Dokumen tersebut membahas penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh secara terkoordinasi dan berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan berbasis kawasan dan melibatkan masyarakat. Kegiatannya mencakup perencanaan, pembangunan fasilitas, dan pemberdayaan masyarakat.
Disampaikan oleh Budi Prayitno (Kepala Pusat Perumahan dan Permukiman UGM) pada Pra Seminar Nasional Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Jakarta 18 September 2012
Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh di kota CimahiOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas penanganan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Cimahi. Beberapa poin pentingnya adalah jumlah penduduk Kota Cimahi yang mencapai 571.139 jiwa dengan laju pertambahan 2,36% per tahun, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk merehabilitasi rumah tidak layak huni, membangun sarana air bersih, jalan dan drainase di kawasan permukiman melalui program-program seperti P2KP, PNP
Dokumen tersebut memberikan pedoman untuk mengidentifikasi kawasan permukiman kumuh di daerah penyangga kota metropolitan. Pedoman ini menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, dan kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi kawasan permukiman kumuh seperti vitalitas non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, prasarana dan sarana, komitmen pemerintah, serta prioritas penanganan. Kriteria-kriteria tersebut diberi bobot untuk
Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas tentang penanganan permukiman kumuh dan perumahan kumuh secara terpadu dan berkelanjutan melalui pendekatan berbasis kawasan. Dokumen ini juga menjelaskan perlunya koordinasi antar sektor dan keterlibatan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan kualitas permukiman dan perumahan serta mengurangi luasan permukiman kumuh.
Dokumen tersebut membahas strategi penajaman dokumen rencana aksi penanganan permukiman kumuh (SIAP) di tingkat kota untuk mendukung percepatan penanganan permukiman kumuh. Strategi penajaman mencakup penajaman isu strategis, profil permukiman kumuh, skenario dan program penanganan, serta kerangka kebijakan penanganan permukiman kumuh.
Dokumen tersebut membahas perubahan paradigma dan target dalam program penanganan kawasan kumuh tahun 2016-2021, dengan fokus pada pembangunan berkeadilan dan pencapaian target 100-0-100."
Review dan Evaluasi Dokumen SIAP - NUAP - RKMBagus ardian
Dokumen ini membahas hasil review dokumen perencanaan penanganan permukiman kumuh yaitu SIAP, NUAP, dan RKM di 20 kota/kabupaten wilayah NUSP-2. Secara umum hasil review menunjukkan bahwa kebanyakan dokumen masih perlu penajaman substansi dan penyempurnaan format sesuai pedoman. Beberapa kota dinilai sangat tidak layak dan perlu revisi mendalam.
Disampaikan oleh Budi Prayitno (Kepala Pusat Perumahan dan Permukiman UGM) pada Pra Seminar Nasional Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Jakarta 18 September 2012
Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh di kota CimahiOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas penanganan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Cimahi. Beberapa poin pentingnya adalah jumlah penduduk Kota Cimahi yang mencapai 571.139 jiwa dengan laju pertambahan 2,36% per tahun, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk merehabilitasi rumah tidak layak huni, membangun sarana air bersih, jalan dan drainase di kawasan permukiman melalui program-program seperti P2KP, PNP
Dokumen tersebut memberikan pedoman untuk mengidentifikasi kawasan permukiman kumuh di daerah penyangga kota metropolitan. Pedoman ini menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, dan kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi kawasan permukiman kumuh seperti vitalitas non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, prasarana dan sarana, komitmen pemerintah, serta prioritas penanganan. Kriteria-kriteria tersebut diberi bobot untuk
Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas tentang penanganan permukiman kumuh dan perumahan kumuh secara terpadu dan berkelanjutan melalui pendekatan berbasis kawasan. Dokumen ini juga menjelaskan perlunya koordinasi antar sektor dan keterlibatan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan kualitas permukiman dan perumahan serta mengurangi luasan permukiman kumuh.
Dokumen tersebut membahas strategi penajaman dokumen rencana aksi penanganan permukiman kumuh (SIAP) di tingkat kota untuk mendukung percepatan penanganan permukiman kumuh. Strategi penajaman mencakup penajaman isu strategis, profil permukiman kumuh, skenario dan program penanganan, serta kerangka kebijakan penanganan permukiman kumuh.
Dokumen tersebut membahas perubahan paradigma dan target dalam program penanganan kawasan kumuh tahun 2016-2021, dengan fokus pada pembangunan berkeadilan dan pencapaian target 100-0-100."
Review dan Evaluasi Dokumen SIAP - NUAP - RKMBagus ardian
Dokumen ini membahas hasil review dokumen perencanaan penanganan permukiman kumuh yaitu SIAP, NUAP, dan RKM di 20 kota/kabupaten wilayah NUSP-2. Secara umum hasil review menunjukkan bahwa kebanyakan dokumen masih perlu penajaman substansi dan penyempurnaan format sesuai pedoman. Beberapa kota dinilai sangat tidak layak dan perlu revisi mendalam.
Dokumen tersebut membahas tentang Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) dalam mencapai target Pemerintah 100-0-100. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, kriteria, konsep penanganan, dan kebijakan Pemerintah terkait penanganan permukiman kumuh serta penyusunan baseline data 100-0-100 dan profil kawasan kumuh.
Dokumen tersebut membahas panduan penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP). RP2KPKP merupakan dokumen perencanaan yang digunakan untuk menangani permukiman kumuh perkotaan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Panduan ini memberikan pemahaman dasar mengenai RP2KPKP dan tahapan penyusunannya, mulai dari persiapan, verifikasi, perumusan
Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016ayi sugandhi
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan guna mendukung permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya."
Profil Kelurahan Batu Merah Kota AmbonBagus ardian
Program NUSP-2 bertujuan untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh melalui kerjasama pemerintah, masyarakat, dan swasta. Salah satu lokasinya adalah Kelurahan Batu Merah Kota Ambon yang memiliki luas permukiman kumuh 22,21 ha dengan tingkat kekumuhannya berat. NUSP-2 telah melaksanakan berbagai kegiatan penanganan permukiman kumuh di Batu Merah pada skala kawasan dan lingkungan.
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan upaya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan peran masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100. KOTAKU menggunakan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain untuk mempercepat penanganan kumuh dan mencapai tujuan 100-0-100 melalui
Dokumen tersebut membahas perencanaan dan program nasional untuk pengentasan permukiman kumuh di perkotaan guna mencapai target 0% kumuh pada 2025. Beberapa poin kuncinya adalah partisipasi multi-stakeholder, pendekatan komprehensif melalui kolaborasi multi-sektor, serta peran pemerintah daerah sebagai koordinator utama program penanganan kumuh di tingkat lokal.
Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Indonesia. Menyusun Visi d...Oswar Mungkasa
Penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Indonesia membutuhkan kerja sama lintas sektor dan kebijakan nasional yang terintegrasi. Dokumen ini membahas upaya pemerintah dalam menyusun kerangka kerja penanganan kumuh melalui workshop SAPOLA dengan merumuskan visi, misi, dan rencana aksi 2013-2014. Diharapkan hasil workshop ini dapat menjadi masukan kebijakan penanganan kumuh di tingkat nasional.
Dokumen tersebut membahas konsep modul 2 prakarsa 100-0-100 dalam keterpaduan Cipta Karya. Dokumen ini membahas beberapa materi seperti pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, serta pengembangan air minum. Dokumen ini juga membahas kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta cara-cara pencegahan dan peningkatan kualitasnya.
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) bertujuan untuk memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di kawasan permukiman kumuh perkotaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, peran pemda sebagai nakhoda, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Program ini akan diimplementasikan pada tahun 2016-2021 di 116 kab
Program KOTAKU adalah program nasional untuk mencegah dan meningkatkan kualitas permukiman kumuh hingga mencapai target 0 Ha kumuh tanpa penggusuran. Tujuannya adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan di kawasan kumuh. Program ini akan dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan capaian kegiatan Program KOTAKU di Provinsi DKI Jakarta pada bulan Agustus 2016, mencakup lokasi pendampingan, komposisi tim pendamping, capaian program, target penyelesaian dokumen perencanaan, dan desain pengembangan kegiatan.
Manajemen Pedoman Monitoring dan Evaluasi dalam Kegiatan Perumahan SwadayaDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas pedoman monitoring dan evaluasi program rumah swadaya yang mencakup tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan rumah swadaya, mengidentifikasi permasalahan, dan memastikan konsistensi dengan komitmen pemerintah, serta menjelaskan ruang lingkup, pengertian, dan indikator kinerja yang digunakan."
Dokumen ini memberikan profil Kota Bengkulu dan profil 10 permukiman kumuh yang menjadi target intervensi pembangunan melalui program NUSP-2 (Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2). Dokumen ini juga menjelaskan rencana kegiatan pembangunan infrastruktur dasar di permukiman-permukiman tersebut antara tahun 2015-2017.
"[Ringkasan]"
Dokumen tersebut memberikan ringkasan profil kumuh di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan hasil pendataan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) mencakup indikator keteraturan bangunan, ketersediaan prasarana, dan mata pencaharian masyarakat.
Belajar dari Field Trip Program PLPBK Yogyakarta "Karangwaru - Ngampilan"Bagus ardian
Dokumen tersebut membahas pembelajaran penataan permukiman di beberapa lokasi, termasuk pembangunan infrastruktur fisik, kolaborasi multi-sektor, dan keterlibatan masyarakat dalam penanganan kumuh. Dokumen ini juga mengidentifikasi tantangan dan hal-hal yang perlu diperbaiki ke depan untuk mencapai penanganan kumuh yang berkelanjutan.
Laporan ini memberikan gambaran umum tentang curah hujan dan lokasi geografis Kabupaten Sukabumi. Curah hujan tahunan antara 2013-2015 berkisar 3.783-3.835 mm dengan curah terendah 86 mm pada Agustus dan tertinggi 549 mm pada Januari. Secara geografis, Kabupaten Sukabumi terletak di antara 6°57'-7°25' LS dan 106°49'-107°00' BT dengan luas 4.161 km2.
1. Dokumen tersebut membahas tentang kajian penataan rumah kumuh di Kota Bandung yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, metodologi dan kesimpulan dari kajian tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) dalam mencapai target Pemerintah 100-0-100. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, kriteria, konsep penanganan, dan kebijakan Pemerintah terkait penanganan permukiman kumuh serta penyusunan baseline data 100-0-100 dan profil kawasan kumuh.
Dokumen tersebut membahas panduan penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP). RP2KPKP merupakan dokumen perencanaan yang digunakan untuk menangani permukiman kumuh perkotaan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Panduan ini memberikan pemahaman dasar mengenai RP2KPKP dan tahapan penyusunannya, mulai dari persiapan, verifikasi, perumusan
Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016ayi sugandhi
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan guna mendukung permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya."
Profil Kelurahan Batu Merah Kota AmbonBagus ardian
Program NUSP-2 bertujuan untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh melalui kerjasama pemerintah, masyarakat, dan swasta. Salah satu lokasinya adalah Kelurahan Batu Merah Kota Ambon yang memiliki luas permukiman kumuh 22,21 ha dengan tingkat kekumuhannya berat. NUSP-2 telah melaksanakan berbagai kegiatan penanganan permukiman kumuh di Batu Merah pada skala kawasan dan lingkungan.
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan upaya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan peran masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100. KOTAKU menggunakan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain untuk mempercepat penanganan kumuh dan mencapai tujuan 100-0-100 melalui
Dokumen tersebut membahas perencanaan dan program nasional untuk pengentasan permukiman kumuh di perkotaan guna mencapai target 0% kumuh pada 2025. Beberapa poin kuncinya adalah partisipasi multi-stakeholder, pendekatan komprehensif melalui kolaborasi multi-sektor, serta peran pemerintah daerah sebagai koordinator utama program penanganan kumuh di tingkat lokal.
Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Indonesia. Menyusun Visi d...Oswar Mungkasa
Penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Indonesia membutuhkan kerja sama lintas sektor dan kebijakan nasional yang terintegrasi. Dokumen ini membahas upaya pemerintah dalam menyusun kerangka kerja penanganan kumuh melalui workshop SAPOLA dengan merumuskan visi, misi, dan rencana aksi 2013-2014. Diharapkan hasil workshop ini dapat menjadi masukan kebijakan penanganan kumuh di tingkat nasional.
Dokumen tersebut membahas konsep modul 2 prakarsa 100-0-100 dalam keterpaduan Cipta Karya. Dokumen ini membahas beberapa materi seperti pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, serta pengembangan air minum. Dokumen ini juga membahas kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta cara-cara pencegahan dan peningkatan kualitasnya.
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) bertujuan untuk memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di kawasan permukiman kumuh perkotaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, peran pemda sebagai nakhoda, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Program ini akan diimplementasikan pada tahun 2016-2021 di 116 kab
Program KOTAKU adalah program nasional untuk mencegah dan meningkatkan kualitas permukiman kumuh hingga mencapai target 0 Ha kumuh tanpa penggusuran. Tujuannya adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan di kawasan kumuh. Program ini akan dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan capaian kegiatan Program KOTAKU di Provinsi DKI Jakarta pada bulan Agustus 2016, mencakup lokasi pendampingan, komposisi tim pendamping, capaian program, target penyelesaian dokumen perencanaan, dan desain pengembangan kegiatan.
Manajemen Pedoman Monitoring dan Evaluasi dalam Kegiatan Perumahan SwadayaDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas pedoman monitoring dan evaluasi program rumah swadaya yang mencakup tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan rumah swadaya, mengidentifikasi permasalahan, dan memastikan konsistensi dengan komitmen pemerintah, serta menjelaskan ruang lingkup, pengertian, dan indikator kinerja yang digunakan."
Dokumen ini memberikan profil Kota Bengkulu dan profil 10 permukiman kumuh yang menjadi target intervensi pembangunan melalui program NUSP-2 (Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2). Dokumen ini juga menjelaskan rencana kegiatan pembangunan infrastruktur dasar di permukiman-permukiman tersebut antara tahun 2015-2017.
"[Ringkasan]"
Dokumen tersebut memberikan ringkasan profil kumuh di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan hasil pendataan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) mencakup indikator keteraturan bangunan, ketersediaan prasarana, dan mata pencaharian masyarakat.
Belajar dari Field Trip Program PLPBK Yogyakarta "Karangwaru - Ngampilan"Bagus ardian
Dokumen tersebut membahas pembelajaran penataan permukiman di beberapa lokasi, termasuk pembangunan infrastruktur fisik, kolaborasi multi-sektor, dan keterlibatan masyarakat dalam penanganan kumuh. Dokumen ini juga mengidentifikasi tantangan dan hal-hal yang perlu diperbaiki ke depan untuk mencapai penanganan kumuh yang berkelanjutan.
Laporan ini memberikan gambaran umum tentang curah hujan dan lokasi geografis Kabupaten Sukabumi. Curah hujan tahunan antara 2013-2015 berkisar 3.783-3.835 mm dengan curah terendah 86 mm pada Agustus dan tertinggi 549 mm pada Januari. Secara geografis, Kabupaten Sukabumi terletak di antara 6°57'-7°25' LS dan 106°49'-107°00' BT dengan luas 4.161 km2.
1. Dokumen tersebut membahas tentang kajian penataan rumah kumuh di Kota Bandung yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, metodologi dan kesimpulan dari kajian tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang Posdaya di Kabupaten Solok. Posdaya dibentuk berdasarkan lokasi sekolah atau masyarakat lokal dan bertujuan untuk mensinergikan lembaga yang sudah ada serta membangun dan mengembangkan keluarga. Posdaya berperan dalam berbagai program seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan untuk memberdayakan masyarakat.
Konsep dan Kebijakan Tata Ruang serta Pengawasannya terkait Perencanaan Pemba...Dadang Solihin
Dokumen tersebut menyajikan biografi singkat Dadang Solihin dan berisi informasi tentang latar belakang pendidikan, pekerjaan, alamat kantor, kontak, serta beberapa materi yang menjadi fokus penulisannya seperti konsep dan kebijakan tata ruang, penajaman visi-misi, perencanaan pembangunan daerah, dan permasalahan yang terkait.
Bahan Koordinator Perumahan Bappenas - Sosialisasi Teknis Peminatan DAK Integ...Gugum Gumilar
Dokumen tersebut membahas konsep penanganan permukiman kumuh secara terpadu melalui DAK Integrasi, yang mencakup pembangunan perumahan baru, perbaikan setempat, peremajaan, dan relokasi. Penanganan harus menyeluruh dan terintegrasi untuk aspek perumahan, air minum, sanitasi, infrastruktur, sosial ekonomi, dan tata ruang. Contoh kasus penanganan kumuh di Semanggi, Surakarta menggunakan pendekatan
Bahan Pembukaan Sosialisasi Teknis Peminatan DAK Integrasi - Direktur Perumah...Gugum Gumilar
Dokumen tersebut membahas strategi dan program penanganan permukiman kumuh secara terpadu dan inklusif di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah mengintegrasikan program penanganan kumuh lintas sektor dan institusi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan layak, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam pelaksanaannya.
Digital 129140 t 24950 respon risiko--literaturafif fifku
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang kinerja mutu lingkungan perumahan dan permukiman.
2) Beberapa strategi untuk meningkatkan kinerja mutu antara lain dengan program penanganan permukiman kumuh, penanganan permukiman kumuh ilegal, dan revalisasi lingkungan permukiman strategis.
3) Dokumen tersebut juga membahas konsep penataan lingkungan perumahan dan permukiman.
Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecilDidi Sadili
Rencana Strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tingkat prov/kab/kota adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan pesisr
Menguraikan kelembagaan (aturan main dan lembaga/organisasinya) pengelolaan sampah di aras masyarakat dengan pendekatan yang baru, yaitu Ekonomi Sirkuler atau Ekonomi Biru. Jadi pengelolaan sampah bukan hanya bertujuan untuk sanitasi tapi juga dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Selain itu juga dibahas mengenai pengelolaan sampah di era Revolusi Industri 4.0.
Laporan tersebut membahas konsep dan rencana penanganan lima jenis kawasan permukiman prioritas di Kota Bandar Lampung. Konsep-konsep tersebut mencakup peningkatan infrastruktur, penataan lingkungan, pelestarian lingkungan alam, dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan permukiman yang berkelanjutan.
Kajian ini membahas pengembangan kawasan permukiman baru di Kabupaten Lombok Tengah. Tujuannya adalah menyusun pedoman untuk pemerintah daerah dalam pengembangan perumahan dan permukiman. Kajian ini akan mengidentifikasi potensi lahan baru, menganalisis daya dukung lahan, dan merekomendasikan arahan pengembangan kawasan permukiman. Hasilnya berupa laporan yang berisi analisis dan rekomendasi.
2. PENDAHULUAN
Kumuh, merupakan lingkungan permukiman yang
telah mengalami penurunan kualitas secara fisik,
ekonomi, dan budaya, dan lokasinya sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah Kota/Kabupaten.
Squatter, merupakan permukiman liar yang tidak
sesuai Dengan rencana tata ruang wilayah
Kota/Kabupaten, dan menghuni suatu lahan yang
bukan miliknya/haknya atau tanpa izin dari pemiliknya.
3. CIRI PERKUKIMAN KUMUH
Berikut ini beberapa ciri permukiman kumuh :
Kepadatan penduduk 250 -400 jiwa/ha.
Jalan-jalan sempit tidak dapat dilalui kendaraan roda empat,
cendrung berupa jalan tanah, belum berupa perkerasan.
Fasilitas drainase sangat tidak memadai sehingga ketika
hujan sangat mudah tergenang air.
Fasilitas pembuangan air kotor/tinja sangat minim.
Fasilitas penyediaan air bersih sangat minim, memanfaatkan
sumur dangkal, air hujan atau membeli secara kalengan.
Tata bangunan sangat tidak teratur, bangunan umumnya tidak
permanen.
Rawan terhadap penularan penyakit akibat kepadatan yang
tinggi.
Pemilikan hak terhadap lahan sering tidak legal.
4. TUJUAN
Tujuan Penanganan Lingkungan Perumahan dan
Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan adalah:
a. Meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh secara terkoordinasi dan
berkelanjutan serta terintegrasi dengan rencana
tata ruang wilayah kabupaten/kota melalui
pendekatan tridaya.
b.Mendorong terwujudnya lingkungan perumahan
dan permukiman yang layak huni.
5. SASARAN
Sasaran Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman
Kumuh Berbasis Kawasan antara lain:
a. Terlaksananya penataan perumahan
kumuh dan permukiman kumuh yang
sesuai dengan fungsi kawasan dan
struktur kota.
b. tercapainya pengurangan luasan perumahan
kumuh dan permukiman kumuh.
c. terwujudnya masyarakat yang secara mandiri
dapat merencanakan dan melaksanakan
upaya peningkatan kualitas perumahan
kumuh dan permukiman kumuh serta
memeliharanya.
6. KERANGKA PEMIKIRAN
KAJIAN PENATAAN KAWASAN KUMUH DI KAB/KOTA
Visi dan Misi Kab/Kota Pemahaman Tujuan & Sasaran Issue Lingkungan Strategis
Studi
Penanganan Yang Pernah
Kebijakan Penataan Dilakukan Studi Terdahulu
Kota
PEMETAAN PERSEBARAN RUMAH KUMUH
Metode Sampling Regresi/ Korelasi
Identifikasi Masalah Penataan
Rumah Kumuh Yang Dihadapi
Kerawanan Sosial
Biaya Mahal
Analisis Kelayakan
-Hambatan dan Kendala Participatory
-Kelayakan Ekonomi Planning
Strategi Penataan Rumah Kumuh Yang Bertumpu Pada
Pemberdayaan Masyarakat
REKOMENDASI DAN KONSEP MODEL PENATAAN KAWASAN
KUMUH MENTANG
9. KARAKTERISTIK PLP2K-BK
Karakteristik PLP2K-BK tersebut antara lain:
1. Mengembangkan kawasan perumahan dan
permukiman terintegrasi dengan tata ruang dan
sistem kota,
2. Menggunakan pendekatan tridaya,
3. Melengkapi kebutuhan PSU agar terpenuhi
lingkungan perrmukiman yang layak, dan
4. Mengintegrasikan pendekatan sektor dan pelaku
lainnya.
10. AZAS PLP2K - BK
Untuk itu, diperlukan Penanganan Lingkungan Perumahan dan
Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan sebagai kegiatan
fasilitasi dan stimulasi, yang dilaksanakan dengan berazaskan:
a. Pendekatan tridaya sebagai satu kesatuan upaya, yakni
setiap kegiatan mencakup 3 (tiga) fokus penanganan
masyarakat dengan memperhatikan: i) tatanan sosial
kemasyarakatan, ii) penataan lingkungan fisik dan kualitas
hunian, serta iii) pengembangan kegiatan usaha ekonominya;
b. Pemberdayaan, artinya setiap kegiatan yang dilakukan,
diarahkan pada suatu proses pemampuan, penggalian
sumber daya lokal serta pemberian peran yang lebih besar
kepada masyarakat untuk berperan sebagai pelaku utama
(leading actors);
c. Perhatian dan keberpihakan dengan menempatkan aspirasi,
kepentingan serta keputusan masyarakat sebagai acuan
penyusunan program dan kegiatan.
11. DASAR HUKUM
Peraturan perundang-undangan yang mendasari Penanganan Lingkungan
Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan meliputi:
1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten;
5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penanganan Lingkungan
Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK).
12. KEGIATAN PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS KAWASAN
Penyiapan Tenaga Penggerak Masyarakat
(TPM)
Penyusunan Rencana Penanganan
Lingkungan Perumahan dan Permukiman
Kumuh Berbasis Kawasan
Penyusunan Rencana Tindak
Komunitas/Community Action Plan (RTK/CAP)
Penyusunan Detailed Engineering Design
(DED)
Pelaksanaan Pembangunan PSU
Pengawasan dan Pengendalian
14. TUGAS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Tugas pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan
kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan
Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan antara lain:
1. Mengikuti rapat koordinasi dalam rangka sosialisasi
rangkaian kegiatan Penanganan Lingkungan
Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis
Kawasan;
2. Menetapkan dan melatih Tenaga Penggerak
Masyarakat (TPM);
3. Memfasilitasi masyarakat dalam menyusun
RTK/CAP;
4. Melakukan kunjungan lapangan bersama dengan Tim
Teknis, Tenaga Ahli dan TPM;