kualitas pewlaksanaan
kegiatan Posbindu PTM masih perlu pembinaan lebih lanjut.
6) Kendala/masalah yang dihadapi
Beberapa kendala/masalah yang dihadapi dalam pencapaian target
indikator persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu
adalah :
- SDM Program P2PTM yang terlatih di Tk. Provinsi masih minim.
- Sering terjadi turn over dari petugas pemegang program P2PTM.
- Dukungan pimpinan dan dana untuk kegiatan P2PTM di beberapa
kabupaten/kota masih sangat minim karena program P2PTM masih sangat
terbatas.
- Sarana dan Prasarana untuk kegiatan P2PTM masih sangat terbatas.
- Sistem pencatatan dan pelaporan belum dapat mengakomodir semua kebutuhan
data program dan tidak rutin dilaporkan.

51. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 47
7) Pemeahan Masalah
- Meningkatkan advokasi kepada pemegang kebijakan di kab/kota untuk
dukungan anggaran serta memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk
kegiatan P2PTM
- Memberikan saran kepada petugas kab/kota untuk menyediakan anggaran
kapasitas Peningkatan Kapasitas SDM terlatih, memenuhi kebutuhan sarana dan
prasarana dalam kegiatan P2PTM
- Memberikan saran kepada kabupaten/kota yang belum memiliki regulasi
tetntang KTR baik Perda/Perbup/Perwal untuk segera mengusulkan regulasi
tersebut.
8) Efisiensi penggunaan sumber daya
- Capaian Indikator Kinerja 173,5%
- Capaian realisasi keuangan 62,6%
N. Indikator: Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini
kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun
1) Definisi Operasional: Persentase perempuan usia 30 – 50 tahun yang dideteksi dini
kanker payudara dengan CBE/SADANIS dan deteksi dini kanker leher rahim dengan
metode IVA dan atau Papsmear.
2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah perempuan usia 30 - 50 tahun yang dilakukan
deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim dibagi Jumlah perempuan usia
30 – 50 tahun di suatu wilayah dikali 100%.
3) Capaian Indikator
Tabel. 3.1.15
Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker
payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun 2018
INDIKATOR TARGET CAKUPAN CAPAIAN
Persentase puskesmas yang
melaksanakan kegiatan
deteksi dini kanker
payudara dan leher rahim
pada perempuan usia 30-50
tahun
55% 79,20% 144%

52. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 48
Grafik.3.1.14
Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker
payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun
Tahun 2017, 2018 dan 2019
4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Program P2PTM Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk mencapai indikator persentase puskesmas
yang mampu melaksanakan deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara
adalah
- Meningkatkan Bimbingan teknis kepada kab/kota yang memiliki manajemen
yang kurang baik untuk P2PTM baik SDM maupun anggaran.
- Meningkatkan promosi, pencegahan dan pengurangan factor risiko PTM melalui
pemeberdayaan masyarakat
- Penguatan kapasitas dan kompetensi petugas dan layanan, serta kolaborasi
sector swasta dan professional.
5) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Berdasarkan hasil analisis dari target indikator persentase puskesmas
yang mampu melaksanakan deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara yang
berasal data Monev P2PTM Tahun 2018 semua target indikator belum tercapai.
Beberapa hal yang menyebabkan belum tercapainya target adalah :
Belum semua puskesmas mampu melaksanakan kegiatan deteksi dini
kanker payudara dan serviks berkaitan dengan SDM terlatih, kesadaran dari
masyarakat dalam hal ini wanita usia subur untuk melakukan deteksi dini kanker
payudara dan serviks, kurang promosi kesehatan dari petugas kesehatan tentang

53. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 49
pentingnya deteksi dini kanker payudara dan serviks serta terbatasnya sarana dan
prasarana
6) Kendala/masalah yang dihadapi
Beberapa kendala/masalah yang dihadapi dalam pencapaian target
persentase puskesmas yang mampu melaksanakan deteksi dini kanker serviks dan
kanker payudara adalah :
- Masih banyak pengelola program P2 Kanker di Kabupaten/Kota maupun
puskesmas yang belum terlatih untuk Deteksi Dini Kanker Serviks dan Kanker
Payudara
- Sering terjadi pergantian pengelola Program P2 Kanker di Kabupaten/Kota
maupun puskesmas
- Masyarakat khususnya Wanita Usia Subur (WUS) Usia 30-50 tahun masih segan
untuk melakukan pemeriksaan IVA Test walaupun petugas telah menawarkan
pemeriksaan ini di puskesmas
7) Pemecahan Masalah
- Meningkatkan kapasitas pengelola program P2 Kanker di Kabupaten/Kota dan
puskesmas dalam Program P2 Kanker melalui Pelatihan Deteksi Dini Kanker
Serviks dan Kanker Payudara bersumberdana APBD Provinsi maupun APBD
Kabupaten/Kota
- Membuat surat edaran kepada Kabupaten/Kota bahwa petugas yang telah
terlatih tidak dipindah selama 3 tahun setelah pelatihan
- Meningkatkan kerjasama dengan organisasi profesi (POGI atau IBI) untuk dapat
melaksanakan pelatihan atau workshop bagi tim Pengelola P2 Kanker (dokter,
bidan dan perawat) di puskesmas yang akan mendukung peningkatan kapasitas
petugas
- Petugas P2 Kanker di Puskesmas yang belum terlatih bisa melakukan magang
untuk pemeriksaan IVA Test di Puskesmas dengan tenaga yang telah terlatih.
8) Efisiensi penggunaan sumber daya
- Capaian Indikator Kinerja 144%
- Capaian realisasi keuangan 62,6%

54. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 50
O. Indikator : Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan
kasus katarak
1) Definisi Operasional: Puskesmas yang melakukan deteksi dini oleh tenaga
kesehatan terlatih di Puskesmas berupa tes fisik mata dengan menggunakan senter
dan ophthalmoscope, lalu pemeriksaan visus mata dengan menggunakan Snelen
Chart, dilanjutkan dengan tes bayangan (Shadow Test) menggunakan pen light,
serta mampu melakukan rujukan kasus katarak ke Fasilitas Kesehatan Tingkat
Lanjut.
2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah puskesmas yang melakukan deteksi dini dan
merujuk kasus katarak dibagi Jumlah seluruh puskesmas di Indonesia dikali 100%.
3) Capaian Indikator
Tabel. 3.1.16
Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus
katarak tahun 2019
INDIKATOR TARGET CAKUPAN CAPAIAN
Persentase Puskesmas yang
melaksanakan deteksi dini
dan rujukan kasus katarak
30% 100% 333%
4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indicator
- Meningkatkan Bimbingan teknis kepada kab/kota yang memiliki manajemen
yang kurang baik untuk P2PTM baik SDM maupun anggaran.
- Meningkatkan promosi, pencegahan dan pengurangan factor risiko PTM melalui
pemeberdayaan masyarakat
- Penguatan kapasitas dan kompetensi petugas dan layanan, serta kolaborasi
sector swasta dan professional.
5) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Berdasarkan hasil analisis dari target indikator persentase puskesmas yang
melaksanakan rujukan katarak Tahun 2019 semua target indikator telah tercapai.
Beberapa hal yang mendukung keberhasilan ini adalah :
- Rujukan katarak sudah menjadi program kontinu (setiap tahun) di kab/kota.
- Kab/kota sering melakukan kerjasama dengan LS/LP dalam melakukan operasi
katarak, diantaranya RS Cicendo, Perdami, jamkrindo dll.

55. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 51
6) Kendala/masalah yang dihadapi
Beberapa kendala/masalah yang dihadapi dalam pencapaian target
indikator rujukan katarak adalah :
- Pemegang program GIF masih dipegang oleh seksi Yandasus.
- Pemegang program GIF masih banyak yang baru, bahkan dipegang oleh non ASN
dikarenakan tidak adanya SDM di dinkes Kab/kota.
- Anggaran P2PTM khususnya GIF tidak adekuat dan tidak berkelanjutan dalam
pemenuhan program GIF.
- Anggaran GIF memerlukan dana yang banyak dikarenakan perlunya penyediaan
alat, seperti optalmoskop, AOE, snellen chart, E Tumbling dll.
- Masih banyak pengelola program GIF di Kabupaten/Kota maupun puskesmas
yang belum terlatih.
- Sering terjadi pergantian pengelola Program GIF di Kabupaten/Kota maupun
puskesmas
- Pencatatan dan pelaporan tidak adadi Portal Web
- Captor belum menjadi ketentuan yang baku dan disosialisasikan ke seluruh
propinsi.
7) Pemecahan Masalah
- Mendorong invasi ke tiap kab/kota, selaras dengan pencapaian SPM di kab/kota.
- Mendorong kab/kota mencari dana lain selain APBD dalam pemenuhan kegiatan
dan program GIF terutama untuk operasi katarak.
- Menginformasikan dengan tak jemu-jemu di whatsapp grup dan monev,
indicator program GIF.
- Meningkatkan kapasitas pengelola program GIF di Kabupaten/Kota dan
puskesmas dengan Pelatihan Pandu GIF bersumberdana APBD Provinsi maupun
APBD Kabupaten/Kota
- Menyelaraskan indicator program P2PTM khususnya GIF agar masuk ke renstra
dan RPJMD, agar ketersediaan dana dan regulasi dalam membantu pemenuhan
SPM di pemerintah daerah.
8) Efisiensi penggunaan sumber daya
- Capaian Indikator Kinerja 333 %

56. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 52
P. Indikator : Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan
dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib
Lapor (IPWL).
1) Efinisi Operasional: Jumlah Kab/Kota dengan IPWL aktif yakni IPWL yang
melakukan upaya promotif, preventif dan rehabilitasi dalam pencegahan
penyalahgunaan Napza serta melaporkan kegiatan terkait program wajib lapor
pecandu narkotika dan penyalahguna Napza lainnya (ada atau tidak ada pasien)
setiap 6 bulan sekali.
2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah kumulatif Kab/Kota dengan IPWL aktif.
3) Capaian Indikator
Tabel. 3.1.17
Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan
pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor
(IPWL)
INDIKATOR TARGET CAKUPAN CAPAIAN
Jumlah Kabupaten/Kota
yang menyelenggarakan
upaya pencegahan dan
pengendalian masalah
penyalahgunaan Napza di
lnstitusi Penerima Wajib
Lapor (IPWL).
23 15 55%
4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indicator
Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh program Kesehatan jiwa dan
Napza Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk mencapai indikator Renstra
Kesehatan Jiwa dan Napza adalah menyampaikan target indikator Kesehatan jiwa
dan Napza ke Kab/Kota, menyampaikan strategi yang dapat dilakukan oleh
Kab/Kota untuk mencapai target, serta memberikan saran kepada Kab/Kota dalam
mencapai target indikator tersebut. Selain itu, meningkatkan kemampuan petugas
pengelola program Kesehatan Jiwa dan Napza di Kab/Kota dan di Puskesmas baik
dalam bentuk pelatihan/workshop maupun pertemuan yang dapat mendukung
keberhasilan tercapainya target indikator kesehatan jiwa dan Napza di Kab/Kota.

57. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 53
5) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Berdasarkan hasil analisis yang didapatkan dari data IPWL di Provinsi Jawa
Barat maka kami dapat menyimpulkan bahwa penyebab keberhasilan tercapainya
IPWL di 11 Kab/Kota adalah :
- Adanya kerjasama Kementrian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
dengan Kab/Kota dan beberapa Rumah sakit untuk menyelenggarakan IPWL
dibeberapa layanan kesehatan yang ada di Kab/Kota
- Instansi pelayanan kesehatan yang telah menjadi layanan PTRM dapat disatukan
dengan layanan IPWL sehingga pada pelakasanaannya akan terintegrasi
- Dengan adanya beberapa layanan kesehatan IPWL sehingga data
penyalahgunaan Napza dapat dikumpulkan.
6) Kendala/masalah yang dihadapi
Masalah yang dihadapi adalah belum terselenggaranya upaya pencegahan
dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang
sederajat. Hal ini dikarenakan belum adanya tenaga (Guru terlatih) untuk dapat
melakukan pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan Napza di
SMA. Tidak adanya anggaran untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian
masalah kesehatan jiwa dan Napza di 30% SMA.
Masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan upaya pencegahan dan
pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di IPWL adalah, beberapa Kab/Kota
belum memiliki IPWL sehingga apabila ada kasus penyalahgunaan Napza di daerah
tersebut perlu dirujuk ke Kab/Kota lain. Hal ini dikarenakan merupakan seksi baru
sehingga alokasi anggaranuntuk pembentukan IPWL belum berjalan dengan lancar.
7) Pemecahan Masalah
- Melakukan advokasi dan koordinasi baik di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota
serta dinas dan bidang terkait dalam hal pembentukan IPWL.
- Meningkatkan kapasitas pengelola program keswa dan napza di Kab/kota
maupun Puskesmas bersumber dana APBD Provinsi atau APBD Kab/Kota.
- Data IPWL yang dikirimkan ke Kemenkes ditembuskan ke program Keswa dan
Napza Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebagai Baseline data IPWL di
Provinsi Jawa Barat
- Menyampaikan surat ke Kementrian Kesehatan Khususnya Subdit Anak Remaja
bahwa di Jawa Barat tidak terdapat data upaya pencegahan dan pengendalian
masalah kesehatan jiwa dan Napza di 30% SMA dan yang sederajat.

58. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 54
8) Efisiensi penggunaan sumber daya
- Capaian Indikator Kinerja 55%
- Capaian realisasi keuangan 62,6%
Q. Indikator : Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
1) Definisi Operasional: Dokumen Dukungan Manajemen pada Program Pencega:
Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya han dan
Pengendalian Penyakit sebanyak 4 Dokumen antara lain RKAKL/DIPA, Laporan
Keuangan, e monev DJA, e monev Bappenas.
2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis
lainnya yang dihasilkan satker dalam satu tahun.
3) Capaian Indikator
Tabel. 3.1.18
Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya. Tahun 2018
INDIKATOR TARGET CAKUPAN CAPAIAN
Jumlah dokumen dukungan
manajemen dan tugas teknis
lainnya
100% 100% 100%
4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indicator
Untuk mencapai indicator dalam dukungan manajemen telah dilakukan
dengan berkoordinas antara petugas yeng ditetapkan
5) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan.
Secara pencapai indicator kinerja telah tercapai dengan baik tetapi dalam
penyerapan anggaran belum maksimal karena ada beberapa dana yang tidak
dipakai seperti Honor Pejabat Pembuat Komitmen (1 orang) di rencanakan 2 orang
6) Kendala/masalah yang dihadapi
Dalam pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen ada beberapa masalah
yang dihadap seperti petugas Satker merangkap dengan pengelola program,
terbatasnya SDM yang ada
7) Pemecahan Masalah
Memaksimalkan tenaga yang ada dengan penjadwalan masing petugas
antara tugas sebagai pengelola satker dan pengelola program
8) Efisiensi penggunaan sumber daya
Sudah cukup efisien dalam pelaksanaan kegiatan

59. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 55
3.2 Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran berdasarkan Kegiatan
URAIAN
KEGIATAN/OUTPUT
REALISASI ANGGARAN
PAGU REALISASI SISA PAGU %
Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
25.366..598.000 17.039.041.050 8.327.556.950 67,17
Surveilans dan Karantina
Kesehatan
- Layanan
kewaspadaan dini
penyakit berpotensi
KLB
- Layanan Respon
KLB dan Wabah
- Layanan Imunisasi
- Layanan
Kekarantinaan
Kesehatan
- Layanan
Pengendalian
Penyakit Infeksi
Emerging
1.597.410.000
201.100.000
96.200.000
1.010.000.000
234.600.000
55.510.000
671.519.500
115.479.500
65.510.000
490.530.000
0
0
925.890.500
85.620.500
30.690.000
519.470.000
234.600.000
55.510.000
42
57,4
68
46,6
0
0
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Tular Vektor dan
Zoonotik
- Layanan Capaian
Elimisasi Malaria
- Layanan
Pengendalian
Penyakit Filariasis
dan Kecacingan
7.158.487.000
472.500.000
6.685.987.000
5.300.420.350
301.503.000
4.998.917.350
1.858.066.650
170.997.000
1.687.069.650
74
63.8
74.8

60. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 56
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Menular Langsung
- Layanan
Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit HIV/AIDS
- Layanan
Pengendalian
Penyakit TB
- Intensifikasi
Penemuan kasus
Kusta
- Layanan
Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit Hepatitis
1.317.053.000
211.780.000
184.861.000
640.000.000
280.412.000
1.251.750.000
209.320.000
144.353..000
636.802.000
261.275.000
65.030.000
2.460.000
40.508.000
3.198.000
19.137.000
95
98.8
78
99.5
93
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Tidak Menular
- SDM Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit Tidak
Menular yang
Meningkat
Kualitasnya
- Deteksi Dini Faktor
Risiko Penyakit
Tidak Menular
14.147.823.000
531.539.000
13.616.284.000
8.858.012.950
360.221.500
8.495.791.950
5.291.810.050
171.318.000
5.120.492.050
62.6
67.8
62.4
Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya pada
Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
734.303.000
734.303.000
663.862.750
663.862.750
70.440.250
70.440.250
90
90

61. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 57
- Layanan Internal
(over head
Pencegahan dan
Pengendalian Masalah
Kesehatan Jiwa dan
NAPZA
- Sumber Daya
Manusia yang
berkualitas bidang
Pencegahan dan
Pengendalian
Masalah Kesehatan
Jiwa dan NAPZA
411.522.000
411.522.000
295.475.500
295.475.500
116.046.500
116.046.500
71
71
Dari tabel diatas dapat dilihat Realisasi Anggaran untuk dana Dekon Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat sebesar 67%. Rentang Realisasi Anggaran berkisar dari 0% - 99.5%.
- Realisasi terendah terdapat di kegiatan Layanan Kekarantinaan Kesehatan dan Layanan
Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging (0%)
- Realisasi tertinggi terdapat pada kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular Langsung ( Layanan Pencegahan dan pengendalian Penyakit Kusta) sebesar
99,5%
Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator
No Indikator Anggaran Realisasi %
1 Jumlah Kabupaten/Kota yang
mampu melaksanakan
pencegahan dan pengendalian
penyakit lnfeksi Emerging
55.510.000 0 0
2 Persentase respon terhadap
sinyal kewapadaan dini (alert)
penyakit potensial KLB yang
muncul dalam SKDR (Sistem
Kewaspadaan Dini dan
Respon)
90.970.000 82.709.500 90.9

62. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 58
3 Persentase anak usia 0 sampai
11 bulan yang mendapat
imunisasi dasar lengkap
1.010.000. 000 490.530.000 48,6
4 Persentase kasus malaria
positif yang di obati sesuai
standar
472.500.000 301.503.000 63,8
5 Jumlah Kabupaten/Kota
endemis Filariasis yang
melakukan POPM
6.685.987.000 4.998.917.350 74,8
6 Jumlah kabupaten/kota
intervensi stunting yang
melakukan POPM Cacingan
dengan cakupan >75% dari
sasaran minum obat
7 Persentase cakupan penemuan
kasus baru kusta tanpa cacat
640.000.000 636.802.000 99,5
8 Persentase kasus TB yang
ditatalaksana sesuai standar
184.861.000 144.353.000 78
9 Persentasekasus HIV yang
diobati
211.780.000 209.320.000 98,8
10 Persentase kab kota yang
melaksanakan deteksi dini
hepatitis B dan C pada
kelompok berisiko
280.412.000 261.275.000 93,2
11 Persentase Puskesmas yang
melaksanakan pengendalian
PTM terpadu
14.147.823.000 8.856.012.950 62.6
12 Persentase desa/kelurahan
yang melaksanakan kegiatan
Pos Pembinaan Terpadu
(Posbindu) PTM
13 Persentase puskesmas yang
melaksanakan kegiatan
deteksi dini kanker payudara

63. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 59
dan leher rahim pada
perempuan usia 30-50 tahun
411.522.000 295.475.500
14 Persentase Puskesmas yang
melaksanakan deteksi dini dan
rujukan kasus katarak
15 Persentase Kab/Kota yang
melaksanakan kebijakan
Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
minimal 50%
16 Jumlah Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan upaya
pencegahan dan pengendalian
masalah penyalahgunaan
Napza di lnstitusi Penerima
Wajib Lapor (IPWL)
71.8
17 Persentase layanan dukungan
manajemen dan pelaporan
satker dekonsentrasi
734.303.000 663.862.750 90.4
Dari tabel diatas dapat dilihat secara umum menunjukan realisasi anggaran terserap
namun ada anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 290.110.000 (Dua Ratus Sembilan Juta
Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) yaitu pada kegiatan – Kegiatan :
1. Layanan Kekarantinaan Kesehatan sebesar Rp. 234.600.000 (Dua Ratus Tiga Puluh
Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) anggaran tersebut sama sekali tidak terrealisasi
dikarenakan adanya kesalahan bagan akun standart dan tidak bias direvisi karena
melewati batas waktu revisi
2. Layanan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging sebesar Rp. 55.510.000 (Lima Puluh
Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) anggaran tersebut sama sekali tidak terrealisasi
dikarenakan adanya kesalahan bagan akun standart dan tidak bias direvisi karena
melewati batas waktu revisi
Pada kegiatan SKDR keuangan 0 % dan target indikator tidak mencapai target sebesar
67, 8 % dan kegiatan Emerging keuangan 0 % dan target indicator tidak mencapai target
sebesar 80%. Indikator keuangan tidak ada yang mencapai 100% penyerapan anggaran.
Penyerapan Anggaran tertinggi pada Indikator Persentase cakupan penemuan kasus baru
kusta tanpa cacat sebesar 99,5%. Penyerapan Anggaran terendah pada Indikator Jumlah
Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit lnfeksi

64. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 60
Emerging (0%) Hal ini disebabkan karena revisi terlambat terkait SK pergantian Kuasa
Pengguna Anggaran baru keluar diakhir batas revisi sehingga kegiatan tidak bisa
dilaksanakan.

65. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 61
BAB 4
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
a) Pencapaian kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 telah
berjalan baik sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dengan rata –rata
capaian kinerja sebesar 108 %
b) Berdasarkan pengukuran indikator kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, dari 17 Indikator kinerja sasaran Program
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2019, sebanyak 5 indikator telah melebihi
target yang ditetapkan (>100%), 5 indikator telah mencapai target yang ditetapkan
(100%), sedangkan 7 indikator tidak mencapai target
c) Berdasarkan penyerapan dan pengukuran kinerja anggaran Bidang P2P Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa BaratTahun 2019 diketahui bahwa kinerja anggaran Program Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit sebesar 67,17 %, dengan realisasi Rp. 17.039.041.050,-
dengan realisasi tertinggi pada Intensifikasi Penemuan kasus Kusta sebesar 99,5% dan
realisasi paling rendah pada dana dekonsentrasi yakni sebesar 0 %. (Layanan Karantina
Kesehatan dan Layanan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerjing)
d) Berdasarkan pengukuran efisiensi sumber daya, dari 17 indikator, terdapat 6 indikator
telah berjalan dengan efisien dimana capaian kinerja dapat mencapai atau melebihi target
dengan anggaran yang lebih rendah dan semua kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.
e) Mengingat penyakit tidak mengenal batas wilayah administrasi, pemerintahan, maupun
negara, maka penyelenggaraan penanggulangan penyakit secara nasional dilakukan
dengan prinsip konkuren, yaitu dilakukan bersama-sama antara unsur pemerintahan di
pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap permasalahan penyakit dan
faktor risikonya yang timbul di suatu wilayah perlu ditangani secara bersama antara
unsur pusat dan daerah, sedangkan untuk pintu masuk negara dilakukan upaya khusus
melalui upaya kekarantinaan kesehatan dalam rangka cegah tangkal penyakit antar
negara sebagai bentuk komitmen kesehatan dalam menjaga kedaulatan negara..
4.2 Tindak Lanjut
a) Tahun 2019 merupakan tahun terakhir RPJMN, Renstra Kementerian Kesehatan, RAP
P2P, dan RAK Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat periode tahun 2015 – 2019 sehingga
akan dilakukan review untuk mengevaluasi capaian target akhir tahun perencanaan,
menilai keberhasilan dan pembelajaran yang dihasilkan.

66. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 62
b) Akan dilakukan penyusunan dan pembahasan target RPJMN, Renstra Kementerian
Kesehatan, RAP P2P, RAK Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat periode tahun 2020 –
2024. Penetapan target indikator mengacu pada tantangan dan capaian indikator periode
sebelumnya, isu strategis dan hasil mid term evaluation.
Demikian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 disusun sebagai bahan masukan untuk penyusunan
perencanaan tahun berikutnya.