1. Dokumen menjelaskan saat terutangnya pajak PPN menurut UU PPN dan peraturan terkait, termasuk pada saat penyerahan barang atau jasa, impor, ekspor, dan situasi khusus lainnya.
2. Prinsip dasar adalah pajak terutang pada saat penyerahan barang atau jasa, meskipun pembayaran belum diterima.
3. Terdapat pengecualian untuk situasi seperti pembayaran diterima dimuka,
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia. Ia menjelaskan definisi, subjek, objek, tarif dan mekanisme pengenaan kedua jenis pajak tersebut. Dokumen ini juga memberikan contoh perhitungan PPN untuk beberapa kasus penjualan barang dan jasa oleh pengusaha kena pajak.
Teks tersebut membahas tentang definisi auditing, langkah-langkah proses auditing, jenis-jenis audit berdasarkan ruang lingkupnya, tujuan peer review, unsur-unsur pengendalian mutu, standar-standar profesi akuntansi dan auditing, jenis pelanggaran yang dapat dilakukan akuntan publik, pendapat yang diberikan auditor dalam laporan audit, dan tanggung jawab penyusunan laporan audit.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang Letter of Credit (L/C) sebagai salah satu metode pembayaran internasional yang aman karena memiliki jaminan bank. L/C digunakan untuk memastikan pembayaran dari importir kepada eksportir setelah penyerahan barang sesuai syarat yang ditetapkan dalam L/C. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses pembukaan L/C, jenis-jenisnya, dan keuntungan bagi importir ma
1. Dokumen menjelaskan saat terutangnya pajak PPN menurut UU PPN dan peraturan terkait, termasuk pada saat penyerahan barang atau jasa, impor, ekspor, dan situasi khusus lainnya.
2. Prinsip dasar adalah pajak terutang pada saat penyerahan barang atau jasa, meskipun pembayaran belum diterima.
3. Terdapat pengecualian untuk situasi seperti pembayaran diterima dimuka,
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia. Ia menjelaskan definisi, subjek, objek, tarif dan mekanisme pengenaan kedua jenis pajak tersebut. Dokumen ini juga memberikan contoh perhitungan PPN untuk beberapa kasus penjualan barang dan jasa oleh pengusaha kena pajak.
Teks tersebut membahas tentang definisi auditing, langkah-langkah proses auditing, jenis-jenis audit berdasarkan ruang lingkupnya, tujuan peer review, unsur-unsur pengendalian mutu, standar-standar profesi akuntansi dan auditing, jenis pelanggaran yang dapat dilakukan akuntan publik, pendapat yang diberikan auditor dalam laporan audit, dan tanggung jawab penyusunan laporan audit.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang Letter of Credit (L/C) sebagai salah satu metode pembayaran internasional yang aman karena memiliki jaminan bank. L/C digunakan untuk memastikan pembayaran dari importir kepada eksportir setelah penyerahan barang sesuai syarat yang ditetapkan dalam L/C. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses pembukaan L/C, jenis-jenisnya, dan keuntungan bagi importir ma
Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang diterbitkan oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Faktur Pajak harus memuat informasi tentang pengusaha kena pajak, pembeli, jenis barang atau jasa, dan pajak yang dipungut.
Pemeriksaan Kepabeanan & Dokumen Export ImportKanaidi ken
Dokumen tersebut merangkum proses pemeriksaan kepabeanan dan dokumen ekspor impor yang meliputi pemeriksaan administrasi, penetapan jalur, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan secara jabatan oleh pejabat bea cukai untuk memastikan kebenaran dokumen dan klasifikasi barang serta mengamankan hak negara. Ada empat jalur pemeriksaan yaitu hijau, merah, kuning dan MITA berdasarkan risiko importir dan komod
Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana di bidang perpajakan, meliputi pengertian tindak pidana secara umum dan khusus di bidang perpajakan, jenis-jenis tindak pidana, penyidikan tindak pidana perpajakan oleh penyidik pajak, dan penuntutan perkara tindak pidana perpajakan oleh penuntut umum.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengelolaan barang milik negara (BMN) di Indonesia. Kebijakan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan dan mengatur tentang pengertian, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemindah tanganan BMN.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi aset tetap pemerintah. Menguraikan definisi, klasifikasi, pengukuran, pengakuan, dan komponen biaya dari aset tetap seperti tanah, bangunan, peralatan dan mesin, serta konstruksi dalam pengerjaan. Juga membahas tentang penilaian kembali aset tetap yang umumnya tidak diperkenankan karena mengacu pada biaya perolehan.
Jasa pengangkutan barang - Teknis Perdagangan InternasionalAdit Pomeriggio
Dokumen ini membahas berbagai jenis jasa pengangkutan barang untuk perdagangan internasional, termasuk jasa angkutan laut, udara, dan darat. Jasa angkutan laut paling sering digunakan karena mampu memuat banyak barang. Dokumen penting untuk angkutan laut antara lain bill of lading dan manifest. Jasa udara mementingkan kecepatan walaupun mahal. Angkutan darat hanya untuk negara berbatasan. Jasa multimoda
1. Dokumen tersebut berisi soal tes transaksi, kertas kerja pemeriksaan, perencanaan audit, dan pemeriksaan aset-aset perusahaan seperti kas, piutang, persediaan, biaya dibayar dimuka, aset tetap.
2. Terdapat beberapa pertanyaan mengenai pengertian istilah-istilah audit seperti compliance test, substantive test, sampling audit, kertas kerja pemeriksaan, audit plan, audit procedures.
3. Dokumen tersebut
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia. PPN dikenakan pada barang dan jasa, sedangkan PPnBM hanya pada barang-barang mewah tertentu. Keduanya menggunakan sistem kredit pajak di mana pajak masukan dapat dikompensasikan dengan pajak keluaran.
Dokumen tersebut membahas tentang perpajakan bagi koperasi, termasuk kewajiban mendaftar sebagai wajib pajak, melakukan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan, serta biaya-biaya yang dapat dikurangkan."
Dokumen tersebut membahas tentang prosedur pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) secara online dan offline, serta sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Juga dibahas mengenai penghapusan NPWP dan NPPKP, serta pengertian dan fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) serta jenis dan batas waktu pelaporannya.
Dokumen tersebut membahas mengenai prinsip pengakuan pajak masukan berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak masukan hanya dapat dikreditkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan tercantum dalam faktur pajak yang sah. Terdapat pengecualian untuk pajak masukan yang diperoleh sebelum pengusaha dikukuhkan se
PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi. PPN dihitung dengan metode kredit untuk menghindari pengenaan pajak berganda. PPN bertujuan untuk mengenakan pajak pada nilai tambah barang dan jasa.
Dokumen tersebut merupakan formulir pengisian SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang berisi petunjuk pengisian identitas pemotong pajak, objek pajak yang dipotong beserta jumlahnya, lampiran yang disertakan, dan pernyataan serta tanda tangan.
Dokumen ini membahas tentang impor sementara dan keringanan bea masuk di Indonesia. Barang-barang yang dapat dimasukkan secara sementara antara lain untuk pameran, tenaga ahli, dan bencana alam dengan syarat tidak habis terpakai, mudah diidentifikasi, dan tidak mengalami perubahan. Barang yang mendapat keringanan bea masuk adalah mesin untuk produksi, barang untuk perbaikan, dan pengujian. Impor sementara wajib membayar be
Dokumen tersebut membahas prosedur ekspor barang di Indonesia, termasuk pengajuan Pemberitahuan Ekspor Barang, pemeriksaan dokumen dan fisik, konsolidasi dan penggabungan barang ekspor, serta pembuatan dan pembatalan Pemberitahuan Ekspor Barang.
Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang diterbitkan oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Faktur Pajak harus memuat informasi tentang pengusaha kena pajak, pembeli, jenis barang atau jasa, dan pajak yang dipungut.
Pemeriksaan Kepabeanan & Dokumen Export ImportKanaidi ken
Dokumen tersebut merangkum proses pemeriksaan kepabeanan dan dokumen ekspor impor yang meliputi pemeriksaan administrasi, penetapan jalur, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan secara jabatan oleh pejabat bea cukai untuk memastikan kebenaran dokumen dan klasifikasi barang serta mengamankan hak negara. Ada empat jalur pemeriksaan yaitu hijau, merah, kuning dan MITA berdasarkan risiko importir dan komod
Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana di bidang perpajakan, meliputi pengertian tindak pidana secara umum dan khusus di bidang perpajakan, jenis-jenis tindak pidana, penyidikan tindak pidana perpajakan oleh penyidik pajak, dan penuntutan perkara tindak pidana perpajakan oleh penuntut umum.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengelolaan barang milik negara (BMN) di Indonesia. Kebijakan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan dan mengatur tentang pengertian, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemindah tanganan BMN.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi aset tetap pemerintah. Menguraikan definisi, klasifikasi, pengukuran, pengakuan, dan komponen biaya dari aset tetap seperti tanah, bangunan, peralatan dan mesin, serta konstruksi dalam pengerjaan. Juga membahas tentang penilaian kembali aset tetap yang umumnya tidak diperkenankan karena mengacu pada biaya perolehan.
Jasa pengangkutan barang - Teknis Perdagangan InternasionalAdit Pomeriggio
Dokumen ini membahas berbagai jenis jasa pengangkutan barang untuk perdagangan internasional, termasuk jasa angkutan laut, udara, dan darat. Jasa angkutan laut paling sering digunakan karena mampu memuat banyak barang. Dokumen penting untuk angkutan laut antara lain bill of lading dan manifest. Jasa udara mementingkan kecepatan walaupun mahal. Angkutan darat hanya untuk negara berbatasan. Jasa multimoda
1. Dokumen tersebut berisi soal tes transaksi, kertas kerja pemeriksaan, perencanaan audit, dan pemeriksaan aset-aset perusahaan seperti kas, piutang, persediaan, biaya dibayar dimuka, aset tetap.
2. Terdapat beberapa pertanyaan mengenai pengertian istilah-istilah audit seperti compliance test, substantive test, sampling audit, kertas kerja pemeriksaan, audit plan, audit procedures.
3. Dokumen tersebut
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia. PPN dikenakan pada barang dan jasa, sedangkan PPnBM hanya pada barang-barang mewah tertentu. Keduanya menggunakan sistem kredit pajak di mana pajak masukan dapat dikompensasikan dengan pajak keluaran.
Dokumen tersebut membahas tentang perpajakan bagi koperasi, termasuk kewajiban mendaftar sebagai wajib pajak, melakukan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan, serta biaya-biaya yang dapat dikurangkan."
Dokumen tersebut membahas tentang prosedur pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) secara online dan offline, serta sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Juga dibahas mengenai penghapusan NPWP dan NPPKP, serta pengertian dan fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) serta jenis dan batas waktu pelaporannya.
Dokumen tersebut membahas mengenai prinsip pengakuan pajak masukan berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak masukan hanya dapat dikreditkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan tercantum dalam faktur pajak yang sah. Terdapat pengecualian untuk pajak masukan yang diperoleh sebelum pengusaha dikukuhkan se
PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi. PPN dihitung dengan metode kredit untuk menghindari pengenaan pajak berganda. PPN bertujuan untuk mengenakan pajak pada nilai tambah barang dan jasa.
Dokumen tersebut merupakan formulir pengisian SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang berisi petunjuk pengisian identitas pemotong pajak, objek pajak yang dipotong beserta jumlahnya, lampiran yang disertakan, dan pernyataan serta tanda tangan.
Dokumen ini membahas tentang impor sementara dan keringanan bea masuk di Indonesia. Barang-barang yang dapat dimasukkan secara sementara antara lain untuk pameran, tenaga ahli, dan bencana alam dengan syarat tidak habis terpakai, mudah diidentifikasi, dan tidak mengalami perubahan. Barang yang mendapat keringanan bea masuk adalah mesin untuk produksi, barang untuk perbaikan, dan pengujian. Impor sementara wajib membayar be
Dokumen tersebut membahas prosedur ekspor barang di Indonesia, termasuk pengajuan Pemberitahuan Ekspor Barang, pemeriksaan dokumen dan fisik, konsolidasi dan penggabungan barang ekspor, serta pembuatan dan pembatalan Pemberitahuan Ekspor Barang.
This document provides a detailed budget and itinerary for a family holiday to Bahrain. Over the course of a week, the family plans to spend $17966 on flights ($9518), a week-long hotel stay ($2835), food ($805), activities ($1245), car rental ($501), and travel insurance ($300). Key activities include visiting a water park, fort, and multi-day safari. The document also provides additional context on Bahrain's climate, traditional foods, money, and famous residents.
Este documento presenta la bienvenida al espacio de tutoría de la escuela secundaria EET No 647 "Pedro Lucas Funes" para el ciclo lectivo 2014. Se explica que en este espacio los estudiantes trabajarán individualmente y en grupos con el tutor, y que no es una materia sino un espacio para la integración, el conocimiento y el acompañamiento escolar a lo largo del ciclo. A través de este espacio, los estudiantes podrán expresarse, participar en ruedas de convivencia, fortalecer vínculos,
El documento proporciona información sobre el cambio climático y la erosión. Explica que el cambio climático implica una modificación del clima global o regional atribuida a las acciones humanas. También detalla algunas consecuencias como inundaciones e incremento en eventos climáticos extremos. Además, ofrece sugerencias para mitigar la erosión como reforestación y construcción de barreras de protección.
Silabus pengantar statistika untuk mmui (revised ezni 2014)kpArief Nugroho
This document outlines the course syllabus for an introductory statistics course. The course aims to provide understanding of basic statistical concepts and their application in business and economics. It will cover topics such as data description and visualization, probability, the normal distribution, sampling, and inference. Students are required to attend at least 80% of classes and participate actively. They must also take a final exam. Plagiarism is defined and strictly prohibited, with potential sanctions for violations. The course uses a textbook and will be graded based on class participation, homework, and exam performance.
Sidney Satterthwaite outlines the costs and activities for a family holiday to Bahrain. The total cost of the trip was $17,966, which included $9,518 for flights, $1,245 for activities like visiting parks and a fort, $2,835 for a 4-bedroom hotel, and $805 for food over 7 days. Some highlights of the itinerary included visiting a water park, going on a 3-day safari tour, and taking a helicopter ride to the beach. Additional details provided about Bahrain include that it is a small island country located in the Middle East near Saudi Arabia with a hot, humid climate and oil-based economy.
This document provides an overview of key concepts about magnetism, including:
1) It defines 10 things that will be learned about magnetism, such as magnetic poles attracting and repelling, and magnetic fields being induced by changing electric currents.
2) It explains that magnetic fields are produced by moving electric charges, and discusses magnetic field lines and their properties.
3) It introduces different types of magnetic materials, including ferromagnetic materials like iron that strongly attract to magnetic fields, and diamagnetic and paramagnetic materials that are weakly affected by magnetic fields.
Dokumen tersebut membahas tentang peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam pengawasan impor barang larangan dan pembatasan. DJBC bertugas melaksanakan kebijakan dan mengawasi impor barang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh instansi terkait, serta menindaklanjuti barang yang tidak sesuai persyaratan.
The document discusses the phosphorus cycle, which describes the movement of phosphorus through the lithosphere and hydrosphere. Unlike other biogeochemical cycles, the atmosphere does not play a significant role in phosphorus movements. Phosphorus is an essential nutrient for plants and animals and is important for DNA, RNA, ATP, and building bones and teeth. The cycle occurs as phosphorus moves from land to ocean sediments and back again, with the main storage being in the Earth's crust as phosphates.
The document discusses various molecular cytogenetics techniques including polymerase chain reaction (PCR), reverse transcription PCR (RT-PCR), and fluorescent in situ hybridization (FISH). It provides details on the principles, techniques, and applications of PCR and RT-PCR. PCR is described as a technique that amplifies specific DNA regions, allowing minute quantities to be analyzed. Key steps involve DNA denaturation, primer annealing, and fragment extension. RT-PCR involves first converting RNA to cDNA then amplifying a specific region. Both techniques have numerous diagnostic and research applications.
Perdagangan internasional, pelayaran dan kepelabuhananRyev Arviyn
Beberapa contoh negara yang memiliki keterbatasan sumber daya sehingga harus mengimpor barang tertentu dari negara lain antara lain:
1. Jepang memiliki keterbatasan lahan pertanian sehingga harus mengimpor bahan pangan seperti gandum, kedelai, dan daging dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia.
2. Negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab memiliki keterbatasan air tawar sehing
PMK 70 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan SementaraRaden Mas Mahardipa
Peraturan ini mengatur tentang kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang berada di bawah pengawasan bea cukai untuk lalu lintas barang. Tempat penimbunan sementara adalah kawasan, bangunan, atau lapangan yang ditetapkan untuk menimbun barang impor dan ekspor sementara. Peraturan ini mengatur syarat dan
Dokumen tersebut membahas prosedur kepabeanan untuk impor barang, mulai dari kedatangan sarana pengangkut dan pemberitahuan, pembongkaran dan penimbunan barang, pengeluaran barang dari kawasan pabean untuk dipakai atau ditransfer ke TPB, serta penangguhan pembayaran bea masuk dan cukai. Termasuk di dalamnya adalah kewajiban pengangkut dan importir, sanksi administrasi, standar waktu pelayanan, dan klas
Dokumen tersebut membahas prosedur pelaksanaan ekspor impor di Indonesia. Prosedur ekspor meliputi pemberitahuan ekspor, pemeriksaan barang, pengajuan pemberitahuan ekspor, pemasukan barang ke kawasan pabean, dan pengangkutan barang keluar negeri. Sedangkan prosedur impor meliputi pengajuan pemberitahuan impor dan pemeriksaan barang impor. Dokumen ini juga membahas sanksi bagi pelanggaran prosedur
Dokumen tersebut membahas tentang impor sementara, yaitu pemasukan barang impor ke daerah pabean yang dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam waktu 3 tahun. Barang tersebut dapat diberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk asalkan memenuhi persyaratan dan diatur prosedurnya seperti permohonan, jaminan, pencabutan izin, sanksi untuk yang tidak diekspor.
PMK RI No 185 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.pdfCIkumparan
Peraturan ini mengatur tentang pemeriksaan pabean di bidang impor, mencakup penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang impor. Penelitian dokumen dilakukan oleh sistem komputer pelayanan dan pejabat pemeriksa dokumen, sedangkan pemeriksaan fisik barang dilakukan oleh pejabat pemeriksa fisik di tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan pabean, atau tempat penimbunan berikat.
Pengeluaran Tujuan Tempat penimbunan barang (TPB)Guruh Agustinus
Dokumen tersebut menjelaskan prosedur pengeluaran barang impor dari Kawasan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat (TPB) yang meliputi pengisian BC 2.3, penelitian dokumen, penerbitan SPPB-TPB atau SPPB-TPB Merah, pengangkutan dan pemeriksaan fisik barang di TPB.
Tempat Penimbunan Berikat (TPB) adalah kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu sambil mendapatkan penangguhan bea masuk. TPB terdiri dari berbagai jenis seperti gudang berikat, kawasan berikat, dan tempat penyelenggaraan pameran berikat. TPB bertujuan menarik investasi, meningkatkan ekspor, dan mendorong perekonomian nasional.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
1. Prosedur Re-Import dan Re-Ekspor
Prosedur Re-Import dan Re-Ekspor
Re-impor adalah barang yang dikirim ke luar negeri yang akan dimasukan kembali ke Daerah
Pabean.
Barang-barng yang dire-impor:
Barang ekspor yang harus diimpor kembali karena tidak laku, tidak memenuhi
kontrak pembelian, tidak memenuhi ketentuan impor di negara tujuan ekspor
Barang yang telah selesai diperbaiki, dikerjakan atau diuji di luar daerah pabean
Barang yang telah selesai digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan di luar daerah
pabean
Barang yang telah selesai digunakan untuk keperluan pameran, pertunjukan atau
perlombaan di luar daerah pabean
Penyelesaian Re-impor dilakukan dengan dokumen PIB dengan persetujuan oleh pejabat BC
setelah dilakukan pemeriksaan fisik barang.
Terhadap barang yang dire-impor harus segera di ekspor paling lama enam bulan. Jika ingin
diperpanjang, harus mengajukan permohonan.
Terhadap barang re-impor yang diperbaiki diberikan pembebasan atau keringanan BM.
Perbaikan ini tidak merubah barang atau jenis barang. Pembebasan hanya diberikan untuk
barang yang terdaftar di manifest saat diekspor, sedangkan barag tambahan atau yang diganti
tetap dikenakan BM.
Untuk mendapatkan pembebasan eksportir mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor
DJBC dengan melampirkan:
1. Daftar identitas barng yang dilakukan perbaikan
2. Dokumen Pelengkap Pabean
3. Hasil pemeriksaan pada saat barang akan diekspor
Untuk melakukan re-impor, eksportir mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor
Pelayanan, dengan melampirkan
1. Copy PEB yang telah ditandasahkan oleh Pejabat Hanggar tempat Ekspor atau
Pejabat lainnya yang ditunjuk
2. Invoice, yang mencantumkan harga spare parts/bagian yang diganti dan/atau ongkos
perbaikan
3. Copy izin (skep) ekspor untuk diimpor kembali dari Kepala Kantor Pelayanan Bea
dan Cukai tempat ekspor dilaksanakan
2. Re-ekspor
Re-ekspor adalah barang asal impor yang dikirim kembali ke luar negeri.
Barang-barang yang dire-ekspor:
Barang ekspor yang harus ekspor kembali karena tidak memenuhi syarat(tidak sesuai
pesanan, salah kirim, ada peraturan baru, rusak, tidak memenuhi ketentuan impor) di
Indonesia atau atas permintaan importir untuk di reekspor.
Barang yang telah selesai diperbaiki, dikerjakan atau diuji di daerah pabean
Barang yang telah selesai digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan di daerah pabean
Barang yang telah selesai digunakan untuk keperluan pameran, pertunjukan atau
perlombaan di daerah pabean
Barang impor sementara
Ketentuan pada poin pertama tidak berlaku apabila barang tersebut telah diajukan PIB dan
telah dilakukan pemeriksaan fisik barang dengan hasil kedapatan jumlah dan/atau jenis
barang tidak sesuai.
Importir mengajukan permohonan reekspor kepada Kepala Kantor Pabean dengan
menyebutkan alasan.
Berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean, Importir atau Pengangkut mengisi dan
menyerahkan Pemberitahuan Pabean kepada Pejabat di Kantor Pabean tempat pemuatan,
berupa:
1. BC 1.2 belum diajukan PIB,
2. BC 3.0 telah diajukan PIB
Persetujuan pengeluaran dan/atau pemuatan barang diberikan oleh Pejabat sebagaimana
dimaksud pada tulisan diatas apabila jumlah, jenis, nomor, merek serta ukuran kemasan atau
peti kemas yang tercantum dalam Pemberitahuan Pabean dengan kemasan atau peti kemas
yang bersangkutan kedapatan sesuai.
Eksportir mengajukan permohonan yang mencantumkan data atas barang/bahan yang akan
diekspor meliputi:
1. alasan dilakukannya re-ekspor
2. negara tujuan
3. nomor/tanggal PEB
4. nama barang/bahan
5. nomor pos tarif
6. jumlah dan satuan barang yang akan di re-ekspor
Dalam permohonan dilampirkan dokumen pendukung, antara lain:
1. dokumen impor (copy PM, invoice, packing list, dan STTJ
2. suarat pembatalan dari orderdari pembeli
3. Re-ekspor dilaksanakan dengan menggunakan PEB yang mendapat kemudahan ekspor dan
dilakukan pemeriksaan fisik oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai terdekat dengan Lokasi
pabrik yang telah ditunjuk sebagai kantor pelabuhan muat.
Terhadap pemeriksaan fisik barang ekspor tersebut diterbitkan LPBC.
LPBC tersebut dilaporkan di dalam Laporan Ekspor (LE) tersendiri dengan melampirkan
surat asli persetujuan re-ekspor