Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat hikmat dan pengetahuan yang diberikan kepada tim penyusun Laporan Antara Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi Sudut Pandang Sosial Budaya (Kawasan Banten Lama Di Kota Serang Dan Kawasan Baduy di Kabupaten Lebak) dapat selesai dengan baik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menetapkan bahwa kawasan yang termasuk dalam kawasan strategis adalah Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia.
Berdasarkan kajian hukumnya, terkait dengan kawasan banten lama, kawasan strategis ini mendapat perlindungan dari RTRW Banten 2030, yakni PERDA No 2 Tahun 2011. Sedangkan KSP Masyarakat Adat Baduy, selain mendapat perlindungan dari RTRW tersebut juga terdapat perlindungan lainnya berupa Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Pada pasal 4 didalam peraturan daerah tersebut disampaikan bahwa “Segala peruntukkan lahan terhadap hak ulayat Masyarakat Baduy diserahkan sepenuhnya kepada Masyarakat Baduy”. Yang artinya Penataan ruang didalam KSP Masyarakat Adat Baduy yang mencakup sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dilandasi/didasari/diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat Baduy.
Pada penyusunan konsep pengembangan kawasan, diharapkan kawasan penyangga yang masuk dalam kesatuan kawasan strategis provinsi dikaji lebih dalam sehingga kualitas rencana tata ruang menjadi lebih baik.
Sesuai dengan kerangka acuan kerja (KAK), maka diharapkan Laporan Antara ini dapat memberikan proses untuk mengelurkan output atau keluaran (produk) berupa Arahan Zonasi, Pengaturan Perijinan, Insentif dan Disinsentif, dan pengaturan sanksi administratif di kedua KSP tersebut.
Kata kunci pada laporan ini adalah kawasan inti, kawasan penyangga, KSP, Baduy, dan Banten Lama.
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang sepenuhnya akan tergantung pada ketersediaan peta yang mumpuni, yaitu berupa peta citra satelit, foto udara dan kondisi terkini.
Keterbatasan anggaran menyebabkan penyediaan peta citra satelit ataupun foto udara akan terkendala.
Dengan LANDSEYE (Inovasi Pertanahan Donggala) RDTR dapat disusun karena Aplikasi LANDSEYE menyediakan secara FREE Citra Satelit dan proses digitasi citra yang mudah.
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Penataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya dalam penyusunan rencana tata ruang
KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...Fitri Indra Wardhono
HAL-HAL POKOK SUBSTANSI UU No.26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG
PERPRES No. 54 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN RUANG KAWASAN JABODETABEKPUNJUR
ARAHAN PENGEMBANGAN KOTA TANGERANG BERDASARKAN PERPRES No. 54 TAHUN 2008
Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Pulau Papua dan Rencana Ta...Oswar Mungkasa
disampaikan oleh Edy Soegiharto (Direktur Fasilitasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Kemendagri) pada Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang RTR Kepulauan Maluku dan Pulau Papua di Ambon 1 Oktober 2013
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat hikmat dan pengetahuan yang diberikan kepada tim penyusun Laporan Antara Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi Sudut Pandang Sosial Budaya (Kawasan Banten Lama Di Kota Serang Dan Kawasan Baduy di Kabupaten Lebak) dapat selesai dengan baik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menetapkan bahwa kawasan yang termasuk dalam kawasan strategis adalah Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia.
Berdasarkan kajian hukumnya, terkait dengan kawasan banten lama, kawasan strategis ini mendapat perlindungan dari RTRW Banten 2030, yakni PERDA No 2 Tahun 2011. Sedangkan KSP Masyarakat Adat Baduy, selain mendapat perlindungan dari RTRW tersebut juga terdapat perlindungan lainnya berupa Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Pada pasal 4 didalam peraturan daerah tersebut disampaikan bahwa “Segala peruntukkan lahan terhadap hak ulayat Masyarakat Baduy diserahkan sepenuhnya kepada Masyarakat Baduy”. Yang artinya Penataan ruang didalam KSP Masyarakat Adat Baduy yang mencakup sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dilandasi/didasari/diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat Baduy.
Pada penyusunan konsep pengembangan kawasan, diharapkan kawasan penyangga yang masuk dalam kesatuan kawasan strategis provinsi dikaji lebih dalam sehingga kualitas rencana tata ruang menjadi lebih baik.
Sesuai dengan kerangka acuan kerja (KAK), maka diharapkan Laporan Antara ini dapat memberikan proses untuk mengelurkan output atau keluaran (produk) berupa Arahan Zonasi, Pengaturan Perijinan, Insentif dan Disinsentif, dan pengaturan sanksi administratif di kedua KSP tersebut.
Kata kunci pada laporan ini adalah kawasan inti, kawasan penyangga, KSP, Baduy, dan Banten Lama.
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang sepenuhnya akan tergantung pada ketersediaan peta yang mumpuni, yaitu berupa peta citra satelit, foto udara dan kondisi terkini.
Keterbatasan anggaran menyebabkan penyediaan peta citra satelit ataupun foto udara akan terkendala.
Dengan LANDSEYE (Inovasi Pertanahan Donggala) RDTR dapat disusun karena Aplikasi LANDSEYE menyediakan secara FREE Citra Satelit dan proses digitasi citra yang mudah.
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Penataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya dalam penyusunan rencana tata ruang
KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...Fitri Indra Wardhono
HAL-HAL POKOK SUBSTANSI UU No.26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG
PERPRES No. 54 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN RUANG KAWASAN JABODETABEKPUNJUR
ARAHAN PENGEMBANGAN KOTA TANGERANG BERDASARKAN PERPRES No. 54 TAHUN 2008
Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Pulau Papua dan Rencana Ta...Oswar Mungkasa
disampaikan oleh Edy Soegiharto (Direktur Fasilitasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Kemendagri) pada Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang RTR Kepulauan Maluku dan Pulau Papua di Ambon 1 Oktober 2013
Praktek Terbaik untuk Inovasi Pemenuhan Pelayanan Publik PerkotaanOswar Mungkasa
tanpa sumber penulis, disampaikan pada Seminar nasional Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Mewujudkan Kota Masa Depan Indonesia. Jakarta 13 Desember 2012
Untuk pekerjaan:
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana
Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Kota
Pada:
Pemerintah Kota Bengkulu
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan
Tahun Anggaran 2023Ruang
Rencana tata ruang dalam kajian lokasi gudang logistik kebencanaan
1. RENCANA TATA RUANG
DALAM PENENTUAN LOKASI
GUDANG LOGISTIK
KEBENCANAAN
Oleh
M.Giri Saptono, ST. MT
(Praktisi Perencanaan Wilayah Dan Kota/ Anggota IAP DKI Jakarta)
LAPORAN PENDAHULUAN
KAJIAN LOKASI PEMBANGUNAN GUDANG LOGISTIK REGIONAL
2. PENTINGNYA RTRW
PRODUK DARI PENATAAN RUANG SEBAGAIMANA DIAMANATKAN
DALAM UU. NO. 26 TAHUN 2007 BERUPA RENCANA UMUM TATA
RUANG DAN RENCANA RINCI TATA RUANG.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) MERUPAKAN BAGIAN
DARI RENCANA UMUM TATA RUANG YANG OLEH UU 26 TAHUN
2007, PASAL 26 AYAT 3 DINYATAKAN BAHWA RTRW MENJADI DASAR
UNTUK PENERBITAN PERIZINAN LOKASI PEMBANGUNAN DAN
ADMINISTRASI PERTANAHAN
KEPPRES 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK
KEPENTINGAN UMUM, PS 4 MENYATAKAN BAHWA PENGADAAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM HANYA
DAPAT DILAKSANAKAN BERDASARKAN PADA RTRW
PP 15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN
RUANG PASAL 165 MENYATAKAN, BAHWA :
IZIN PRINSIP DAN IZIN LOKASI DIBERIKAN BERDASARKAN
RTRW
3. HIRARKI RENCANA TATA RUANG
Menurut UU Penataan Ruang No.26/2007
RENCANA UMUM TATA RUANG
PASAL 14 Ayat (2)
RTRW NASIONAL
RTRW PROVINSI
RTRW KABUPATEN
RTRW KWS METROPOLITAN
RTRW KOTA
RENCANA RINCI TATA RUANG
PASAL 14 Ayat (3)
RTR PULAU/KEPULAUAN
RTR KWS STRATEGIS NAS
RTR KWS STRATEGIS PROV
RTR KWS STRA KABUPATEN
RDTR KABUPATEN
RTR KWS PERKOTAAN DLM WIL KABUPATEN
RTR BAGIAN WIL KOTA
RTR KWS STRATEGIS KOTA
RDTR WIL KOTA
5. MUATAN
RTRW Kabupaten/Kota
RENCANA TATA RUANG Pasal 17 Ayat (1)
Rencana Struktur Ruang
Pasal 17 Ayat (2)
Rencana Rencana
Sistem Pusat Sistem Jaringan
Permukiman Prasarana
Sistem Jaringan
Transportasi
Sistem Wilayah
Rencana Pola Ruang
Pasal 17 Ayat (3)
Peruntukan Peruntukan
Kawasan Kawasan
Lindung Budidaya
Kegiatan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Sistem Internal
Perkotaan
Pasal 17 Ayat (5):
Ditetapkan Kawasan Hutan
minimal 30 % Luas DAS
Sistem Jaringan
Energi & Kelistrikan
Sistem Jaringan
Telekomunikasi
Sistem
Persampahan & Sanitasi
Sistem Jaringan SDA
Kegiatan Sosial
Kegiatan Budaya
Kegiatan Ekonomi
Kegiatan Peratahan &
Keamanan
Pasal 17 Ayat (4)
9
6. Rencana Struktur
Ruang Dalam
RTRW Provinsi/
Kabupaten/
Kota memuat:
- Rencana sistem
jaringan utama
prasarana
SUBSTANSI STRUKTUR RUANG
Untuk penentuan lokasi gudang logistik regional
Pemilihan Lokasi mengacu pada rencana struktur ruang
khususnya rencana jaringan transportasi yang lebih
spesifik dan detail yaitu pada RTRW Kabupaten/kota
dan/atau RDTR bagian wilayah kota.
7. Rencana Pola
Ruang Dalam
RTRW Provinsi/
Kabupaten/
Kota memuat:
- Rencana pola
ruang kawasan
lindung
- Rencana pola
ruang kawasan
budidaya
Kawasan
Peruntukan
Kawasan
Peruntukan
Kawasan
Peruntukan
Kawasan
Peruntukan
Kawasan
Peruntukan
SUBSTANSI POLA RUANG
Untuk penentuan lokasi gudang logistik regional
Pemilihan lahan mengacu pada pola ruang kawasan
budidaya yang lebih spesifik dan detail yaitu pada RTRW
Kabupaten/kota dan/atau RDTR bagian wilayah kota.
8. Lokasi Gudang Logistik Regional Menurut
Kawasan Peruntukannya
Kawasan Peruntukan
Syarat utama lokasi
gudang logistik
regional harus dekat
dengan bandara (+/-
radius 3 Km) yang
berada pada kawasan
peruntukan yang
mendukung aktifitas
logistik darurat
kebencanaan dan
didukung oleh
ketersediaan sistem
jaringan utama
prasarana sekelas
primer/nasional
Kawasan
Peruntukan
Kawasan
Peruntukan
Kawasan
Peruntukan
Kawasan Peruntukan