lkjip dishub perhubungan 2018

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Pesut RT.VII No.130 Kel. Timbau Telp. (0541) 6667077, Fax. (0541) 6667052 / 6667183,
Email: dishubkukar@yahoo.co.id
TENGGARONG – 75511
TAHUN 2018
LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)

LKjIP DISHUB KUKAR 2018 ii
KATA PENGANTAR
Segala Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
Rahmat, Taufiq dan hidayah-Nya yang senantiasa menyertai dalam menyelesaikan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2018.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara pada setiap akhir
tahun anggaran menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk
dilaporkan kepada Bupati Kutai Kartanegara. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) tahun 2018 ini merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban atas
perjanjian kinerja pada tahun 2018, guna mengetahui tingkat keberhasilan
pencapaian sasaran dikaitkan dengan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten
Kutai Kartanegara pada tahun 2018, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan
perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.
Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 ini dapat memberikan
informasi yang bermanfaat bagi Pemerintah serta masyarakat pada umumnya.
Wassala’mualaikum, Wr. Wb.
Tenggarong, Februari 2019
Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara
Ir. H. Sukhawardy. S
Pembina Utama Muda
NIP.19600910 199103 1 003

LKjIP DISHUB KUKAR 2018 iii
RINGKASAN LKjIP
Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan program dan kegiatan
APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018 pada Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sebagai bentuk akuntabilitas
dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai
Kartanegra Tahun Anggaran 2018, dengan ini perlu di susunlah Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
tahun 2018, yang dalam penyusunannya akan berpedoman pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Berdasarkan akuntabilitas kinerja, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 adalah sebagai
berikut:
1. Sasaran sesuai RPJMD, yaitu: “Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta
kualitas pelayanan perhubungan” mempunyai indikator kinerja, yaitu:
Cakupan aksesibilitas antar wilayah. Berdasarkan target kinerja yang
ditetapkan pada tahun 2018 sebesar 77,8% telah memenuhi target capaian
sebesar 77,8%, dengan demikian capaian kinerjanya adalah sebesar 100%,
yaitu tercapai sesuai target.
2. Sasaran 1 Renstra, yaitu: “Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
yang memadai”, diukur dengan 2 indikator, yaitu:
a. Prosentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai.
Berdasarkan target kinerja pada tahun 2018 adalah sebesar 80% telah
dicapai realisasi kinerja sebesar 77%, dengan demikian capaian
kinerjanya adalah sebesar 96%, yaitu sedikit belum memenuhi target;
b. Prosentase ketersediaan fasilitas lalu lintas. Berdasarkan target kinerja
pada tahun 2018 ditargetkan tercapai 57% kemudian telah tercapai sesuai
target, yaitu 57%, dengan demikian capaian kinerjanya adalah sebesar
100%, maka cpaian kinerja telah terpenuhi.
3. Sasaran 2 Renstra, yaitu: “Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas
Pelayanan Perhubungan”, diukur dengan 2 indikator, yaitu:
a. Prosentase kendaraan angkutan umum yang diuji. Berdasarkan target
kinerja pada tahun 2018 ditargetkan tercapai 100% (11.000 unit)
kemudian telah dicapai realisasi kinerja sebesar 119% (13.102 unit),
dengan demikian capaian kinerjanya telah melebihi target, yaitu sebesar
119% atau telah tercapai melebihi target;
b. Pada tahun 2018 nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap
pelayanan di bidang Perhubungan ditargetkan dengan nilai “80” atau
dengan interpretasi “Sangat Baik”. Kemudian dari hasil analisis Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2018 telah memperoleh nilai
kepuasan sebesar 74,27 dengan mutu pelayanan B yang berarti bahwa
kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
secara keseluruhan adalah BAIK.

LKjIP DISHUB KUKAR 2018 iv
SUMMARY OF LKjIP
In connection with the completion of the program and activities of the
Regional Budget of Kutai Kartanegara District Fiscal Year 2018 at the Transportation
Office of Kutai Kartanegara Regency, then as a form of accountability in carrying out
the duties and functions of the Transportation Agency of Kutai Kartanegra Regency
Fiscal Year 2018, the Government Agency Performance Reports need to be arranged (
LKjIP) Transportation Department of Kutai Kartanegara Regency in 2018, which in its
preparation will be guided by Minister of State Apparatus Empowerment and
Bureaucratic Reform Regulation Number 53 of 2014 concerning Technical Guidelines
for Performance Agreements, Performance Reporting and Procedures for Reviewing
Government Agency Performance Reports.
Based on performance accountability, the achievement of the Main Performance
Indicator (IKU) of the Transportation Department of Kutai Kartanegara Regency in
2018 is as follows:
1. Objectives according to the RPJMD, namely: "Increased accessibility between
regions and the quality of transportation services" have performance indicators,
namely: Scope of accessibility between regions. Based on the performance target
set in 2018, 77.8% has met the achievement target of 77.8%, thus the performance
achievement is 100%, which is achieved according to the target.
2. Objective 1 of the Strategic Plan, namely: "Availability of adequate Transportation
Infrastructure and Facilities", measured by 2 indicators, namely:
a. Percentage of adequate transportation infrastructure and facilities. Based on
the performance target in 2018, the performance realization of 77% is
achieved by 80%, thus the performance achievement is 96%, which is a bit
lacking in meeting the target;
b. Percentage of availability of traffic facilities. Based on the performance target
in 2018, it is targeted that 57% will be achieved, then it has reached the
target, which is 57%, thus the performance achievement is 100%, then the
performance has been fulfilled.
3. Target 2 of the Strategic Plan, namely: "Increased Performance Capacity and
Quality of Transportation Services", measured by 2 indicators, namely:
a. Percentage of public transport vehicles tested. Based on the performance
target in 2018 it is targeted to reach 100% (11,000 units) and then the
performance realization of 119% (13,102 units) has been achieved, thus the
performance achievement has exceeded the target, which is 119% or has
exceeded the target;
b. In 2018 the value of the Community Satisfaction Index (IKM) for services in the
field of Transportation is targeted at a value of "80" or with an interpretation
of "Very Good". Then from the results of the Community Satisfaction Index
(IKM) on the services of the Transportation Service of Kutai Kartanegara
Regency in 2018 it obtained a satisfaction value of 74.27 with service quality B
which means that the overall performance of the Transportation Service in
Kutai Kartanegara Regency is GOOD.

LKjIP DISHUB KUKAR 2018 v
DAFTAR ISI
Hlm
HALAMAN JUDUL ............................................................................................... i
KATA PENGANTAR ............................................................................................. ii
RINGKASAN LKjIP ................................................................................................ iii
DAFTAR ISI ............................................................................................................ v
DAFTAR TABEL ..................................................................................................... vii
DAFTAR GAMBAR/ BAGAN ............................................................................... ix
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................ x
BAB I. PENDAHULUAN .................................................................................. 1
1.1. Latar Belakang ................................................................................... 1
1.2. Dasar Penyusunan LKjIP ............................................................... 2
1.3. Profil Organisasi ............................................................................... 4
1.3.1. Tugas dan Fungsi ........................................................................... 4
1.3.2. Susunan Organisasi ...................................................................... 4
1.4. Tujuan Penyusunan ......................................................................... 7
1.5. Sistematika Penulisan .................................................................... 7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA ................................................................. 9
2.1. Rencana Kinerja Tahun 2018 ...................................................... 9
2.2. Rencana Anggaran Tahun 2018 ................................................. 12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................. 15
3.1. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan ........................................ 15
3.1.1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) ............. 15
3.1.2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja
tahun 2018 .................................................................................... 16
3.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2018 dengan
tahun 2017 ...................................................................................... 16
3.2. Analisis Capaian Kinerja ................................................................ 17
3.2.1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran RPJMD .......................... 18
1. Indikator sesuai RPJMD: “Cakupan aksesibilitas antar

LKjIP DISHUB KUKAR 2018 vi
wilayah (IKU BAB 5 RPJMD)” ................................................. 18
3.2.2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1 Renstra ..................... 19
1. Indikator 1: “Prosentase prasarana dan fasilitas perhubungan
yang memadai” ............................................................................ 19
2. Indikator 2: “Prosentase ketersediaan fasilitas lalu
lintas” .............................................................................................. 20
3.2.3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 Renstra ..................... 21
1. Indikator 1: “Prosentase prasarana dan fasilitas
perhubungan yang memadai” ................................................ 22
2. Indikator 2: “Prosentase kendaraan angkutan umum
yang diuji” ...................................................................................... 26
3. Indikator 3: “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” ...... 28
4. Indikator 4: “Nilai Akuntabilitas Kinerja” ......................... 34
5. Indikator 5: “Prosentase penerimaan PAD Bidang
Perhubungan” .............................................................................. 35
3.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya SKPD ............ 36
3.3.1. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) .... 36
3.3.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Aset .......................... 40
3.3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan ............... 40
3.4. Realisasi Anggaran SKPD .............................................................. 41
BAB IV. PENUTUP .............................................................................................. 67
4.1. Tinjauan Keberhasilan ................................................................... 67
4.2. Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja .............................. 68
4.3. Langkah-Langkah di Masa Mendatang .................................... 69

LKjIP DISHUB KUKAR 2018 vii
DAFTAR TABEL
Hlm
BAB II :
Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahun 2018 ............................................................ 9
Tabel 2.2. Rincian Rencana Kinerja Tahun 2018 ........................................... 10
Tabel 2.3. Rincian Rencana Penganggaran Tahun 2018 ............................. 12
BAB III :
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 2018 ............ 15
Tabel 3.2. Daftar Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2018 .............................................................................................. 16
Tabel 3.3. Daftar Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2018
dengan Tahun 2017 .............................................................................. 17
Tabel 3.4. Daftar Pemenuhan Pelayanan Sesuai SPM Perhubungan
Tahun 2018 .............................................................................................. 23
Tabel 3.5. Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan
Kinerja Unit Pelayanan ..................................................................................... 30
Tabel 3.6. Nilai Rata-Rata Tiap Unsur Pelayanan Pengujian Kendaraan
Bermotor (PKB) ...................................................................................... 30
Tabel 3.7. Nilai Rata-Rata Tiap Unsur Pelayanan Terminal Tangga Arung
di Tenggarong ......................................................................................... 31
Tabel 3.8. Nilai Rata-Rata Tiap Unsur Pelayanan Dermaga Aji Imbut.... 32
Tabel 3.9. Nilai Rata-Rata Tiap Unsur Pelayanan Keseluruhan Unit
Pelayanan .................................................................................................. 33
Tabel. 3.10. Rincian Pendapatan Retribusi Sektor Perhubungan Tahun
2018 ............................................................................................................ 35
Tabel 3.11. Daftar penggunaan SDM/ Aparatur Dinas Perhubungan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2018.... 39
Tabel 3.12. Jumlah Nilai Aset Dinas Perhubungan sampai dengan
tahun 2018 ............................................................................................... 40
Tabel 3.13. Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2018 ....................................... 41
Tabel 3.14. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2018 ......... 41

LKjIP DISHUB KUKAR 2018 viii
Tabel 3.15. Realisasi Anggaran untuk Mewujudkan Kinerja sesuai dengan
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ........................................................ 43
BAB IV :
Tabel 4.1. Capaian Kinerja Masing-Masing Sasaran Tahun 2018 ............ 48

LKjIP DISHUB KUKAR 2018 ix
DAFTAR GAMBAR/ BAGAN
Hlm
BAB I:
Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara ........................................................ 6

LKjIP DISHUB KUKAR 2018 x
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018
Lampiran 2. Pengukuran Kinerja Tahun 2018
Lampiran 3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Lampiran 4. Perjanjian Kinerja
Lampiran 5. Laporan Capaian Kinerja Kegiatan APBD Tahun 2018
Lampiran 6. Jadwal Penyusunan LKjIP Tahun 2018

LKjIP DISHUB KUKAR 2018 1
BAB I Pendahuluan
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Keberhasilan pembangunan Kabupaten Kutai kartanegara dewasa ini juga
sangat ditentukan oleh peranan dari sektor transportasi yang diselenggarakan
oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena sistem transportasi
harus dibina agar mampu menghasilkan jasa transportasi yang handal,
berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman,
nyaman dan efisien dalam menunjang sekaligus menggerakan dinamika
pembangunan, mendukung mobilitas orang, barang dan jasa, mendukung pola
ditribusi regional serta mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan
hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan
berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara.
Ada banyak hal yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam
konteks Renstra. Namun, banyak pula permasalahan dan tantangan yang masih
harus diselesaikan. Karena itulah, diperlukan kebijakn-kebijakan strategis dalam
mengawal perkembangan dan dinamika di bidang Pembangunan, pemerintahan
dan sosial kemasyarakatan daerah secara konsisten dan berkesinambungan oleh
seluruh Jajaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sesuai dengan visi dan
misi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).
Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan program dan kegiatan
APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018 pada Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sebagai bentuk akuntabilitas
dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang terealisasi melalui program dan kegiatan
tersebut, dengan ini perlu di susunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dalam penyusunannya
akan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

BAB I Pendahuluan
Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai
Kartanegara telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
Penyusunan LKIP Dinas Perhubungan Kab. Kutai Kartanegara tahun 2018 yang
dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi
yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja
utama (IKU) dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.
1.2. Dasar Penyusunan LKjIP
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 mengacu pada peraturan
perundang-undangan sebagai berikut :
1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Instansi Pemerintah;
9. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

BAB I Pendahuluan
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang pedoman
umum pelaksanaan pengarusutamaan gender daerah;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan Daerah
Kabupaten /Kota;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tumur No. 15 Tahun 2008 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan
Timur 2005 - 2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 07 Tahun 2014 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Kalimantan Timur 2013 -2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 tahun 2016
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Pada Dinas Perhubungan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 tanggal 16 Agustus
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021;

BAB I Pendahuluan
22. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor:
550/1807/DISHUB/IX/2016 tanggal 23 September 2016 tentang Rencana
Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021.
1.3. Profil Organisasi
1.3.1. Tugas dan Fungsi
a. Tugas
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai
Kartanegara, Tugas Dinas Perhubungan adalah “melaksanakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di
Bidang Perhubungan”.
b. Fungsi
Dalam menyelenggarakan tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang
Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai
fungsi, sebagai berikut:
1) Perumusan kebijakan di Bidang Perhubungan;
2) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perhubungan;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perhubungan;
4) Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Perhubungan;
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.
1.3.2. Susunan Organisasi
Susunan Organisai Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahkan :
1) Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
2) Sub Bagian Kepegawaian;
3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

BAB I Pendahuluan
c. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan :
1) Seksi Angkutan Perhubungan Darat;
2) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Perhubungan Darat;
3) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat.
d. Bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan, membawahkan :
1) Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan;
2) Seksi Lalu Lintas Perhubungan Sungai, Danau dan Penyebrangan;
3) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana ASDP.
e. Bidang Perhubungan Laut, membawahkan :
1) Seksi Angkutan Laut;
2) Seksi Manajemen Keselamatan Pelayaran;
3) Seksi Pelabuhan.
f. Bidang Pengendalian dan Operasional, membawahkan
1) Seksi Penertiban;
2) Seksi Pengelolaan Perparkiran;
3) Seksi Bimbingan Keselamatan.
g. Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD)
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB I Pendahuluan
Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SEKSI ANGKUTAN
LAUT
SEKSI ANGKUTAN
SUNGAI, DANAU DAN
PENYEBRANGAN
SUB BAGIAN
PENYUSUNAN
PROGRAM DAN
KEUANGAN
SEKSI ANGKUTAN
PERHUBUNGAN
DARAT
BIDANG ANGKUTAN
SUNGAI, DANAU, DAN
PENYEBRANGAN
BIDANG
PERHUBUNGAN
DARAT
BIDANG
PERHUBUNGAN
LAUT
SEKSI
KESELAMATAN
PELAYARANSEKSI LALU LINTAS
PERHUBUNGAN
SUNGAI, DANAU DAN
PENYEBRANGAN
SEKSI MANAJEMEN
DAN REKAYASA
LALU LINTAS
PERHUBUNGAN
DARAT
SUB BAGIAN
UMUM DAN
KETATALAKSA
NAAN
SUB
BAGIAN
KEPEGAWA
IAN
SEKSI TEKNIK
SARANA DAN
PRASARANA
PERHUBUNGAN
DARAT
SEKSI TEKNIK
SARANA DAN
PRASARANA ASDP
SEKSI
PELABUHAN
BIDANG PENGENDALIAN
DAN OPERASIONAL
SEKSI
PENGELOLAAN
PERPARKIRAN
SEKSI
PENERTIBAN
SEKSI BIMBINGAN
KESELAMATAN
KEPALA DINAS

BAB I Pendahuluan
1.4. Tujuan Penyusunan
Tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :
1.4.1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat, yaitu
Bupati Kutai Kartanegara, atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
1.4.2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meningkatkan kinerjanya.
1.5. Sistematika Penulisan
Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten kutai Kartanegara Tahun
Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:
1.5.1. Bagian Awal
Pada bagian awal berisikan: Kata Pengantar, Tim Penyusun, Ringkasan
LKIP, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar/ Bagan, dan Daftar Lampiran.
1.5.2. Bagian Inti, meliputi:
BAB I : PENDAHULUAN
Berisi Latar Belakang, Dasar Penyusunan LKIP, Profil Organisasi,
Tujuan Penyusunan, dan Sistematika Penulisan.
BAB II : PERENCANAAN KINERJA
Berisi Tabel Rencana Kinerja Tahun 2018, Tabel Rincian Rencana
Kinerja, dan Rincian Rencana Penganggaran Tahun 2018.
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
Berisikan capaian kinerja dari sasaran strategis. Menguraikan
mengenai Analisis Capaian Kinerja melalui Pengukuran, Evaluasi dan
Analisa Capaian Kinerja masing-masing Sasaran. Kemudian
menjelaskan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya SKPD.
Kemudian menjelaskan mengenai Realisasi Anggaran SKPD, dan

BAB I Pendahuluan
Menjelaskan Prestasi atau Penghargaan yang telah diperoleh pada
tahun 2018.
BAB IV : PENUTUP
Menjelaskan mengenai Tinjauan Keberhasilan, Permasalahan dalam
Pencapaian Kinerja, dan Langkah-Langkah dimasa mendatang yang
akan dilakukan Dinas Perhubungan untuk meningkatnya kinerjanya.
1.5.3. Bagian Akhir
Pada bagian akhir berisikan lampiran-lampiran yang diperlukan.

BAB II Perencanaan Kinerja
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang berdasarkan
perjanjian kinerja dalam Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten
Kutai Kartabegara tahun 2018, maka sebagai tolak ukur pencapaian kinerja
pada tahun 2018, dibuatlah rencana Rencana kinerja yang memuat sasaran
strategis, indikator kinerja, dan target, sebagai berikut:
2.1. Rencana Kinerja Tahun 2018
Rencana kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahun 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
Kinerja
2018
(1) (2) (3)
Sasaran sesuai RPJMD:
Meningkatnya aksesibilitas antar
wilayah serta kualitas pelayanan
perhubungan
1 Cakupan aksesibilitas antar
wilayah
75%
Sasaran 1 Renstra:
Tersedianya Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan yang
memadai
1 Prosentase prasarana dan fasilitas
perhubungan yang memadai
80%
2 Prosentase ketersediaan fasilitas
lalu lintas
57%
Sasaran 2 Renstra:
Meningkatnya Kapasitas Kinerja
dan Kualitas Pelayanan
Perhubungan
1 Prosentase pemenuhan pelayanan
sesuai dengan SPM Perhubungan
58%
2 Prosentase kendaraan angkutan
umum yang diuji
100%
3 Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
80 (Sangat
Baik)
4 Nilai evaluasi LKjIP 77 (BB)
5 Prosentase penerimaan PAD
Bidang Perhubungan
100%

Kemudian secara lebih rinci mengenai rencana kinerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 dapat dilihat pada
berikut:
Tabel 2.2
Rincian Rencana Kinerja Tahun 2018
SASARAN INDIKATOR SASARAN Formulasi
Kondisi
Awal
(2017)
Target
Kinerja
(2018)
1 2 3 4 5
SASARAN sesuai RPJMD:
1 Meningkatnya
aksesibilitas antar
wilayah serta kualitas
pelayanan
perhubungan
1 Cakupan
aksesibilitas antar
wilayah
Jumlah (komulatif)
Kecamatan yang memiliki
sarana, prasarana, fasilitas
perhubungan yang layak
dibagi jumlah seluruh
Kecamatan dikali 100%
75% 75%
SASARAN 1 Renstra:
1 Tersedianya Prasarana
dan Fasilitas
Perhubungan yang
memadai
1 Prosentase
prasarana dan
fasilitas
perhubungan yang
memadai
Jumlah (komulatif)
prasarana dan fasilitas
perhubungan yang
tersedia dan memadai
dibagi jumlah prasarana
dan fasilitasyang
seharusnya tersedia dan
memadai dikali 100%
77% 80%
2 Prosentase
ketersediaan
fasilitas lalu lintas
Jumlah Faslalin yg tersedia
dan memadai dibagi
jumlah Faslalin yang
seharusnya tersedia dan
memadai dikali 100%
31% 57%
SASARAN 2:
1 Meningkatnya
Kapasitas Kinerja dan
Kualitas Pelayanan
Perhubungan
1 Prosentase
pemenuhan
pelayanan sesuai
dengan SPM
Perhubungan
Jumlah (komulatif) layanan
sesuai SPM yang sudah
dipenuhi dibagi jumlah
seluruh layanan sesuai
SPM yang seharusnya
dipenuhi dikali 100%
38% 58%
2 Prosentase
kendaraan
angkutan umum
yang diuji
Jumlah (pertahun)
kendaraan yang diuji (lulus
uji) dibagi jumlah
kendaraan wajib uji dikali
100%
118% 100%

3 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Nilai (pertahun) hasil
survey dan perhitungan
tingkat kepuasan
masyarakat terhadap
pelayanan perhubungan
74,27
(Baik)
80
(Sangat
Baik)
4 Nilai evaluasi LKjIP Hasil penilaian (pertahun)
oleh Inspektorat Kab.
Kukar
76,78
(BB)
77 (BB)
5 Prosentase
penerimaan PAD
Bidang
Perhubungan
Jumlah (pertahun)
pendapatan retribusi
dibagi jumlah target
pendapatan dikali 100%
81% 100%
2.2. Rencana Anggaran Tahun 2018
Rencana anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.3
Rincian Rencana Penganggaran Tahun 2018
SASARAN PROGRAM Indikator Program
RENCANA
ANGGARAN
1 2 3 4
SASARAN RPJMD:
1 Meningkatnya
aksesibilitas antar
wilayah serta
kualitas pelayanan
perhubungan
1 Program
pembangunan
sarana dan
prasarana
Perhubungan
1 1)Jumlah Pelabuhan Laut/
Udara/ Terminal Bis
(Indikator RPJMD)
-
SASARAN 1 Renstra:
1 Tersedianya
Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan yang
memadai
2 2)Prosentase Cakupan
sarana dan prasarana
perhubungan (Terminal,
Halte, Pelabuhan
Laut/Sungai, Dermaga
Apung)
2 Program rehabilitasi
dan pemeliharaan
prasarana fasilitas
LLAJ
3 1) Prosentase Jumlah
Prasarana (Terminal,
Halte, Pelabuhan
Laut/Sungai, Dermaga
Apung) yang dilakukan
rehabilitasi dan
pemeliharaan
450,000,000

Fasilitas LLAJ (Traffic/
Warning Light, Rambu
Lalin, Pagar Pengaman
Jalan, dan Marka Jalan)
yang dilakukan
rehabilitasi dan
pemeliharaan
Fasilitas LLAJ (LPJU) yang
dilakukan rehabilitasi dan
pemeliharaan
6 4)Prosentase Jumlah
Fasilitas LLA Sungai dan
Laut (Rambu Sungai dan
Laut) yang dilakukan
rehabilitasi dan
pemeliharaan
7 5) Prosentase Jumlah Alat
Uji Kendaraan yang
dilakukan Kalibrasi dan
Perawatan
Prasarana (Gedung
Kantor, Tempat Kerja/
Rumah Dinas) yang
dilakukan rehabilitasi dan
pemeliharaan
3 Program
pengendalian dan
pengamanan lalu
lintas
9 1)Kelengkapan rambu-
rambu lalulintas menuju
obyek wisata (sesuai
RIPDA) (Indikator RPJMD)
1,650,000,000
10 2)Persentase ketersediaan
fasilitas perlengkapan
jalan (menuju Bandara)
(Indikator RPJMD)
Ketersediaan Fasilitas Lalu
Lintas Jalan (Rambu Lalu
Lintas, Traffic/Warning
Light, Pagar Pengaman
Jalan, Marka Jalan)
(Indikator RPJMD)
Lintas Jalan (LPJU)
Lintas Sungai dan Laut
(Rambu Sungai dan Laut)
SASARAN 2 Renstra:
1 Meningkatnya
Kapasitas Kinerja
dan Kualitas
4 1)Program
peningkatan
pelayanan angkutan
14 1)Indikator RPJMD:
Jumlah arus penumpang
angkutan umum
350,000,000

Pelayanan
Perhubungan
15 2)Cakupan pelayanan
angkutan sesuai SPM
16 3)Rasio Ijin Trayek
(Indikator RPJMD)
5 2.a)Program
peningkatan
kelayakan
pengoprasian
kendaraan bermotor
17 1)Prosentase jumlah
kendaraan yang di uji
terhadap jumlah
kendaraan wajib diuji
400,000,000
18 2)Lama pengujian
kelayakan angkutan
umum (KIR) (Indikator
RPJMD)
19 3)Biaya pengujian
kelayakan angkutan
umum (Rata-Rata)
(Indikator RPJMD)
20 Prosentase peningkatan
retribusi sektor
perhubungan (PKB, Parkir,
Tambat Kapal,dll)
6 3)Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan.
21 Tingkat ketepatan waktu
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
8,160,023,682
7 4)Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
22 Cakupan layanan
administrasi perkantoran 4,295,116,077
8 5)Program
Peningkatan Sarana
Dan Prasarana
Aparatur
23 Cakupan layanan sarana
dan prasarana aparatur 374,432,060
9 6)Program
Peningkatan Disiplin
Aparatur;
24 Tingkat kepatuhan
aparatur -
10 7)Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
25 Prosentase aparatur yang
memiliki kompetensi
sesuai bidangnya
-

BAB III Akuntabilitas Kinerja
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan
Untuk mengetahui capaian kinerja dari sasaran strategis Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018, maka dilakukan
analisis capaian kinerja sebagai berikut:
3.1.1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
Untuk mengetahui capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU)
pada tahun 2018, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 3.1
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2018
No.
Sasaran
RENSTRA
Indikator Kinerja
Utama (IKU)
Formulasi
Target
Kinerja
Realisasi Capaian Ket
1 2 3 4 6 7 8 9
1 Meningkatnya
aksesibilitas
antar wilayah
serta kualitas
pelayanan
perhubungan
Cakupan
aksesibilitas
antar wilayah
(IKU BAB 5
RPJMD)
Jumlah (komulatif)
Kecamatan yang
memiliki sarana,
prasarana, fasilitas
perhubungan yang
layak dibagi jumlah
seluruh Kecamatan
dikali 100%
77,8% 77.8% 100% Tercapai
sesuai
target
2 Tersedianya
Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan
yang memadai
1) Prosentase
sarana,
prasarana dan
fasilitas
perhubungan
yang memadai
Jumlah (komulatif)
sarana, prasarana
dan fasilitas
perhubungan yang
tersedia dibagi
jumlah sarana,
prasarana dan
fasilitasyang
seharusnya tersedia
dikali 100%
80% 77.0% 96% Belum
mencaapai
target
2) Prosentase
ketersediaan
fasilitas lalu
lintas
Jumlah Faslalin yg
tersedia dibagi
jumlah Faslalin yang
seharusnya tersedia
dikali 100%
57% 57.0% 100% Tercapai
sesuai
target
3 Meningkatnya
Kapasitas
Kinerja dan
Kualitas
Pelayanan
1) Prosentase
kendaraan
angkutan umum
yang diuji
Jumlah (pertahun)
kendaraan yang
diuji (lulus uji)
dibagi jumlah
kendaraan wajib uji
dikali 100%
100% 119% 119% Tercapai
melebihi
target

Perhubungan 2) Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
Nilai (pertahun)
hasil survey dan
perhitungan tingkat
kepuasan
masyarakat
terhadap pelayanan
perhubungan
80
(Sangat
Baik)
74,27
(Baik)
93% Belum
mencaapai
target
3.1.2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018
Untuk mengetahui Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja
tahun 2018, maka dibuatlah daftar perbandingan sebagai berikut:
Tabel 3.2
Daftar Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018
Target
Kinerja
1 2 3 4 5 6
Sasaran sesuai RPJMD
Meningkatnya
aksesibilitas antar
pelayanan perhubungan
1 1) Cakupan aksesibilitas
antar wilayah (IKU BAB 5
RPJMD)
77.8% 77.8% 100% Tercapai
sesuai
target
Sasaran 1 (Renstra)
Tersedianya Prasarana
dan Fasilitas
Perhubungan yang
memadai
1 Prosentase prasarana
dan fasilitas
perhubungan yang
memadai
80% 77.0% 96% Belum
mecapai
target
2 Prosentase ketersediaan
57% 57% 100% Tercapai
sesuai
target
Sasaran 2 (Renstra)
Meningkatnya Kapasitas
Kinerja dan Kualitas
Pelayanan Perhubungan
1 Prosentase pemenuhan
pelayanan sesuai dengan
SPM Perhubungan
58% 58% 100% Tercapai
sesuai
target
2 Prosentase kendaraan
angkutan umum yang
diuji
100% 119% 119% Tercapai
melebihi
target
3 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
80
(Sangat
Baik)
74,27
(Baik)
93% Belum
mencaapai
target
4 Nilai Akuntabilitas
(LKjIP)
77 (BB) 77,83 (BB) 101% Tercapai
melebihi
target (Nilai
LKjIP 2017)
5 Prosentase penerimaan
PAD Bidang
Perhubungan
100% 107% 107% Tercapai
melebihi
target
1,132,435,536 1,213,188,100

3.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2018 dengan tahun
2017
Untuk mengetahui Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2018
dengan tahun 2017, maka dibuatlah data perbandingan sebagai berikut:
Tabel 3.3
Daftar Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017
Realisasi Tahun Ini dengan Tahun Lalu
2018 2017
Target
Kinerja
Realisasi Capaian
Target
Kinerja
Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 3 4 5
Meningkatnya
aksesibilitas antar
pelayanan
perhubungan
1 1) Cakupan
aksesibilitas antar
wilayah (IKU BAB 5
RPJMD)
77.8% 77.8% 100% 75% 77.8% 104%
Sasaran 1 (Renstra)
dan Fasilitas
Perhubungan yang
memadai
1 Prosentase prasarana
dan fasilitas
perhubungan yang
memadai
80% 77.0% 96% 77% 55.8% 72%
57% 57% 100% 31% 26.1% 84%
Sasaran 2 (Renstra)
Meningkatnya
Kapasitas Kinerja dan
Kualitas Pelayanan
Perhubungan
pelayanan sesuai dengan
SPM Perhubungan
58% 58% 100% 38% 38% 100%
angkutan umum yang
diuji
100% 119% 119% 100% 120% 120%
3 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
80
(Sangat
Baik)
74,27
(Baik)
93% 75
(Baik)
78,29
(Baik)
104%
(LKjIP)
77 (BB) 77,83 (BB) 101% 75 (BB) 76,78
(BB)
102%
5 Prosentase penerimaan
PAD Bidang
Perhubungan
100% 107% 107% 100% 81% 81%
3.2. Analisis Capaian Kinerja
Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja
adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam
pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi
output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan
organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan

membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang
diharapkan.
Evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi
kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan / beberapa tahun
yang lalu. Selain itu juga evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan
realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang
terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten
Kutai Kartanegara.
Analisis capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara
input yang digunakan dan capaian output dan outcome yaang dihasilkan,
berikut analisa faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong
tercapai atau tidaknya suatu target sasaran.
3.2.1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran RPJMD
Sasaran sesuai RPJMD “Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah
serta kualitas pelayanan perhubungan” mempunyai indikator kinerja
sasaran, yaitu: Cakupan aksesibilitas antar wilayah (IKU BAB 5 RPJMD). Adapun
capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:
1. Indikator sesuai RPJMD: “Cakupan aksesibilitas antar wilayah (IKU
BAB 5 RPJMD)”
a. Pengukuran Capaian Kinerja
Pada kondisi sebelumnya untuk tahun 2017 telah terealisasi sebesar
77,80% dan pada tahun 2018 pada BAB 5 Dokumen RPJMD 2016-2021
ditargetkan tercapai sebesar 77,80%, dan setelah evaluasi capaian kinerja
sasaran pada tahun 2018 realisasi kinerja masih tetap sama dengan tahun
sebelumnya, yaitu sebesar 77,80%, ini berarti pada tahun 2018 tidak ada
peningkatan kinerja, namun sebenarnya target kinerja tahun 2018 tersebut
telah tercapai melebihi target pada tahun 2017. hal ini disebabkan karena
pada tahun 2018 tidak ada pembangunan fisik sarana dan prasarana serta
fasilitas perhubungan, dikarenakan kondisi keuangan Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara sedang terjadi defisit anggaran.

Pengukuran capaian kinerja untuk indikator tersebut adalah sebagai
berikut:
Jumlah (komulatif) Kecamatan yang memiliki fasilitas perhubungan yang layak x 100%
jumlah seluruh Kecamatan
(Jumlah (komulatif) Kecamatan yang memiliki sarana, prasarana,
fasilitas perhubungan yang layak dibagi jumlah seluruh Kecamatan
dikali 100%)
b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Target indikator kinerja tahun 2018 sebesar 77,80% telah dicapai
dengan realisasi kinerja sebesar 77,80%, maka besarnya capaian kinerja
adalah 100% atau (77,80%/77,80% x 100% = 100%). Capaian indikatornya
yaitu “Cakupan aksesibilitas antar wilayah” telah memenuhi target yang
telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan demikian untuk hasil
capaian Indikator 1 mendapat interpretasi “Memuaskan”.
3.2.2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1 Renstra
Sasaran 1 (Renstra) “Tersedianya Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan yang memadai” mempunyai 2 (dua) indikator kinerja sasaran,
yaitu: 1) Prosentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai; 2)
Prosentase ketersediaan fasilitas lalu lintas. Adapun capaian kinerja masing-
masing indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
1. Indikator 1: “Prosentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang
memadai”
Sesuai dengan rencana target kinerja yang dimuat pada dokumen
Renstra Dinas Perhubungan, kondisi sebelumnya pada tahun 2017 telah
terealisasi sebesar 55,8%, pada tahun 2018 ditargetkan tercapai sebesar
80%, dan setelah evaluasi capaian kinerja sasaran pada 2018 progresnya
adalah sebesar 77%, ini berarti pada tahun 2018 kinerjanya belum
mencapai target yang ditetapkan yaitu 80%.
berikut:

Jumlah (komulatif) prasarana dan fasilitas perhubungan yang tersedia x 100%
jumlah yang seharusnya tersedia
(Jumlah (komulatif) prasarana dan fasilitas perhubungan yang tersedia
dan memadai dibagi jumlah prasarana dan fasilitasyang seharusnya
tersedia dan memadai dikali 100%)
Target indikator kinerja tahun 2018 sebesar 80% dengan realisasi
mencapai 77%, maka besarnya capaian kinerja adalah 96% atau (77% /
80% x 100% = 96%). Capaian indikatornya yaitu “Prosentase sarana,
prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai” belum ada peningkatan
kinerja, hal ini disebabkan karena pada tahun 2018 tidak ada pembangunan
fisik sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan, dikarenakan kondisi
keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sedang terjadi defisit
anggaran.
c. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
Faktor yang mempengaruhi Pencapaian kinerja pada indikator
pertama, yaitu: “Prosentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang
memadai” adalah dikarenakan anggaran tahun 2018 lebih banyak
dipergunakan untuk membayar biaya kegiatan tahun-tahun sebelumnya
yang terhutang, sehingga banyak beberapa kegiatan pembangunan
prasarana dan fasilitas perhubungan yang harus ditunda pelaksanaannya.
2. Indikator 2: “Prosentase ketersediaan fasilitas lalu lintas”
Untuk indicator 2, yaitu: “Prosentase ketersediaan fasilitas lalu lintas”,
bahwa sesuai dengan rencana target kinerja yang dimuat pada dokumen
Renstra, pada kondisi sebelumnya di tahun 2017 telah terealisasi sebesar
26,1%,, dan pada tahun 2018 ditargetkan tercapai sebesar 57%, dan setelah
evaluasi capaian kinerja sasaran pada 2018 kondisinya adalah sebesar 57%,
ini berarti pada tahun 2018 telah terjadi peningkatan kinerja.

berikut:
Jumlah faslalin yang tersedia dan memadai x 100%
jumlah Faslalin yang seharusnya tersedia dan memadai
(Jumlah Faslalin yg tersedia dan memadai dibagi jumlah Faslalin yang
seharusnya tersedia dan memadai dikali 100%)
Target indikator kinerja tahun 2018 sebesar 57% dengan realisasi
kinerja adalah sebesar 57%, maka besarnya capaian kinerja adalah 100%
atau (57% / 57% x 100% = 100%). Capaian indikatornya yaitu “Prosentase
ketersediaan fasilitas lalu lintas” belum ada peningkatan kinerja, hal ini
disebabkan karena pada tahun 2018 tidak ada pembangunan fisik sarana
dan prasarana serta fasilitas perhubungan, dikarenakan anggaran tahun
2018 lebih banyak dipergunakan untuk membayar biaya kegiatan tahun-
tahun sebelumnya yang terhutang.
c. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
Faktor-faktor yang mempengaruhi Pencapaian kinerja pada indikator
kedua, yaitu: “Prosentase ketersediaan fasilitas lalu lintas” adalah
dikarenakan anggaran tahun 2018 lebih banyak dipergunakan untuk
membayar biaya kegiatan tahun-tahun sebelumnya yang terhutang.
3.2.3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 Renstra
Sasaran 2 Renstra “Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas
Pelayanan Perhubungan” mempunyai 5 (dua) indikator kinerja sasaran,
yaitu:
1) Prosentase pemenuhan pelayanan sesuai dengan SPM Perhubungan;
2) Prosentase kendaraan angkutan umum yang diuji;
3) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
4) Nilai Akuntabilitas Kinerja; dan
5) Prosentase penerimaan PAD Bidang Perhubungan.

Adapun capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran
sebagai berikut:
1. Indikator 1: “Prosentase pemenuhan pelayanan sesuai dengan SPM
Perhubungan”
Untuk indikator 1 pada sasaran 2 Renstra, yaitu: “Prosentase
pemenuhan pelayanan sesuai dengan SPM Perhubungan”, bahwa sesuai
dengan rencana target kinerja yang dimuat pada dokumen Renstra, pada
kondisi sebelumnya di tahun 2017 adalah 38%, kemudian pada tahun 2018
ditargetkan capaian kinerja sebesar 58%, yaitu sebanyak 15 pelayanan
terpenuhi dari jumlah 26 standar pelayanan minimal, dan setelah evaluasi
capaian kinerja pada 2018 telah terealisasi sesuai target, yaitu sebesar 58%
atau sebanyak 26 layanan sudah terpenuhi sesuai SPM, ini berarti capaian
kinerja pada 2018 telah terealisasi 100% sesuai target.
berikut:
Jumlah (komulatif) layanan sesuai SPM yang sudah dipenuhi x 100%
Jumlah seluruh layanan sesuai SPM yang seharusnya dipenuhi
(Jumlah (komulatif) layanan sesuai SPM yang sudah dipenuhi dibagi
jumlah seluruh layanan sesuai SPM yang seharusnya dipenuhi dikali
100%)
Target indikator kinerja tahun 2018 sebesar 58% telah dicapai sesuai
target kinerja, yaitu sebesar 58%, maka besarnya capaian kinerja adalah
100% atau (58%/58% x 100% = 100%). Capaian indikatornya yaitu
“Prosentase pemenuhan pelayanan sesuai dengan SPM Perhubungan” telah
tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
Dengan demikian untuk hasil capaian Indikator 1 pada Sasaran 2 adalah
mendapat interpretasi “Sangat Memuaskan”.
Adapun perhitungan peningkatan capaian kinerja tersebut dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel 3.4

Daftar Pemenuhan Pelayanan Sesuai SPM Perhubungan Tahun 2018
NO Jenis Pelayanan Sesuai SPM Terpenuhi
Belum
Terpenuhi
Keterangan
1 2 3 4 5
I SPM PERHUBUNGAN
A. Angkutan Jalan
1 Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan
A.
Tersedianya angkutan umum yang
melayani wilayah yang telah tersedia
jaringan jalan untuk jaringan jalan
Kabupaten/Kota
1
Angkutan
Online (Grab
Car & Grab
Bike)
b
Tersedianya angkutan umum yang
melayani jaringan trayek yang
menghubungkan daerah tertinggal dan
terpencil dengan wilayah yang telah
berkembang pada wilayah yang telah
tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.
1
Bus, Taksi
Jonggon
2 Jaringan Prasarana Angkutan Jalan
c
Tersedianya halte pada setiap
Kabupaten/Kota yang telah dilayani
angkutan umum dalam trayek.
1
d
Tersedianya terminal angkutan
penumpang pada setiap Kabupaten/Kota
yang telah dilayani angkutan umum dalam
trayek.
1
Terminal:
Timbau,
Tangga Arung,
dan Handil II
3 Fasilitas Perlengkapan Jalan
e
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan
(rambu, marka, dan guardrill) dan
penerangan jalan umum (PJU) pada jalan
Kabupaten/Kota.
1
Tersebar di
Kabupaten
Kutai
Kartanegara
4
Pelayanan Pengujian Kendaraan
Bermotor
e
Tersedianya unit pengujian kendara-an
bermotor bagi Kabupaten/Kota yang
memiliki populasi kendaraan wajib uji
minimal 4000 (empat ribu) kendaraan
wajib uji.
1
5 Sumber Daya Manusia (SDM)
f
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM)
di bidang terminal pada Kabupaten/Kota
yang telah memiliki terminal.
1
g
di bidang pengujian kendaraan bermotor
pada Kabupaten/Kota yang telah
melakukan pengujian berkala kendaraan
bermotor.
1
h
di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin,
Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.
1

i
yang memiliki kompetensi sebagai
pengawas kelaikan kendaraan pada setiap
perusahaan angkutan umum
1
6 Keselamatan
j
Terpenuhinya standar keselamatan bagi
angkutan umum yang melayani trayek di
dalam Kabupaten/Kota.
1
B. Angkutan Sungai dan Danau.
1
Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai
dan Danau
k
Tersedianya kapal sungai dan danau untuk
melayani jaringan trayek dalam
Kabupaten/Kota pada wilayah yang
tersedia alur sungai dan danau yang dapat
dilayari.
1
l
Tersedianya kapal sungai dan danau yang
melayani trayek dalam Kabupaten/Kota
yang menghubung-kan daerah tertinggal
dan terpencil dengan wilayah yang telah
berkembang pada wilayah yang tersedia
alur sungai dan danau yang dapat dilayari
1
2
Jaringan Prasarana Angkutan Sungai
dan Danau
m
Tersedianya pelabuhan sungai dan danau
untuk melayani kapal sungai dan danau
yang beroperasi pada trayek dalam
Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah
dilayari angkutan sungai dan danau.
1
Pelabuhan Aji
Imbut
Tenggarong
Seberang
3 Keselamatan
n
Terpenuhinya standar keselamatan bagi
kapal sungai dan danau yang beroperasi
pada lintas antar pelabuhan dalam satu
Kabupaten/Kota.
1
o
yang mempunyai kompetensi sebagai
awak kapal angkutan sungai dan danau
untuk daerah yang telah melayani
angkutan sungai dan danau.
1
C. Angkutan Penyeberangan
1
Jaringan Pelayanan Angkutan
Penyeberangan
p
Tersedianya kapal penyeberangan yang
beroperasi pada lintas dalam
Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah
ditetapkan lintas penyeberangan dalam
Kabupaten/Kota.
1

q
Tersedianya kapal penyeberangan yang
Kabupaten/Kota untuk menghubung-kan
daerah tertinggal dan terpencil dengan
wilayah yang telah berkembang pada
wilayah yang telah ditetapkan lintas
penyeberangan dalam kabupaten/Kota.
1
Kapal Fery
Tradisional
2
Jaringan Prasarana Angkutan
Penyeberangan
r
Tersedianya pelabuhan penyeberangan
pada Kabupaten/Kota yang memiliki
pelayanan angkutan penyeberangan yang
beroperasi pada lintas penyeberangan
dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah
yang memiliki alur pelayaran.
1
3 Keselamatan
s
Terpenuhinya standar keselamatan kapal
penyeberangan dengan ukuran di bawah 7
GT dan kapal penyeberangan yang
beroperasi pada lintas penyeberangan
dalam Kabupaten/ Kota
1
t
awak kapal penyeberangan dengan
ukuran di bawah 7 GT atau yang
beroperasi di lintas penye-berangan dalam
Kabupaten/Kota
1
D. Angkutan Laut
1 Jaringan Pelayanan Angkutan Laut
u
Tersedianya kapal laut yang beroperasi
pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada
wilayah yang memiliki alur pelayaran dan
tidak ada alternatif angkutan jalan.
1
v
Tersedianya kapal laut yang beroperasi
pada lintas atau trayek dalam
Kabupaten/Kota untuk menghubungkan
daerah tertinggal dan terpencil dengan
wilayah yang telah berkembang pada
1
2 Jaringan Prasarana Angkutan Laut
w
Tersedianya dermaga pada setiap ibukota
Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk
melayani kapal laut yang beroperasi pada
trayek dalam Kabupaten/Kota pada
1
3 Keselamatan
x
Terpenuhinya standar keselamatan kapal
dengan ukuran di bawah 7 GT yang
Kabupaten/Kota.
1

y
awak kapal angkutan laut dengan ukuran
di bawah 7 GT
1
Jumlah Layanan SPM Yang Harus Terpenuhi 26
Jumlah Layanan SPM yang sudah terpenuhi
s/d th.2018
15
Prosentase pemenuhan pelayanan sesuai
dengan SPM
58%
2. Indikator 2: “Prosentase kendaraan angkutan umum yang diuji”
Kendaraan angkutan umum yang laik jalan adalah kendaraan yang telah
lulus uji kendaraan bermotor yang dilakukan di Balai Pengujian kendaraan
bermotor (PKB). Pengujian kendaraan bermotor meliputi: pengujian casis
kendaraan, kaki-kaki, sistem pengereman, sistem kelistrikan, lampu-lampu
dan sebagainya.
Khusus untuk kendaraan angkutan umum diwajibkan untuk melakukan
pengujian kendaraan/ KIR sebanyak 2 kali dalam setahun (per enam bulan),
bagi kendaraan yang telah melewati serangkaian pengujian kendaraan
bermotor dan dinyatakan lulus, maka akan diberikan buku KIR, tanda uji
berupa peneng di plat nomor polisi dan stiker samping yang menandakan
bahwa kendaraan tersebut telah lulus uji. Dengan semakin meningkatnya
kendaraan angkutan umum yang teruji, maka akan meminimalisir
terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kondisi
kendaraan.
Pengukuran capaian kinerja untuk indikator ke 2 adalah sebagai
berikut:
Jumlah (pertahun) kendaraan yang diuji (lulus uji) x 100%
jumlah kendaraan wajib uji
(Jumlah (pertahun) kendaraan yang diuji (lulus uji) dibagi jumlah
kendaraan wajib uji dikali 100%)

Target capaian kinerja pada indikator ini tahun 2018 adalah sebesar
100% dan setelah evaluasi telah terealisasi sebesar 119%, maka besarnya
capaian kinerja adalah telah melebihi target yang ditetapkan. Capaian
indikatornya yaitu “Prosentase kendaraan angkutan umum yang diuji” telah
melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan
demikian untuk hasil capaian Indikator 2 mendapat interpretasi “Sangat
Memuaskan”.
Peningkatan capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:
1) Berdasarkan kondisi awal pada tahun 2017, target kendaraan yang
diuji adalah sebanyak 13.213 unit;
2) Pada tahun 2018 ditetapkan target kinerja sebesar 100% atau
sebanyak 11.000 unit kendaraan yang akan diuji;
3) Kemudian capaian/ realisasi kinerja pada tahun 2018 mencapai
119%, yaitu sebanyak 13.102 unit kendaraan yang telah diuji,
dengan demikian realisasi kinerja belum memenuhi target kinerja.
Beberapa faktor yang menjadi pendorong Pencapaian target indikator
kinerja tersebut, yaitu:
1) SDM Petugas pengujian kendaraan bermotor yang cukup
berkompeten;
2) Peralatan uji kendaraan bermotor yang tetap terjaga kalibrasinya;
3) Fasilitas balai pengujian kendaraan bermotor yang cukup memadai.
Adapun secara umum beberapa faktor yang menyebabkan ketidak
lulusan uji kendaraan angkutan umum, yaitu:
1) Adanya gangguan pada sistem kaki-kaki kendaraan seperti: tie
road, sayap, shock breaker, pengereman;
2) Ban kendaraan dalam kondisi gundul;
3) Kurang berfungsinya sistem kelistrikan, seperti lampu sein tidak
menyala, lampu rem mati, lampu jauh mati satu, dan sebagainya.
Kemudian beberapa faktor penghambat pencapaian kinerja, adalah
sebagai berikut:

1) Belum adanya mobil uji keliling, guna melayani uji kendaraan di
Kecamatan-Kecamatan yang jauh dari Ibu Kota;
2) Belum adanya layanan pendaftaran pengujian secara online;
3) belum terakreditasinya penyelenggara layanan pengujian
kendaraan bermotor;
4) belum di terapkannya sistem informasi manajemen pelayanan
pengujian kendaraan bermotor,;
5) keterlambatan melakukan kalibrasi alat uji;
6) masih kurangnya SDM Penguji Kendaraan Bermotor.
3. Indikator 3: “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”
Untuk indicator 3 pada sasaran 2, yaitu: “Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)”, untuk tahun 2018 nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
terhadap pelayanan di bidang Perhubungan ditargetkan dengan nilai “80”
atau dengan interpretasi “Sangat Baik”. Adapun unit pelayanan Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan dilakukan
pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:
1) Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
(PKB);
2) Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Dermaga Aji Imbut Tenggarong
Seberang;
Dari setiap unit pelayanan di atas akan diukur unsur-unsur pelayanan
secara umum. Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah
ditetapkan dalam Keputusan Men.PAN Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004, yang
kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang “relevan, valid” dan
“reliabel”, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran
indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:
1) Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur
pelayanan;

2) Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang
diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis
pelayanannya;
3) Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas
yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan
tanggung jawabnya);
4) Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam
memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja
sesuai ketentuan yang berlaku;
5) Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan
tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian
pelayanan;
6) Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan
yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan
kepada masyarakat;
7) Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan
dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
8) Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan
tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
9) Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan
ramah serta saling menghargai dan menghormati;
10)Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap
besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
11)Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang
dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
12)Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
13)Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan
yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman
kepada penerima pelayanan;

14)Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan
unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga
masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap
resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.
Nilai persepsi IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan, dan kinerja
unit pelayanan diinterpretasikan dengan berpedoman pada tabel sebagai
berikut:
Tabel 3.5
Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja
Unit Pelayanan
Nilai
Persepsi
Nilai Interval IKM
Nilai Interval Konversi
IKM
Mutu
Pelayanan
Kinerja Unit
Pelayanan
1 1,00 - 1,75 25 - 43,75 D Tidak baik
2 1,76 - 2,50 43,76 - 62,50 C Kurang baik
3 2,51 - 3,25 62,51 - 81,25 B Baik
4 3,26 - 4,00 81,26 - 100 A Sangat baik
Sumber: KepMenPAN No: KEP/25/M.PAN/2/2004
Untuk indicator 3, yaitu: “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, bahwa
sesuai dengan rencana target kinerja yang dimuat pada dokumen Renstra,
pada kondisi sebelumnya di tahun 2017 adalah 78,29%, dengan
interpretasi “Baik”. Kemudian guna mengukur tingkat kepuasan masyarakat
(pengguna jasa layanan) Dinas Perhubungan tahun 2018, telah dilakukan
survey kepuasan masyarakat dengan hasil sebagai berikut:
1) Nilai IKM Terhadap Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
Tabel 3.6
Nilai Rata-Rata Tiap Unsur Pelayanan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
No Unsur Pelayanan Nilai
Bobot nilai rata-rata
tertimbang
1 Prosedur pelayanan 2.99 0.071 0.21
2 Persyaratan pelayanan 3.03 0.071 0.22
3 Kejelasan petugas pelayanan 3.04 0.071 0.22
4 Kedisiplinan petugas pelayanan 2.97 0.071 0.21
5 Tanggung jawab petugas pelayanan 3.03 0.071 0.21

6 Kemampuan petugas pelayanan 3.06 0.071 0.22
7 Kecepatan pelayanan 2.80 0.071 0.20
8 Keadilan mendapatkan pelayanan 3.05 0.071 0.22
9 Kesopanan dan keramahan petugas 3.05 0.071 0.22
10 Kewajaran biaya pelayanan 3.05 0.071 0.22
11 Kepastian biaya pelayanan 3.11 0.071 0.22
12 Kepastian jadwal pelayanan 2.84 0.071 0.20
13 Kenyamanan lingkungan 2.99 0.071 0.21
14 Keamanan pelayanan 3.07 0.071 0.22
Nilai Indeks 2.99
Nilai IKM setelah dikonversi = nilai indeks x nilai dasar (25) 74.68
Mutu pelayanan B
Kinerja UPT Pengujian Kendaraan Bermtor adalah Baik
Sumber : Jurnal hasil penelitian Perguruan Tinggi Unikarta:
http://ejurnal.unikarta.ac.id/index.php/mahakam/article/view/
542/429
2) Nilai IKM Terhadap Pelayanan Dermaga
Tabel 3.7
Nilai Rata-Rata Tiap Unsur Pelayanan Angkutan Sungai di Dermaga
No Unsur Pelayanan Nilai
Bobot nilai rata-rata
tertimbang
1 Prosedur pelayanan 3.06 0.071 0.22
2 Persyaratan pelayanan 3.03 0.071 0.21
3 Kejelasan petugas pelayanan 2.89 0.071 0.20
4 Kedisiplinan petugas pelayanan 2.95 0.071 0.21
5 Tanggung jawab petugas pelayanan 3.07 0.071 0.22
6 Kemampuan petugas pelayanan 2.95 0.071 0.21
7 Kecepatan pelayanan 2.91 0.071 0.21
8 Keadilan mendapatkan pelayanan 3.03 0.071 0.21
9 Kesopanan dan keramahan petugas 3.05 0.071 0.22
10 Kewajaran biaya pelayanan 3.07 0.071 0.22
11 Kepastian biaya pelayanan 2.97 0.071 0.21
12 Kepastian jadwal pelayanan 2.89 0.071 0.20
13 Kenyamanan lingkungan 2.84 0.071 0.20
14 Keamanan pelayanan 2.91 0.071 0.21
Nilai Indeks 2.95
Mutu pelayanan B
Kinerja Dermaga Aji Imbut adalah Baik

http://ejurnal.unikarta.ac.id/index.php/mahakam/article/view/
542/429
3) Nilai Rata-Rata IKM Terhadap Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai
Kartanegara
Berdasarkan nilai IKM pada setiap unit pelayanan di atas, guna menentukan
nilai IKM terhadap Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
secara keseluruhan, maka diketahui melalui rata-rata nilai IKM sebagai berikut:
Tabel 3.8
Nilai Rata-Rata IKM Pelayanan Dinas Perhubungan
No. Unsur Pelayanan
Nilai Unsur
Pelayanan
PKB
Nilai Unsur
Pelayanan
Dermaga
Aji Imbut
Nilai Rata-
Rata Unsur
Pelayanan
Tiap Unit
Pelayanan
Bobot nilai
rata-rata
tertimbang
1 Prosedur pelayanan 2.99 3.06 3.02 0.071 0.21
2 Persyaratan pelayanan 3.03 3.03 3.03 0.071 0.22
3 Kejelasan petugas pelayanan 3.04 2.89 2.96 0.071 0.21
4 Kedisiplinan petugas pelayanan 2.97 2.95 2.96 0.071 0.21
5 Tanggung jawab petugas pelayanan 3.03 3.07 3.05 0.071 0.22
6 Kemampuan petugas pelayanan 3.06 2.95 3.01 0.071 0.21
7 Kecepatan pelayanan 2.80 2.91 2.85 0.071 0.20
8 Keadilan mendapatkan pelayanan 3.05 3.03 3.04 0.071 0.22
9 Kesopanan dan keramahan petugas 3.05 3.05 3.05 0.071 0.22
10 Kewajaran biaya pelayanan 3.05 3.07 3.06 0.071 0.22
11 Kepastian biaya pelayanan 3.11 2.97 3.04 0.071 0.22
12 Kepastian jadwal pelayanan 2.84 2.89 2.86 0.071 0.20
13 Kenyamanan lingkungan 2.99 2.84 2.91 0.071 0.21
14 Keamanan pelayanan 3.07 2.91 2.99 0.071 0.21
Nilai Indeks 2.97
Mutu pelayanan B
Kinerja unit pelayanan adalah Baik
http://ejurnal.unikarta.ac.id/index.php/mahakam/article/view/542/
429
Berdasarkan hasil nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada
UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Dermaga Aji Imbut telah diperoleh nilai

indeks sebesar 2,97 yang kemudian dikali dengan nilai dasar yaitu 25 maka diperoleh
nilai IKM yaitu sebesar 74,27. Berdasarkan tabel pedoman penilaian IKM pada bagian
Metode Penelitian, dapat dijelaskan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
terhadap pelayanan publik Dinas Perhubungan berada pada nilai persepsi nomor 3,
kemudia nilai indeks sebesar 2,97 berada pada posisi nilai interval IKM antara 2,51-
3,25, selanjutnya nilai konversi IKM sebesar 74,27 berada pada nilai interval konversi
IKM antara 62,51-81,25 dengan nilai mutu pelayanan B, dengan demikian kinerja
pelayanan publik Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum
dapat dinilai BAIK atau sudah mampu MEMUASKAN para pengguna jasa layanan, yaitu
masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Indikator 4: “Nilai Akuntabilitas Kinerja”
Untuk indicator ke 4 pada sasaran 2, yaitu: “Nilai Akuntabilitas Kinerja”,
bahwa pada tahun 2017 nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja adalah
76,78 (BB). Kemudian pada tahun 2018 nilai hasil evaluasi akuntabilitas
kinerja ditargetkan dengan nilai 77 (BB).
Pengukuran capaian kinerja untuk indikator tersebut adalah
merupakan hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada setiap tahunnya
dari Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
Untuk hasil evaluasi penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara pada pada tahun 2018 adalah menunggu hasil
penilaian oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan
pada tahun 2018 sekarang ini, namun dalam dokumen Renstra Dinas
Perhubungan telah ditetapkan target capaian kinerja untuk nilai
akuntabilitas kinerja pada tahun 2018 adalah 77 (BB).
Adapun pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 berdasarkan
laporan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada
Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah sebagai berikut:

1) Hasil evaluasi AKIP tahun 2014 dengan nilai 68,60 dengan kategori B
(Baik, perlu sedikit perbaikan);
2) Hasil evaluasi AKIP tahun 2015 dengan nilai 75,15 dengan kategori BB
(Sangat Baik);
(Sangat Baik)
(Sangat Baik)
Berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2014 sampai dengan tahun
2017 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan capaian kinerja yang cukup
signifikan, hal tersebut sangat dipengaruhi karena Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara pada setiap tahunnya terus melakukan
pembenahan baik mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,
pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran/ kinerja
organisasi.
5. Indikator 5: “Prosentase penerimaan PAD Bidang Perhubungan”
Untuk indicator ke 5 pada sasaran 2 Renstra, yaitu: “Prosentase
penerimaan PAD Bidang Perhubungan” dilakukan dengan pengukuran
capaian kinerja sebagai berikut:
Jumlah (pertahun) pendapatan retribusi x 100%
jumlah target pendapatan
(Jumlah (pertahun) pendapatan retribusi dibagi jumlah target
pendapatan dikali 100%)
Target kinerja pada tahun 2018 ditargetkan penerimaan retribusi
sebesar Rp.1.132.435.536,- dan berdasarkan hasil evaluasi kinerja,
diketahui bahwa jumlah penerimaan retribusi sampai dengan Desember
2018 adalah sebesar Rp.1.213.188.100, dengan demikian capaian kinerja
terealisasi melampaui target, yaitu mencapai 107%, maka besarnya

prosentase capaian kinerja adalah sebesar 107%. Capaian indikatornya
yaitu “Prosentase penerimaan PAD Bidang Perhubungan” telah tercapai
melebihi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dengan
demikian dapat dikatakan kinerjanya adalah SANGAT MEMUASKAN.
Secara lebih rinci mengenai realisasi penerimaan retribusi sector
perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.10
Rincian Pendapatan Retribusi Sektor Perhubungan Tahun 2018
No. Jenis Retribusi Target (Rp) Realisasi (Rp) %
1
Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan
umum 228,100,000 339,070,000
149%
2
Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor 776,335,536 665,683,100
86%
3
Retribusi Terminal Tempat Kegiatan
Usaha (Retribusi Terminal Tempat
Kegiatan Usaha)
5,000,000 24,470,000
489%
4
Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah-Penyewaan Tanah dan
Bangunan
38,000,000 71,915,000
189%
5 Retribusi pelayanan kepelabuhanan
85,000,000 112,050,000
132%
Jumlah
1,132,435,536 1,213,188,100
107%
Sumber: Laporan Keuangan Akhir Tahun 2018 Dinas Perhubungan
3.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya SKPD
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dalam pelaksanaan
program dan kegiatan tahun 2018 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai
Kartanegara, tidak terlepas dari 3 (tiga) sumber daya yang utama, yaitu: Sumber
Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Aset, dan Sumber Daya Keuangan.
Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimaksud adalah semua Karyawan/
Pegawai Dinas Perhubunagan Kabupaten Kutai Kartanegara baik yang berstatus
PNS maupun yang berstatus Honorer/ Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Harian
Lepas (THL) yang bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Sumber Daya Aset terdiri dari Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin,
serta dokumen-dokumen penunjang yang ada digunakan dan dimanfaatkan
pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian Sumber
Daya Keuangan, yaitu pendanaan yang berasal dari dana APBD Pemerintah

Daerah, APBD Provinsi, serta APBN yang dianggarkan pada setiap tahunnya.
Untuk lebih jelasnya mengenai efisiensi penggunaan sumber daya yang
ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah sebagai
berikut:
3.3.1. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)
Aparatur Dinas Perhubungan terdiri dari 153 orang PNS ditambah
dengan tenaga pembantu non PNS/ Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 257
orang termasuk tenaga lapangan seperti di Dermaga dan Terminal di beberapa
Kecamatan-Kecamatan tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2018 pada
pada Dinas Perhubungan, SDM yang berperan sangat penting dalam teknis
pelaksanaannya, adalah sebagai berikut:
1) Pengguna Anggaran (PA);
Berdasarkan Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah; Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut
PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat
yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD.
Kemudian pada Dinas Perhubungan, yang memegang perananan
Pengguna Anggaran adalalah Pejabat Eselon II, yaitu Kepala Dinas
Perhubungan, dan ditetapkan dengan Keputusan Buapati.
2) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
Barang/Jasa Pemerintah; Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk
menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk
menggunakan APBD.
Untuk pelaksanaan pelaksanaan program dan kegiatan tahun
anggaran 2018 pada Dinas Perhubungan, yang diberi kewenangan
sebagai KPA adalah Pejabat Eselon III yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati, yaitu terdiri dari 3 (tiga) orang Kepala Bidang yang
membidangi Perhubungan Darat, ASDP, dan Perhubungan Laut.
3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
Barang/Jasa Pemerintah; PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab
atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, yang memiliki tugas dan
kewenangan, diantaranya yaitu: 1) menetapkan rencana pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa yaitu: menyusun spesifikasi teknis
Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan membuat rancangan
Kontrak; 2) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 3)

menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat
Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian; 5) mengendalikan pelaksanaan
Kontrak; 6) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan
Barang/Jasa kepada PA/KPA.
Kemudian untuk melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2018 di
Dinas Perhubungan, dirangkap oleh Kepala Dinas yang juga selaku PA,
dan juga dibebankan kepada 2 (dua) orang PNS Gol.III Non Eselon, dan
Pejabat Eselon III yang juga berperan sebagai KPA, yaitu terdiri dari 3
(tiga) orang Kepala Bidang yang bertanggungjawab untuk kegiatan di
bidang Perhubungan Darat, Bidang ASDP, dan Bidang Perhubungan
Laut. Dengan demikian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai
Kartanegara, guna efisiensi penggunaan SDM, maka KPA juga
merangkap menjadi PPK.
4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 80
Tahun 2013 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja; Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit kerja SKPD
yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program
sesuai dengan bidang tugasnya.
Dalam hal ini untuk membantu PPK dalam melaksanakan kegiatan
pada tahun anggaran 2018 di Dinas Perhubungan, telah dimanfaatkan
beberapa SDM Aparatur Perhubungan untuk ditetapkan sebagai PPTK
yang ditetapkan dengan Keputusan PPK, yang bertugas mengendalikan
pelaksanaan kegiatan, yang terdiri dari para Pejabat Eselon IV (Kasi dan
Kasubbag), dan beberapa staf yang memang berkompeten untuk
menjadi PPTK.
5) Staf PPTK;
Dalam pelaksaan kegiatan tahun anggaran 2018 di Dinas
Perhubungan, yaitu untuk membantu PPTK dalam mengendalikan
setiap kegiatan, maka diperlukan Staf Pengelola pada setiap Kegiatan,
Staf PPTK dibentuk dengan Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK). Staf PPTK juga memberikan peranan sangat penting, yaitu
melaksanakan tugas administrasi kegiatan, dan tugas lainnya yang
sangat mendukung kinerja PPTK.
6) Unit Layanan Pengadaan;
Barang/Jasa Pemerintah; Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya
disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa
yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit
yang sudah ada.
Untuk kegiatan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kutai
Kartanegara, maka pada tahun 2018 telah dibentuk organisasi Unit
Layanan Pengadaan (ULP) yang masih melekat pada Bagian
Perlengkapan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, adapun
personil/ kelompok kerja (pokja) ULP adalah berasal dari para Pegawai

dari setiap SKPD yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Panitia
Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Perpres 70 tahun 2012 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
telah menugaskan sebanyak 4 (empat) orang Pegawainya untuk
bertugas sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Kelompok Kerja
(Pokja) di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kutai Kartanegara.
7) Panitia/ Pejabat Pengadaan;
Barang/Jasa Pemerintah; Pejabat Pengadaan adalah personil yang
ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, yaitu bertugas
untuk melaksanakan pengadaa untuk Paket Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Dalm hal pengadaan langsung, Dinas Perhubungan Kabupaten
Kutai Kartanegara telah menetapkan 2 (dua) orang Pegawainya untuk
bertugas sebagai Pejabat Pengadaan.
8) Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
Barang/Jasa Pemerintah; Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas
memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Adapun tugas pokok dan
kewenangan PPHP adalah; 1) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam Kontrak; 2) menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah
melalui pemeriksaan/pengujian; dan 3) membuat dan menandatangani
Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
Dalam hal ini, untuk memeriksan dan menerima hasil dari
pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018 pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara, maka telah dibentuk Panitia Penerima
Hasil Pekerjaan (PPHP) yang berjumlah 5 (lima) yang berasal dari
Pegawai Dinas Perhubungan, dan telah ditetapkan 2 (sua) orang
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang juga berasal Pegawai Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartaegara.
9) Pengurus Barang;
Berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Pengurus barang milik daerah
adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah
dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat
daerah/unit kerja.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan memiliki 1
(satu) orang Pegawai yang bertugas sebagai Pengurus Barang yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10) Penyimpan Barang.
Berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Penyimpan barang milik

daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima,
menyimpan, dan memgeluarkan barang.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan memiliki 1
(satu) orang Pegawai yang bertugas sebagai Penyimpan Barang yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Tabel 3.11
Daftar penggunaan SDM/ Aparatur Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan
program dan kegiatan tahun anggaran 2018
No. Jabatan Bidang Tugas Jumlah Keterangan
1 Pengguna Anggaran (PA) Untuk 1 (satu) SKPD 1 Kepala Dinas
2 Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA)
Bidang Sekretariat 6 Kepala Dinas sebagai PA
dan juga merangkap PPK
dan 2 orang PNS Gol.III
Non Eselon untuk Bidang
Sekretariat, Seluruh
Kepala Bidang menjabat
KPA dan merangkap
sebagai PPK pada masing-
masing bidang
Bidang Perhubungan Darat
3 Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)
Bidang ASDP
Bidang Perhubungan Laut
4 Panitia Pengadaan
Barang/Jasa
Untuk Seluruh Bidang 4 Bertugas di Kantor ULP
Kukar
5 Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa
Bidang Sekretariat dan Bidang Darat 1
Bidang Laut dan ASDP 1
8 Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan (PPHP)
Untuk Seluruh Bidang 5
9 Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan
Untuk Seluruh Bidang 1
8 Pengurus dan Penyimpan
Barang
Untuk 1 (satu) SKPD 1
3.3.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Aset
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2018, Dinas
Perhubungan memanfaatkan aset diantaranya berupa Gedung dan Bangunan,
Peralatan dan Mesin seperti: Kendaraan dan peralatan kantor, serta peralatan
kantor lainnya dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan. Secara lebih jelas nilai
sumber daya asset Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara sampai
dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.12
Jumlah Nilai Aset Dinas Perhubungan sampai dengan tahun 2018
No. Jenis Aset Target (Rp) Bobot (%)
1 Piutang Lainnya
-
0.00%
2 Persediaan
274,769,430.00
0.04%
2 Tanah
3,176,929,400.00
0.47%
3 Peralatan dan Mesin 2.84%

19,010,732,247.00
4 Gedung dan Bangunan
221,832,816,983.94
33.09%
5 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
10,730,014,343.00
1.60%
6 Aset Tetap Lainnya
20,317,309,150.00
3.03%
7 Konstruksi Dalam Pengerjaan
425,007,961,657.00
63.39%
8 Akumulasi Penyusutan
(53,951,077,889.00)
-8.05%
9 Aset Tidak Berwujud
265,945,666.67
0.04%
10 Aset Lain-lain
2,550,781,330.00
0.38%
Jumlah 649,216,182,318.61 97%
Sumber: Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Tahun 2018
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai asset terbesar
pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah pada kategori
jenis aset: “Konstruksi Dalam Pengerjaan”, yaitu dengan prosentase sebesar
63,39% dari total keseluruhan asset, dan selanjutnya adalah asset “Gedung dan
Bangunan” dengan prosentase sebesar 33,09%.
3.3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan
Untuk pembiayaan program dan kegiatan tahun 2018 adalah
menggunakan sumber daya keuangan yang berasal dari dana APBD Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018 baik APBD murni maupun
APBD Perubahan yang jumlah anggarannya secara keseluruhan adalah
Rp.27.431.648.764,37 (Termasuk Belanja Tidak Langsung/Gaji, tunjangan, dll),
kemudian terealisasi sebesar Rp.26.398.896.409,- atau sebesar 96,24%. Dengan
demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.032.752.355,37,-. Adapun jumlah
anggaran keseluruhan tersebut adalah untuk membiayai 10 Program dengan 24
Kegiatan, serta termasuk untuk pembayaran gaji, tunjangan, dll bagi PNS.
3.4. Realisasi Anggaran SKPD
Untuk pembiayaan program dan kegiatan tahun 2018 adalah
menggunakan sumber daya keuangan yang berasal dari dana APBD Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018 baik APBD murni maupun
APBD Perubahan yang jumlah anggarannya secara keseluruhan mendapat

alokasi anggaran sebesar Rp.26.398.896.409. Adapun penggunaan anggaran
adalah untuk membiayai 10 Program dengan 24 Kegiatan, serta termasuk untuk
pembayaran gaji, tunjangan, dll bagi PNS.
Rincin alokasi dan realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten
Kutai Kartanegara tahun anggaran 2018, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.13
Jumlah Realisasi Anggaran tahun 2018
No. Jenis Belanja Anggaran Realisasi %
1
Belanja Tidak Langsung (BTL)
(pembayaran gaji, tunjangan, dll
bagi PNS)
11,752,076,945.37 11,488,568,764.00 98%
2
Belanja Langsung (BL) (Belanja
Pegawai, Belanja Barang/Jasa,
dan Belanja Modal)
15,679,571,819.00 14,910,327,645.00 95%
Jumlah 27,431,648,764.37 26,398,896,409.00 96%
Sumber: Laporan Pencapaian Kinerja Kegiatan APBD Kab.Kukar TA.2018
Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2018
(Belanja Langsung (BL)
No. Program
Realisasi
Sisa Anggaran (Rp)
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 2 3 4 5 6
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
4,295,116,077 3,861,372,654 89.90% 433,743,423
2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
374,432,060 369,000,540 98.55% 5,431,520
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
8,160,023,682 8,117,890,610 99.48% 42,133,072
4 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
450,000,000 245,570,900 54.57% 204,429,100
5 Pogram Peningkatan
Pelayanan Angkutan
350,000,000 349,713,141 99.92% 286,859
6 Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan
- - #DIV/0! -
7 Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
1,650,000,000 1,583,236,000 95.95% 66,764,000

Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
400,000,000 383,543,800 95.89% 16,456,200
Jumlah 15,679,571,819 14,910,327,645 95.09% 769,244,174
Sumber: Laporan Pencapaian Kinerja Kegiatan APBD Kab.Kukar TA.2018
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran
adalah sebesar 95,09%. Secara lebih rinci mengenai realisasi anggaran (padu
dana) yang digunakan dan yang telah digunakan (realisasi) untuk mewujudkan
kinerja sesuai dengan Perjanjian Kerja tahun 2018, dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Untuk Mewujudkan Kinerja
Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018
SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
Capaian Kinerja 2018
Program
Realisasi Anggaran TA.2018
Sisa Anggaran
(Rp)Target
(%)
Realisasi
(%)
Capaian
(%)
Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SASARAN RPJMD
1 Meningkatnya
aksesibilitas antar
wilayah serta
kualitas pelayanan
perhubungan
1 Cakupan
aksesibilitas antar
wilayah (IKU BAB
5 RPJMD)
77.8% 77.8% 100% 1 1) Program
pembangunan sarana
dan prasarana
Perhubungan
- -
#DIV/0!
-
2 2) Program rehabilitasi
dan pemeliharaan
prasarana fasilitas
LLAJ
450,000,000 245,570,900
55%
204,429,100
SASARAN 1 Renstra
1 Tersedianya
Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan yang
memadai
1 Prosentase
prasarana dan
fasilitas
perhubungan yang
memadai
80% 77.0% 96%
Jumlah Pagu Program
Indikator 1 Sasaran 1
Renstra
450,000,000 245,570,900
54.57%
204,429,100
2 Prosentase
ketersediaan
57% 57% 100% 1 3) Program
pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
1,650,000,000 1,583,236,000
96%
66,764,000
Jumlah Pagu Program
Renstra
1,650,000,000 1,583,236,000
96%
66,764,000
SASARAN 2 Renstra
1 Meningkatnya
Kapasitas Kinerja
dan Kualitas
Pelayanan
Perhubungan
1 Prosentase
pemenuhan
pelayanan sesuai
dengan SPM
Perhubungan
58% 58% 100% 1 4) Program peningkatan
pelayanan angkutan 349,713,141 349,713,141
0%
-
Jumlah Pagu Program
Renstra
349,713,141 349,713,141
0%
-

2 Prosentase
kendaraan angkutan
umum yang diuji
100% 119% 119% 1 5) Program
Peningkatan Kelaiakan
Pengoprasian
Kendaraan Bermotor
400,000,000 383,543,800
95.89%
16,456,200
Jumlah Pagu Program
Renstra
400,000,000 383,543,800
95.89%
16,456,200
3 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
80
(Sangat
Baik)
74,27
(Baik)
93.0% 1 6) Program
Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan;
8,160,023,682 8,117,890,610
99.48%
42,133,072
Kinerja
77
(BB)
77,83
(BB)
101.1% 2 7) Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran;
4,295,116,077 3,861,372,654
89.90%
433,743,423
5 Prosentase
penerimaan PAD
Bidang
Perhubungan
100% 107% 107% 3 8) Program
Peningkatan Sarana
Dan Prasarana
Aparatur;
374,432,060 369,000,540
98.55%
5,431,520
4 9) Program peningkatan
disiplin aparatur; - -
0%
-
5 10)Program
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur.
- -
0%
-
Jumlah Pagu Program
Indikator 3 s.d 5 Sasaran
2 Renstra
12,829,571,819 12,348,263,804
96.25%
481,308,015
JUMLAH
15,679,284,960 14,910,327,645
95.10%
768,957,315

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan penggunaan anggaran
terhadap target Indikator sasaran, adalah sebagai berikut:
1. Sasaran sesuai Bab 5 RPJMD “Meningkatnya aksesibilitas antar
wilayah serta kualitas pelayanan perhubungan”
Tingkat ketercapaian sasaran sesuai RPJMD Kab.Kukar tahun 2016-
2021 ini diukur dengan indikator: “Cakupan aksesibilitas antar wilayah (IKU
BAB 5 RPJMD)”. Pada tahun 2018 indikator sasaran ini dilaksanakan melalui
1 (satu) program, yaitu: Program pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ,
dengan total pagu anggaran sebesar Rp.450.000.000,- dan terealisasi
sebesar Rp.245.570.900,-atau dengan prosentase sebesar 55%. Kemudian
capaian kinerja dari Target indikator sasaran adalah sebesar 77,8%,
sehingga dapat dijabarkan bahwa dengan menggunakan anggaran sebesar
55% dapat meraih capaian kinerja sasaran sebesar 77,8%.
2. Sasaran 1 Renstra “Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
yang memadai”
Tingkat ketercapaian sasaran 1 Renstra ini diukur dengan 2 (dua) indikator
kinerja, yaitu:
a. Indikator 1: Prosentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang
memadai. Penggunaan anggaran untuk pencapaian target kinerja
indicator 1 pada sasaran 1 Renstra ini adalah sama dengan Indikator
Sasaran sesuai RPJMD pada nomor 1 di atas (Cakupan aksesibilitas
antar wilayah), yaitu pada tahun 2018 indikator sasaran ini
dilaksanakan melalui program pembangunan sarana dan prasarana
Perhubungan Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas
LLAJ dengan total anggaran sebesar Rp.450.000.000,- dan terealisasi
sebesar Rp.245.570.900,-atau dengan prosentase sebesar 55%.
Kemudian capaian kinerja dari Target indikator sasaran adalah sebesar
96%, sehingga dapat dijabarkan bahwa dengan menggunakan anggaran
sebesar 55% dapat meraih capaian kinerja sasaran sebesar 96%;

b. Indikator 2: Prosentase ketersediaan fasilitas lalu lintas. Pada tahun
2018 indikator sasaran ini dilaksanakan melalui Program pengendalian
dan pengamanan lalu lintas dengan pagu anggaran sebesar
Rp.1.650.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.583.236.000,- atau
dengan prosentase sebesar 96%. Kemudian capaian kinerja dari Target
indikator sasaran adalah sebesar 100%, sehingga dapat dijabarkan
bahwa dengan menggunakan anggaran sebesar 96% dapat meraih
capaian kinerja sasaran sebesar 100%.
2. Sasaran 2 Renstra “'Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas
Pelayanan Perhubungan”
Tingkat ketercapaian sasaran 2 Renstra ini diukur dengan 5 (lima)
indikator kinerja, yaitu:
a. Indikator 1: Prosentase pemenuhan pelayanan sesuai dengan SPM
Perhubungan. Pada tahun 2018 indikator sasaran ini dilaksanakan
melalui “Program peningkatan pelayanan angkutan” dengan anggaran
sebesar Rp.349.713.141,- dengan realisasi 100%. Kemudian capaian
kinerja dari Target indikator sasaran adalah sebesar 100%, sehingga
dapat dijabarkan bahwa dengan menggunakan anggaran sebesar 100%,
Dinas Perhubungan dapat meraih capaian kinerja sasaran sebesar
100%;
b. Indikator 2: Prosentase kendaraan angkutan umum yang diuji. Pada
tahun 2018 indikator sasaran ini dilaksanakan melalui Program
Peningkatan Kelaiakan Pengoprasian Kendaraan Bermotor dengan pagu
anggaran sebesar Rp.400.000.000,- dengan realisasi sebesar
Rp.383.543.800,- atau dengan prosentase sebesar 95,89%. Kemudian
capaian kinerja dari Target indikator sasaran adalah sebesar 119%,
sehingga dapat dijabarkan bahwa dengan menggunakan anggaran
sebesar 95,89% dapat meraih capaian kinerja sasaran sebesar 119%.

c. Indikator 3: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); Indikator 4: Nilai
Akuntabilitas Kinerja; dan Indikator 5: Prosentase penerimaan PAD
Bidang Perhubungan.
Ketiga indicator tersebut pada tahun 2018 dilaksanakan melalui 5
(lima) program, yaitu: 1)Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 2)Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran; 3)Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur; 4) Program peningkatan disiplin aparatur; dan
5)Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan total
nilai pagu anggaran ke 5 program tersebut adalah berjumlah
Rp.12.829.571.819,- dengan realisasi sebesar Rp.12.348.263.804,- atau
dengan capaian prosentase sebesar 95,10%. Bahwa dengan prosentase
realisasi anggaran tersebut, telah menghasilkan kinerja, yaitu: 1)Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai 74,27 (BAIK); 2)Nilai
Akuntabilitas Kinerja dengan nilai 77,83 (BB)/Sangat Baik; dan
3)Prosentase penerimaan PAD Bidang Perhubungan sebesar 107%.

BAB IV Penutup
BAB IV
PENUTUP
4.1. Tinjauan Keberhasilan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 ini disusun
sebagai bentuk pertanggung jawaban atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah khususnya bidang perhubungan, dan juga sebagai bahan untuk
pengambilan keputusan pada perencanaan berikutnya.
Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten
Kutai Kartanegara tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian
kinerja dari 8 indikator kinerja adalah melebihi target, yaitu sebesar 102%. Dari
8 indikator sasaran, hanya terdapat 2 indikator yang capaian kinerjanya belum
mencapai target. Secara lebih jelas capaian kinerja masing-masing sasaran
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.1
Capaian Kinerja Masing-Masing Sasaran Tahun 2018
Target
Kinerja
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya
aksesibilitas antar wilayah
serta kualitas pelayanan
perhubungan
1 1) Cakupan aksesibilitas antar
wilayah (sesuai IKU BAB 5
RPJMD)
77.8% 77.8% 100% Tercapai
sesuai
target
Sasaran 1 (Renstra)
dan Fasilitas Perhubungan
yang memadai
1 Prosentase prasarana dan
fasilitas perhubungan yang
memadai
80% 77.0% 96% Belum
mecapai
target
57% 57% 100% Tercapai
sesuai
target
Sasaran 2 (Renstra)
Meningkatnya Kapasitas
Kinerja dan Kualitas
Pelayanan Perhubungan
pelayanan sesuai dengan SPM
Perhubungan
58% 58% 100% Tercapai
sesuai
target
angkutan umum yang diuji
100% 119% 119% Tercapai
melebihi
target
3 Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
80
(Sangat
Baik)
74,27
(Baik)
93% Belum
mecapai
target

BAB IV Penutup
4 Nilai Akuntabilitas (LKjIP) 77 (BB) 77,83
(BB)
101% Tercapai
melebihi
target
(Nilai LKjIP
2017)
5 Prosentase penerimaan PAD
Bidang Perhubungan
100% 107% 107% Tercapai
melebihi
target
Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 102%
4.2. Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja
Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara terkait beberapa indikator kinerja yang belum
mencapai target, yaitu pada Sasaran 1 dan Sasaran 2 Renstra, terdapat 2
indikator yang belum mencapai target kinerja, yaitu:
1. Sasaran 1 Renstra: pada indikator nomor 1, yaitu Prosentase prasarana
dan fasilitas perhubungan yang memadai, dengan prosentase capaian
kinerja sebesar 96%;
2. Sasaran 2 Renstra: pada indikator nomor 3, yaitu Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) dengan prosentase capaian kinerja sebesar 93%.
Belum tercapainya target capaian kinerja adalah disebabkan beberapa
faktor sebagai berikut:
a. belum terakreditasinya penyelenggara layanan pengujian kendaraan
bermotor,
b. belum di terapkannya sistem informasi manajemen pelayanan
pengujian kendaraan bermotor,
c. keterlambatan melakukan kalibrasi alat uji,
d. masih kurangnya SDM Penguji Kendaraan Bermotor,
e. Belum adanya mobil uji keliling, guna melayani uji kendaraan di
Kecamatan-Kecamatan yang jauh dari Ibu Kota;
f. Belum adanya layanan pendaftaran pengujian secara online;
g. masih sederhananya mekanisme pelayanan, seperti prosedur
pendafataran, dan pendataan para penumpang, serta prosedur
pembayaran, dan kemudian belum adanya jadwal mengenai
keberangkatan dan tiba kapal di dermaga.

BAB IV Penutup
4.3. Langkah-Langkah di Masa Mendatang
Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tetap berupaya
untuk dapat mencapai semua target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja
Utama (IKU) walaupun sebagian besar sudah tercapai bahkan melebihi dari
target yang ditetapkan. Mengingat masih ada 2 indikator yang belum mencapai
target, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara ke depan harus
menyiapkan strategi dan langkah-langkah perbaikan. Guna lebih meningkatkan
kinerja di masa-masa mendatang, ada banyak langkah-langkah atau strategi
yang akan dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara pada
masa mendatang, yaitu sebagai berikut:
a. Terus berupaya meningkatkan ketersediaan prasarana: angkutan jalan,
sungai dan danau, penyebrangan, dan angkutan laut guna memenuhi standar
pelayanan sesuai SPM Perhubungan;
b. Terus memperkuat sistem perencanaan program kerja berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan, SPM, serta dokumen perencanaan
daerah yang mendasari penyelenggaran pembangunan di bidang
perhubungan agar lebih mendasari dan memberikan kejelasan dalam
pengusulan program dan kegiatan pada APBD, APBD Provinsi serta
APBN bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara;
c. Memanfaatkan dokumen perencanaan, FS, DED, hasil kajian, hasil studi-
studi yang telah disusun sebagai dasar pelaksanaan program
pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan serta fasilitas lalu
lintas jalan maupun sungai dan laut;
d. Mengoptimalkan fungsi prasarana dan fasilitas perhubungan yang
sudah ada di beberapa Kecamatan untuk memenuhi tuntutan
masyarakat terhadap pelayanan transportasi yang memadai;
e. Terus berupaya mengoptimalkan rencana kebutuhan fasilitas lalu lintas
di seluruh wilayah Kabupaten guna ketepatan dalam proses penyediaan
fasilitas lalu lintas yang sesuai kebutuhan;

BAB IV Penutup
f. Meningkatkan kemanfaatan fasilitas lalu lintas yang sudah ada guna
kelancaran akses transportasi di semua wilayah Kabupaten serta
mendukung perkembangan sektor pariwisata;
g. Mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan perhubungan kepada
masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten sesuai dengan standar
pelayanan minimal (SPM) Perhubungan;
h. Mengoptimalkan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor guna
meningkatkan kelayakan angkutan umum darat yang akan berdampak
untuk meminimalisir kejadian kecelakaan serta mencegah pencemaran
udara yang ddisebabkan asap kendaraan bermotor roda 4 atau lebih;
i. Mengoptimalkan koordinasi dengan Instansi Terkait terutama dengan
pihak Kepolisian guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam
mentaati peraturan lalu lintas;
j. Berperan aktif dan berkoordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan Provinsi
Kaltim terkait dengan penanganan masalah kecelakaan, ketersediaan rambu-
rambu keselamatan lalu lintas pada jalan Provinsi yang berada di Wilayah
Kabupaten;
k. Berupaya meningkatkan kinerja manajemen pengelolaan data untuk
menyediakan data dan informasi di bidang perhubungan yang akurat
guna terpenuhinya kebutuhan masyarakat maupun Instansi terkait
akan ketersediaan data dan informasi terkait pelayanan perhubungan;
l. Mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi atau Aplikasi serta
Website Dinas Perhubungan untuk memanajemen pengelolaan data
dan informasi pelayanan yang dibutuhkan masyarakat maupun Instansi
terkait;
m. Melakukan koordinasi dan konsultasi antar Intansi terkait baik dengan
Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat guna meningkatkan
kinerja perencanaan peningkatan akuntabilitas kinerja;
n. Melakukan manajemen SDM guna terpenuhinya Aparatur Perhubungan
yang memiliki kompetensi guna memenuhi standar pelayanan sesuai
SPM Perhubungan;

o. Berupaya untuk lebih meningkatkan kompetensj para Aparatur Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kaftaneflara melalui Dik]at, Bimtek,
Pelatihan, Sosialisasi dan sebagainya agar mampu menjalankan tugas
dan fungsi dengan baik;
p. Kepala Dinas Perhubungan harus lebih cermat dalam merumuskan
l<ebijakan serta perencaraan kegiatan pembangunan di bidang
perhubulgan, terutama harus mempertimbangkan asas manfaat dan
nilai keberlanjutan dari suatu kegiatan, agar kegiatan yang
dilaksanakan bisa memberikan dampakyang baik bagi masyarakat.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah [LKjlPJ Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Ka$anegara Tahun 2018 ini dibuat, semoga
laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perkembangan
dan kemajuan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan mendukung
mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu menuju Kutai
Kartanegara Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan.
Tenggarong, Februari2_018
Plt. Kepala Dinas Perhubun
4
Kabupaten Kutai Kaftanegar
embina Utama Muda
.19600910 199103 1003

RINCANA KINIR'A 1'AHUNAN (RKT)
DINAS PERTIUBUNGAN I{ABI]PATEN KUTAI I<ARTANEGARA
TAHUNANGGARAN 2018
aksesibilitas anta. wilayah
NIP.1967100.1 198701 t 001
T.nggaronB, l5 lanuari 2018
Sasaran Stategis Indikator Kineria Target
ill t2t t3)
jasaran sesuaj RPIMD:
1 750/o
Sasaran 1 Rcnstra:
1 ProsenLlse prnsarana dan fasilitas 80i/o
2 Prosentase kerersediaan fasiliras lalu 574/o
Mcnrngkatnya I<apasitas KiDe.ja dan
Kualitas Pelayanan Perhubunsan
;iirr: ,'1 .. : tilr' r.rrilililli.,l tl:;
1 Pros.ntase pemenuhan pelayanan 58%
2
3
Prosentase kendaraaD angkutan umun I000/0
.deks Kepuasan Masyarakat 0KMl 80 [S.h,]rt
,l ilalevaluasiLKjlP 77 lti)
: Prosentase peneri raan PAD Bidang 100'/o

lkjip dishub perhubungan 2018

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to lkjip dishub perhubungan 2018

Similar to lkjip dishub perhubungan 2018 (20)

More from Web Master

More from Web Master (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (7)

lkjip dishub perhubungan 2018