Dokumen tersebut membahas latar belakang, tujuan, dan strategi pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Program Kotaku) di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Program ini bertujuan meningkatkan penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah dan mengurangi luas kawasan kumuh menjadi nol hektar melalui peningkatan infrastruktur permukiman dan keterlibatan masyarakat. Strategi pelaksanaannya meliputi pendekatan berbasis masyarakat, per
Dukungan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Terhadap Pencapaian Tujuan SDGsHari Prasetyo
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2015-2030 sudah disepakati masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, upaya pencapainya menjadi perhatian dan prioritas program/kegiatan disetiap negara. Sebagai bukti keseriusan Indonesia untuk mencapai SDGs, Presiden RI telah menerbitkan Perpres No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016ayi sugandhi
Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya
Arahan RPJMN 2015-2019 Bidang Cipta Karya Kementerian PU perlu diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan Masyarakat baik di Perkotaan maupun di Perdesaan, utamanya oleh berbagai program sektor di lingkungan DitjenCipta Karya
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi sebagai dokumen pusat dalam rangka penyusunan RPI2JM ( Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah), Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...windalimbanadi
Dokumen word/pdf ini milik Sang Penulis dan direview dalam bentuk PPT oleh saya pribadi.
Di Review Oleh: Winda M. Limbanadi (Mahasiswi Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Sam Ratulangi).
Dukungan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Terhadap Pencapaian Tujuan SDGsHari Prasetyo
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2015-2030 sudah disepakati masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, upaya pencapainya menjadi perhatian dan prioritas program/kegiatan disetiap negara. Sebagai bukti keseriusan Indonesia untuk mencapai SDGs, Presiden RI telah menerbitkan Perpres No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016ayi sugandhi
Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya
Arahan RPJMN 2015-2019 Bidang Cipta Karya Kementerian PU perlu diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan Masyarakat baik di Perkotaan maupun di Perdesaan, utamanya oleh berbagai program sektor di lingkungan DitjenCipta Karya
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi sebagai dokumen pusat dalam rangka penyusunan RPI2JM ( Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah), Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...windalimbanadi
Dokumen word/pdf ini milik Sang Penulis dan direview dalam bentuk PPT oleh saya pribadi.
Di Review Oleh: Winda M. Limbanadi (Mahasiswi Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Sam Ratulangi).
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015 2019. Air Limbah dan Persampahan, Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pola Penanganan Drainase Perkotaan menjelaskan mengenai aspek hukum dan peraturan yang mendasarinya, strategi dan kebijakan penanganan drainase, paradigma baru dalam penanganan drainase, dan berbagai opsi teknologi drainase. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Penataan Ruang
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
2. LANDASAN-LATAR BELAKANG-
TUJUAN & STRATEGI PELAKSANAAN
KOTAKU
KONDISI UMUM KOTA PASURUAN
PROFIL KUMUH KOTA PASURUAN
INVESTASI INFRASTRUKTUR 2018
KOLABORASI PROGRAM &
PENGURANGAN KUMUH5
4
3
2
1
4. LANDASAN KEBIJAKAN
UU NO. 7/2007
(RPJPN TAHUN 2005-2025)
MEWUJUDKAN KOTA TANPA
PERMUKIMAN KUMUH
UU NO. 1/2011
(PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN)
MENYELENGGARAKAN
PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN YANG LAYAK
DAN TERJANGKAU DALAM
LINGKUNGAN YANG SEHAT,
AMAN, SERASI, TERATUR,
HARMONIS, DAN
BERKELANJUTAN
PERPRES NO. 2/2015
(RPJMN TAHUN 2015-2019)
TARGET NASIONAL
PENANGANAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH =
38.431 HA
PP NO. 14/2016
(PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN)
MENGENDALIKAN DAN
MENGEMBANGKAN
PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
MELALUI KETERPADUAN
PRASARANA,SARANA, DAN
UTILITAS UMUM
PERMEN NO. 2/2016
(PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH)
MEWUJUDKAN FUNGSI
LINGKUNGAN HUNIAN DAN
TEMPAT KEGIATAN
PENDUKUNG YANG TERPADU
DAN BERKELANJUTAN
MELALUI : PENGEMBANGAN
YANG TELAH ADA,
PEMBANGUNAN BARU, DAN
PEMBANGUNAN KEMBALI
PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI DAN BERKELANJUTAN
Agenda
Habitat
Rio +20 SDG’s
MDG’sAMANAT
INTERNASIO
NAL
5. q Salah satu upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta
Karya, dalam rangka percepatan penanganan kawasan kumuh dan gerakan 100-0-100 pada
tahun 2015-2019 adalah Strategi Pembangunan Infrastruktur berbasis Masyarakat.
q Strategi Pembangunan Infrastruktur di Perkotaan diantaranya dilakukan melalui pelaksanaan
National Slum Up-grading Program (NSUP) atau Program Kota Tanpa Kumuh (Program Kotaku)
q Program KOTAKU menggunakan sinergi pendekatan antara Pembangunan Infrastruktur
Berbasis Masyarakat, Penguatan Peran Pemda sebagai Nakhoda dan Kolaborasi
antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten/Kota
q Melalui sinergi ketiga pendekatan tersebut diharapkan dapat lebih mempercepat penanganan
kumuh perkotaan dan gerakan 100-0-100 dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak
huni, produktif dan berkelanjutan.
LATAR BELAKANG
6. TUJUAN KOTAKU
§ Meningkatnya penghasilan Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan
infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan
masyarakat untuk mendukung pencegahan dan
peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh; dan
§ Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh
menjadi 0 Ha;
§ Terbentuknya Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota
dalam penanganan kumuh yang berfungsi dengan
baik;
§ Tersusunnya rencana penanganan kumuh tingkat
kota/kabupaten dan tingkat masyarakat yang
terlembagakan melalui Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD);
§ Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya
perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat
dan pencegahan kumuh.
TUJUAN ANTARA TUJUAN AKHIR
Meningkatkan akses terhadap infrastruktur
dan pelayanan dasar di kawasan kumuh
perkotaan untuk mewujudkan permukiman :
Layak huni Produktif Berkelanjutan
7. STRATEGI PELAKSANAAN KOTAKU
1. Menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan program;
2. Menggunakan perencanaan partisipatif untuk menyusun program masyarakat;
3. Memanfaatkan dan memfungsikan BKM/LKM yang telah dibentuk melalui program di bidang cipta
karya sebagai pengelola program;
4. Memanfaatkan dan memfungsikan KSM sebagai pelaksana kegiatan;
5. Memanfaatkan dan memfungsikan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) sebagai pemanfaat
dan pemelihara infrastruktur permukiman;
6. Melakukan sinergi pendampingan antar program;
7. Mengedepankan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan infrastruktur
permukiman secara berkelanjutan; dan
8. Mendorong pembangunan infrastruktur permukiman secara swadaya oleh masyarakat.
9. LUAS WILAYAH
36,58 KM2
WIL.ADMINISTRATIF
PEMBAGIAN
4 34
KECAMATAN KELURAHAN
KOTA PASURUAN
KONDISI UMUM
Kota Pasuruan,terletak ditengah Kab.
Pasuruan (sisi utara),
112°45´-112°55´ Bujur Timur
07°35´- 07°45´ Lintang Selatan.
Berada di persimpangan segitiga emas
jalur regional Surabaya (60km)-
Probolinggo (38km) - Malang (54km).
batas-batas wilayah
Utara : Selat Madura
Timur :Kecamatan Rejoso
Selatan:Kecamatan Pohjentrek
Barat :Kecamatan Kraton
.
10. VISI KOTA PASURUAN
““Terwujudnya Pengembangan Kota Pasuruan
sebagai Kota Industri dan perdagangan berbasis
Ekonomi Rakyat yang berwawasan lingkungan”
Misi 4 RPJMD Kota
Pasuruan
Menyediakan infrastruktur
kota, sarana, dan prasarana
dasar, serta tata ruang /
lingkungan yang nyaman;
.
12. Luas kawasan kumuh di Kota Pasuruan
adalah 58,866 Ha, sedangkan Luas Wilayah
Kota Pasuruan adalah 36,58 km2
13. SK Walikota Pasuruan
Nomor : 188 / 640 / 423.031
/ 2014 Tentang Penetapan
Lokasi Kawasan Permukiman
Kumuh Kota Pasuruan
Dasar Hukum
Penanganan Permukiman Kumuh
14. ASPEK KRETERIA
PERMASALA
HAN
BANGUNAN GEDUNG
1 Ketidakteraturan dalam hal dimensi, orientasi, dan bentuk 27%
2
Kepadatan tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam
rencana tata ruang 0%
3
Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis sistem struktur,
pengamananpetir, penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan
bahan bangunan 7%
JALAN LINGKUNGAN
1
Kondisi permukaan jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan
dengan aman dan nyaman 1%
2 Lebar jalan yang tidak memadai 23%
PENYEDIAAN AIR
MINUM
1 Ketidaktersediaan akses air minum 26%
2 Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu
21%
DRAINASE
LINGKUNGAN
1 Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan 1%
2 Ketidak tersediaan drainase 14%
3 Ketidakterhubungan dengan sistem drainase skala kota 1%
4 Tidak terpeliharanya drainase 82%
5 Kualitas kontruksi drainase 23%
PENGELOLAAN AIR
LIMBAH
1 Ketidaktersediaan sistem pengelolaan air limbah 14%
2
Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai
dengan persayaratan teknis 14%
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
1 Ketidaktersediaan sistem pengelolaan persampahan 61%
2
Ketidaktersediaan sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan 54%
3 Tercemarnya lingkungan sekitar oleh sampah 61%
PENGAMANAN
KEBAKARAN
1 Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran 33%
2 Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran yang memadai 100%
ASPEK DAN KRITERIA
KEKUMUHAN
(Berdasarkan Permen PUPR No.
2/PRT/M/2016)
KONDISI
KOTA PASURUAN
15. UNIT
Jumlah bangunan
tidak memenuhi
persyaratan teknis
3.789
METER
Panjang jalan
dengan
permukaan rusak
118.354
METER
Panjang saluran
drainase rusak
50.527
KK
tidak terakses air
minum
berkualitas/aman
13.230
KK
tidak terakses
sistem air limbah
standar teknis
8.574
KK
dengan sistem
pengolahan
sampah tidak
sesuai standar
teknis
32.752
BASELINE KOTAKU KOTA PASURUAN
17. INVESTASI
INFRASTRUKTUR 2018
1
KEGIATAN BDI TAHUN 2018 KEL. GADINGREJO KOTA PASURUAN
No, Nama KSM Jenis Volume Satuan BDI ( Rp )
Drainase Lingkungan 286 meter 35.250.000
Rehab MCK 2 unit 59.850.000
2 KAMPUNG BARU II Gerobak/Motor Sampah 1 unit 33.600.000
3 KAMPUNG BARU III Komunal ( Biofil ) 4 unit 366.300.000
495.000.000
KAMPUNG BARU I1
TOTAL
KEGIATAN BDI TAHUN 2018 KEL. MAYANGAN KOTA PASURUAN
No, Nama KSM Jenis Volume Satuan BDI ( Rp )
1 KSMMAYANG I MCK Mandi + Cuci + Kakus 1 unit 304.000.000
Tandon Air Bersih 1 unit 108.000.000
Komunal ( Biofil ) 1 unit 70.000.000
3 KSMMAYANG III Septictank Komunal 2 unit 73.000.000
555.000.000
KSMMAYANG II2
TOTAL
21. Kondisi beberapa ruas jalan di wilayah flag
1 (RW 2) yang telah mengalami perubahan.
Jalan RW 2 merupakan bagian dari
kawasan wisata religi yang memang perlu
mendapat perhatian dan dengan adanya
program NUSP sekaligus KPP, maka
perubahan wajah kawasan RW 2 nampak
terlihat.
Masyarakat sendiri berinisiatif untuk
memberi sentuhan artistik serta
menggalakkan penghijauan di sepanjang
jalan lingkungan
