Dokumen tersebut membahas tentang impor sementara, yaitu pemasukan barang impor ke daerah pabean yang dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam waktu 3 tahun. Barang tersebut dapat diberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk asalkan memenuhi persyaratan dan diatur prosedurnya seperti permohonan, jaminan, pencabutan izin, sanksi untuk yang tidak diekspor.
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat membantu para peserta diklat pengadaan barang/jasa tingkat dasar dalam memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola, mulai dari pengertian, latar belakang, tujuan, kriteria, tipologi, sampai proses pelaksanaannya.
Isi Modul ini mengacu pada pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengdaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Tatang Rustandar Wiraatmadja, Widyaiswara Ahli Utama di Pusdiklat PBJ LKPP.
Laporan ini membahas tujuan dan metode pelaksanaan prakerin siswa SMK di suatu perusahaan, mencakup penguatan keterampilan, adaptasi lingkungan kerja, dan umpan balik pendidikan. Juga dijelaskan sistem kerja perusahaan tersebut dan pembagian tugas berbagai divisi seperti penaksir, petugas gudang, kasir, dan keamanan. Laporan ini menyimpulkan bahwa prakerin bermanfaat untuk penyesuaian diri
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang pengerjaan soal pada ujian bea masuk, meliputi komposisi penilaian ujian yang terdiri dari sesi pilihan ganda dan essay, rumus perhitungan nilai total, contoh simulasi, dan apa yang perlu dipersiapkan.
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat membantu para peserta diklat pengadaan barang/jasa tingkat dasar dalam memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola, mulai dari pengertian, latar belakang, tujuan, kriteria, tipologi, sampai proses pelaksanaannya.
Isi Modul ini mengacu pada pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengdaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Tatang Rustandar Wiraatmadja, Widyaiswara Ahli Utama di Pusdiklat PBJ LKPP.
Laporan ini membahas tujuan dan metode pelaksanaan prakerin siswa SMK di suatu perusahaan, mencakup penguatan keterampilan, adaptasi lingkungan kerja, dan umpan balik pendidikan. Juga dijelaskan sistem kerja perusahaan tersebut dan pembagian tugas berbagai divisi seperti penaksir, petugas gudang, kasir, dan keamanan. Laporan ini menyimpulkan bahwa prakerin bermanfaat untuk penyesuaian diri
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang pengerjaan soal pada ujian bea masuk, meliputi komposisi penilaian ujian yang terdiri dari sesi pilihan ganda dan essay, rumus perhitungan nilai total, contoh simulasi, dan apa yang perlu dipersiapkan.
El documento presenta conceptos básicos sobre modelado de redes, incluyendo multiplexación estadística, colas, probabilidad de overflow y ancho de banda efectivo. También introduce la teoría de colas, parámetros como intensidad de tráfico y factor de utilización, y la notación de Kendall para sistemas de colas. Finalmente, explica las propiedades de la distribución exponencial y su relación con los procesos de Poisson, elementos clave para la modelización de sistemas de colas.
Dokumen tersebut membahas tentang disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum disiplin PNS, kewajiban dan larangan bagi PNS, tingkat hukuman disiplin, serta contoh pelanggaran dan sanksi yang diberikan.
1. Bupati Wonosobo menyambut baik kerja sama antara pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan PT Grab untuk meningkatkan pelayanan publik melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi.
2. Kerja sama diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan di bidang UMKM, pariwisata, pasar tradisional, transportasi ramah lingkungan, dan pembayaran pajak secara online.
3. Penandatanganan kesepakatan dan perjanjian ker
1. The document discusses provisions around input tax credit (ITC) under GST law, including relevant definitions, eligibility conditions, and restrictions.
2. Key conditions for availing ITC include receiving the goods/services, paying the tax to the supplier, filing valid returns, and possessing the required documents. There are also time limits to claim ITC for a financial year.
3. ITC is restricted and apportioned for goods/services used partly for business and non-business purposes, as well as for taxable, exempt and non-taxable supplies. Certain blocked credits are also specified.
4. Banks and financial institutions have an option to either comply with the general apportionment
Contoh Perjanjian Pembayaran Kompensasi Hak Tanah Adat Terbaru (Beli Kontrak,...GLC
Surat ini menyatakan persetujuan masyarakat adat untuk melepas hak atas tanah seluas XX hektar kepada perusahaan PT XXX dengan kompensasi keuangan sebesar Rp. XXX per hektar beserta fasilitasi pembangunan kebun plasma 20% dari luas areal. Masyarakat adat menjamin hak atas tanah tersebut bebas sengketa dan tidak akan menuntut ganti rugi lebih lanjut.
Dokumen tersebut membahas tentang cuti bagi PNS yang terdiri dari 6 jenis cuti yaitu cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting dan cuti diluar tanggungan negara. Setiap jenis cuti memiliki ketentuan tersendiri mengenai syarat, lamanya cuti, dan prosedur permohonannya.
PT Putri Pratiwi Store invites Mr. Syafi'i Ahmad, the manager of their Bandung branch, to an important internal meeting of all Indonesian branch managers. The meeting will be held on February 17th, 2020 from 09:00 to 11:30 WIB in the meeting room of PT Putri Pratiwi Store in Jakarta. The director, Bayu Guruh, signs the letter hoping for Mr. Syafi'i Ahmad's presence at this important gathering.
Dokumen tersebut membahas tentang penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan. Ia menjelaskan prosedur penghapusan dan pemusnahan barang yang tidak layak pakai seperti pembentukan panitia, persetujuan kepala daerah, dan cara pemusnahan melalui pembakaran, penghancuran, dan sebagainya serta pelaporannya. Dokumen tersebut juga membahas kriteria penghapusan barang
El documento presenta conceptos básicos sobre modelado de redes, incluyendo multiplexación estadística, colas, probabilidad de overflow y ancho de banda efectivo. También introduce la teoría de colas, parámetros como intensidad de tráfico y factor de utilización, y la notación de Kendall para sistemas de colas. Finalmente, explica las propiedades de la distribución exponencial y su relación con los procesos de Poisson, elementos clave para la modelización de sistemas de colas.
Dokumen tersebut membahas tentang disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum disiplin PNS, kewajiban dan larangan bagi PNS, tingkat hukuman disiplin, serta contoh pelanggaran dan sanksi yang diberikan.
1. Bupati Wonosobo menyambut baik kerja sama antara pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan PT Grab untuk meningkatkan pelayanan publik melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi.
2. Kerja sama diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan di bidang UMKM, pariwisata, pasar tradisional, transportasi ramah lingkungan, dan pembayaran pajak secara online.
3. Penandatanganan kesepakatan dan perjanjian ker
1. The document discusses provisions around input tax credit (ITC) under GST law, including relevant definitions, eligibility conditions, and restrictions.
2. Key conditions for availing ITC include receiving the goods/services, paying the tax to the supplier, filing valid returns, and possessing the required documents. There are also time limits to claim ITC for a financial year.
3. ITC is restricted and apportioned for goods/services used partly for business and non-business purposes, as well as for taxable, exempt and non-taxable supplies. Certain blocked credits are also specified.
4. Banks and financial institutions have an option to either comply with the general apportionment
Contoh Perjanjian Pembayaran Kompensasi Hak Tanah Adat Terbaru (Beli Kontrak,...GLC
Surat ini menyatakan persetujuan masyarakat adat untuk melepas hak atas tanah seluas XX hektar kepada perusahaan PT XXX dengan kompensasi keuangan sebesar Rp. XXX per hektar beserta fasilitasi pembangunan kebun plasma 20% dari luas areal. Masyarakat adat menjamin hak atas tanah tersebut bebas sengketa dan tidak akan menuntut ganti rugi lebih lanjut.
Dokumen tersebut membahas tentang cuti bagi PNS yang terdiri dari 6 jenis cuti yaitu cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting dan cuti diluar tanggungan negara. Setiap jenis cuti memiliki ketentuan tersendiri mengenai syarat, lamanya cuti, dan prosedur permohonannya.
PT Putri Pratiwi Store invites Mr. Syafi'i Ahmad, the manager of their Bandung branch, to an important internal meeting of all Indonesian branch managers. The meeting will be held on February 17th, 2020 from 09:00 to 11:30 WIB in the meeting room of PT Putri Pratiwi Store in Jakarta. The director, Bayu Guruh, signs the letter hoping for Mr. Syafi'i Ahmad's presence at this important gathering.
Dokumen tersebut membahas tentang penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan. Ia menjelaskan prosedur penghapusan dan pemusnahan barang yang tidak layak pakai seperti pembentukan panitia, persetujuan kepala daerah, dan cara pemusnahan melalui pembakaran, penghancuran, dan sebagainya serta pelaporannya. Dokumen tersebut juga membahas kriteria penghapusan barang
Dokumen tersebut membahas tentang ruang lingkup kepabeanan yang meliputi lalu lintas barang impor dan ekspor serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Juga menjelaskan konsep dasar pelayanan kepabeanan untuk barang masuk dan keluar serta penyempurnaan elemen data dan format dokumen pemberitahuan pabean.
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan dasar hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam mengatur kepabeanan di Indonesia, mencakup pengawasan impor dan ekspor barang melalui pelabuhan, bandara, dan tempat-tempat lainnya. DJBC bertanggung jawab sebagai pengumpul pajak, fasilitator perdagangan, pendukung industri, dan pelindung masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar nilai pabean yang disampaikan oleh H. Hasanuddin. Nilai pabean digunakan sebagai dasar untuk menghitung Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor. Beberapa metode penetapan nilai pabean dijelaskan seperti metode nilai transaksi, metode barang identik, metode barang serupa, dan lain-lain. Dokumen ini juga membahas unsur-unsur yang perlu ditambahkan dalam menentuk
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan dasar hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam mengatur kepabeanan di Indonesia, mencakup pengawasan impor dan ekspor, pemberitahuan pabean, serta sistem dan prosedur pelayanan kepabeanan untuk impor.
Dokumen tersebut membahas tentang perhitungan bea masuk, cukai, PPN, dan pungutan negara lainnya yang dikenakan pada barang impor ke Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai cara perhitungan tarif advalorem dan tarif spesifik serta komponen-komponen nilai pabean seperti NDPBM, biaya angkut, dan asuransi.
Dokumen tersebut membahas tentang proses penagihan pajak, imbalan bunga atas keberatan/banding/peninjauan kembali, dan pemberian imbalan bunga berdasarkan keputusan pembetulan, pengurangan, atau pembatalan ketetapan pajak.
Pengeluaran Tujuan Tempat penimbunan barang (TPB)Guruh Agustinus
Dokumen tersebut menjelaskan prosedur pengeluaran barang impor dari Kawasan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat (TPB) yang meliputi pengisian BC 2.3, penelitian dokumen, penerbitan SPPB-TPB atau SPPB-TPB Merah, pengangkutan dan pemeriksaan fisik barang di TPB.
Analisis SWOT digunakan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman SDN 41 Plus Banyuasin III. Hasil analisis menunjukkan kekuatan sekolah lebih besar dari kelemahannya, dan peluang lebih besar dari ancamannya. SDN 41 Plus Banyuasin III disarankan untuk memanfaatkan kekuatan dan peluangnya guna meningkatkan kinerja sekolah.
Dokumen tersebut membahas prosedur kepabeanan untuk impor barang, mulai dari kedatangan sarana pengangkut dan pemberitahuan, pembongkaran dan penimbunan barang, pengeluaran barang dari kawasan pabean untuk dipakai atau ditransfer ke TPB, serta penangguhan pembayaran bea masuk dan cukai. Termasuk di dalamnya adalah kewajiban pengangkut dan importir, sanksi administrasi, standar waktu pelayanan, dan klas
Merupakan bentuk insentif di bidang perpajakan yang ditujukan
kepada industri, perdagangan, dan pihak-pihak tertentu sesuai
dengan tujuanyang diinginkan undang-undang Kepabeanan
Dokumen tersebut membahas prosedur pelaksanaan ekspor impor di Indonesia. Prosedur ekspor meliputi pemberitahuan ekspor, pemeriksaan barang, pengajuan pemberitahuan ekspor, pemasukan barang ke kawasan pabean, dan pengangkutan barang keluar negeri. Sedangkan prosedur impor meliputi pengajuan pemberitahuan impor dan pemeriksaan barang impor. Dokumen ini juga membahas sanksi bagi pelanggaran prosedur
PMK 70 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan SementaraRaden Mas Mahardipa
Peraturan ini mengatur tentang kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang berada di bawah pengawasan bea cukai untuk lalu lintas barang. Tempat penimbunan sementara adalah kawasan, bangunan, atau lapangan yang ditetapkan untuk menimbun barang impor dan ekspor sementara. Peraturan ini mengatur syarat dan
Dokumen ini membahas tentang impor sementara dan keringanan bea masuk di Indonesia. Barang-barang yang dapat dimasukkan secara sementara antara lain untuk pameran, tenaga ahli, dan bencana alam dengan syarat tidak habis terpakai, mudah diidentifikasi, dan tidak mengalami perubahan. Barang yang mendapat keringanan bea masuk adalah mesin untuk produksi, barang untuk perbaikan, dan pengujian. Impor sementara wajib membayar be
Tempat Penimbunan Berikat (TPB) adalah kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu sambil mendapatkan penangguhan bea masuk. TPB terdiri dari berbagai jenis seperti gudang berikat, kawasan berikat, dan tempat penyelenggaraan pameran berikat. TPB bertujuan menarik investasi, meningkatkan ekspor, dan mendorong perekonomian nasional.
1) Undang-undang Kepabeanan mengatur pengawasan barang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pemungutan bea masuk dan keluar.
2) Terdapat berbagai fasilitas kepabeanan seperti pembebasan, keringanan bea masuk, dan zona bebas bea untuk mendukung perdagangan dan investasi.
3) Prosedur impor dan ekspor meliputi pemberitahuan pabean, pemeriksaan, dan pembayaran berbagai macam bea dan pajak se
Fasilitas PPN dan PPnBM memberikan fasilitas berupa pembebasan atau penanggungan PPN dan PPnBM untuk mendorong ekspor, pengembangan industri strategis, dan kesejahteraan masyarakat. Fasilitas ini berlaku untuk impor dan penyerahan barang tertentu oleh instansi pemerintah, KAPET, serta rumah dan jasa kebutuhan rakyat. Ketentuan pelaksanaan fasilitas ini diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.
Kargo adalah barang yang dikirim melalui udara, laut, atau darat untuk diperdagangkan antar wilayah atau negara. Ada beberapa jenis kargo seperti general cargo, special cargo, dan dangerous cargo. Penanganan kargo meliputi penerimaan barang, penimbangan, penentuan tarif, pengemasan, pembuatan dokumen, pemeriksaan, penyimpanan, pengangkutan, pemuatan, dan pengiriman. Dokumen penting untuk ekspor impor mencakup air way
Gambaran Umum & Fasilitas Kepabeanan _ Materi Training "EXPORT IMPORT"Kanaidi ken
Dokumen tersebut membahas tentang perdagangan internasional dan kepabeanan. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan latar belakang munculnya perdagangan internasional karena adanya kebutuhan antar negara akan sumber daya dan barang, alasan dilakukannya perdagangan internasional bagi eksportir dan importir, serta peranan perdagangan internasional bagi suatu negara. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang pelaku perdagangan internasional, tugas
PP No. 41 Tahun 2012 mengatur tentang jenis, standarisasi, sertifikasi, peredaran, dan penggunaan alat dan mesin peternakan serta kesehatan hewan. Dokumen ini menjelaskan ketentuan mengenai jenis alat dan mesin yang diatur, proses pengadaan, standarisasi, sertifikasi, dan pengawasan peredaran serta penggunaannya. Sanksi diberlakukan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan ini.
1. IMPOR SEMENTARA
(PMKNo. 140/PMK.04/2007)
Oleh :
Hasanuddin,S.Sos.,M.Si.
narno.doc 1
2. PENGERTIAN
Impor sementara adalah pemasukan
barang impor ke dalam daerah pabean
yang benar-benar dimaksudkan untuk
diekspor kembali dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) tahun.
3. BARANG IMPOR DAPAT DISETUJUI UNTUK
DIKELUARKAN SEBAGAI BARANG IMPOR SEMENTARA
APABILA PADA WAKTU IMPORNYA MEMENUHI
PERSYARATAN SBB :
a. tidak akan habis dipakai;
b. identitas barang tersebut jelas;
c.dalam jangka waktu impor sementara tidak
mengalami perubahan bentuk secara hakiki kecuali
aus karena penggunaan; dan
d.terdapat dokumen pendukung bahwa barang
tersebut akan diekspor kembali.
narno.doc 3
4. BARANG IMPOR SEMENTARA
DIBERIKAN FASILITAS
• PEMBEBASAN BEA MASUK
• KERINGANAN BEA MASUK
narno.doc 4
5. BARANG IMPOR SEMENTARA DENGAN FASILITAS
PEMBEBASAN BEA MASUK
a. brg untuk kep. pameran yg dipamerkan di tempat lain dari tempat penyelenggaraan
pameran berikat;
b. barang untuk keperluan seminar atau kegiatan semacam itu;
c. barang untuk keperluan peragaan atau demonstrasi;
d. barang untuk keperluan tenaga ahli;
e. barang untuk keperluan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
f. barang yang diimpor untuk keperluan perlombaan dibidang olahraga;
g. kemasan yang digunakan untuk pengangkutan barang impor atau ekspor secara berulang-
ulang;
h. barang keperluan contoh atau model;
i. kendaraan atau sarana pengangkut yang digunakan sendiri oleh wisatawan manca negara;
j. kendaraan atau sp yg masuk melalui lintas batas dan penggunaannya tdk bersifat regular;
k. barang untuk diperbaiki, direkondisi, diuji, dan dikalibrasi;
l. binatang hidup untuk keperluan pertunjukan umum, olahraga, perlombaan, pelatihan,
pejantan, dan penanggulangan gangguan keamanan;
m. peralatan khusus yg digunakan utk penanggulangan bencana alam, kebakaran, dan
gangguan keamanan;
n. kapal niaga yang diimpor oleh perusahaan pelayaran niaga nasional;
o. pesawat dan mesin pesawat yang diimpor oleh perusahaan penerbangan nasional;
p. barang yang dibawa oleh penumpang dan akan dibawa kembali ke luar negeri; dan/atau
q. barang pendukung proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dari luar negeri. 5
narno.doc
6. BARANG IMPOR SEMENTARA YANG
DIBERIKAN FASILITAS KERINGANAN BEA
MASUK
o MESIN DAN PERALATAN UNTUK
KEPERLUAN PRODUKSI ATAU
PENGERJAAN PROYEK
INFRASTRUKTUR
narno.doc 6
7. BARANG IMPOR SEMENTARA DENGAN
FASILITAS KERINGANAN
• Wajib membayar BM sebesar 2 % untuk
setiap bulan (bagian bulan dihitung satu
bulan penuh).
• PPn dan PPnBM wajib dibayar penuh
narno.doc 7
8. JAMINAN
• Untuk yang mendapat fasilitas
pembebasan , sebesar BM dan PDRI
• Untuk yang mendapat fasilitas
keringanan , sebesar selisih BM
terutang dengan BM yang dibayar +
jaminan PPh ps 22
narno.doc 8
9. Prosedure mendapat fasilitas
Impor Sementara
• Mengajukan permohonan kpd Dirjen BC melalaui Ka Kantor.
Dlm hal ttt dpt diajukan langsung kpd Dirjen BC .
• Permohonan paling sedikit memuat:
a. rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas, dan perkiraan nilai pabean
barang impor sementara;
b. pelabuhan tempat pemasukan barang impor sementara;
c. tujuan penggunaan barang impor sementara;
d. lokasi penggunaan barang impor sementara; dan
e. jangka waktu impor sementara.
• Permohonan paling sedikit dilampiri dengan :
a. dokumen pendukung yang menerangkan bahwa barang tersebut akan diekspor
kembali; dan
b. dokumen identitas pemohon seperti NPWP, surat izin usaha, dan API/APIT.
Kepala Kantor an Menterinarno.doc
memberikan persetujuan impor 9
sementara dalam bentuk SK
10. Terhadap barang impor sementara yang
diberikan fasilitas keringanan (mesin
produksi / peralatan untuk proyek
infrastruktur) dalam kondisi bukan baru
dan/atau yang diatur tata niaga impornya
wajib mendapat persetujuan impor dari
instansi yang berwenang sebelum barang
tersebut keluar dari kawasan pabean.
11. PROSEDUR IMPOR
• Untuk pemenuhan kewajiban pabean atas impor sementara, disampaikan
pemberitahuan pabean impor yang dibuat berdasarkan dokumen
pelengkap pabean dan/atau izin impor sementara.
• Pemberitahuan pabean impor disampaikan kepada kepala kantor paling
lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal izin impor sementara, disertai tanda
terima pembayaran dan/atau jaminan. Apabila pemberitahuan pabean
impor tidak disampaikan dalam jangka waktu tsb , maka izin impor
sementara yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.
• Jangka waktu izin impor sementara diberikan berdasarkan permohonan
sesuai dengan tujuan penggunaannya untuk jangka waktu paling lama 3
(tiga) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean
impor sementara.
• Dalam hal jangka waktu impor sementara dimaksud kurang dari 3 (tiga)
tahun, jangka waktu izin impor sementara tersebut dapat diperpanjang
lebih dari 1 (satu) kali berdasarkan permohonan, sepanjang jangka waktu
izin impor sementara secara keseluruhan tidak lebih dari 3 (tiga) tahun
terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor
sementara.
12. PINDAH LOKASI / PENGGUNAAN UTK
TUJUAN LAIN
• Selama berlakunya izin impor sementara, barang impor sementara
dapat dipindahlokasikan atau digunakan untuk tujuan lain setelah
mendapat persetujuan dari kepala kantor atau Direktur Jenderal.
• Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud , importir
mengajukan permohonan kepada kepala kantor yang menerbitkan
izin impor sementara atau Direktur Jenderal.
• Dalam hal barang impor sementara dipindahlokasikan ke tempat
lain yang berada dalam pengawasan kantor pabean lain, importir
memberitahukan hal tersebut kepada kepala kantor tujuan.
• Dalam hal barang impor sementara dipindahlokasikan atau
digunakan untuk tujuan lain tanpa mendapat persetujuan dari
kepala kantor , izin impor sementara dicabut.
13. PENCABUTAN IZIN IMPOR
SEMENTARA
• Pencabutan izin impor sementara , karena pindah lokasi atau
penggunaan utk tujuan lain tanpa persetujuan , dilakukan oleh
kepala kantor atau Direktur Jenderal dengan surat pencabutan.
• Terhadap barang impor sementara yang telah dicabut izin impor
sementaranya dilakukan penyegelan pada kesempatan pertama.
• Dalam hal izin impor sementara dicabut, barang impor sementara
tersebut diperlakukan sebagai barang impor sementara yang tidak
diekspor kembali dan importir wajib membayar bea masuk yang
terutang dan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari
bea masuk yang seharusnya dibayar.
• Dalam hal barang impor sementara yang telah dicabut izin impor
sementaranya tidak diekspor dalam jangka waktu yang diizinkan ,
maka barang impor tersebut diperlakukan sebagai barang impor
sementara yang tidak diekspor kembali.
14. REALISASI EKSPOR
• Setelah jangka waktu impor sementara
berakhir dan dalam hal tidak dilakukan
perpanjangan izin impor sementara, sambil
menunggu proses realisasi ekspor, terhadap
barang impor sementara dilakukan
penyegelan pada kesempatan pertama.
• Penyegelan dibuka kembali pada saat barang
akan dimuat ke sarana pengangkut dalam
rangka realisasi ekspornya.
15. FORCE MAJEURE
• Dalam hal terjadi kerusakan berat atau musnah karena
keadaan memaksa (force majeure), importir dapat
dibebaskan dari kewajiban untuk mengekspor kembali
barang impor sementara dimaksud serta dibebaskan
dari kewajiban melunasi kekurangan bea masuk dan
sanksi administrasi berdasarkan persetujuan Kepala
Kantor atau Direktur Jenderal.
• Keadaan memaksa (force majeure) harus didukung
dengan pernyataan dari instansi yang berwenang.
• Terhadap keadaan memaksa (force majeure) , pejabat
membuat laporan kejadian dan berita acara.
16. KETENTUAN LAIN DAN SANKSI
• Terhadap barang impor sementara dalam kondisi bukan baru dan/atau barang
yang terkena peraturan pembatasan yang tidak diekspor kembali, sebelum
dilakukan pelunasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, wajib mendapat
persetujuan impor dari instansi teknis terkait.
• Terhadap impor sementara yang mendapat keringanan, pemenuhan persyaratan
impor dilakukan pada saat mengajukan impor sementara.
• Orang yang terlambat mengekspor kembali barang impor sementara melebihi
jangka waktu yang diizinkan , dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar
100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Yang dimaksud
dengan terlambat mengekspor kembali , adalah pelaksanaan ekspor kembali
barang impor sementara yang :
a. pengurusan administrasi kepabeanan dilakukan setelah tanggal jatuh tempo impor
sementara sampai dengan 60 hari setelah tanggal jatuh tempo impor sementara dan realisasi
ekspornya dilakukan dalam kurun waktu yang sama; atau
b. pengurusan administrasi kepabeanan dilakukan sampai dengan tanggal jatuh tempo impor
sementara dan realisasi ekspornya dilakukan dalam jangka waktu antara 30 hari setelah
tanggal jatuh tempo impor sementara sampai dengan 60 hari setelah tanggal jatuh tempo
impor sementara.
• Orang yang tidak mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka
waktu yang diizinkan wajib membayar bea masuk dan dikenai sanksi administrasi
berupa denda 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.