Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan, fungsi, dan wewenang DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara ringkas: 1) DPR berkedudukan sebagai lembaga perwakilan rakyat dan organ negara utama yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. 2) Fungsi utama DPR adalah membentuk undang-undang beserta pengawasan atas pelaksanaannya. 3) Wewenang DPR termasuk membentuk

1. BAB
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Didalam pasal 1ayat 1 UUD NRI Th.1945 menyebutkan bahwa
“Negara indonesia adalah kesatuan yang berbentuk republik” dimana didalam
negara unitaris (kesatuan) tidak ada satupun negara lain didalam negara, yang
berarti tidak ada kedaulatan lain dalam wilayah negara indonesia selain
daripada kedaulatan NKRI itu sendiri. Indonesia merupakan “union state”
yang warganya
cenderung bersatu,
yang
mengatasi
segala paham
perseorangan ataupun golongan yang menjamin seluruh warga negaranya
sama dihadapan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, dengan tidak
memendang
suku,
kultur,
ras,
agama,
ataupun
mendiskriminasikan
masyarakat dalam wilayah tertentu, hal ini tercermin dalam semboyan
“bineka tunggal ika”(berbeda-beda tetapi tetap satu jua). Dalam bingkai
negara unitaris juga diakui corak kemjemukan bangsa, sebagai sesuatu yang
tetap dipertahankan tanpa menimbulkan “sparatis” atau keretakan bagi
persatuan dan kesatuan negara indonesia, kemudian untuk mewujudkan hal
itu sangat dibutuhkan suatu instrumen demokrasi yaitu lembaga perwakilan
salah satunya ialah DPR (dewan perwakilan rakyat), sebagai perwujudan
kehendak rakyat dalam menentukan kebijakan-kebijakan negara melalui
peraturan perundang-undangan. DPR merupakan perwakilan politik (political
representation) yang anggotanya dipilih melalui pemilu, DPR adalah organ
pemerintahan yang bersifat sekunder sedangkan rakyat bersifat primer,
sehingga melalui DPR kedaulatan rakyat bisa tercapai sebagaimana dalam
pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 “kedaulatan berada di tangan rakyat dan
ii

2. dilaksanakan menurut UUD” B. Rumusan masalah 1. Bagaimana kedudukan
DPR dalam negara kesatuan RI? 2. Apa fungsi dari DPR itu sendiri? 3. Apa
saja wewenang dari DPR itu sendiri? C. Ruang Linkup Permasalahan Dalam
pembahasan dari masalah yang ada diatas,kami dari kelompok satu hanya
membahas tentang kedudukan dari DPR dalam NKRI secara umum ,dan
sedikit mejelaskan fungsi DPR itu sendiri serta apa saja wewenang.
ii

3. BAB II
PEMBAHASAN
A.Kedudukan DPR dalan Negara Republik Indonesia DPR merupakan lembaga
perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.
Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang
dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan
yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di
kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota. Berdasarkan UU Pemilu N0. 10
Tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut: jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang;
jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyakbanyak 100 orang; jumlah anggota DPRD kabupaten/kota sedikitnya 20 orang dan
sebanyak-banyaknya 50 orang. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan
presiden. Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara. Masa jabatan anggota
DPR adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru
mengucapkan sumpah/janji. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR
mengucapkan sumpah/ janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua
Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPR. Lembaga negara DPR
mempunyai fungsi berikut ini: Fungsi Legislasi. Fungsi legislasi artinya DPR
berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang. Fungsi Anggaran. Fungsi
anggaran artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Fungsi Pengawasan. Fungsi
pengawasan artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap
pemerintahan yang menjalankan undang-undang. DPR sebagai lembaga negara
mempunyai hak-hak, antara lain sebagai berikut. Hak Interpelasi. Hak interpelasi
adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai
kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi
ii

4. kehidupan masyarakat. Hak Angket. Hak angket adalah hak DPR untuk
melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang
diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak Menyatakan
Pendapat. Hak menyatakan pendapat adalah hak DR untuk menyatakan pendapat
terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat
di dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak
lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Untuk memudahkan tugas
anggota DPR maka dibentuk komisi-komisi yang bekerja sama dengan
pemerintah sebagai mitra kerja.
B. Fungsi DPR. Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(DPR RI) Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga perwakilan tempat
masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menyuarakan kepentingannya,
lewat lembaga ini akan keluar kebijakan yang menjadi dasar bagi presiden dalam
menjalankan roda pemerintahan, yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang.
Lahirnya lembaga perwakilan menjadi suatu keharusan karena sistem demokrasi
langsung
yang dilaksanakan
pada
zaman
Yunani
Kuno
sudah
tidak
memungkinkan lagi untuk dilaksanakan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dalam sistem politik dan sistem pemerintahan negara Republik
Indonesia merupakan salah satu lembaga tinggi negara dan sebagai wahana
melaksanakan Demokrasi Pancasila. Dalam sistem pemerintahan demokrasi,
lembaga perwakilan rakyat merupakan perangkat kenegaraaan yang sangat
penting disamping perangkat-perangkat kenegaraan yang lain, baik yang bersifat
infra struktur maupun supra struktur politik. Setiap pemerintahan yang menganut
sistem demokrasi selalu didasari suatu ide bahwa warga negara seharusnya
dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan politik. Dalam sistem
pemerintahan yang demokratis, konsep kedaulatan ini sangat menentukan untuk
ii

5. dijadikan sebagai parameter. Dalam sistem tersebut dinyatakan bahwa tidak ada
kekuasaan mutlak dan semua keputusan politik harus mendapatkan persetujuan
dari
rakyat
secara
langsung
maupun
tidak
langsung
melalui
sistem
perwakilan.Fungsi badan perwakilan rakyat yang mencirikan demokrasi modern
ini memperkenalkan nama badan legislatif atau badan pembuat undang-undang
kepadanya, fungsi ini dapat diartikan sebagai fungsi legislasi. Melalui fungsi ini
parlemen menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan memasukkan
aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya kedalam pasal-pasal
undang-undang. Dari gambaran ini akan di peroleh gambaran sejauh mana DPR
RI telah menjalankan fungsinya legislasinya yang biasa dijadikan sebagai
indikator adanya proses demokratisasi, sebaliknyakurang atau tidak berjalannya
fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR dapat dijadikan kurangatau tidak
berjalannya
proses
demokratisasi,
sebab
DPR
sendiri
merupakan
lembaga/perangkat demokrasi. Pada hakekatnya fungsi utama dari legislatif
adalah membuat undang-undang (legislasi),hal ini juga sejalan dengan fungsifungsi yang lain seperti fungsi pengawasan (controlling ) juga merupakan bagian
fungsi legislasi, karena dalam menjalankan fungsi pengawasan tentunya terlebih
dahulu melahirkan peraturan perundangan-undangan yang dijadikan sebagai
acuan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan
tugasnya. Begitu juga fungsi angggaran (budgeting ) yang merupakan sebagian
dari fungsi legislasi karena untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) juga ditetapkan dengan undang-undang APBN setiap tahun
anggaran. Maka yang menjadi fungsi pokok dari DPR adalah pembentukan
undang-undang
sebagai
landasan
hukum
bagi
pemerintah
dalam
membuatkebijakan publik. Sebagaimana dijelaskan bahwa dalam konsep
demokrasi menempatkan partisipasi sebagai intinya, berarti menghendaki
diikutsertakannya
masyarakat
dalam
ii
pembuatankebijakan
publik
(public

6. policy).Apabila diikuti secara seksama pasal-pasal yang mengatur DPR di dalam
UUD 1945, dapat dikatakan DPR mempunyai tugas yang sangat penting dalam
kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat adalah suatu
bentuk nyata dari hasil konsepsi perwakilan di Indonesia, sehingga DPR
dianggap mampu merumuskan kemauan dan keinginan dari rakyat yang dapat di
mulai dari perencanan, pembuatan, persetujuan suatu Rancangan UndangUndang sampai disetujui menjadi undang-undang sebab setiap undang-undang
yang disahkan akan memberikan konsekuensi dan keterikatan rakyat Indonesia
terhadap undang-undang tersebut. Lembaga perwakilan bukan berarti dapat
semaunya memutuskan segala kebijakan umummengatasnamakan rakyat tanpa
adanya kontrol dari rakyat yang diwakilinya, sebab suatu sistem pemerintahan
yang tidak memiliki kontrol akhir atas agenda pemerintahan umum dapat
dianggap sebagai sistem a-demokratis. Hubungan diantara eksekutif dan lembaga
perwakilan dalam rencana keputusan parlemen dapat terjadi dalam ketimpangan
atau dominasi salah satu pihak. Legislatif merupakan lembaga perwakilan tempat
dimana wakil rakyat melihat dirinya sebagai mewakili warga negara yang berada
di dalam batas lingkup perwakilannya secara keseluruhan, karena itu wakil
disebut wakil rakyat. Pemikiran yang demikian sangatlah sulit secara operasional
sebab wakil tidak memungkinkan memberikan perhatian kepada seluruh warga
yang diwakilinya, ada tiga kemungkinan yang dapat dimamfaatkan wakil untuk
memusatkan perhatian terhadap yang terwakil, yaitu memberikan perhatian
terhadap kelompok, memperhatikan partai, dan memperhatikan wilayah atau
daerah yang diwakili. Apabila pemusatan perhatian dan kedua disebut sebagai
perwakilan
yang
berfokus
fungsional,
maka
yang
terakhir
disebut
berfokusregional. Usaha untuk mengukur peranan DPR dalam sistem politik
Indonesia melalui pelaksanaan fungsi lembaga tersebut, melibatkan warga negara
pada faktor-faktor yang mempengaruhi proses fungsionalisasi tersebut. Dua
ii

7. faktor utama yang mempengaruhi kemampuan DPR selaku badan Legislatif
melaksanakan fungsi-fungsinya ialah interaksi dengan eksekutif yang diwakili
oleh presiden dan interaksi dengan masyarakat.Dalam hal interaksi antara
legislatif dengan eksekutif harus tercipta check and balance sehingga dalam
menjalankan fungsinya, legislatif bisa lebih baik dan tidak dalam posisi
dimanakedudukan dan kekuasaaan legislatif lemah dibanding dengan eksekutif,
penguatan kelembagaan legislatif memungkinkan untuk melaksanaan fungsinya
lebih maksimal.
C. WEWENANG DPR.
Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat
persetujuan bersama Membahas dan memberikan persetujuan atau tidak
memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang. Menerima
rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah
serta membahas membahas rancangan undang-undang tersebut bersama Presiden
dan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.
Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR
yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat
dan
daerah,
dengan
mengikutsertakan
DPD
sebelum
diambil
persetujuanbersamaantara,DPR,dan,Presiden Memperhatikan pertimbangan DPD
atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang
ii

8. yang berkaitan dengan pajak, pendidikan,dan,agama,Membahas bersama
Presiden
dengan
memperhatikan
pertimbangan
DPD
dan
memberikan
persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh
Presiden Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan
APBN Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh
DPD
terhadap
pelaksanaan
undang-undang
mengenai
otonomi
daerah,
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
pelaksanaan APBN pajak pendidikan, dan agama, Memberikan persetujuan
kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian
dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait
dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau
pembentukanundang-undang,Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam
pemberian amnesti,dan,abolis. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam
hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain
Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD Membahas
dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan
negara yang, disampaikan, oleh BPK. Memberikan persetujuan kepada Presiden
atas pengangkatan dan pemberhentiananggota, KY Memberikan persetujuan
calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial, untuk, ditetapkan, sebagai,
hakim, agung, oleh Presiden Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan
mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden
Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi
kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang
terkait dengan beban keuangan,negara Meberikan persetujuan kepada Presiden
ii

9. untuk menyatakan perang, membuat perdamaian,dan perjanjian, dengan, negara,
lain Menyerap, menghimpun, menampung dan menindak lanjuti aspirasi
masyarakat Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undangundang. Hak Dan Kewajiban DPR, 1. DPR mempunyai hak :
Ø Interpelasi : Yang dimaksud hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta
keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan
strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyrakat dan bernegara.
Ø Angket Yang dimaksud dengan hak angket adalah hak DPR untuk melakukan
penyelidikan terhadap kebijakan pemerintahan yang penting dan strategis serta
berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang di duga
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Ø Menyatakan pendapat Yang dimaksud dengan hak menyatakan pendapat
adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan
pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi
dunia internasionaldisertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai
tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau terhadap dugaan
bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum berupa
penghianatan terhadap negara, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau
perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil
presiden. 2. Anggota DPR Mempunyai Hak
Ø Mengajukan rancangan UU Ø Mengajukan pertanyaan
Ø Menyampaikan usul dan pendapat
Ø Imunitas Hak imunitas atau hak kekebalan hukum anggota DPR adalah hak
untuk tdak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat
yang disampaikan dalam rapat-rapat DPR dengan pemerintah dan rapat-rapat
DPR lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3.Anggota DPR mempunyai kewajiban antara lain
ii

10. Ø Mengamalkan pancasila
Ø Melaksanakan UUD 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan
Ø Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
Ø Memperhatikan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara
kesatuan RI
ii

11. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
DPR terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih
berdasarkan hasil pemilihan umum, yang berjumlah lima ratus lima puluh orang
yang diresmikan dengan keputusan presiden dengan masa jabatan 5 tahun dan
berakhir bersama-sama pada saat anggota DPR yang baru, mengucapkan sumpah
yang dipanduh oleh ketua mahkamah agung dalam sidang paripurna DPR.
Adapun pimpinan DPR terdiri atas seorang ketua dan 3 orang wakil ketua yang
memiliki tugas memimpin sidang-sidang, serta menyusu rencana kerja dan
menjadi juru bicara DPR. Adapun fungsi DPR antara lain funsi legislasi, yaitu
membentuk UU, selain itu juga memiliki fungsi anggaran yaitu mengontrol
APBN dan memiliki fungsi penguasan atas jalannya UU. Dari fungsi itu maka
DPR memiliki hak mengajukan rancangan UU, mengajukan usul dan pendapat,
memiliki hak imunitas, disamping itu DPR mmiliki kewajiban mengamalkan
pancasila, melaksanakan UU NRI dan kehidupan demokrasi serta memelihara
kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan republik indonesia.
B. Saran
Ada beberapa pendapat mengenai sistem parlemen di indonesia, ada yang
mengatakan “unikameral” ada juga yang mengatakan “tiikameral”, tetapi jika
mengacupada pendapat Prof. Abudaud Busroh.SH. “indonesia hanya memiliki
sistem parlementunggal yaitu MPR yang terdiri dari DPR (perwakilan politik
dan DPD (perwakilan teritorial)”. Jika memakai kacamata “realistis” pada
umumnya anggota DPR adalah orang-orang populer karena reaputasi politiknya.
ii

12. Tetapi belum tentu menguasai tehnik pemerintahan, perekonomian dll. Jika
ditinjau dari segi “idealisis” dan “legitimasi etis” seharusnya kebijakan negara
mengenai ketatanegaraan baik dari legislatif maupun eksekutif harus
dipertanyakan
dari
segi
nilai-nilai
moral
dan
kepantasan.
Mengingat
Kesempurnaan bukanlah milik manusia, selaku hamba tuhan yang dho’if. Kritik
dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan karya tulis ini, Tak lupa kami
ucapkan terimah kasih kepada semua pihak dan berharap makalah ini bermanfaat
bagi
semua
insan
yang
membacanya.
ii
Terima
kasih

13. DAFTAR PUSTAKA
http://forester-untad.blogspot.com/2012/11/makalah-tentang-tugas-dan-fungsidpr.html
ii

14. KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa dengan
Rahmat
dan
Pendidikan
Ridho-Nya
Pancasila
penulis
dan
dapat
menyelesaikan
Kewarganegaraan
yang
Makalah
berjudul
“KEDUDUKAN ANGGOTA DPR MENURUT UUD 1945” sebagai tugas
Mata Kuliah PKN
Semoga Makalah ini dapat menambah wawasan kita semua dan
dapat memenuhi kriteria tugas yang bapak berikan serta dapat menjadi
nilai tambah untuk penulis.
Tak ada yang sempurna, begitu pula dengan penulisan makalah ini.
Oleh sebab itu penulis menerima kritik positif dari pembaca sebagai
perbaikan bagi penulis dimasa yang akan datang. Semoga makalah ini
bermanfat.
Raha, November 2013
Penulis
ii

15. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR........................................................................... i
DAFTAR ISI...................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang............................................................................ 1
BAB II PEMBAHASAN
A. Kedudukan DPR dalam negara RI............................................. 3
B. Fungsi DPR.................................................................................. 4
C. Wewenang DPR.......................................................................... 7
D. Hakikat pancasila sebagai pandadangan hidup bangsa............... 14
E. Upaya mejaga nilai-nilai luhur pancasila....................................... 16
BAB III PENUTUP
A. Saran.......................................................................................... 11
B. Kesimpulan................................................................................ 12
DAFTAR PUSTAKA.......................................................................... 13
ii

16. MAKALAH
KEDUDUKAN ANGGOTA DPR
MENURUT UUD 1945
DISUSUN OLEH :
NAMA
NIM
PRODI
: NAWIATI
:
: AGRIBISNIS
SEKOLAH TINGGI PERTANIAN WUNA
(STIP)
2013
ii

17. ii