Pemerintah Kota Baubau sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat untuk membiayai anggaran daerahnya. Pendapatan asli daerahnya rendah dan hanya mampu memberikan kontribusi kecil terhadap total pendapatan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kemandirian fiskal dan pendapatan asli daerah Kota Baubau.

1. RINGKASAN
Pada tahun 2018 APBD pemerintah Kota Baubau menunjukkan bahwa pendapatan daerah
bersumber dari dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berkontribusi besar
jika dibandingkan dengan dua sumber pendapatan lainnya. Dimana kontribusi dana perimbangan
mencapai sebesar 82.41% yakni sebesar 673519,37 (juta rupiah). Sementara pendapatan asli
daerah hanya mampu berkontribusi sebesar 8.24% yakni sebesar 67321,91 (juta rupiah) dan
merupakan sumber pendapatan daerah terkecil. Selain itu, data tersebut juga menunjukkan bahwa
pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah berkontribusi sebesar
9.36% yakni sebesar 76458,51 (juta rupiah). Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa
pemerintah Kota Baubau memiliki kemandirian fiskal sangat kurang atau memiliki tingkat
ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat dalam membiayai daerahnya.
Sehubungan dengan rendahnya penerimaan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, pemerintah
daerah diharapkan untuk berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal dalam
menciptakan pertumbuhan ekonomi. Hal ini didukung oleh pandangan Saragih (dalam Fatmala,
2020), mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memberi dampak positif pada
peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu,Peacok dan Wisemen dalam Fatmala (2020)
mengemukakan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya pemungutan pajak dan
akibatnya semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah. Secara tradisional, perubahan atau
perkembangan ekonomi dapat ditunjukkan melalui peningkatan yang berkelanjutan pada Produk
Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto (Saragih dalam Fatmala, 2020).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh
pemerintah kota Baubau lebih meningkatkan Derajat Kemandirian Fiskal dan Pendapatan Asli
Daerah Pemerintah Kota Baubau.
Pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data melalui telaah dokumentasi pada Badan Pusat
Statistik yaitu dilakukan dengan meneliti dan mempelajari dokumen-dokumen yang relevan
dengan kepentingan penelitian, yakni data yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD), Total
Pendapatan Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pemerintah Kota Baubau dalam
jangka waktu 12 tahun pengamatan (tahun 2007 sampai dengan 2018). Kemudian dilakukan
analisa dengan menggunakan kategori tingkat kemandirian keuangan dan juga pengujian dengan
bantuan alat analisis software Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 16.
Luaran yang ditargetkan yaitu menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan Derajat
Kemandirian Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Baubau. TKT yang di harapkan
bisa mencapai TKT 2.
Kata kunci: Kemandirian Fiskal, PAD, PDRB
Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan
tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan.
Kata kunci maksimal 5 kata

2. LATAR BELAKANG
Bird dan Vaillancourt (2000) dalam Fatmala (2020), mengemukakan bahwa ada dua
persyaratan penting untuk kesuksesan desentralisasi, yaitu: (1) proses pengambilan keputusan di
daerah harus demokratis, yaitu pengambilan keputusan tentang manfaat dan biayanya harus
transparan dan pihak-pihak yang terkait memiliki kesempatan untuk memengaruhi keputusan-
keputusan tersebut; (2) yang lebih sesuai dengan rancangan kebijakan biaya-biaya dari keputusan
yang diambil, sepenuhnya harus ditanggung oleh masyarakat setempat. Untuk itu, seharusnya
tidak perlu terjadi “ekspor pajak” dan tidak ada tambahan transfer dari jenjang pemerintahan yang
lain.
Livack dalam Karianga (2013), mengemukakan bahwa desentralisasi dapat dibedakan
menjadi tiga bentuk yaitu: (1) desentralisasi politik; (2) desentralisasi administrasi; dan (3)
desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal dihubungkan dengan pandangan Bird dan Vaillancourt
(2000) (dalam Fatmala, 2020), maka sudah seharusnya daerah-daerah otonom meningkatkan
sumber-sumber penerimaanya melibatkan masyarakat. Sumber-sumber penerimaan keuangan
daerah dikelompokkan ke dalam dua kelompok utama yakni: sumber Pendapatan Asli Daerah dan
sumber pendapatan non asli daerah (non-Pendapatan Asli Daerah). Penyelenggaraan otonomi
sehat hanya tercapai apabila sumber utama keuangan daerah membiayai aktivitas daerah berasal
dari Pendapatan Asli Daerah atau paling tidak pembiayaan rutinnya ditutup oleh hasil Pendapatan
Asli Daerah (Karo, 2005) (dalam Fatmala, 2020).
Komposisi pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang
sah. Namun, pada tahun 2018 APBD pemerintah Kota Baubau menunjukkan bahwa pendapatan
daerah bersumber dari dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang
berkontribusi besar jika dibandingkan dengan dua sumber pendapatan lainnya. Dimana kontribusi
dana perimbangan mencapai sebesar 82.41% yakni sebesar 673519,37 (juta rupiah). Sementara
pendapatan asli daerah hanya mampu berkontribusi sebesar 8.24% yakni sebesar 67321,91 (juta
rupiah) dan merupakan sumber pendapatan daerah terkecil. Selain itu, data tersebut juga
menunjukkan bahwa pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah
berkontribusi sebesar 9.36% yakni sebesar 76458,51 (juta rupiah).
Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa pemerintah Kota Baubau memiliki kemandirian
fiskal sangat kurang atau memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat dalam
membiayai daerahnya.
Sehubungan dengan rendahnya penerimaan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah,
pemerintah daerah diharapkan untuk berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal
dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Hal ini didukung oleh pandangan Saragih (dalam
Fatmala, 2020), mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memberi dampak positif pada
Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan
yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian
tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.

3. peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu Peacok dan Wisemen dalam Fatmala (2020)
mengemukakan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya pemungutan pajak dan
akibatnya semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah. Secara tradisional, perubahan atau
perkembangan ekonomi dapat ditunjukkan melalui peningkatan yang berkelanjutan pada Produk
Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto (Saragih dalam Fatmala, 2020).
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana Derajat Kemandirian Fiskal Pemerintah Kota Baubau?
2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kota Baubau?
Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh
pemerintah kota Baubau lebih meningkatkan Derajat Kemandirian Fiskal dan Pendapatan Asli
Daerah Pemerintah.
Pentingnya penelitian ini adalah agar Pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kemampuannya
dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya di antaranya dengan menumbuhkembangkan
perekonomian daerah dalam menjawab tantangan otonomi daerah yakni desentralisasi fiskal dan
Pendapatan Asli Daerah Pemerintah.
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pendapatan Daerah
Agar supaya kebutuhan biaya bagi pengeluaran pemerintah daerah dapat dipenuhi, maka
kepala daerah diberikan kewenangan-kewenangan untuk melaksanakan berbagai urusan rumah
tangganya, salah satu di antaranya adalah kewenangan dalam bidang keuangan daerah
(Adisasmita, 2011) yang meliputi: (1) pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah; (2)
penyelenggaraan, pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah; dan (3)
penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perhitungan atas Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.
Berdasarkan Ketentuan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah Nomor 35 bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
Pendapatan Daerah terdiri dari (BPS Provonsi Sulawesi Tenggara, 2019):
a. Pendapatan asli daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk
mengumpulkan dana guna keperluan daerah yangbersangkutan dalam membiayai kegiatannya.
Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art dalam bidang
yang diteliti. Bagan dapat dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian
ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian
pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun
terakhir.

4. PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
b. Dana perimbangan
Dana Perimbangan didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari: bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, bagi
hasil bukan pajak/sumber daya alam, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus
(DAK).
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Lain-lain Pendapatan yang Sah didefinisikan sebagai pendapatan lainnya dari pemerintah pusat
dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lainlain pendapatan yang sah terdiri
dari: pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah
lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau
pemerintah daerah lainnya.
B. Kemandirian Fiskal
Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah
Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar,
termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung
rasio antara pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan atau rasio pendapatan transfer
terhadap total pendapatan. (BPK RI: 2020)
Besar kecilnya perolehan PAD akan menunjukkan besarnya kemandirian keuangan suatu daerah
bersangkutan. Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah, PAD selalu dipandang
sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada
pemerintah pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) maka akan menunjukkan semakin kecilnya ketergantungan
pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah
sesuai dengan prinsip secara nyata dan bertanggung jawab (Rinaldi, 2012).
Adapun untuk mengetahui kategori tingkat kemandirian keuangan, digunakan kriteria
yang telah ditetapkan oleh Tim Litbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991) dalam (Susilawati,
Linda & Intan (2018), yaitu :

5. C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk
menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB
digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi
data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut
komponen penggunaannya (BPS Kota Baubau, 2020).
Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi
penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga
berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan
harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini
digunakan harga tahun 2010 (BPS Kota Baubau, 2020).
D. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Asli Daerah
Indikator makro dapat digunakan untuk mengamati keberhasilan pembangunan dan kinerja
perekonomian suatu daerah. Indikator makro tersebut yaitu Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) yang dapat diartikan sebagai penjumlahan nilai tambah bruto dari seluruh unit kegiatan
ekonomi yang beroperasi pada wilayah atau daerah tertentu serta dalam kurun waktu tertentu
biasanya satu tahun. Ketika PDRB mengalami peningkatan maka pendapatan asli daerah akan
meningkat karena menjadi tolok ukur pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah (Ariyani
Afifah et all, 2018).
Pandangan di atas didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariyani Afifah et all (2018)
yakni PDRB berpengaruh signifikan positif terhadap PAD. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh
penelitian Juliansyah dan Sulkadria (2018) bahwa secara parsial PDRB berpengaruh positif terhadap
PAD. Penelitian Widanta (2011), juga menunjukkan hal serupa bahwa PDRB berpengaruh positif
terhadap PAD.
METODE
1. Rancangan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah termasuk kategori penelitian dengan menghitung rasio antara
pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan atau rasio pendapatan transfer terhadap total
pendapatan (BPK RI: 2020) dan juga pengujian hipotesis.
Hipotesis yang digunakan adalah hipotesis korelasional (hubungan) yakni suatu pernyataan yang
menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2012).
Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata.
Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah
dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat
berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas,
mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di
bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian
yang diusulkan.

6. Variabel dalam pengujian hipotesis terdiri dari variabel dependen dan independen. Variabel
dependennya adalah Pendapatan Asli Daerah sebagai indikator utama kemandirian fiscal
sedangkan variable independennya adalah Produk Domestik Regional Bruto
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara
3. Prosedur Penelitian
a) Pengambilan Sampel
Sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknik judgemental sampling yaitu suatu
teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu yang disesuaikan dengan
maksud peneliti terhadap masing-masing sampel. Adapun data yang digunakan sebagai sampel
dan obyek dalam penelitian ini adalah:
(1) Data Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Daerah di pemerintah kota Baubau di
Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2007 sampai dengan 2018.
(2) Data Produk Domestik Regional Bruto Pemerintah kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara
tahun 2007 sampai dengan 2018 atas dasar harga konstan.
b) Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui telaah dokumentasi
yaitu dilakukan dengan meneliti dan mempelajari dokumen-dokumen yang relevan dengan
kepentingan penelitian, yakni data yang menyangkut keseluruhan komponen data yang dibatasi
dalam jangka waktu 12 tahun pengamatan (tahun 2007 sampai dengan 2018).
c) Sumber Data dan Jenis Data
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data berupa
dokumen-dokumen penunjang seperti gambaran umum organisasi, jumlah karyawan dan data-data
dokumentasi lainnya yang relevan dengan penelitian ini Adapun data-data yang dipergunakan
dalam penelitian ini adalah PAD, Total Pendapatan Daerah (TPD) dan PDRB yang diperoleh dari
buku laporan tahunan yakni bersumber dari Badan Pusat Statistik.
d) Pengolahan Data
Untuk menjawab tujuan penelitian pertama hal yang harus dilakukan adalah melakukan
penghitungan atas derajat kemandirian fiskal dengan menggunakan rasio perbandingan antara
Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah pada tahun yang sama (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2013).
Selanjutnya, untuk menjawab tujuan penelitian kedua yakni mengenai pengaruh Produk Domestik
Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Baubau, dilakukan pengolahan
data dengan menggunakan program pengolahan data yaitu Statistical Product and Service Solution
(SPSS) versi 16.
e) Teknik analisis data

7. Untuk tujuan penelitian pertama dilakukan analisa dengan menggunakan kategori tingkat
kemandirian keuangan, yakni kriteria yang telah ditetapkan oleh Tim Litbang Depdagri dan Fisipol
UGM (1991) dalam (Susilawati, et all (2018), yaitu :
Untuk tujuan penelitian kedua teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Uji Signifikan Simultan (Uji F). Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas
serentak terhadap variabel terikat (Ghozali, 2011). Uji F hasil perhitungan ini dibandingkan
dengan F_tabel yang diperoleh dengan menggunakan tingkat resiko atau signifikan level 5% atau
dengan degree freedom = k (n-k-1) dengan kriterian sebagai berikut:
- H0 ditolak jika F hitung > Ftabel
- H0 diterima jika F hitung < Ftabel

8. 4. Bagan Alir Penelitian
JADWAL
No Nama Kegiatan
Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Persiapan proposal penelitian
2 Penyusunan instrumen penelitian
3 Pengambilan data sekunder penelitian
4 Pengolahan data
5 Analisis data penelitian
6 Pembuatan laporan penelitian
7 Pembuatan naskah publikasi
8 Diseminarkan hasil penelitian
Jadwal penelitian disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dengan memperbolehkan
penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan.

9. DAFTAR PUSTAKA
1. Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah.
Yogyakarta: Graha Ilmu
2. Ariyani, Afifah, et all, 2018. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah
Penduduk dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).Jurnal Ilmiah
Wahana Akuntansi Vol 13 (1) 2018, 58-69.
3. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2020. Laporan Hasil Reviu Atas
Kemandirian Fiskal Pemerintah daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019. Jakarta: Badan
Pemeriksa Keuangan.
4. BPS Kota Baubau. 2019. Baubau Dalam Angka 2019. Baubau: BPS Kota Baubau.
5. BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. 2019. Statistik Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara. Kendari: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2018. Ringkasan APBD 2018. Jakarta: Ditjen
Perimbangan Keuangan
7. Fatmala, Wilda. 2020. Pengaruh Sektor Ekonomi Dominan terhadap Kemandirian Fiskal
Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal Economix Volume 8 Nomor 1
Juni 2020
8. Ghozali, Imam. 2011. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”. Semarang:
Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
9. Juliansyah, Hijri & Sulkadria. 2018. Pengaruh Total Penduduk Dan Produk Domestik
Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simeulue. Jurnal Ekonomi
Regional Unimal Volume 01 Nomor 02 Agustus 2018.
10. Karianga, Hendra. 2013. Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta:
Kencana.
11. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2013. Analisis Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. Jakarta: Kementrian Keuangan
Republik Indonesia.
12. Rinaldi, Udin. 2012. Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jurnal
Eksos Vol. 8, No. 2.
13. Sugiyono. 2012. Statistik untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
14. Susilawati, Desi, et all. 2018. Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio
Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Vol 1 No 2
Hal 91-99 Oktober 2018.
15. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
16. Widanta, Gde Bhaskara Perwira Jaya Dan A.A Bagus Putu. (2011). Analisis Faktor-Faktor
Yang Berpengaruh Terhadap PAD. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana
Vol. 3, No. 5, Mei 2014
Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan.
Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.