Peraturan ini mengatur tentang kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang berada di bawah pengawasan bea cukai untuk lalu lintas barang. Tempat penimbunan sementara adalah kawasan, bangunan, atau lapangan yang ditetapkan untuk menimbun barang impor dan ekspor sementara. Peraturan ini mengatur syarat dan

1. 1
Peraturan Menteri Keuangan - 70/PMK.04/2007
TENTANG
KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KPPBC TMP C Nunukan

2. Kawasan Pabean
Outline
2
Tempat Penimbunan Sementara
1
2

3. Kawasan Pabean
3
• kawasan dengan batas-batas tertentu di Pelabuhan Laut,
Bandar Udara, atau Tempat Lain yang ditetapkan untuk lalu
lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Pengertian
• Salinan Akte Pendirian Perusahaan sebagai Badan
Hukum;
• Surat Izin Usaha dari instansi terkait;
• Bukti penetapan sebagai Pelabuhan Laut atau Bandar
Udara, kecuali untuk Tempat Lain;
• Bukti status kepemilikan dan/atau penguasaan
tempat atau kawasn;
• Bukti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
• Ukuran luas kawasan;
• Gambar denah lokasi; dan
• Berita Acara Pemeriksaan Lokasi.
Syarat
Permohonan

4. Kawasan Pabean
4
Direktur Jenderal atau Pejabat
yang ditunjuknya atas nama
Menteri Keuangan memberikan
persetujuan atau penolakan
dalam jangka waktu paling
lama 45 (empat puluh lima)
hari sejak permohonan
diterima secara lengkap dan
benar.
Persetujuan dilakukan
dengan menerbitkan
Keputusan Penetapan
sebagai Kawasan Pabean
oleh Direktur Jenderal atau
Pejabat yang ditunjuknya
atas nama Menteri
Keuangan
Penolakan atas permohonan
dilakukan dengan
menerbitkan surat
pemberitahuan penolakan
oleh Direktur Jenderal atau
Pejabat yang ditunjuknya
atas nama Menteri
Keuangan yang disertai
dengan alasan penolakan
Keputusan penetapan sebagai
Kawasan Pabean berlaku sejak
tanggal ditetapkan sampai
dengan adanya pencabutan
Proses
Persetujuan
Setuju
Tolak

5. Contoh Kawasan Pabean
5

6. Larangan dan Pencabutan Penetapan di
Kawasan Pabean
6
• Kawasan Pabean tidak menjalankan kegiatan/usaha dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun secara terus-menerus;
• Pengelola Kawasan Pabean terbukti bersalah telah melakukan pelanggaran
tindak di bidang kepabeanan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
• Pengelola Kawasan Pabean dinyatakan pailit; dan/atau
• Pengelola Kawasan Pabean mengajukan permohonan sendiri untuk dilakukan
pencabutan.
Penetapan sebagai Kawasan Pabean dicabut dalam hal :
Barang selain untuk tujuan impor dan/atau ekspor dilarang untuk ditimbun,
dimasukkan, dan/atau dikeluarkan ke dan/atau dari Kawasan Pabean, kecuali
untuk tujuan pengangkutan selanjutnya
Larangan

7. Kawasan Pabean
Outline
7
Tempat Penimbunan Sementara
1
2

8. Tempat Penimbunan Sementara
8
Penetapan suatu kawasan,
bangunan, dan/atau lapangan
sebagai Tempat Penimbunan
Sementara di tetapkan oleh
Direktur Jenderal atau Pejabat
yang ditunjuknya atas nama
Menteri Keuangan
Tempat Penimbunan Sementara
berupa :
* Lapangan Penimbunan
* Lapangan Penimbunan Peti
Kemas;
* Gudang Penimbunan; dan/atau
* Tangki penimbunan
Penambahan jenis Tempat Penimbunan Sementara diatur dengan
Peraturan Direktur Jenderal

9. Tempat Penimbunan Sementara (Syarat
Permohonan)
 Salinan Akte Pendirian Perusahaan sebagai Badan Hukum;
 Surat Izin Usaha dari instansi terkait;
 Izin dari Pemerintah Daerah setempat;
 Foto copy bukti kepemilikan atau penguasaan suatu bangunan, tempat atau kawasan
yang mempunyai batas-batas yang jelas;
 Bukti Nomor Pokok Wajib Pajak;
 Gambar denah dan batas-batasnya yang meliputi tempat penimbunan barang impor,
ekspor, barang untuk diangkut ke dalam daerah pabean lainnya melalui luar daerah
pabean, dan tempat pemeriksaan barang dan ruang kerja Pejabat Bea dan Cukai;
 Daftar peralatan dan fasilitas penunjang kegiatan usaha yang dimiliki dan surat
pernyataan sanggup untuk menyediakan peralatan dan fasilitas yang memadai;
 Surat keterangan dari pengusaha atau penanggung jawab Kawasan Pabean tentang
penggunaan bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu
di dalam Kawasan Pabean bersangkutan sebagai Tempat Penimbunan Sementara;
 Berita Acara Pemeriksaan Lokasi;
 Surat pernyataan sanggup melaksanakan administrasi pembukuan sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan Indonesia; dan
 Surat pernyataan sanggup memenuhi peraturan perundang-undangan dibidang
kepabeanan
9

10. Tempat Penimbunan Sementara
10
Direktur Jenderal atau Pejabat
yang ditunjuknya atas nama
Menteri Keuangan memberikan
persetujuan atau penolakan
dalam jangka waktu paling
lama 45 (empat puluh lima)
hari sejak permohonan
diterima secara lengkap dan
benar.
Persetujuan ditetapkan
dengan menerbitkan
Keputusan Penetapan sebagai
Tempat Penimbunan
Sementara oleh Direktur
Jenderal atau Pejabat yang
ditunjuknya atas nama
Menteri Keuangan
Penolakan atas permohonan
dilakukan dengan
menerbitkan surat
pemberitahuan penolakan
oleh Direktur Jenderal atau
Pejabat yang ditunjuknya
atas nama Menteri
Keuangan yang disertai
dengan alasan penolakan
Keputusan penetapan sebagai
Tempat Penimbunan
Sementara berlaku sejak
tanggal ditetapkan sampai
dengan adanya pencabutan
Proses
Persetujuan
Setuju
Tolak

11. Penjelasan
Barang yang berasal dari dalam daerah
pabean dilarang ditimbun di Tempat
Penimbunan Sementara kecuali untuk
• tujuan ekspor;
• tujuan re-ekspor;atau
• tujuan dikirim ke tempat lain dalam daerah
pabean dengan melewati tempat diluar
daerah pabean
Penimbunan Barang di Tempat Penimbunan
Sementara
11
Penimbunan barang impor dan barang ekspor sementara menunggu
pengeluaran atau pemuatannya, dilakukan di tempat penimbunan yang telah
mendapatkan penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara

12. Penimbunan Barang di Tempat Penimbunan Sementara
12
• Penimbunan barang di dalam Tempat
Penimbunan Sementara Wajib
dipisahkan antara barang impor,
barang ekspor, dan barang untuk
diangkut ke dalam daerah pabean
lainnya melalui luar daerah pabean.
• Barang-barang berbahaya, merusak,
dan/atau yang memiliki sifat dapat
mempengaruhi barang-barang lain
atau yang memerlukan instalasi atau
penanganan khusus, wajib ditimbun di
tempat khusus yang disediakan untuk
itu.
• Peti kemas kosong wajib ditimbun di
tempat khusus yang disediakan untuk
itu.
• Barang impor, ekspor, atau untuk
diangkut ke dalam daerah pabean
lainnya melalui luar daerah pabean
yang ditimbun di gudang penimbunan,
wajib diberi identitas secara jelas
• Peti kemas atau kemasan barang-
barang lainnya yang ditimbun dalam
Tempat Penimbunan Sementara hanya
dapat dibuka untuk kepentingan
pemeriksaan fisik barang dalam
rangka pemeriksaan pabean.
• Dalam hal terdapat permohonan
tertulis dari pemilik barang atau
kuasanya, Pejabat Bea dan Cukai
dapat memberikan persetujuan untuk
membuka peti kemas atau kemasan
barang

13. Penimbunan Barang di Tempat Penimbunan Sementara
PENGERTIAN
• Penimbunan barang di Tempat Penimbunan
Sementara yang berada di dalam area pelabuhan
laut atau bandar udara ditetapkan paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal penimbunan.
• Penimbunan barang di Tempat Penimbunan
Sementara yang berada di tempat lain, ditetapkan
paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal
penimbunan.
• Barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan
Sementara yang tidak dikeluarkan dalam jangka
waktu, ditetapkan sebagai Barang yang Dinyatakan
Tidak Dikuasai.
13

14. Kewajiban dan Tanggung Jawab
Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara
Tempat, bangunan, dan sarana wajib memenuhi persyaratan yang
memungkinkan dapat dilakukannya pengeluaran, pemeriksaan, dan
pemasukan barang dari dan ke peti kemas atau kemasan barang
lainnya serta mengurangi resiko terjadinya kehilangan atau kerusakan
barang
14
Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara wajib menyediakan tempat atau
bangunan dan sarana yang memadai untuk tempat pemeriksaan barang yang
ditimbun di dalam Tempat Penimbunan Sementara

15. Kewajiban dan Tanggung Jawab
Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara
Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara yang telah mendapatkan Keputusan
Penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara, sebelum memulai
operasional kegiatan sebagai Tempat Penimbunan Sementara wajib menyerahkan
jaminan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Tempat Penimbunan
Sementara.
Besarnya jumlah jaminan
ditetapkan dengan
memperlihatkan kapasitas,
jenis, dan/atau volume
Tempat penimbunan
Sementara
Bentuk jaminan dapat berupa:
*uang tunai;
*jaminan bank;dan/atau
*Jaminan dari perusahaan
asuransi
15

16. Kewajiban dan Tanggung Jawab
Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara
Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara yang akan
memulai operasional kegiatan sebagai Tempat
Penimbunan sementara wajib memberitahukan secara
tertulis kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi
Tempat Penimbunan Sementara yang berada dibawah
pengawasan Kantor Pabean yang telah menerapkan
sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) Kepabeanan
wajib memiliki aplikasi pengelolaan barang di Tempat
Penimbunan Sementara dan menyediakan media
komunikasi data elektronik yang terhubung (on-line
Computer) dengan aplikasi kepabeanan Kantor Pabean
16

17. Kewajiban dan Tanggung Jawab
Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara
17
Pengusaha Tempat
Penimbunan Sementara wajib
menyelenggarakan pembukuan
dan menyimpan catatan dan
dokumen, termasuk data
elektronik, yang berkaitan
dengan pemasukan dan
pengeluaran barang yang
ditimbun di Tempat
Penimbunan Sementara untuk
jangka waktu 10 (sepuluh)
tahun
Pengusaha Tempat
Penimbunan Sementara wajib
menyerahkan laporan
keuangan, buku, catatan dan
dokumen yang menjadi bukti
dasar pembukuan, surat yang
berkaitan dengan kegiatan
usaha termasuk data
elektronik, serta surat yang
berkaitan dengan kegiatan di
bidang kepabeanan untuk
kepentingan audit kepabeanan

18. Kewajiban dan Tanggung Jawab
Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara
18
Pengusaha dibebaskan dari
tanggung jawab dalam hal
barang yang ditimbun di
Tempat Penimbunan
Sementaranya
musnah tanpa
sengaja
telah diekspor kembali,
diimpor untuk dipakai, atau
diimpor sementara;atau
telah dipindahkan ke
Tempat Penimbunan
Sementara lain, Tempat
Penimbunan Berikat atau
Tempat Penimbunana
Pabean
Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara bertanggung jawab atas bea masuk
dan/atau cukai serta pajak dalam rangka impor yang terutang atas barang yang
ditimbun dalam Tempat Penimbunan Sementara terhitung sejak saat penimbunan
sampai dengan tanggal Pemberitahuan Pabean atas impor

19. Kewajiban dan Tanggung Jawab
Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara
Pengusaha Tempat
Penimbunan Sementara
yang tidak dapat
mempertanggungjawabkan
barang yang seharusnya
berada di tempat
penimbunannya, wajib
membayar bea masuk
dan/atau cukai serta pajak
dalam rangka impor yang
terutang dan dikenakan
sanksi administrasi berupa
denda sebesar 25% (dua
puluh lima persen) dari bea
masuk yang seharusnya
dibayar
• Perhitungan bea masuk
dan/atau cukai serta pajak
dalam rangka impor yang
terutang, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
sepanjang tidak dapat
didasarkan pada tarif dan
nilai pabean barang yang
bersangkutan, didasarkan
pada tarif tertinggi untuk
golongan barang yang
tertera dalam
pemberitahuan pabean
pada saat barang tersebut
ditimbun di Tempat
Penimbunan Sementara
dan nilai pabean
ditetapkan oleh Pejabat
Bea dan Cukai
19

20. Sanksi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara
• Kepala Kantor Pabean dapat memberikan sanksi
kepada pemilik izin Tempat Penimbunan
Sementara
20
Sanksi Kepala
Kantor Pabean
Tertulis Pembekuan Pencabutan Izin

21. Sanksi Tertulis
• tidak mengindahkan ketentuan pemisahan penimbunan barang impor, barang
ekspor, dan barang untuk diangkut ke dalam daerah pabean lainnya melalui
luar daerah pabean
• menimbun barang-barang berbahaya, merusak, dan yang karena sifatnya dapat
mempengaruhi barang-barang lain atau yang memerlukan instalasi atau
penanganan khusus, tidak ditempat khusus
• menimbun peti kemas kosong, tidak di tempat khusus
• tidak memberikan identitas barang impor dan barang ekspor yang ditimbun di
gudang penimbunan
• tidak lagi memenuhi ketentuan tentang tempat pemeriksaan barang
• tidak menyerahkan jaminan sesuai dengan ketentuan
• tidak memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pabean yang
mengawasi sebelum memulai operasional kegiatan sebagai Tempat
Penimbunan
• tidak memberitahukan perubahan data dan/atau kondisi fisik Tempat
Penimbunan Sementara berdasarkan rekomendasi dalam Laporan Hasil Audit
di bidang kepabeanan atau dari unit pengawasan lainnya; dan/atau
• tidak menyampaikan daftar.
21

22. Sanksi Pembekuan
• menimbun barang selain yang diizinkan untuk ditimbun di
tempat Penimbunan Sementara
• tidak lagi memiliki dan menyelenggarakan sistem
Pertukaran Data Elektronik (PDE)
• tidak menyelenggarakan pembukuan dan tidak bersedia
menyerahkan dokumen dan pembukuan lainnya
sehubungan dengan audit dibidang kepabeanan
• tidak memenuhi kewajiban pelunasan bea masuk dan/atau
cukai serta pajak dalam rangka impor, dan sanksi
administrasi, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
penagihan;
• tidak memenuhi ketentuan yang menjadi alasan
diterbitkannya surat peringatan. dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal surat peringatan; dan/atau
• direkomendasikan oleh unit pengawasan untuk dibekukan
22

23. Sanksi Pencabutan
• Tempat Penimbunan Sementara dalam status pembekuan
dalam waktu selama 6 (enam) bulan secara terus menerus;
• Tempat Penimbunan Sementara tidak menjalankan
kegiatan/usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun secara
terus menerus;
• Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara terbukti
bersalah telah melakukan pelanggaran tindak pidana di
bidang kepabeanan berdasarkan putusan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap;
• Tempat Penimbunan Sementara dinyatakan pailit;dan/atau
• Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara mengajukan
permohonan sendiri untuk dilakukan pencabutan
23

24. TERIMA KASIHTERIMA KASIH
Direktorat Jendral Bea dan Cukai
Jl. Achmad Yani/ByPass
Telp. (021) 489.7511 Fax. (021) 489.7512
KPPBC Tipe Madya Pabean C Nunukan
Jl. Pelabuhan Baru No.40A, Nunukan 77482
Telp : 0556-21023 / 21298
Fax : 0556-21023