Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang jaringan komputer dan infrastruktur penunjang lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung penerapan teknologi informasi di pemerintahan, (2) Jaringan antar dinas diperlukan untuk menghubungkan antar instansi pemerintah dan masyarakat, serta menekan kesenjangan digital antar daerah, (3) Infrastruktur penunjang lainnya seperti list

1. IV.2.4.2 JARINGAN
Perwujudan kondisi ideal sangat bergantung pada tersedianya jaringan komputer
antar dinas-dinas dipemerintahan ataupun ketersediaan jarinngan yang dapat
menghubungkan antara dinas-dinas tersebut dengan masyarakat umum. Penyediaan
jaringan ini harus dapat menekan kesenjangan digital yang mungkin timbul antar
daerah ataupun antar masyarakat.
Teknologi jaringan yang dipergunakan adalah dengan menggunakan basis TCP/IP,
sedangkan topologinya disesuaikan dengan kondisi masing-masing instansi. Pada
dasarnya setiap instansi diharapkan memiliki jaringan internal/lokal instansi untuk
mendukung penggunaan aplikasi di masing-masing instansi tersebut. Antar jaringan
lokal harus dapat berkomunikasi satu sama lain sehingga dapat membentuk satu
kesatuan yang utuh, begitu pula dengan jaringan di kabupaten nantinya.
Akses masuk dan keluar informasi dalam jaringan pemerintahan sedapat mungkin
dikontrol melalui satu pintu yang dikelola oleh sentral unit pengelola teknologi
informasi. Dengan demikian tingkat keamanan data dan jaringan dapat dikelola
dengan baik.
Dalam pembuatannya, jaringan dapat menggunakan media kabel maupun wireless
sesuai dengan kebutuhan. Untuk tempat yang berjauhan dan pertukaran data yang
kecil, penggunaan jaringan kabel menjadi sangat mahal.
IV.2.4.3 INFRASTRUKTUR PENUNJANG LAINNYA
Termasuk dalam infrastruktur penunjang lain untuk mendukung terwujudnya kondisi
ideal dalam penerapan teknologi informasi di pemerintahan adalah tersedianya suplai
listrik dan jaringan telekomunikasi yang memadai.
Selain dari pada itu, untuk menekan timbulnya kesenjangan digital antar daerah dan
masyarakat, perlu diupayakan penyediaan berbagai macam kanal akses informasi.
Informasi harus dapat diakses baik melalui komputer-komputer yang tersedia di
instansi-instansi pemerintahan, warnet, sekolah, kantor ataupun dari rumah secara
on-line. Selain dengan menggunakan komputer, akses terhadap informasi juga dapat
memanfaatkan hand phone, web TV, telephone dan sarana-sarana lain.

2. Pemerintah daerah bekerjasama dengan dunia usaha khususnya berkewajiban untuk
membangun kanal akses sebanyak mungkin, sehingga dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat umum dengan mudah dan murah.
IV.2.5 PENDANAAN
Investasi dibidang teknologi informasi membutuhkan dana yang relatif besar,
sehingga dibutuhkan mekanisme pendanaan yang memadai. Idealnya pendanaan
dapat dilakukan melalui dana pemerintah daerah, ataupun dalah hal-hal tertentu
dapat bekerjasama dengan dunia usaha untuk membangun jaringan teknologi
informasi di daerah-daerah. Pengelolaan pendanaan harus dilakukan secara
transparan dan harus dapat dipertanggung jawabkan pada masyarakat.
Pendanaan dalam pembangunan dan pengelolaan teknologi informasi di
pemerintahan daerah dapat dilakukan sepenuhnya secara internal melalui mekanisme
swakelola, atau diserahkan pada pihak ketiga dengan mekanisme kontrak kerja.
Sedapat mungkin penyerahan kontrak kerja memperhatikan dan memanfaatkan
semaksimal mungkin sumberdaya lokal.
Salah satu bentuk lain alternatif pendanaan adalah dengan melakukan kerjasama
antar pemerintah daerah dalam pembangunan aplikasi pemerintahan yang
dibutuhkan, sehingga biaya pengembangan dapat ditanggung secara bersama.
Dari sisi pendanaan juga harus diperhatikan perlunya dana operasional dan
perawatan sistem informasi ini. Pada umumnya, selama 5 tahun pertama dibutuhkan
dana operasional dan perawatan sebesar 20 % per tahun dari nilai investasi awal.

3. IV.3. SWOT ANALISIS
SWOT analisis (Strength, Weakness, Opportunity and Threat Analysis) dilakukan
dalam dua tahap, yaitu tahap pengumpulan data dan tahap analisa internal/external.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan penyebaran kuesioner,
sedangkan analisa internal/external meliputi analisa lingkungan internal organisasi
yang terdiri dari analisa strength/kekuatan dan weakness/kelemahan dilanjutkan
dengan analisa lingkungan eksternal yang terdiri dari analisa opportunity/kesempatan
dan analisa threat/ancaman.
IV.3.1. Pengumpulan Data:
Pengumpulan data bertujuan untuk melihat kondisi saat ini dari SI di Pemprop
Kalteng, kendala yang dihadapi dalam menjalankan SI, pandangan para eksekutif
tentang SI, keinginan dari para eksekutif dan jajaran dibawahnya mengenai SI di
masa datang, untuk itu kami menggunakan 2 macam cara yaitu melalui wawancara
dan penyebaran kuesioner.
IV.3.1.1 Wawancara
Wawancara bertujuan untuk melakukan survei secara langsung dan mendapat
gambaran yang jelas dari para eksekutif di masing-masing unit kerja mengenai bisnis
proses disetiap unit, permasalahan dengan sistem yang ada, harapan tentang sistem
yang akan dibangun, pertukaran informasi antar unit kerja, frekuensi pengiriman
laporan ke pemerintah daerah, permintaan data dari pemerintah daerah yang bersifat
insidentil, dll.
Pada saat ini ada sekitar 40 unit kerja dibawah tanggungjawab pemerintah propinsi
Kalimantan Tengah. Dari jumlah tersebut dipilih 20 unit kerja yang merupakan
representasi dari kondisi seluruh unit kerja. Pemilihan ke-20 unit kerja ini berdasarkan
pada pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh pihak Pemprop Kalteng.
Karena tujuannya yang lebih menekankan aspek manajerial, maka wawancara
dilakukan terhadap jajaran eksekutif dimasing-masing unit kerja (Kepala Badan,
Kepala Dinas dll).
IV.3.1.2 Kuesioner
Penyebaran kuesioner bertujuan untuk mendapatkan kondisi sekarang dari sistem
informasi yang ada di seluruh unit kerja, disini ditanyakan informasi tentang sistem
informasi yang dipakai/pernah dipakai, cara pengolahan data yang sedang berjalan,

4. kondisi perangkat keras yang dimiliki, kondisi jaringan di masing-masing unit, SDM
yang memiliki kemampuan komputer dan berbagai hal lain yang ada hubungannya.
Kuesioner disebarkan ke seluruh unit kerja yang ada. Karena sifatnya yang lebih
banyak menekankan masalah teknis, kuesioner ini ditujukkan pada sub unit yang
menangani sistem informasi, walaupun ada sebagian kecil dari kuesioner ini yang
harus diisi oleh eksekutif.
Hasil dari tahap pertama adalah:
 Kondisi lapangan dilihat dari berbagai aspek (SDM, kelembagaan,
perangkat keras/perangkat lunak dll).
 Bisnis proses yang berjalan dimasing-msing unit
 Alur pertukaran data dan informasi antar unit kerja.
Detail tentang hasil kuesioner dapat dilihat pada buku lampiran
IV.3.2. Analisa Internal / External
Analisa internal/external bertujuan untuk membantu organisaisi berkonsentrasi pada
kekuatan, meminimalkan kelemahan dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya
dari kesempatan yang ada dengan mempertimbangkan atau menghindari ancaman.
Secara garis besar analisa ini dibagi 2, yaitu analisa faktor internal untuk mempelajari
kemampuan dari organisasi dengan meng-analisa kekuatan dan kelemahan yang
dimiliki dan analisa faktor external untuk melihat faktor-faktor terpenting dari
lingkungan dan mengidentifikasikan point-point yang merupakan kesempatan bagi
organisasi dan point-point yang merupakan ancaman atau halangan bagi organisasi.
Hasil dari wawancara memberikan gambaran mengenai karakterisitik yang serupa
dari seluruh unit kerja, antara lain:
 Tingkat kebutuhan akan Sistem Informsi yang sangat tinggi
 Beberapa unit kerja sudah memiliki Sistem Informasi akan tetapi tidak
terintegrasi
 Terjadi inkonsistensi dan duplikasi data pada beberapa unit kerja, sehingga
sulit untuk menentukan data yang valid
 Komitmen yang tinggi dari kalangan eksekutif untuk membangun daerahnya
dan kesadaran akan pentingnya Sistem informasi sebagai alat untuk mencapai
tujuan tersebut.

5.  Belum optimalnya pendayagunaan unit kerja yang membawahi bidang
Pengolahan Data dan Sistem Informasi
 Kurangnya SDM yang memiliki kemampuan komputer cukup baik
 Sebagian besar input/masukan bagi proses yang berjalan berasal dari unit
kerja tingkat kabupaten
 Output/keluaran disebarkan pada pemerintah propinsi, unit kerja tingkat
kabupaten, masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan laporan tersebut.
 Laporan berkala kepada pemerintah propinsi diberikan satu tahun sekali
sebagai bahan pertanggungjawaban gubernur pada DPRD
 Sering terjadi permintaan data dari pemerintah propinsi yang bersifat insidentil
/ dadakan
 Pertukaran informasi antar unit kerja tergantung dari permintaan unit kerja
yang membutuhkan data
 Perlu adanya kejelasan tanggungjawab, hak atas data dan informasi di unit
kerja.
 Untuk itu perlu ada suatu sistem informasi yang dapat meng-integrasi-kan
seluruh data dan informasi yang dimiliki oleh unit-unit kerja
Pada tahap kedua ini, dilakukan analisa situasi dengan menggunakan data yang
dikumpulkan selama tahap pertama dengan hasil sebagai berikut:
 Analisa kekuatan menghasilkan 9 faktor internal yang merupakan kekuatan
utama yang dimiliki oleh Pemprop Kalteng.
 Analisa Kelemahan menghasilkan 9 faktor internal yang merupakan
kelemahan utama yang ada di Pemprop Kalteng
 Analisa kesempatan menghasilkan 5 kesempatan utama yang bisa
dimanfaatkan oleh Pemda Kalteng untuk mencapai visi dan misinya.
 Analisa ancaman menghasilkan 5 ancaman utama yang harus diperhatikan
oleh Pemprop Kalteng dalam mencapai visi dan misinya.
IV.3.2.1 Faktor Internal
Analisis lingkungan internal dilakukan dengan pencermatan terhadap hasil survei,
kuesioner dan wawancara terhadap kalangan eksekutif di Pemerintah Propinsi
Kalimantan Tengah yang meliputi kekuatan/strength dan kelemahan/weakness.

6. IV.3.2.1.1 Strength / Kekuatan
Proses bisnis dan sistematika pertukaran informasi antar Unit Kerja,
dengan Kabupaten/kota dan Pusat sudah baku dan jelas
Proses bisnis yang mencakupi manajemen pemerintahan, sistem informasi
pimpinan, sistem dukungan pengambilan keputusan, pelayanan masyarakat,
akses informasi publik (antar instansi pemerintah, antar unit kerja, dan untuk
masyarakat atau bisnis) secara manual sudah berjalan baik dan sudah jelas
aturan mainnya
Adanya informasi tercetak untuk memperkenalkan Kalteng kepada
masyarakat luas dan pelaku bisnis
Informasi yang disebarkan kepada masyarakat luas dan pelaku bisnis berupa
Kalimantan Tengah Dalam Angka (Kalimantan Tengah in Figures) yang keluar
setiap tahun menggambarkan kondisi pembangunan Propinsi Kalimantan
Tengah secara umum. Sedangkan secara detail dikeluarkan brosur-brosur dari
setiap unit kerja terkait.
Sudah terbentuknya Unit Kerja yang dapat membantu dalam
pengembangan dan penerapan teknologi.
Untuk penerapan teknologi khususnya TI diperlukan unit kerja penunjang yang
dapat memperlancar terlaksananya penerapan dan operasionalnya. Unit kerja
yang dimaksud adalah BALITBANG yang dapat membuat kajian teknologi tepat
guna yang dibutuhkan oleh Propinsi Kalimantan Tengah, BADIKLAT sebagai
Badan yang menangani peningkatan kualitas SDM dilingkungan Pemerintah
Propinsi Kalimantan Tengah, dan Badan Pengolah Data dan Sistem Informasi
yang bertugas mengkoordinir penerapan TI.
Komitmen yg tinggi dari Eksekutif dan staf putera daerah untuk
membangun daerahnya
Komitmen yang tinggi diperlihatkan oleh Eksekutif dan staf putera daerah untuk
mendukung daerahnya dalam pembangunan dan dalam rangka meningkatkan
pendapatan daerah dengan cara bekerjasama dengan universitas-universitas,
dan dengan instansi yang berkompeten di bidangnya.
Tingkat pendidikan yang memadai untuk penerapan TI serta pengalaman

7. yang cukup untuk pengoperasian komputer
Secara umum tingkat pendidikan staf Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah
sudah memadai untuk pengoperasian komputer. Lebih dari 30% telah terbiasa
mengoperasikan aplikasi berbasis Microsoft Windows.
Infrastruktur komputer dan telekomunikasi yang masih dapat dipakai,
kondisi dan jumlahnya mencukupi
Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah sudah melakukan investasi yang cukup
dalam penerapan TI yang diperlihatkan dengan telah tersedianya infrastruktur
komputer dan telekomunikasi secara sporadis di beberapa unit kerja dengan
kondisi dan jumlah yang memadai dan masih dapat digunakan untuk operasional
sehari-hari. Tetapi antara satu unit komputer dengan yang lainnya dan antar unit
kerja belum ada integrasi sistem informasi yang memungkinkan adanya tukar-
menukar data.
Jumlah sumber daya listrik dan sambungan telepon untuk penerapan
teknologi baru mencukupi
Dalam penerapan TI diperlukan sumber daya listrik sebagai sumber tenaga untuk
menghidupkan komputer, dan sambungan telepon sebagai media tukar-menukar
data dan informasi. Dengan ditunjang oleh pendanaan operasional sehari-hari
jumlah sumber daya listrik dan sambungan telepon sangat memadai.
Sudah adanya peraturan dan UU awal untuk pengembangan dan
pendayagunaan Telematika dan Ortala teknis
Undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah untuk pengembangan dan
pendayagunaan telematika dan Ortala teknis adalah bekal peraturan yang
menjadi kekuatan dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah untuk penerapan
TI.
Adanya perguruan tinggi negeri maupun swasta yang dapat menjadi mitra
kerja Pemprop Kalteng
Propinsi Kalimantan Tengah mempunyai perguruan tinggi sebagai sumber daya
yang dapat dijadikan mitra kerja untuk meningkatkan pembangunan. Selain itu
adanya kerjasama dengan universitas dapat meningkatkan kualitas pendidikan
dari mahasiswa setempat untuk dapat melakukan kajian dan penelitian di
lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah.

8. IV.3.2.1.2 Weakness / Kelemahan
Inkonsistensi dan duplikasi data yang mengakibatkan pertukaran data antar
unit kerja lamban
Secara umum data yang tersedia di Propinsi Kalimantan Tengah inkonsisten,
terkadang di sebuah unit kerja data untuk tahun yang sama berbeda angkanya.
Duplikasi data juga terjadi di beberapa unit kerja, misalnya saja data tentang
biografi penduduk yang ada di beberapa unit kerja dalam pengurusan perijinan
(tanggal lahir, pekerjaan, dll).
Sistem pengolahan informasi belum optimal
Informasi yang dibutuhkan baik oleh pegawai Pemprop Kalimantan Tengah dan
Eksekutifnya maupun oleh masyarakat dan pelaku bisnis belum terolah dengan
baik, sehingga menghambat pembangunan. Sedangkan semestinya masyarakat
dan pelaku bisnis dapat di berdayakan keberadaannya sebagai alat kontrol
pembangunan untuk menuju good governance.
Kesulitan mendapatkan data dari Kabupaten/Kota karena Pemprop tidak
mempunyai kewenangan otoritas
Dengan adanya Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, Pemprop Kalteng mengalami kesulitan untuk memperoleh data dari
Pemerintah Kabupaten/ Kota karena tidak mempunyai wewenang otoritas lagi.
Tidak ada perencanaan pengembangan SDM yang sesuai dg kebutuhan
pada setiap unit kerja
Secara umum kelemahan pada setiap pemerintahan daerah adalah manajemen,
baik dibidang perencanaan SDM, perencanaan penerapan Teknologi, maupun
manajemen produk hukumnya. Pengembangan SDM belum direncanakan
secara baik, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan unit kerjanya.
Beberapa SDM tidak memenuhi kualifikasi sesuai bidang kerjanya
Penempatan pegawai di beberapa unit kerja seringkali tidak sesuai dengan
bidang kerjanya, sehingga menghambat proses kerja di unit kerja itu sendiri.

9. Terkadang pula mutasi pegawai tidak sesuai kualifikasi untuk tempat kerjanya
yang baru. Dirasakan sangat sayang sekali jika keahliannya tidak dapat didaya
gunakan secara optimal untuk kepentingan pembangunan daerah.
Penerapan Teknologi yang terlalu tinggi tanpa mempertimbangkan
kemampuan SDM serta tanpa dibarengi transfer teknologi
Ada beberapa kasus dalam penerapan teknologi, dimana teknologi tersebut
terlalu tinggi. Penerapannya tidak disertai dengan mempertimbangkan
kemampuan SDM yang ada. Walaupun sudah ada training untuk penerapannya,
tetapi hanya sebatas sebagai operator. Terasa kurang sekali adanya transfer
teknologi yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya, sehingga selanjutnya
dapat mengelola sendiri teknologi yang diterapkan.
Belum ada standar pengembangan teknologi sehingga distribusinya tidak
merata dan tidak terintegrasi satu dengan lainnya
Pengembangan TI secara sporadis di beberapa unit kerja tidak mempunyai
standar penerapan, sehingga tidak dapat diintegrasikan satu dengan yang
lainnya dan mempersulit perawatannya. Pendistribusian infrastruktur komputer
dan telekomunikasi di Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah juga tidak merata
yang menyebabkan adanya kecemburuan sosial diantara unit kerja dan tidak
adanya pemerataan teknologi.
Adanya duplikasi hukum & kebijakan di beberapa tempat
Menurut hasil survei dan wawancara ada tumpang tindih peraturan daerah
Propinsi Kalimantan Tengah, sehingga sangat mengganggu kelancaran
pembangunan daerah.
Pendanaan hanya berfokus pada proyek saat tahun berjalan sedangkan
dana pemeliharaan tidak diperhitungkan
Perencanaan pendanaan pembangunan masih berfokus pada proyek saat tahun
berjalan dan seringkali dana pemeliharaan diabaikan, sehingga setelah proyek
selesai infrastruktur yang telah tersedia dan rusak, tidak dapat digunakan lagi
karena dana pemeliharaan tidak ada lagi.
IV.3.2.2 Faktor Eksternal
Analisis lingkungan eksternal meliputi peluang dan tantangan

10. IV.3.2.2.1 Oportunity / Peluang
Mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan
Untuk menciptakan good governance di Pemerintah Propinsi Kalimantan
Tengah, masyarakat umum dan pelaku bisnis sebagai stakeholders diikut
sertakan dalam pembangunan sebagai alat kontrol.
Bekerjasama dengan daerah dan atau instansi lain
Di era global ini kerjasama dengan daerah dan instansi lain yang sudah
mempunyai pengalaman dalam penerapan TI sangat diperlukan untuk membuka
wawasan pegawai dan membuka peluang transfer teknologi, sehingga
meningkatkan kualitas sumber daya di lingkungan Pemerintah Propinsi
Kalimantan Tengah.
Ikut bersaing di perdagangan bebas
Persaingan bebas dan transparansi di era reformasi ini didambakan oleh
masyarakat. Persaingan bebas dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk
menurunkan biaya investasi dan dalam jangka panjang pembiayaan infrastruktur
telematika untuk umum di Propinsi Kalimantan Tengah dapat mandiri tidak
tergantung dari pemerintah lagi.
Pemanfaatan otonomi daerah
Sejalan dengan diberlakukannya upaya peningkatan pelaksanaan otonomi
daerah, diharapkan pemerintah daerah setempat harus mulai memiliki kebijakan
dan kegiatan secara pro-aktif untuk mempromosikan potensi daerahnya masing-
masing, terutama dalam hal sumber daya alam (pertanian, perkebunan, hasil
hutan dan pertambangan), SDM yang berwawasan luas dalam peningkatan mutu
produk dan kwalitas pelayanan/jasa, pembangunan unit usaha yang berorientasi
ke industri, pembangunan sarana dan prasarana fisik serta berbagai hal yang
merupakan nilai positif daerah tersebut yang dapat menarik minat para investor
serta meningkatkan kemudahan dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan sumber daya,
sosial budaya dan ekonomi daerah
Pemanfaatan informasi dapat dijadikan komoditas untuk meningkatkan

11. pedapatan daerah dengan cara mempromosikan potensi daerahnya masing-
masing sehingga dapat diakses dari manapun dan kapanpun. Potensi daerah
merupakan masukan terpenting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
relevan untuk dimasukan sebagai bahan pertimbangan, betapa pentingnya
teknologi informasi untuk menunjang potensi tersebut.
IV.3.2.2.2 Threat / Ancaman
Ketidak stabilan politik dan keamanan
Pada saat ini dimana kondisi ekonomi dan politik Indonesia masih belum
menampakan kestabilannya merupakan ancaman yang sangat signifikan.
Kondisi tersebut dapat merubah atau menghambat kebijakan penerapan
teknologi yang sedang berjalan.
Kebijakan dari pusat tentang kelembagaan sering berubah-ubah dan belum
adanya konsistensi produk hukum nasional
Kebijakan dari pusat tentang kelembagaan sering berubah-ubah, yang
kadangkala mengakibatkan harus disesuaikannya kebijakan lama yang seringkali
memakan waktu sangat lama. Tidak jarang terjadi produk hukum nasional
malahan menghambat pembangunan di daerah karena belum adanya
konsistensi produk hukum nasional.
Apriori staff Pemprop terhadap teknologi baru
Kurang adanya pemahaman global tentang arti pentingnya informasi, baik untuk
pemerintah daerahnya maupun masyarakatnya merupakan salah satu penyebab
adanya apriori staf Pemprop Kalteng terhadap teknologi informasi. Selain itu staf
masih merasa takut dengan teknologi baru sehingga menjadikannya sebuah
ancaman.
Adanya daerah lain sebagai kompetitor untuk memikat investor
Jika Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah tidak dapat menciptakan kondisi
yang kondusif dan menciptakan regulasi yang memudahkan investor, terutama
lokal, dalam berinvestasi di daerahnya, maka daerah lain sebagai kompetitor
akan memanfaatkannya. Hal itu merupakan ancaman yang sangat besar.

12. Berkurangnya SDM berkualitas untuk bekerja diluar pemerintah propinsi
Kalimantan Tengah
Tenaga profesional di bidang TI sangat diminati perusahaan-perusahaan baik
lokal maupun internasional. Mereka menjanjikan penghasilan yang lebih tinggi
dan fasilitas yang lebih baik dibandingkan dengan yang dapat diberikan oleh
Pemerintah khususnya Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu
seringkali pegawai yang berkualitas tersebut lebih memilih bekerja di luar
lingkungan Pemerintahan.

13. BAB V
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
V.1 TUJUAN, SASARAN
V.1.1 Goals/Tujuan
Goals adalah tujuan jangka panjang untuk suatu periode tertentu yang harus cukup
spesifik dan realistis untuk dicapai. Dalam tahap ini dipelajari berbagai bisnis
line/kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Propinsi Kalteng. Dari hasil
analisa didapatkan 4 kegiatan utama yang dikelompokkan berdasarkan entity yang
berhubungan dengan pemerintah daerah Kalteng, ke-empat entity tersebut adalah
masyarakat umum (Government to Citizens), masyarakat bisnis / Government to
Business, unit kerja pemerintah lain / Government to Government dan pegawainya
Government to Employee. Disamping itu ditambahkan satu aspek lain yang memiliki
karakterisitik berbeda tapi memegang peranan sangat penting, yaitu terintegrasinya
seluruh sistem.
Ke-empat kegiatan utama tersebut kemudian diterjemahkan menjadi goals/tujuan
sebagai berikut:
 Government to Business/Citizens (G-to-B/C): Tersedianya informasi dan
pelayanan yang dibutuhkan masyarakat serta fasilitas untuk menampung dan
mendayagunakan masukan masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan penyusunan kebijakan secara on-line, efektif, efisien dan
akurat
 Government to Government (G-to-G): Terbentuknya sistem pertukaran data
dan informasi antar instansi pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan
yang efektif
 Government to Employee (G-to-E): Terwujudnya Sistem Informasi yang
dapat menjembatani kepentingan Pemprop Kalteng dalam meningkatkan
effisiensi pendayagunaan pegawai serta kepentingan pegawai dalam
memperoleh kesejahteraan.
 Integrasi Sistem: Terintegrasinya Seluruh Sistem di lingkungan Pemerintah
Daerah propinsi Kalimantan Tengah.

14. V.1.2 Objectives/Sasaran
Tahap selanjutnya adalah tahap penentuan objectives, objectives merupakan
sasaran-sasaran yang cukup terperinci dan harus dicapai agar goal yang ditentukan
dapat terpenuhi. Sebagai titik awal yang sangat penting agar dapat menentukan
objectives dengan baik diperlukan pengetahuan tentang unit kerja, proses yang
berlangsung didalamnya, hubungan antar organisasi dll. Hal lain yang perlu
dipertimbangkan dalam penyusunan objectives adalah terpenuhinya kaidah SMART
(Specific, Measurable, Attainable, Realistic and Time Limit)
Dari hasil analisa, ditentukan Objectives sebagai berikut:
Sasaran G-to-B/C
1. Menyediakan sistem penyebaran informasi Pemprop Kalteng untuk
masyrakat
2. Menyediakan Sistem Pelayanan Terpadu untuk masyarakat
3. Menyediakan Sistem Pengelolaan Aspirasi Masyarakat
4. Menyediakan Sistem Pengadaan Barang secara On-line
Sasaran G-to-G
1. Menyediakan manajemen kelembagaan dalam penyediaan dan
pendistribusian data dan informasi
2. Menyediakan data dan informasi secara digital di masing-masing instansi
yang dapat didistribusikan antar instansi sesuai kewenangannya
Sasaran G-to-E
1. Menyediakan fasilitas otomasi perkantoran dalam kegiatan keseharian
untuk menuju era paperless
2. Menyediakan berbagai informasi dan sistem aplikasi bagi para pegawai
baik yang berkaitan dengan maksud peningkatan kemampuannya maupun
untuk peningkatan kesejahteraannya secara online
Sasaran Integrasi Sistem
1. Menyediakan standard sistem pelayanan dan informasi
2. Menyediakan infrastruktur perangkat keras dan lunak yang terintegrasi
3. Menyediakan SI Eksekutif untuk membantu pengambil keputusan

15. V.2 STRATEGI PENGEMBANGAN
Strategi adalah cara yang akan ditempuh oleh suatu organisasi agar objectives dapat
tercapai. Strategi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dimulai dengan “Bagaimana
cara mencapai sasaran?”, “Apa yang harus dikerjakan agar sasarandapat terpenuhi?”
dalam proses penyusunannya, kita harus selalu mempertimbangkan hasil dari analisa
situasi, sehingga dapat memanfaatkan kekuatan yang ada secara maksimal,
memperbaiki kekurangan yang ada, memanfaatkan kesempatan dan menghindari
ancaman.
Dengan mempertimbangkan hasil analisa situasi maka strategi yang harus dijalankan
untuk mencapai objestives adalah:
V.2.1 Strategi untuk G-to-B/C
1 Menyediakan sistem penyebaran informasi Pemprop Kalteng untuk
masyrakat
1.1 Membuat peraturan tentang:
 Klasifikasi informasi yang bersifat rahasia, public domain dan based
on request.
 Tugas dan tanggungjawab unit kerja yang melakukan koordinasi
dengan unit lainnya dalam pengumpulan data
 kewajiban instansi untuk menyediakan layanan data.
1.2 Penggunaan teknologi internet untuk penyebaran informasi dan pelayanan
masyarakat dengan:
 Membuat website Pemprop Kalteng
 Menyediakan formulir isian, brosur-brosur, peraturan daerah yang
dibutuhkan masyarakat
 Membuat fasilitas-fasilitas yang dapat meningkatkan pemakaian dan
rasa memiliki masyarakat.
 Menyediakan informasi potensi daerah dan peluang investasi kepada
masyarakat
1.3 Meningkatkan kemampuan SDM sehingga dapat mengelola sistem
penyebaran informasi secara mandiri:
 Melalui sosialisasi tentang sistem penyebaran informasi Propinsi
Kalteng

16.  Melalui transfer teknologi sehingga mengurangi ketergantungan
terhadap pihak luar
 Melalui pemberian beasiswa untuk melanjutkan pendidikan atau
training ke lembaga pendidikan yang kompeten
 Menyertakan lokal konsultan pada kerjasama dengan pihak-pihak dari
luar Kalteng.
1.4 Menyediakan infrastruktur pendukung dengan cara:
 Bekerjasama dengan Universitas, lembaga, komunitas/praktisi IT
setempat ataupun pihak swasta yang berkompeten dan sudah
berpengalaman.
 Menyediakan server, komputer, jaringan, akses ke internet dan
berbagai peralatan lainnya
 Mempertimbangkan aspek ketersediaan “after sales services” secara
local
2 Menyediakan Sistem Pelayanan Terpadu untuk masyarakat
2.1 Membuat peraturan tentang:
 Klasifikasi layanan beserta prioritasnya yang akan dimasukan ke
dalam sistem (perijinan, pembayaran pajak, dll).
 Kewenangan unit kerja yang bertanggungjawab untuk menjalankan
sistem pelayanan terpadu
 Keabsahan data sebagai pengganti pengisian dokumen secara tertulis
 Legalitas transaksi dengan autentifikasi
 Pengaturan Pembayaran pada sistem layanan On-line
 Keamanan transaksi On-line
2.2 Meningkatkan Kemampuan SDM sehingga dapat menangani proses
pengisian data, pengelolaan data dan pengelolaan sistem:
 Melalui transfer teknologi sehingga mengurangi ketergantungan
terhadap pihak luar
 Melalui pemberian beasiswa untuk melanjutkan pendidikan atau
training ke lembaga pendidikan yang kompeten
 Menyertakan lokal konsultan pada kerjasama dengan pihak-pihak dari
luar Kalteng.

17. 2.3 Menyediakan infrastruktur pendukung dengan cara:
 Mengembangkan aplikasi front dan back office Sistem Pelayanan
Terpadu
 Mengembangkan aplikasi on-line Sistem Pelayanan Terpadu
 Menyediakan server, komputer, jaringan, akses ke internet dan
berbagai peralatan lainnya
 Mempertimbangkan aspek ketersediaan “after sale services” secara
local
2.4 Penggunaan Teknologi Internet sebagai media pembayaran (transaksi on-
line)
3 Menyediakan Sistem Pengelolaan Aspirasi Masyarakat
3.1 Membuat peraturan tentang:
 Pembentukan tim yang beranggotakan para pakar dari berbagai
bidang yang dapat mengolah masukan dari masyarakat
 Penunjukkan unit pelaksana sebagai koordinator pengelola aspirasi
masyarakat.
 Kewajiban penanggungjawab untuk merespons masukan/pertanyaan
dari masyarakat
3.2 Meningkatkan Kemampuan SDM sehingga dapat menangani sistem
pengelolaan aspirasi masyarakat:
 Melalui sosialisasi tentang sistem pengelolaan aspirasi masyarakat.
 Melalui transfer teknologi sehingga mengurangi ketergantungan
terhadap pihak luar
 Melalui pemberian beasiswa untuk melanjutkan pendidikan atau
training ke lembaga pendidikan yang kompeten
 Menyertakan lokal konsultan pada kerjasama dengan pihak-pihak dari
luar Kalteng.
3.3 Menyediakan infrastruktur pendukung dengan cara:
 Mengembangkan aplikasi front dan back office sistem pengelolaan
aspirasi masyarakat
 Mengembangkan aplikasi on-line untuk menampung aspirasi
masyarakat

18.  Menyediakan server, komputer, jaringan, akses ke internet dan
berbagai peralatan lainnya
 Mempertimbangkan aspek ketersediaan “after sale services” secara
local
 Meningkatkan ketersedian pusat-pusat akses informasi dan
penyampaian aspirasi masyarakat
4 Menyediakan Sistem Pengadaan Barang secara On-line
4.1 Membuat peraturan tentang:
 Keabsahan penggunaan proposal digital
 Tatacara pengadaan barang secara On-line
 Persyaratan jenis barang yang bisa diadakan secara On-line
 Tender secara On-line
4.2 Menyediakan infrastruktur pendukung dengan cara:
 Mengembangkan aplikasi front dan back office sistem pengadaan
barang
 Mengembangkan aplikasi On-line sistem pengadaan barang
4.3 Meningkatkan kemampuan SDM tentang mekanisme pengadaan barang
secara On-line
4.4 Penggunaan teknologi internet sebagai media pengadaan barang.
V.2.2 Strategi untuk G-to-G
1 Menyediakan manajemen kelembagaan dalam penyediaan dan
pendistribusian data dan informasi
1.1 Membuat peraturan daerah tentang:
 Pembentukan sub-unit kerja arsip & pengolahan data elektronik di
setiap unit kerja
 Tanggungjawab penyediaan dan keakuratan data dalam
pemerintahan propinsi Kalteng
 Rekapitulasi data dan informasi untuk kebutuhan eksekutif
 Standarisasi pertukaran data

19.  Koordinasi dengan instansi teknis yang berwenang dalam penyediaan
teknologi informasi
 Pembentukan dan pemberdayaan perpustakaan daerah sebagai
pusat arsip dan dokumentasi
1.2 Melakukan kajian ulang terhadap proses kerja di instansi masing-masing
guna pemanfaatan teknologi informasi secara optimal
1.3 Meningkatkan kemampuan SDM sehingga dapat membentuk suatu
manajemen kelembagaan yang baik melalui:
 Peningkatan kerjasama dengan Universitas, lembaga,
komunitas/praktisi IT setempat ataupun pihak swasta yang
berkompeten
 Penyamaan persepsi dan lemampuan tentang teknologi informasi
2 Menyediakan data dan informasi secara digital di masing-masing
instansi yang dapat didistribusikan antar instansi sesuai
kewenangannya
2.1 Membuat peraturan daerah tentang:
 Kebijakan satu pintu gateway di PDE untuk akses ke jaringan global
 Data dan informasi yang akan dipertukarkan.
 Kewajiban setiap unit kerja untuk memberikan rekapitulasi ke bank
data propinsi di PDE
2.2 Meningkatkan kemampuan SDM melalui:
 Pelatihan komputer untuk semua pegawai Pemda
 Transfer teknologi dan pelatihan pada setiap pengadaan sistem
informasi
 Menggalakkan jabatan fungsional komputer bagi pegawai yang
bertanggung jawab terhadap pengolahan data
 Pemanfaatan SDM lokal untuk pemgembangan sistem informasi
2.3 Menyediakan infrastruktur pendukung dengan cara:
 Meyediakan aplikasi sistem informasi di masing-masing instansi
secara bertahap
 Menyediakan jaringan LAN antar dinas secara bertahap dan

20. menggunakan teknologi internet untuk distribusi data
 Pertukaran data antar intansi dengan menggunakan XML
 Menyediakan perangkat keamanan data (security) yang memadai di
masing-masing instansi yang berhubungan langsung dengan jaringan
luar.
V.2.3 Strategi untuk G-to-E
1 Menyediakan fasilitas otomasi perkantoran dalam kegiatan keseharian
untuk menuju era paperless
1.1 Membuat peraturan daerah tentang:
 Pedoman Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Otomasi Perkantoran.
1.2 Mengoptimalkan pendayagunaan unit kerja penanggungjawab Sistem
Otomasi Perkantoran baik dilingkungan Pemerintah Propinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota.
1.3 Menyediakan infrastruktur pendukung dengan cara:
 Mengadakan perangkat lunak sistem otomasi perkantoran.
 Mengadakan perangkat keras, serta perangkat penunjang lain yang
dibutuhkan bagi seluruh jajaran Pemprop Kalteng
1.4 Meningkatkan kemampuan SDM bidang teknologi informasi sehingga
mampu membangun, mengoperasikan, merawat serta dapat
mengembangkan Sistem Otomasi Perkantoran pada unit kerja masing-
masing.
1.5 Melakukan sosialisasi berkelanjutan dalam rangka pemanfaatan sistem
perkantoran secara online
2 Menyediakan berbagai informasi dan sistem aplikasi bagi para
pegawai baik yang berkaitan dengan maksud peningkatan
kemampuannya maupun untuk peningkatan kesejahteraannya secara
online
2.1 Membuat peraturan daerah tentang:
 Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Aplikasi Sistem

21. Kepegawaian.
2.2 Membangun berbagai sistem aplikasi yang berkaitan dengan Sistem
Kepegawaian serta Sistem Penunjang Kesejahteraan Pegawai secara
online
2.3 Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan serta diklat bagi semua
pegawai dilingkungan Pemprop Kalteng agar dapat memanfaatkan fasilitas
online yang telah dibangun
V.2.4 Strategi untuk Integrasi Sistem
1 Menyediakan standard sistem pelayanan dan informasi
Membuat peraturan daerah tentang:
1.1  Pembinaan Pengembangan SI kabupaten/kotamadya dengan
menggunakan referensi tingkat propinsi
 Pembentukan badan telematika daerah
 Wewenang unit terkait sehingga dapat mengeliminir duplikasi data
 Standar sistem pelayanan dan informasi
 Standarisasi protokol, pertukaran data, keamanan dll
 Penggunaan open source dan open sistem
 Legalitas transaksi elektronik dengan otentifikasi
 Penanggungjawab data rekap
 Kewajiban unit kerja untuk memberikan data rekap
 Pemberdayaan unit kerja pengolahan data dan sistem informasi
sebagai penyelenggara serta penanggungjawab jaringan komunikasi
data
2 Menyediakan infrastruktur perangkat keras dan lunak yang
terintegrasi
2.1 Mengkoordinasikan pengembangan sistem pelayanan dan informasi dari
seluruh unit kerja dengan cara:
 Mempertimbangkan aspek user friendly, struktur informasi dalam
pengembangan portal
 Pembenahan database sektoral

22.  Membuat sistem informasi yang dinamis dan terpadu
 Menerapkan standarisasi protokol dan pertukaran data
 Membuat sistem keamanan berlapis yang handal
 Mempertimbangkan aspek keamanan data yang dikirim melalui media
komunikasi on-line/secure elektronik transaction
2.2 Menyediakan SDM ahli pada sistem layanan maupun pemeliharaan
keseluruhan dengan cara
 Meningkatkan kemampuan SDM yang sudah ada
 Melakukan kerjasama dengan Universitas/Badan/Lembaga baik
pemerintah maupun swasta
 Melakukan rekrutmen pegawai baru secara nasional/internasional
 Memasukkan computer literacy pada kurikulum sekolah
 Mendorong universitas untuk membuka jurusan TI
 Mendorong pihak swasta untuk mendirikan lembaga pendidikan
komputer
 Mendayagunakan Badiklat untuk pelatihan TI secara umum bagi
aparat pemerintahan
 Melakukan sosialisasi SIMDA melalui media elektronik dan cetak
 Memanfaatkan media elektronik dan cetak yang ada dalam
meningkatkan kemampuan dan pengertian masyarakat mengenai TI
secara umum.
2.3 Merencanakan suatu sistem pembiayaan jangka panjang yang
berkelanjutan untuk menjamin kelangsungan SIMDA baik itu dana
pemeliharaan maupun pengadaan
3 Menyediakan SI Eksekutif untuk membantu pengambil keputusan
3.1 Menyediakan rekapitulasi data dan informasi bagi para eksekutif
pemerintahan
3.2 Menyediakan fasilitas diskusi interaktif bagi para eksekutif pemerintahan

23. V.3 PROGRAM-PROGRAM YANG DIPRIORITASKAN
Dengan melihat seluruh strategi yang dipaparkan diatas, ada beberapa program yang
perlu diprioritaskan karena terdapat pada banyak goals. Program-program yang
diprioritaskan tersebut antara lain:
 Penyusunan dan pengesahan Peraturan Daerah yang mendukung RI SIMDA
 Pembenahan duplikasi data
 Pembuatan jaringan backbone yang menjadi jalur utama komunikasi RI
SIMDA
 Pembuatan Sistem Informasi Eksekutif untuk mendukung kinerja pemerintah
propinsi
 Peningkatan kemampuan pegawai tentang komputer baik yang bersifat umum
maupun untuk mempersiapkan kader-kader yang akan mengembangkan dan
merawat sistem yang sudah dibangun.

24. BAB VI
RENCANA PENGEMBANGAN
VI.1. Definisi
Jaringan komputer adalah suatu sistem hardware dan software yang dibutuhkan
untuk menghubungkan komputer-komputer yang berguna untuk pertukaran data,
penggunaan bersama suatu peralatan maupun berkas.
Jaringan komputer merupakan sebuah infrastruktur yang dibutuhkan untuk
menjalankan aplikasi yang digunakan oleh banyak orang maupun instansi sekaligus
sebagaimana halnya Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Daerah (SIMDA).
Jaringan komputer dapat dianggap sebagai infrastruktur jalan yang menghubungkan
satu instansi dan instansi lainnya di mana data dan informasi akan bersirkulasi di
atasnya.
Dari berbagai jenis jaringan komputer, jenis yang paling populer adalah jaringan
TCP/IP dimana masing-masing komputer diberi nomor identifikasi yang disebut nomor
IP sebagai alamat yang membedakannya dengan komputer lain. Nomor IP terdiri dari
12 angka dengan format sebagai berikut aaa.bbb.ccc.ddd (misalnya 202.2.11.55).
Setiap kelompok yang terdiri dari tiga angka (aaa atau bbb atau ccc atau ddd) dapat
diisi dengan angka dari 1 sampai 254.
Komputer-komputer yang tergabung dalam suatu jaringan mempunyai nomor IP yang
mirip sebagai mana alamat dari rumah-rumah dalam suatu kompleks perumahan.
Jaringan komputer disebut kelas C, jika nomor IP dari masing-masing komputer
hanya dibedakan di 3 angka terbelakang (misalnya 202.2.11.ddd, dengan ddd
berbeda antara satu komputer dan komputer lainnya). Dengan demikian suatu
jaringan kelas C hanya dapat menampung 254 komputer. Jaringan komputer disebut
kelas B, jika 6 angka terakhir berbeda-beda (misalnya 202.2.ccc.ddd). Jaringan kelas
B dapat menampung 64770 komputer.
Untuk memudahkan pengelolaan, biasanya jaringan kelas B dibuat terdiri dari
beberapa jaringan kelas C dengan ditambah satu router seperti terlihat pada
Gambar VI.1. Router digunakan sebagai penghubung antar jaringan komputer yang
berbeda.

25. Jaringan kelas C
Jaringan kelas C
Router
Jaringan kelas B
Jaringan kelas C
Gambar VI.1: Jaringan kelas B
VI.2. Asumsi-asumsi dasar
Dalam mendisain sistem jaringan komputer untuk SIMDA, selain asas-asas
pengembangan SIMDA digunakan juga asumsi-asumsi sebagai berikut :
1. Kesiapan yang tidak sama dari masing-masing perangkat pemerintahan dalam
upaya mengimplementasikan SIMDA
2. Sebagai wujud dekonsentrasi wewenang, ada kemungkinan bahwa sistem
informasi di suatu dinas didatangkan dari pemerintahan pusat dalam upaya
koordinasi data di tingkat departemen
VI.3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan disediakannya Jaringan Komputer dalam SIMDA disesuaikan dengan misi
teknologi informasi itu sendiri seperti yang terdapat pada bab II.3 yakni untuk
memperlancar arus data dan informasi antar perangkat guna peningkatan efisiensi.
Sasaran-sasaran pengembangan jaringan komputer yang ingin dicapai disesuaikan
dengan goals yang ingin dicapai dalam SIMDA yakni :
 Terhubungkannya setiap perangkat pemerintahan secara permanen dalam
sistem jaringan komputer yang handal, murah dan flexible
 Tersedianya akses informasi bagi masyarakat dan pegawai serta eksekutif
yang mendukung terlaksananya pemerintahan yang efektif dan transparan
melalui teknologi WEB

26. VI.4. Infrastrultur Jaringan Komputer
VI.4.1. Saluran fisik / hardware
Jaringan tersendiri (Privat Network)
Terbatasnya kemampuan SDM di bidang TI mengarahkan pemilihan jaringan
komputer SIMDA adalah jaringan tersendiri (privat network) yang terpisah dengan
infrastruktur internet yang telah ada. Pemilihan tersebut juga didukung oleh tata-letak
gedung-gedung perangkat Pemprop. Kalimantan Tengah yang seluruhnya terletak
dalam kota Palangkaraya. Keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dengan
menggunakan jaringan terpisah adalah :
 Keamanan jaringan yang lebih terjamin
 Pentahapan pengembangan yang tidak tergantung pada pihak lain
Dengan terjadinya konvergensi data multimedia, jaringan ini akan dapat menampung
juga percakapan telephony melalui teknologi Voice Over IP (VoIP). Dengan jaringan
tersendiri maka akan dapat dikurangi biaya telepon antar dinas dalam lingkungan
Pemprop. Kalimantan Tengah.
Pemilihan penggunaan infrastruktur yang telah dilakukan oleh inisiatif-inisiatif swasta /
BUMN dengan menggunakan teknologi Virtual Privat Network (VPN) seperti yang
dianjurkan dalam dokumen Sistem Informasi Nasional (Sisfonas) akan dapat
dilaksanakan di masa yang akan datang untuk menghubungkan kantor-kantor
pemerintahan provinsi dengan kantor-kantor pemerintah lain yang letaknya jauh
karena membutuhkan lebih banyak SDM dengan tingkat kompetensi yang tinggi.
Topologi jaringan komputer SIMDA
Topologi makro jaringan komputer SIMDA pada
Gambar VI.2, menggambarkan penggunaan media kabel dan radio secara bersamaan
untuk membentuk jaringan utama (back-bone) yang menghubungkan masing-masing
gedung di lingkungan pemerintahan propinsi Kalimantan Tengah. Secara garis besar
pemilihan media tersebut adalah :
 Media kabel digunakan untuk menghubungkan gedung-gedung yang
berdekatan
 Media radio digunakan untuk menghubungkan gedung yang letaknya
berjauhan

27.  Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi menjadi pintu keluar-masuk
data dari SIMDA ke luar Pemprop. Kalimantan Tengah, termasuk hubungan
SIMDA ke internet melalui Internet Service Provider (ISP).
Bapesifora Bagian Verifikasi Data Kantor Gubernur dan Sekretariat Daerah
C I C SY S T M S
SO E
M
S
E
S
Y
T
Connecting Point
S
OC
S
I
C
Connecting Point Connecting Point Connecting Point Connecting Point Connecting Point
Bapesifora Bappeda Dinas Pekerjaan Umum Balitbangda Dinas Pariwisata
S
I
C S
O T
S
Y S
M
E
S
I
C S
O T
S
Y S
M
E C C
S
I S
Y
O E
T
S S
M C O
C
S
I S
Y E
T
S S
M C O
C
S
I S
Y E
T
S S
M
ISP/Internet
Kantor dekat Bapesifora Kantor dekat Bappeda Kantor dekat PU Kantor dekat Balitbangda Kantor dekat Pariwisata
S
I
C S
O
C T
S
Y M
E S C O
C
S
I S
Y E
T
S S
M S
I
C S
O T
S
Y S
M
E S
I
C S
O T
S
Y S
M
E S
I
C S
O T
S
Y S
M
E
Kantor dekat Bapesifora Kantor dekat Bappeda Kantor dekat PU Kantor dekat Balitbangda Kantor dekat Pariwisata
S
I
C S
O
C T
S
Y M
E S S
I
C S
O T
S
Y S
M
E S
I
C S
O T
S
Y S
M
E S
I
C S
O T
S
Y S
M
E C O
C
S
I S
Y E
T
S S
M
Gambar VI.2: Topologi Jaringan Komputer SIMDA
Kebijakan satu pintu mempunyai beberapa keuntungan antara lain :
 Kemudahan pengorganisasian jaringan
 Kemudahan pengelolaan komunikasi
 Kemudahan pengelolaan keamanan jaringan
 Dibutuhkan lebih sedikit SDM
Detil topologi jaringan di Dinas pada
Gambar VI.3, menggambarkan topologi di sebuah gedung yang dihubungkan melalui
kabel. Dalam gambar terlihat adanya kemungkinan 1 gedung memiliki beberapa
subnet kelas C jika dirasakan terlalu besar jika dilihat dar struktur organisasi dan
jumlah pegawai.

28. Pintu keluar-masuk jaringan komputer di suatu gedung dalam jaringan SIMDA adalah
sebuah gateway-router yang juga terhubung ke gedung-gedung lain dalam lingkup
pemerintahan propinsi. Gateway-router berfungsi untuk mengarahkan paket-paket
data ke jaringan kabel / radio yang sesuai dengan tujuannya. Dengan demikian dapat
dikurangi trafik data di jaringan utama yang akan meningkatkan kualitas penggunaan
jaringan SIMDA.
Dari kantor / Ke kantor / gedung lain
Gedung lain
PSTN
Modem
Gateway /
router
7 x 8 x 9
x 0
1 x 1 x 1 x
2 x
7 x
8 x
9 x
0
1 x
1 x
2
1
E t r t
C
e e
h n
8 1 1 2
7 9 0 1
A 2 4
1 3 5 6
1 x 2 x 3 A 4 x 5 x 6
x x x
1 x
2 x
3 B 4
x x
5 x
6
Server Interface
basis-data
7 x 8 x 9 x 1 x 1 x 1 x
0 2 x
7 x
8 x
9 x
0
1 1 x 1
x
2
C
t r e
E e n
t
8 1 1 2
7 9 0 1
h
A 2
1 3 4 6
5 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x x
1 x
2 x
3 x
4 x
5 x
6
A B
Da t Gn r
a e e a
l
Server C
7 x 8 x 9 x 1 x 1 x 1 x
0 2 x
7 x
8 x
9 x
0
1 1 x 1
x
2
t e e
E h n
r t
8 1 1 2
7 9 0 1
A 2
1 3 4 6
5 1 x 2 x 3 A 4 x 5 x 6 x
x x
1 x
2 x
3 B 4
x x
5 x
6
Basis-data
Jaringan kelas C
Jaringan kelas C
Gambar VI.3: Detil topologi jaringan di Dinas
Gateway-router dapat juga berfungsi untuk memfilter data-data yang tidak ditujukan
pada pengguna di gedung tersebut (firewall). Peralatan ini akan dapat berfungsi
mencegah segala upaya yang bertujuan melumpuhkan server-server yang terletak di
dalam gedung tersebut.
Gateway-router tetap akan dalam kewenangan Unit Kerja Pengolahan Data dan
Sistem Informasi, sehingga perubahan konfigurasi maupun perbaikan kerusakan
adalah menjadi tanggung jawab Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi.

29. Pengembangan sistem informasi dalam masing-masing kantor menjadi tanggung
jawab masing-masing dan harus berkoordinasi dengan Unit Kerja Pengolahan Data
dan Sistem Informasi.
Modem digunakan sebagai saluran cadangan untuk berkomunikasi dengan Unit Kerja
Pengolahan Data dan Sistem Informasi jika terjadi masalah dengan jaringan utama
atau sebelum jaringan utama operasional.
Gambar VI.4 menggambarkan topologi jaringan di dalam Unit Kerja Pengolahan Data
dan Sistem Informasi. Jaringan di Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi
terbagi menjadi 2 yakni subnet yang digunakan untuk mengelola keseluruhan jaringan
SIMDA dan subnet internal yang digunakan untuk kebutuhan internal.
Pada subnet yang pertama terdapat komputer yang digunakan oleh administrator
jaringan untuk mengawasi status, merubah konfigurasi dan memperbaiki jaringan
SIMDA. Komputer ini harus dilengkapi dengan perangkat lunak yang sesuai dan
diproteksi dengan password agar tidak digunakan oleh yang tidak berkepentingan.
x
7 8 x 9 x 1 x 1 x 1 x
0 2 x
7 8 x 9 x 1 0 1 x 1 x
x 2
C
t e e
E h n
r t
7 8 1 1 2
9 0
A 1 2 4 5
3 6 x
1 2 x 3 A 4 x 5 x 6
x x x
1 2 x 3 B 4 x 5 x 6
x x
x
7 x
8 9 x 1 0 1 x 1 x
x 2 x
7 x
8 x
9 1 0 1 1 1 2
x x x
C
E e e
t r t
7 8 9 1 2
0
1
h n
A 1 2 3 5 6
4 x
1 x
2 3 x 4 x 5 x 6 x x
1 x
2 x
3 4 x 5 x 6 x
A B
Da Ge e l
t n r
a
Gambar VI.4: Topologi jaringan Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi

30. Subnet pertama dilengkapi juga dengan komputer yang digunakan oleh administrator
basis data untuk mengawasi dan merawat basis data resume yang digunakan oleh
manajemen pemerintahan propinsi Kalimantan Tengah dalam pembuatan keputusan.
Unit kerja ini bertanggung jawab atas basis data eksekutif dan sistem informasi
eksekutif yang akan digunakan oleh manajemen pemerintahan propinsi Kalimantan
Tengah dalam pembuatan keputusan.
Aspek kecepatan jaringan (bandwidth)
Dalam
Gambar VI.2: Topologi jaringan komputer SIMDA terlihat bahwa terdapat 2 tipe
jaringan yakni :
1. Jaringan sekunder yang menghubungkan komputer-komputer dalam subnet
kelas C dalam masing-masing kantor.
2. Jaringan utama (Backbone) yang menghubungkan antar kantor
Jaringan sekunder biasanya digunakan sharing printer, file dan pertukaran data
internal kantor. Sedangkan jaringan utama digunakan pada saat seorang pengguna
komputer ingin memperoleh data dari luar kantornya seperti dari kantor lain atau dari
luar kalangan Pemprop Kalteng melalui internet.
Dengan adanya gateway-router di antara jaringan utama dan jaringan sekunder
maka kepadatan pertukaran data sudah terisolasi di masing-masing jaringan. Dengan
demikian kecepatan jaringan utama ( bandwidth ) tidak perlu bertambah secara
proporsional dengan jumlah subnet.
Kecepatan jaringan yang paling populer saat ini adalah 10 Mbps (Ethernet 10baseT)
yang dapat digunakan pada masing-masing subnet. Untuk jaringan utama yang
komunikasi antar-kantor dapat digunakan kecepatan 100 Mbps (Ethernet
100baseTX), walaupun mulai diperkenalkan adanya kecepatan 1000 Mbps (Ethernet
1000baseFX).
Kabel yang digunakan untuk jaringan sekunder adalah kabel UTP (Unshielded
Twisted Pair) category 5 yang dapat dibeli secara mudah. Jaringan utama
menggunakan kabel UTP category 5e atau fiber-optic bila jarak antara 2 gateway
router lebih dari 100 m.

31. Saluran maya / lojik
Secara fisik komputer-komputer yang tergabung dalam SIMDA dikelompokkan dalam
subnet-subnet kelas C. Adakalanya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan beberapa
pengguna komputer dari subnet yang berbeda harus bekerjasama dan bertukar
informasi maupun file. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi
Virtual LAN (VLAN) yang didapat dengan mengkonfigurasi gateway-router. Dengan
VLAN komputer-komputer yang terletak pada subnet-subnet yang berbeda seolah-
olah dalam suatu subnet yang sama hingga mudah untuk bertukar informasi.
Koordinasi antar pengguna komputer dari subnet yang berbeda-beda dapat juga
dilakukan dengan menggunakan software groupware berbasis teknologi WEB (seperti
Kantaya, eBdesk, Cybozu) yang dipasang di salah satu WEB server. Teknologi WEB
digunakan karena dapat diakses oleh seluruh pengguna
Server-server yang ada di Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi
Selain fisik kabel atau radio yang menghubungkan komputer-komputer dalam SIMDA,
agar jaringan bisa berjalan dengan diperlukan juga beberapa komputer yang dapat
memberikan layanan pada pengguna (server) yakni :
1. Domain Name Server (DNS)
yang digunakan untuk merubah alamat komputer dari format bilangan
www.xxx.yyy.zzz menjadi kata-kata yang lebih mudah diingat seperti
www.kalteng.go.id. Secara otomatis DNS akan diminta oleh masing-masing
komputer pada saat pengguna menggunakan komputer tersebut. DNS
pemprop Kalteng bukan saja menangani nama-nama komputer server di
kalangan Pemprop. tetapi juga menangani nama-nama komputer di luar
Pemprop. Sehingga DNS Pemprop. Kalteng harus tersambung dengan DNS
server di penyedia jasa internet (ISP). Dengan demikian DNS Pemprop.
Kalteng akan selalu terbarukan (up-date) dan dapat juga memperkenalkan
server-server Pemprop.Kalteng ke luar.
2. Proxy Server
yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara data-data internet.
Dengan proxy server, data-data yang diperoleh seseorang dari internet akan
disimpan untuk sementara waktu, sehingga jika ada orang lain yang
membutuhkan data yang sama, maka data dapat diberikan langsung tanpa
mengakses lagi jaringan internet di luar Pemprop. Kalteng. Dengan demikian
kebutuhan band-width koneksi internet dapat dikurangi dan biaya dapat
direduksi.

32. 3. Mail Server
digunakan agar masing-masing pegawai di Pemprop. Kalteng dapat memiliki
e-mail sendiri-sendiri. Dengan adanya e-mail, pegawai dapat berkomunikasi
dengan lebih cepat dan murah. Dengan kemajuan teknologi, pengguna tidak
saja menggunakan e-mail untuk pertukaran informasi dalam rupa text, tetapi
juga dalam bentuk gambar, mengirimkan file data dan lain sebagainya.
4. WEB Server
WEB Server di Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi digunakan
untuk menampilkan informasi-informasi baik ke dalam maupun ke luar
lingkungan Pemprop. WEB Server ini merupakan satu-satunya pintu masuk
bagi kalangan luar Pemprop. untuk mendapatkan informasi. Walaupun WEB
server ini terletak di Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi, data-
data maupun halaman-halaman WEBnya dapat terletak di masing-masing
kantor dinas / badan / biro.
Server-server yang terletak di kantor perangkat pemerintah daerah
Server-server yang terletak di kantor perangkat pemerintah daerah adalah server
yang berhubungan dengan sistem informasi manajemen (SIM) di kantor tersebut. SIM
tersebut dibuat atas inisiatif Pemprop. Kalteng atau atas inisiatif departemen
pemerintah pusat.
Agar tidak terjadi duplikasi, maka sistem informasi yang sudah ada maupun yang
akan dikembangkan oleh masing-masing instansi karena permintaan dari pemerintah
pusat harus dilengkapi dengan Web Database Server. Server ini bertugas
menjembatani basis data yang telah ada agar dapat diakses oleh pengguna lain
dalam jaringan SIMDA melalui teknologi WEB dan XML. Dengan demikian basis data
yang telah dibangun oleh sistem informasi yang sudah ada, maupun oleh sistem
informasi yang didatangkan dari pemerintah pusat juga dapat digunakan dalam
SIMDA tersebut.
VI.4.2. Pengelolaan Jaringan Komputer
Jaringan komputer dengan basis TCP/IP yang digunakan dalam jaringan SIMDA
membutuhkan pengelolaan yang ketat mengingat terbatasnya resource (nomor IP)
dan kompleksitas pertukaran data antar lembaga. Selain itu untuk mendukung
kelancaran SIMDA dan memberikan bantuan teknis pada masing-masing perangkat
pemerintahan perlu dibangun suatu unit pelaksana di bawah Unit Kerja Pengolahan

33. Data dan Sistem Informasi. Tolak ukur keberhasilan dari unit teknis ini diukur dalam
“Service Level Guarantee” atau tingkat kualitas penggunaan jaringan terjamin.
Unit teknis tersebut akan bertanggung jawab atas 3 hal yakni :
1. Network Management
2. Sistem Security
3. Audit dan Kontrol teknologi
Network manajemen akan meliputi pekerjaan-pekerjaan seperti tercantum di bawah
ini. Pada pelaksanaannya, network manajemen akan berkaitan erat dengan masalah
sistem security.
1. Pendistribusian IP bagi setiap komputer di masing-masing kantor
2. Pendaftaran subnet baru
3. Konfigurasi gateway-router di setiap kantor
4. Pengembangan untuk peningkatan kualitas jaringan
Sistem security akan meliputi pekerjaan-pekerjaan seperti :
1. Konfigurasi firewall di setiap gateway-router terutama untuk subnet yang
mempunyai server-server
2. Konfigurasi firewall di Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi yang
membatasi jaringan SIMDA dan jaringan luar
3. Mensosialisasikan virus-virus baru yang timbul dan perbaikan yang diperlukan
untuk masing-masing program antivirus
4. Mengisolasi komputer atau server yang terkena virus agar tidak mengganggu
dan merusak komputer lain
Aspek Audit dan Kontrol meliputi pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan :
1. Membuat dan mensosialisasikan juklak-juklak yang berhubungan dengan
SIMDA
2. Melakukan audit dalam jangka waktu tertentu pada setiap subnet yang ada
3. Mengkoordinasikan pembakuan nama data yang akan digunakan oleh seluruh
perangkat pemerintahan propinsi
VI.4.3. Perkiraan Biaya Pengembangan Infrastruktur
Perkiraan biaya untuk pengembangan sistem informasi dan unit kerja yang
bertanggungjawab adalah sebagai berikut:

34. Pengadaan Perangkat Keras (Server, Komputer dan Peripheral)
No UNIT ORGANISASI Orang PC Server Printer Scanner Hub Switch Hub Lain-Lain Jumlah
1 Kantor Gubernur 419 96 2 5 3 4 1 2 547
2 Badan Pengawasan Daerah 25 9 2 2 2 2 1 1 99
3 Badan Penanaman Modal Daerah 6 6 2 5 2 5 1 1 91.5
4 Badan Pendidikan dan Latihan 80 19 2 6 2 6 1 1 159
5 Badan Pengelola dan Pelestarian Lingkungan Hidup Daerah 48 12 2 5 2 5 1 1 121.5
6 Badan Kepegawaian Daerah 52 13 2 4 2 4 1 1 124
7 Badan Kepemudaan dan Keolahragaan 38 9 2 3 2 3 1 1 101.5
8 Badan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Daerah 121 27 10 7 2 6 1 1 361
9 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 47 13 2 4 2 4 1 1 124
10 Badan Pemberdayaan Masyarakat 11 5 2 4 2 4 1 1 84
11 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 95 21 2 5 2 5 1 1 166.5
12 Badan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa & Polisi Pamong Praja 94 22 2 6 2 6 1 1 174
13 Badan Pertanahan Propinsi 136 30 2 4 2 4 1 1 209
14 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah -- 7 2 6 2 6 1 1 99
15 Badan Pusat Statistik 65 15 2 1 1 1 1 1 125.5
16 Dinas Kesejahteraan Sosial 53 15 2 5 2 5 1 1 136.5
17 Dinas Pekerjaan Umum 249 53 2 5 2 5 1 1 326.5
18 Dinas Koperasi dan Usaha kecil, Menengah 69 16 2 5 2 5 1 1 141.5
19 Dinas Kependudukan dan Transmigrasi 35 10 2 5 2 5 1 1 111.5
20 Dinas Kesehatan 626 131 2 6 2 6 1 1 719
21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 31 10 2 6 2 6 1 1 114
22 Dinas Tenaga Kerja 84 20 2 4 2 4 1 1 159
23 Dinas Pertambangan dan Energi 72 17 2 5 2 5 1 1 146.5
24 Dinas Pendapatan Daerah 65 16 2 6 2 6 1 1 144
25 Dinas Kehewanan 23 8 2 5 2 5 1 1 101.5
26 Dinas Pariwisata dan Seni Budaya 7 5 2 4 2 4 1 1 84
27 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 451 7 2 6 2 6 1 1 99
28 Dinas Kehutanan 208 42 2 6 2 6 1 1 274

35. 29 Dinas Pertanian 234 26 2 4 2 4 1 1 189
30 Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi 79 19 2 6 2 6 1 1 159
31 Dinas Perkebunan -- 7 2 6 2 6 1 1 99
32 Dinas Kelautan dan Perikanan -- 7 2 6 2 6 1 1 99
33 Kantor Penghubung Pemerintah Daerah -- 5 2 1 1 1 1 1 75.5
JUMLAH TOTAL 718 74 158 65 156 33 34 5,765
Tabel VI.1: Biaya pengadaan perangkat keras
Keterangan untuk estimasi harga
Harga PC : @ Rp 5.000.000,-
Harga Server : @ Rp 20.000.000,-
Harga Printer : @ Rp 2.000.000,-
Harga Scanner : @ Rp 2.000.000,-
Harga Hub : @ Rp 500.000,- dan Harga Switch Hub : @ Rp 2.000.000,-
Lain-lain(Kabel,RJ45 Connector,Tang RJ45,Ongkos pasang) : Rp 5.000.000,-
No Keterangan Jumlah Satuan Harga/unit(Juta) Subtotal(Juta)
1 Gateway-router dng WAN port, 32 unit 20 640
min 4 ethernet port 10/100 Mbps
dan 1 telephone port
2 Switch-hub unmanaged, min 8 port 1 unit 2 2
3 Wave-LAN 100 Mbps 10 unit 75 750
4 Kabel back-bone Cat.6 (100 000 meter) 334 gulung 1 334
5 Aksesoris (Terminal konektor, Resistor) 1 paket 10 10
6 Pekerjaan umum mekanik / listrik 1 paket 400 400
TOTAL 2 136
Tabel VI.2: Biaya pengadaan back-bone

36. VI.5. Infostruktur dan Aplikasi-aplikasi dalam SIMDA
VI.5.1. Pertukaran data
Teknologi WEB dan XML menjadi tulang punggung metodologi pertukaran data antar
lembaga di SIMDA. Sebagaimana diusulkan oleh World Bank dalam laporannya, dilihat
dari sisi pelayanan yang dapat diberikan, teknologi WEB dapat digunakan dalam
tahapan-tahapan berikut yakni :
1. Publikasi
peraturan-peraturan yang ada, jadwal waktu maupun data-data lain yang
dibutuhkan oleh masyarakat maupun pengguna dari instansi lain dalam lingkup
Pemprop. Kalimantan Tengah
2. Interaksi
pengguna dapat memberikan masukkan tentang publikasi yang telah dilakukan
3. Transaksi
pengguna dapat memasukkan data-data yang diperlukan dalam mengajukan
permohonan ijin melalui komputer
Dalam tahapan berikutnya dimana dibutuhkan pertukaran data antar basis data maka
dapat digunakan teknologi XML di mana diperlukan terlebih dahulu pembakuan :
1. pemegang kewenangan dan penanggung-jawab suatu data
2. istilah / penamaan data tersebut (tagging)
3. tingkat hirarki yang diperbolehkan mengetahui data tersebut
Diharapkan dengan demikian, konsistensi dan integritas data dalam lingkungan
pemerintahan propinsi Kalimantan Tengah dapat terjaga.
VI.5.2. Pengembangan Situs Web
Pengembangan situs Web Kalteng berkelanjutan dibagi menjadi tiga bagian
berdasarkan konten isi dan fungsinya :
 Situs Web Info umum (statis)
 Situs Web Info formulir
 Situs Web interaktif
 Situs Web transaksi on-line
Situs Web Info Umum :

37. Pengembangan situs WEB Info Umum Pemrop Kalteng di tahun 2004 bertujuan untuk
menyampaikan informasi-informasi yang bersifat statis pada masyarakat. Aktivitas ini
dilakukan guna peningkatan transparansi dan pelayanan masyarakat. Diharapkan
masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk
kehidupannya sehari-hari. Informasi-informasi statis yang tidak perlu diperbaharui dalam
interval waktu yang pendek, seperti misalnya :
 Peraturan-peraturan daerah
 Mekanisme perijinan dan pengurusan surat-surat
 Kalteng dalam angka
 Cara-cara perhitungan pajak
Situs Web Info Formulir :
Diadakannya situs Web ini bertujuan untuk memberikan peningkatan pelayanan pada
masyarakat. Pada situs ini masyarakat dapat mengambil formulir permohonan elektronik
seperti misalnya permohonan ijin usaha, formulir pembayaran pajak, dll.
Situs Web Interaktif :
Di tahun 2004 setelah disahkannya Perda tentang penanggung-jawab kesediaan data
dan selesainya pengembangan sistem informasi eksekutif, maka situs WEB dapat
menampilkan data-data yang lebih baru yang terdapat di basis data eksekutif. Dengan
tampilan ini diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan
daerah dan diharapkan investor dapat tertarik dengan menyaksikan tingkat transparansi
di Pemprop Kalimantan Tengah. Pengembangan situs WEB ini dilakukan di Unit Kerja
Pengolahan Data dan Sistem Informasi dengan melibatkan sekretariat daerah,
sekretariat DPRD. Diharapkan di tahun 2004 sudah terdapat hubungan permanen dari
Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi ke internet sehingga situs WEB
Kalteng dapat disimpan di Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi. Dengan
diletakkannya situs WEB Kalteng di Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi,
diharapkan keamanan basis data eksekutif yang menjadi sumber informasi dapat
ditingkatkan.
VI.5.3. Basis data
Untuk memanfaatkan data-data yang sudah tersedia di masing-masing institusi dapat
digunakan teknologi WEB. Teknologi WEB dengan arsitektur three-tiers (3-tingkat)

38. memungkinkan pemisahan komputer server basis-data dan server WEB yang
menampilkan data-data tersebut pada pengguna melalui penjelajah internet.
Pembangunan basis data adalah tanggung jawab masing-masing instansi dan dapat
merupakan inisiatif yang berasal dari pemerintah pusat. Sistem informasi yang dibuat
atas inisiatif dari pemerintah pusat harus dilengkapi dengan basis data yang
memungkinkan penggunaan arsitektur 3-tiers.
Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan dari hasil survei dan wawancara di pemerintah
propinsi Kalteng pada akhir Desember 2002 lalu, basis data yang dibutuhkan oleh
pemerintahan propinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya terdiri
dari 33 basisdata. Detail ke 33 basisdata tersebut beserta kandungan isi dan unit kerja
yang bertanggungjawab dapat dilihat pada lampiran II.
Sistem penamaan dari basis data yang digunakan disesuaikan dengan fungsi dari
basisdata yang bersangkutan, misalkan basisdata yang berisi data rekapitulasi dari
masing-masing unit kerja dan digunakan oleh kepala daerah, sekertaris daerah dan
sekertaris dewan untuk pelaporan, pengambilan keputusan dan pembuatan rencana
strategis pemerintah daerah diberi nama “basisdata eksekutif”. Basisdata yang berisi
informasi dunia usaha berupa klasifikasi, nama, badan usaha, investor dll diberi nama
“basisdata badan usaha”.
Disamping itu ada beberapa basisdata yang karena pertimbangan pentingnya posisi
basisdata tersebut, maka dipisahkan dari basisdata induknya, seperti “basisdata
epidemilogi” yang sebenarnya bisa digabungkan dengan “basisdata institusi dan tenaga
kesehatan” menjadi “basisdata kesehatan”.
Untuk mencegah terjadinya duplikasi data pada beberapa unit kerja, maka beberapa
unit kerja yang memerlukan data yang sama harus menggunakan basisdata yang sama
juga. Sehingga satu basisdata dapat digunakan oleh beberapa unit kerja untuk
membangun sistem informasinya. Tabel hubungan antara basisdata dengan unit kerja
penggunanya dapat dilihat di lampiran I