Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang perburuhan dan tenaga kerja, termasuk definisi tenaga kerja, ketenagakerjaan, pekerja, upah, dan hubungan kerja. 2. Juga membahas tentang hukum ketenagakerjaan, pengupahan, kesejahteraan pekerja, mogok kerja, pemutusan hubungan kerja, dan penyelesaian perselisihan perburuhan. 3. Memberikan gambaran menyelur

1. PERBURUHAN & TENAGA KERJA
Present By :
Muhamad Yogi
Faculty of Teacher Training & Educational Sciences
Islamic University of Nusantara

2. PERBURUHAN DAN TENAGA KERJA
Tenaga Kerja : Setiap laki-laki atau perempuan yang sedang dalam
atau akan melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar
hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat
Ketenagakerjaan : Segala hal yang berhubungan dengan tenaga
kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja
Pekerja : Tenaga kerja yang bekerja didalam hubungan kerja pada
pengusaha dan mendapat upah
Upah : Hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai
imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan/ jasa.

3. Hukum Ketenagakerjaan /Hukum Perburuhan
Hukum yang mengatur tentang hubungan kerja dengan mana
terdapat pekerjaan yang dilakukan oleh pihak buruh kepada
pengusaha sebagai atsanya dengan menerima upah
Pengusaha :
 Orang Perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan
suatu perusahaan suatu perusahaan milik sendiri
Orang Perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri
sendiri menjalan perusahan buka miliknya
Orang Perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di
indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan diluar wilayah insonesia

4. Hubungan Kerja
Hubungan Kerja Sektor Formal : Terjalin anatar
pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian
kerja baik untuk waktu tertentu maupun untuk
waktu tidak tertentu yang mengandung unsur
kepercayaan, upah dan perintah
Sektor Informal : Terjalin antara pekerja dan orang
perorangan atau beberapa orang yang melakukan
usaha bersama yang tidak berbadan hukum atas
dasar saling percaya dengan sepakat menerima
upah atau imbalan atau bagi hasil

5. Hubungan Indutrial
Sistem hubungan yang terbentuk
antara para pelaku dalam
proses produksi barang atau
jasa yang meliputi pengusaha,
pekerja dan Pemerintah
Pokok- Pokok Hubungan
Industrial
 Kerjasama Produksi
 Kerjasama Keuntungan
 Kerjasama dalam
Tanggung Jawab
Sarana Pelaksanaan HI
 Srikat Pekerja
 Organisasi Pengusaha
 Lembaga Kerjasama
Bipartit
 Lembaga Kerjasama
Tripartit
 Peraturan Perusahaan
 Kesepakatan Kerja
Bersama
 Penyelesaian
Perselisihan Industrial

6. PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA
Ukuran Filosofis dari pengupahan bahwa setiap pekerja tanpa membedakan
jenis kelamin berhak untuk memproleh penghasilan yang layak bagi
kemanusiaan.
Besarnya upah minimum harus layak dan tidak boleh dibawah besarnya
upah minum yang telah ditetapkan oleh pemerintah perwilayah
Beberapa Perlindungan Pekerja Dalam Bidang Pengupahan
 Kebikjaksanaan upah minimum seperti diatas
 Kebijaksanaan Upah Lembur
 Upah tidak masuk kerja karena sakit
 Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar
pekerjaan
 Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya

7. Fasilitas yang diberikan kepada Pekerja
 Perumahan
 Kendaraan
 Bonus
 THR
 Cuti tahunan, hamil & lain
 Pembentukan Kooperasi Karyawan
 Pendidikan & Pelatihan Kerja
 Jaminan Sosial tenaga kerja
 dll

8. MOGOK KERJA
Tindakan pekerja secara bersama-sama menghentikan atau memperlambat
pekerjaan sebaga akibat gagalnya perundingan penyelesaian perselisihan
industrial agar pengusaha memenuhi tuntutanya
Mogok kerja adalah hak para pekerja dan hanya bisa dilakaukan diperusahaan
yang bersangkutan yang harus diberitahukan secara tertulis kepada
perusahaan atau intansi pemerintahan yang bertanggung jawab dibidang
ketenagakerjaan
Pemberitahuan tertulis tersebut dilakukan dalam waktu min 24 jam sebelum
tindakan mogok dan harus ditandatangani oleh pengurus srikat pekerja dan
wakil pekerja

9. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
 Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal
tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan
kewajiban pekerja dan pengusaha
 Pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan
oleh pengusaha setelah daya upaya untuk
menghindarinya gagal Pemutusan hubungan kerja
haruslah dimusyawarahkan dengan oleh
pengusaha kepada srikat pekerja atau dengan
pekerja yang bersangkutan apabila pekerja belum
menjadi anggota srikat pekarja

10. PHK Dilarang Dalam Hal-hal
1. Pekerja berhalangan kerja karena sakit menurut
keterangan dokter waktu tidak melampaui 12 bualan
2. Pekerja berhalangan menjalankan pekerjaanya karena
memenuhi kewajiban terhadap negara
3. Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya
4. Pekerja Menikah, hamil, melahirkan atau Gugur Kandungan
5. Pekerja memiliki pertalian darah atau ikatan perkawinan
dengan pekerja lainya didalam suatu perusahaan, kecuali
hal tersebut sudah diatur dalam peraturan perusahaan
dengan kesepakatan pekerja bersama
6. Pekerja Mendirikan, menjadi anggota dan atau menjadi
pengurus srikat pekerja

11. Keselamatan dan Perlindungan Kerja
1. Dilarang mempekerjakan anak kecauali atas alasan tertentu
terpaksa dilakukan
2. Bagi anak yang dipekerjakan karena alasan –alsan tertentu wajib
diberikan perlidungan khusu
3. Dilarang mempekarjakan orang muda untuk pekerjaan-pekerjaan
tertentu atau pekerjaan dengan situasi tertentu 15-18 thn
4. Dilarang mempekerjakan orang perempuan untuk pekerjaan2
dengan situasi tertentu atau pada waktu tertentu seperti malam
hari kecuali dengan ijin khusus
5. Pengusaha wajib mengikuti ketentuan tentang jam kerja dan
lembur
6. Pekerja berhak mendapat waktu istirahat kerja. Cuti tahunan dan
cuti hamil
7. Pekerja wanita tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan
kedua haid
8. Dilarang mempekerjakan orang padahari libur resmi, kecuali untuk
pekerjaan2 teretentu yang memerlukan pekerjaab terus menerus

12. Perselisihan Perburuhan
Biasanya mengenai : Pelaksanaan syarat2 kerja
diperusahaan, Pelaksanaan norma kerja diperusahaan,
Hubungan pengusha dengan pekerja, Kondisi kerja
diperusahaan
Jalur yang ditempuh :
1. Melakukan musyawarah untuk mufakat
2. Jika tidak tercapai musyawarah dapat menempuh
jalur :
1. Pengadilan
2. Diluar Pengadilan
Jalur Diluar Pegadilan : Abitrase, Mediasi, P4D atau P4P

13. Penyidikan, Pemidanaan dan Sanksi
Penyidikan : Selain dilakukan oleh kepolisian juga dari PNS tertenti
di lingkungan pemerintah yang menangani keternagakerjaan
Pemidanaan : Dijatuhkan kepada pelanggaran2 kenetentuan
tertentu yang besarnya hukumanya bergantung kepada jenis
pelanggaran yang dilakukan
Sanksi : Secara Perdata atau Administrasi
Sanksi Administrasi : Tegura, Peringatan
Tertulis, Denda, Pembatasan kegiatan
usaha , Pembekuan kegiatan usaha,
Pembatalan peretujuan, Pembatalan
pendaftaran, Penghentian sementara
sebagaian atau seluruh alat produksi,