Dokumen ini membahas program-program pengembangan permukiman yang dijalankan Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Timur, mencakup program pengembangan permukiman perkotaan dan perdesaan seperti penanganan kawasan kumuh dan RSH, pembangunan kawasan agropolitan dan minapolitan, serta program pemberdayaan masyarakat pedesaan. Dokumen ini juga menjelaskan persyaratan dan dokumen pendukung untuk pelaksanaan masing-masing program tersebut.
Program dan Kegiatan APBN Penyehatan Lingkungan Permukiman di Provinsi Jawa T...infosanitasi
Program dan kegiatan pembangunan Penyehatan Lingkungan Permukiman (sanitasi, air limbah, persampahan dan drainase) yang dibiayai APBN untuk Provinsi Jawa Timur.
Program dan Kegiatan APBN Penyehatan Lingkungan Permukiman di Provinsi Jawa T...infosanitasi
Program dan kegiatan pembangunan Penyehatan Lingkungan Permukiman (sanitasi, air limbah, persampahan dan drainase) yang dibiayai APBN untuk Provinsi Jawa Timur.
Dasar-dasar Sanitasi Permukiman menjelaskan mengenai apa dan mengapa permasalahan sanitasi, dan bagaimana memperbaiki kualitas lingkungan permukiman khususnya melalui pengelolaan sistem air limbah, persampahan dan drainase lingkungan yang lebih baik.
Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh, Tantangan dan Capaian sampai Tahun 2011Oswar Mungkasa
Disampaikan oleh Amwazi Idrus (Direktur Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta karya Kemen PU) pada Pra Seminar Nasional Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Jakarta 18 September 2012
Presentación realizada en Daroca el 2 de diciembre de 2009 en el marco del Ciclo "Propuestas ante la Crisis" que hemos desarrollado a lo largo de la provincia de Zaragoza.
Paul Biya - Président du Cameroun - Mot du capitaine des Lions Indomptables l...Paul Biya
Paul Biya - Président du Cameroun - Mot du capitaine des Lions Indomptables à l'occasion de la réception offerte en leur honneur Palais de l'Unité par le Couple Présidentiel - Yaoundé, le 08 février 2017
Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...Mgs Zulfikar Rasyidi
Paparan ini adalah paparan terkait pengelolaan infrastruktur SDA Tahun 2019 yang dikelola oleh BBWS Sumatera VIII sebagai perpanjangan tangan Direktoral Jenderal SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa prinsip otonomi adalah mengurus dan mengatur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak di capai, maka pemerintah wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengaturan, perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Dalam rangka perwujudan pengembangan KSP secara efisien dan efektif yang penyusunan rencana tata ruang (RTR)-nya diamanatkan oleh peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi, perlu suatu proses perencanaan untuk masing-masing KSP secara baik dan benar serta implementasi RTR KSP yang disepakati oleh semua pemangku kepentingan di daerah.;
Kawasan Banten Lama – Kasemen dan Kawasan Permukiman Masyarakat Adat Baduy – Leuwidamar merupakan salah satu Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan di dalam RTRW Provinsi Tahun 2010-2030 dengan kepentingan sosial budaya yang lokasi wilayahnya berada di Kota Serang dan Kabupaten Lebak yang mendapat perhatian khusus di tahun 2014;
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi MalukuOswar Mungkasa
disampaikan oleh Kepala Bappeda Propinsi Maluku pada Lokakarya Regional Penyusunan Background Study Buku III RPJMN 2015-2019 Pembangunan Berdimensi Kewilayahan: Nusa Tenggara- Maluku- Papua di Kuta, Bali 23 September 2013
Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016ayi sugandhi
Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019infosanitasi
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019, Direktur Perkotaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Kementrian Dalam Negeri
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi sebagai dokumen pusat dalam rangka penyusunan RPI2JM ( Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah), Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015 2019. Air Limbah dan Persampahan, Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...infosanitasi
Platform Pembangunan Sanitasi 2015-2019 Strategi, Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan Persampahan). Selain pembangunan fisik infrastruktur sanitasi, juga aspek non-fisik seperti kelembagaan, pengaturan, PHBS, dll.
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015infosanitasi
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 648-565/Kep/Bangda/2014 tentang Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2015.
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Program dan Kegiatan APBN Pengembangan Permukiman di Provinsi Jawa Timur
1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
(APBN)
Oleh :
WAWAN CAHYOKO, ST, MT
(Ka. SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA TIMUR)
Lokakarya Memorandum Program Sanitasi
Malang, 22 – 23 Juli 2013
2. SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TIMUR
• PPK Pembinaan Teknis Pengembangan
Permukiman
• PPK Perkotaan
• PPK Perdesaan
• PPK Pembinaan Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan (PPIP)
Kegiatan di Masing-masing PPK :
• Pembinaan Teknis :: SPPIP dan RPKPP
• Perkotaan :: Kumuh dan RSH
• Perdesaan :: Agropolitan dan Minapolitan
• Pembinaan Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan
3. SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TIMUR
SPPIP
Dokumen induk dan Acuan utama dalam penyusunan
program-program investasi bidang permukiman yang
terdapat dalam RPIJM Cipta Karya
RPKPP
Dokumen teknis untuk mendukung operasional penanganan
kawasan permukiman prioritas dan digunakan sebagai
masukan dalam penyusunan RPIJM Cipta Karya
Readines Criteria
Surat Pernyataan Minat fasilitasi penyusunan SPPIP dan
RPKPP dari Bupati / Walikota yang bersangkutan
4.
5. SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERMUKIMAN KUMUH & RSH
1. Dapat berada/tidak berada pada peruntukan
perumahan dan permukiman dalam rencana tata ruang
2. Tidak dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis
bangunan gedung sesuai dengan fungsi bangunan
gedung
3. Rendahnya kualitas fisik prasarana dan sarana
lingkungan (jaling,saluran drainase,pematusan, dll)
4. Kepadatan penduduk tinggi
5. Sebagian besar rumah tidak layak huni
6. SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERMUKIMAN KUMUH & RSH
1. Lokasi kawasan kumuh
2. SK penetapan kawasan kumuh
3. Tabulasi potensi dan permasalahan kawasan
permukiman kumuh yang ditangani
4. Peta kawasan kumuh berupa peta skala
kota/kabupaten dan skala kawasan (zonasi kawasan
kumuh)
5. Luas kawasan kumuh yang ditangani (Ha)
6. Jumlah penduduk di kawasan kumuh (jiwa)
7. Tingkat kepadatan penduduk (jiwa/Ha)
7. SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TIMUR
READINES
CRITERIA
SPPIP-RPKPP-RPIJM
BANGKIM
KAWASAN
KUMUH
KAWASAN RSH
•Status Lahan Kepemilikan Legal yang Didukung Berita
Acara Serah Teima Pengembang Kepada Pemkab/Pemkot
•Tipe Rumah Sangat Sederhana dengan Harga Jual ≤ 88
Juta
Penetapan Kawasan Kumuh (SK)
Ditandatangani oleh Bupati/Walikota
•Adanya Usulan Fasilitasi Infrastruktur PSU
(Prasarana Sarana Umum) Rumah Siap Huni
•Adanya Surat Permohonan/Permintaan
Fasilitasi Yang Ditandatangani oleh
Bupati/Walikota
8. SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TIMUR
Dermaga
Jl. Produksi Srinkler
Sumur Bor
Sal. Irigasi
AGROPOLITAN
kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan
pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya
keterkaitan fungsional dan hierarkhi keruangan satuan sistem
permukiman kawasan perkotaan yang berorientasi pada pengembangan
kegiatan pertanian, kegiatan penunjang pertanian, dan kegiatan
pengolahan produk pertanian.
MINAPOLITAN
berdasarkan turunan kawasan Agropolitan : kawasan yang terdiri atas
satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem
produksi perikanan dan pengeloaan sumberdaya alam tertentu yang
ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan
satuan sistem permukiman dan sistem minabisnis.
Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan
perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi,
efisiensi, berkualitas dan percepatan.
9. SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TIMUR
DOKUMEN PENGEMBANGAN
KWS AGROPOLITAN
1. Master plan
2. RPIJM
3. SK Penetapan Kawasan
4. SK Pokja
5. SK Gubernur ttg Penetapan Lokasi
DOKUMEN PENGEMBANGAN
KWS MINAPOLITAN
1. Master plan
2. RPIJM
3. SK Penetapan Kawasan
4. SK Pokja
5. SK Menteri KKP ttg Penetapan Lokasi
READINES
CRITERIA
Dermaga
Jl. Produksi Srinkler
Sumur Bor
Sal. Irigasi
10. SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TIMUR
• Program ini dimaksudkan untuk mengurangi
kemiskinan dan memperkuat implementasi tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance)
ditingkat pemerintah daerah khususnya yang
menjadi sasaran Program.
• Mewujudkan peningkatan akses kepada
masyarakat miskin, hampir miskin, dan perempuan
dalam program pelayanan masyarakat dan
infrastruktur dasar PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
PPIP
Dermaga
Jl. Produksi Srinkler
Sumur Bor
Sal. Irigasi
11. SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TIMUR
1) Kabupaten lama dengan kinerja baik (berdasarkan
hasil audit BPKP)
2) Kabupaten tertinggal yang belum dapat program
pemberdayaan Cipta Karya
3) Desa sasaran PPIP adalah desa baru (tidak
mengulang)
4) Usulan Bupati
5) Di rekomendasikan desa dengan tingkat kemiskinan
di atas 25% berdasarkan data PPLS.
6) Penetapan Desa Sasaran oleh Menteri PU.
READINES
CRITERIA
Dermaga
Jl. Produksi Srinkler
Sumur Bor
Sal. Irigasi