Dokumen tersebut membahas upaya penanganan kawasan kumuh di Kota Probolinggo melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Program ini dilaksanakan dengan menggunakan sinergi antara pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, peran pemda, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat penanganan kumuh dan mencapai tujuan akhir membangun permukiman yang lay
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota. Berisikan ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah, proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah.
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota. Berisikan ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah, proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah.
Instrumen pengendalian pemanfaattan ruang di Indonesia.
Sebuah rekomendasi untuk memasukkan aspek-aspek science dan lingkungan hidup dalam proses tata ruang di Indonesia
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPenataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No 15/PRT/M/2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Berisikan ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah, proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Batang Tubuh RDTR
Unsur pokok perencanaan Pembangunan DaerahAnnisa Annisa
Berisikan 8 unsur pokok perencanaan pembangunan diantaranya yaitu kondisi umum suatu daerah, visi dan misi pembangunan daerah, sasaran dan target pembangunan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daera, program dan kegiatan pembangunan daerah, dan indikator kinerja beserta penjelasannya
Instrumen pengendalian pemanfaattan ruang di Indonesia.
Sebuah rekomendasi untuk memasukkan aspek-aspek science dan lingkungan hidup dalam proses tata ruang di Indonesia
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPenataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No 15/PRT/M/2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Berisikan ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah, proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Batang Tubuh RDTR
Unsur pokok perencanaan Pembangunan DaerahAnnisa Annisa
Berisikan 8 unsur pokok perencanaan pembangunan diantaranya yaitu kondisi umum suatu daerah, visi dan misi pembangunan daerah, sasaran dan target pembangunan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daera, program dan kegiatan pembangunan daerah, dan indikator kinerja beserta penjelasannya
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...windalimbanadi
Dokumen word/pdf ini milik Sang Penulis dan direview dalam bentuk PPT oleh saya pribadi.
Di Review Oleh: Winda M. Limbanadi (Mahasiswi Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Sam Ratulangi).
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi sebagai dokumen pusat dalam rangka penyusunan RPI2JM ( Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah), Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
2. LANDASAN-LATAR BELAKANG-TUJUAN &
STRATEGI PELAKSANAAN KOTAKU
KONDISI UMUM KOTA PROBOLINGGO
PROFILE KUMUH KOTA PROBOLINGGO
INVESTASI INFRASTRUKTUR 2017&2018
KOLABORASI PROGRAM & PENGURANGAN
KUMUH
6
5
4
3
2
1
SKALA KAWASAN KOTA PROBOLINGGO
4. LANDASAN KEBIJAKAN
UU NO. 7/2007
(RPJPN TAHUN 2005-2025)
MEWUJUDKAN KOTA TANPA
PERMUKIMAN KUMUH
UU NO. 1/2011
(PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN)
MENYELENGGARAKAN
PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN YANG LAYAK
DAN TERJANGKAU DALAM
LINGKUNGAN YANG SEHAT,
AMAN, SERASI, TERATUR,
HARMONIS, DAN
BERKELANJUTAN
PERPRES NO. 2/2015
(RPJMN TAHUN 2015-2019)
TARGET NASIONAL
PENANGANAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH =
38.431 HA
PP NO. 14/2016
(PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN)
MENGENDALIKAN DAN
MENGEMBANGKAN
PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
MELALUI KETERPADUAN
PRASARANA,SARANA, DAN
UTILITAS UMUM
PERMEN NO. 2/2016
(PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH)
MEWUJUDKAN FUNGSI
LINGKUNGAN HUNIAN DAN
TEMPAT KEGIATAN
PENDUKUNG YANG TERPADU
DAN BERKELANJUTAN
MELALUI : PENGEMBANGAN
YANG TELAH ADA,
PEMBANGUNAN BARU, DAN
PEMBANGUNAN KEMBALI
PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI DAN BERKELANJUTAN
Agenda
Habitat
Rio +20 SDG’s
MDG’sAMANAT
INTERNASIO
NAL
5. q Salah satu upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta
Karya, dalam rangka percepatan penanganan kawasan kumuh dan gerakan 100-0-100
pada tahun 2015-2019 adalah Strategi Pembangunan Infrastruktur berbasis Masyarakat.
q Strategi Pembangunan Infrastruktur di Perkotaan diantaranya dilakukan melalui
pelaksanaan National Slum Up-grading Program (NSUP) atau Program Kota Tanpa Kumuh
(Program Kotaku)
q Program KOTAKU menggunakan sinergi pendekatan antara Pembangunan
Infrastruktur Berbasis Masyarakat, Penguatan Peran Pemda sebagai Nakhoda
dan Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya di
Kabupaten/Kota
q Melalui sinergi ketiga pendekatan tersebut diharapkan dapat lebih mempercepat
penanganan kumuh perkotaan dan gerakan 100-0-100 dalam rangka mewujudkan
permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.
LATAR BELAKANG
6. TUJUAN KOTAKU
§ Meningkatnya penghasilan Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan
infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan
masyarakat untuk mendukung pencegahan dan
peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh; dan
§ Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh
menjadi 0 Ha;
§ Terbentuknya Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota
dalam penanganan kumuh yang berfungsi dengan
baik;
§ Tersusunnya rencana penanganan kumuh tingkat
kota/kabupaten dan tingkat masyarakat yang
terlembagakan melalui Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD);
§ Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya
perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat
dan pencegahan kumuh.
TUJUAN ANTARA TUJUAN AKHIR
Meningkatkan akses terhadap infrastruktur
dan pelayanan dasar di kawasan kumuh
perkotaan untuk mewujudkan permukiman :
Layak huni Produktif Berkelanjutan
7. STRATEGI PELAKSANAAN KOTAKU
1. Menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan program;
2. Menggunakan perencanaan partisipatif untuk menyusun program masyarakat;
3. Memanfaatkan dan memfungsikan BKM/LKM yang telah dibentuk melalui program di
bidang cipta karya sebagai pengelola program;
4. Memanfaatkan dan memfungsikan KSM sebagai pelaksana kegiatan;
5. Memanfaatkan dan memfungsikan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) sebagai
pemanfaat dan pemelihara infrastruktur permukiman;
6. Melakukan sinergi pendampingan antar program;
7. Mengedepankan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan infrastruktur
permukiman secara berkelanjutan; dan
8. Mendorong pembangunan infrastruktur permukiman secara swadaya oleh masyarakat.
9. LUAS WILAYAH
56.667 Ha
WIL.ADMINISTRATIF
PEMBAGIAN
5 29
KECAMATAN KELURAHAN
KOTA PROBOLINGGO
KONDISI UMUM
ADALAH KOTA di Provinsi JAWA TIMUR,
TERLETAK SEKITAR 100KM SEBELAH
TENGGARA SURABAYA.
KOTA PROBOLINGGO BERBATASAN dengan Selat
madura di wilayah utara. PROBOLINGGO
MERUPAKAN KOTA TERBESAR KEEMPAT DI JAWA
TIMUR DAN TERLETAK DI WILAYAH TAPAL KUDA
yang menjadi jalur utama dari pulau Jawa dengan
Pulau Bali.
10. 1. Wilayah Aliran Kali Kedunggaleng
2. Wilayah Aliran Kali Umbul
3. Wilayah Aliran Kali Banger
4. Wilayah Aliran Kali Legundi
5. Wilayah Aliran Kali Kasbah
6. Wilayah Aliran Kali Pancur
Sungai di Kota Probolinggo
WILAYAH BADAN AIR
KOTA PROBOLINGGO di Provinsi JAWA TIMUR,
TERLETAK SEKITAR 100KM SEBELAH TENGGARA
SURABAYA.
KOTA PROBOLINGGO memiliki 6 wilayah aliran
sungai.
11. VISI KOTA PROBOLINGGO
“Probolinggo Kota Jasa Berwawasan Lingkungan
Yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan”
Misi 4 RPJMD Kota
Probolinggo
Mewujudkan Kota
Probolinggo sebagai kota jasa
yang ramah lingkungan
dengan pembangunan
infrastruktur perkotaan yang
berkelanjutan.
13. LUAS WILAYAH NON KUMUH
LUAS WILAYAH KUMUH
96,6%
0,34 %
Prosentase wilayah kumuh Kota Probolinggo
Luas kawasan kumuh di Kota Probolinggo
adalah 193,56 Ha, sedangkan Luas Wilayah
Kota Probolinggo adalah 56.667 Ha Setara
0,34 %.
Luas wilayah Kota Probolinggo
14. SK Walikota Probolinggo
Nomor : 188.45 / 502 / KEP/
425.012 / 2015 Tentang
Penetapan Lokasi Kawasan
Permukiman Kumuh Kota
Probolinggo
Dasar Hukum
Penanganan Permukiman Kumuh
No Lokasi Luas Real
lokasi sesuai SK
1 Kawasan Curah Grinting 19,89
2 Kawasan Jrebeng Kulon 3,73
3 Kawasan Jrebeng Lor 21,89
4 Kawasan Kademangan 6,56
5 Kawasan Kanigaran 6,16
6 Kawasan Mayangan 10,16
7 Kawasan Pakistaji 6,59
8 Kawasan Pilang 2,58
9 Kawasan Sukabumi 14,82
10 Kawasan Sumber Taman 8,66
11 Kawasan Sumber Wetan 3,40
12 Kawasan Wiroborang 5,80
13 Kawasan Wonoasih 10,94
14 Triwung kidul 5,54
15 Triwung Lor 5,53
16 Pilang (RT.04/RW.01) 4,61
17 Pilang (RT.01-06/RW.03) 16,42
18 Kebonsari Kulon 30,35
19 Jati 3,29
20 Mangunharjo 6,82
Luas Total 193,56
15. ASPEK KRETERIA
PERMASALA
HAN
BANGUNAN GEDUNG
1 Ketidakteraturan dalam hal dimensi, orientasi, dan bentuk 27%
2
Kepadatan tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam
rencana tata ruang 0%
3
Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis sistem struktur,
pengamananpetir, penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan
bahan bangunan 7%
JALAN LINGKUNGAN
1
Kondisi permukaan jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan
dengan aman dan nyaman 1%
2 Lebar jalan yang tidak memadai 23%
PENYEDIAAN AIR
MINUM
1 Ketidaktersediaan akses air minum 26%
2 Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu
21%
DRAINASE
LINGKUNGAN
1 Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan 1%
2 Ketidak tersediaan drainase 14%
3 Ketidakterhubungan dengan sistem drainase skala kota 1%
4 Tidak terpeliharanya drainase 82%
5 Kualitas kontruksi drainase 23%
PENGELOLAAN AIR
LIMBAH
1 Ketidaktersediaan sistem pengelolaan air limbah 14%
2
Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai
dengan persayaratan teknis 14%
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
1 Ketidaktersediaan sistem pengelolaan persampahan 61%
2
Ketidaktersediaan sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan 54%
3 Tercemarnya lingkungan sekitar oleh sampah 61%
PENGAMANAN
KEBAKARAN
1 Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran 33%
2 Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran yang memadai 100%
ASPEK DAN KRITERIA
KEKUMUHAN
(Berdasarkan Permen PUPR No.
2/PRT/M/2016)
KONDISI
KOTA PROBOLINGGO
16. UNIT
Jumlah bangunan
tidak memenuhi
persyaratan teknis
3.789
METER
Panjang jalan
dengan
permukaan rusak
118.354
METER
Panjang saluran
drainase rusak
50.527
KK
tidak terakses air
minum
berkualitas/aman
13.230
KK
tidak terakses
sistem air limbah
standar teknis
8.574
KK
dengan sistem
pengolahan
sampah tidak
sesuai standar
teknis
32.752
BASELINE KOTAKU KOTA PROBOLINGGO
18. INVESTRASI INFRASTRUKTUR 20171
No Nama KSM Jenis
Volume
Kegiatan
Satuan BDI (Rp)
1 Anggur 1 Drainase Lingkungan 390 meter 135,027,000
2 Anggur 3 Jalan Paving Block 301 meter 77,288,000
3 Anggur 2 Drainase Lingkungan 296 meter 134,185,000
4 Anggur 4 Jalan Paving Block 421 meter 148,500,000
495,000,000Total
KEGIATAN BDI TAHUN 2017 KELURAHAN WONOASIH KOTA PROBOLINGGO
Rp. 495.000.000T O T A L
Drainase Lingkungan 1 Vol 390 Meter
Rp.135.027.000
Drainase Lingkungan 2 Vol 296 Meter
Rp.134.185.00
Jalan Paving Blok 1 Vol 301 Meter
Rp. 77.288.000
Jalan Paving Blok 2 Vol 421 Meter
Rp. 148.500.000
19. 2
Rp. 18.105.542.000T O T A L
Drainase Lingkungan
Rp. 13.155.499.000
Gerobak/Motor Sampah
Rp. 1.248.238.000
IPAL Setempat
Rp. 27.000.000
Jalan Beton
Rp. 192.555.000
No Jenis Kegiatan Volume Jumlah BDI BDI Scale Up (Rp)
1 Drainase Lingkungan 24960.2 11,623,290,000 1,532,209,000
2 Gerobak/Motor Sampah 35 1,168,238,000 80,000,000
3 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setempat/Terpusat 4 27,000,000
4 Jalan Beton 511.18 192,555,000
5 Jalan Paving Block 5952.6 2,478,879,000 127,791,000
6 Pintu Air 2 11,500,000
7 Septictank Komunal 25 752,060,000
8 Sumur Resapan Air Hujan 12 26,600,000
9 Tembok Penahan (Siring/Plengsengan/Bronjong) 11 8,920,000
10 Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R 1 76,500,000
Grand Total 31513.98 16,365,542,000 1,740,000,000
Jalan Paving Block
Rp. 2.606.670.000
Pintu Air
Septictank Komunal
Sumur Resapan Air Hujan
Tembok Penahan
Rp. 11.500.000
Rp. 752.060.000
Rp. 26.600.000
Rp. 8.920.000
TPS 3R
Rp. 76.500.000
INVESTRASI INFRASTRUKTUR 2018
21. REALISASI KOLABORASI KEGIATAN PENDANAAN S/D TAHUN 2018
Swasta, Swadaya dll
APBN (PUSAT NON BDI)
Rp. 17.815.610.000
APBD I (PROVINSI)
Rp. 200.000.000
BUMD
Rp. 493.000.000
DANA LAINNYA
Rp. 66.000.000
46.177.228.000
APBD II (KOTA)
Rp. 27.527.618.000
LSM/NGO
Rp. 75.000.000
22. KETERANGAN
1
Tahun Pelaksanaan
Kegiatan
2017
2 Nama Lembaga/Program
APBD
3 Nama Kegiatan Jalan Paving K300
4 Lokasi Kegiatan RT 07 RW 03
5 Kelurahan Kedopok
6 Volume Kegiatan 2 x 66 M
7 Sumber Dana APBD Kota Probolinggo
a Input Sumber dana Rp. 30.097.000 (Tiga Puluh Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
b Swadaya Rp. -
c Total Rp. 30.097.000 (Tiga Puluh Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
8 Penerima Manfaat Input jumlah Pemanfaat (L = 59 Jiwa, P = 62 Jiwa, Total = 121 Jiwa)
9 Status Lokasi Keg Lokasi Flag
23. KETERANGAN
1Tahun Pelaksanaan Kegiatan 2016
2Nama Lembaga/Program
Direktorat PKP Kementerian PUPR
3Nama Kegiatan Drainase Lingkungan
4Lokasi Kegiatan RT 2, 3, 5 dan 6/RW 3
5Kelurahan Pilang
6Volume Kegiatan 3149 m
7Sumber Dana
PUPR Pusat Rp. 372.579.000
8Penerima Manfaat Input jumlah Pemanfaat (L = 638 Jiwa, P = 614 Jiwa, Total = 1252 Jiwa)
9Status Lokasi Keg di dalam Deliniasi
10Pengurangan Kumuh 1.324 ha
24. KETERANGAN
1Tahun Pelaksanaan Kegiatan 2017
2Nama Lembaga/Program Kementerian PUPR/Penataan Kawasan Permukiman Kumuh
3Nama Kegiatan Jalan Aspal Hotmix
4Lokasi Kegiatan RT002-RW016
5Kelurahan Kebonsari Kulon
6Volume Kegiatan 756 meter
7Sumber Dana
a Input Sumber dana Rp. 307.740.000
b Swadaya Rp.
c Total Rp. 307.740.000
8Penerima Manfaat L = 207 Jiwa, P = 242 Jiwa, Total = 449 Jiwa)
25. KETERANGAN
1Tahun Pelaksanaan Kegiatan TAHUN 2017
2Nama Lembaga/Program PU Penataan Ruang Kota probolinggo
3Nama Kegiatan IPAL KOMUNAL
4Lokasi Kegiatan RT003-RW005
5Kelurahan SUMBERTAMAN
6Volume Kegiatan 1 UNIT
7Sumber Dana
a Input Sumber dana Rp. 330.000.000,-
b Swadaya Rp. -
c Total Rp. 330.000.000,-
8Penerima Manfaat Input jumlah Pemanfaat (L = 180 Jiwa, P = 140 Jiwa, Total = 220 Jiwa)
26. PENGURANGAN KUMUH KOTA PROBOLINGGO
Luas Kumuh
193,74 Ha
Luas kumuh
Akhir 2017
148,26
Luas kumuh
Akhir 2018
32,98 Ha
28. Cluster prioritas 2.
kawasan Mayangan
(Mayangan,
Mangunharjo) 16,98 Ha
Cluster prioritas 1.
kawasan kanigaran
(Kebonsari Kulon,
Kebonsari Wetan, Jrebeng
Lor, Kanigaran)
Cluster prioritas 3.
kawasan Triwung Kidul
(Triwung Kidul)
PENETAPAN SKALA KAWASAN PRIORITAS KOTA PROBOLINGGO
29. PROFIL KAWASAN MAYANGAN Pada zaman pemerintahan Hayam Wuruk, Raja Majapahit ke-IV (1350-1389)
dalam buku Negarakertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca, Probolinggo
merupakan sebuah pedukuhan kecil yang dikenal dengan nama “Banger”
(diambil dari nama sungai yang mengalir daerah ini). Di bawah kekuasaan
Kerajaan Majapahit, Banger kemudian berkembang menjadi Pakuwon. Pada
saat Bre Wirabumi (Minakjinggo), Raja Blambangan berkuasa, Banger yang
merupakan perbatasan antara Majapahit dan Blambangan turut dikuasai oleh
Bre Wirabumi. Banger kemudian menjadi lokasi perang saudara antara Bre
Wirabumi (Blambangan) dengan Prabu Wikramawardhana (Majapahit) yang
dikenal dengan “Perang Paregreg”.
Pada tahun 1743 seluruh daerah di timur Pasuruan (termasuk Banger) berada
dalam penguasaan VOC, untuk memimpin pemerintahan di Banger, pada tahun
1746 VOC mengangkat Kyai Djojolelono sebagai Bupati Pertama di Banger
dengan gelar Tumenggung. Pada tahun 1768 Kyai Djojolelono yang menyadari
politik adu domba VOC kemudian menyingkir, meninggalkan istana dan
jabatannya sebagai Bupati Banger dan memilih untuk mengembara (lelono).
Sebagai pengganti, Kompeni kemudian mengangkat Raden Tumenggung
Djojonegoro sebagai Bupati Banger ke-II. Pada tahun 1770 nama Banger oleh
Tumenggung Djojonegoro diubah menjadi “Probolinggo”, “Probo” berarti sinar,
“Linggo” berarti tugu, badan, tanda peringatan atau juga tongkat. “Probolinggo”
berarti sinar yang berbentuk tugu/gada/tongkat (nama tersebut kemungkinan
merujuk pada penggambaran meteor atau bintang jatuh).
Kelurahan Mayangan Adalah salah satu dari sekian banyak kelurahan di
Probolinggo sekarang, Disana terdapat beberapa spot Wisata yang cukup
menarik, salah satunya adalah Benteng Mayangan bekas peninggalan VOC, dan
ada juga basecamp bagi para wisatawan yang akan berwisata ke pulau Gili
Ketapang yang terkenal keindahaan nya.
Benteng
Mayanga
n
30. PROFIL KAWASAN MAYANGAN
1
2
543 6
1 Jalan Ikan Tongkol
Lebar jalan 9 meter
2 Jalan Ikan Tengiri
Lebar jalan 6 meter
3
Jalan Ikan Banyar
Lebar jalan 3.5 meter
4
Jalan Ikan Kakap
Lebar jalan 5 meter
5
Jalan Ikan Dorang
Lebar jalan 5 meter
6
Jalan Ikan Paus
Lebar jalan 8 meter
31. PROFIL KECAMATAN MAYANGAN
KONDISI GEOGRAFIS
Kecamatan Mayangan merupakan salah satu dari lima
kecamatan yang ada di Kota Probolinggo. Kecamatan
Mayangan terletak pada 7º43’ Lintang utara dan 113º13’
Bujur Timur, dengan ketinggian daerah + 4 M dari
permukaan laut. Kecamatan Mayangan terletak di sebelah
utara Kota Probolinggo.
BATAS WILAYAH
Utara : Selat Madura
Timur : Kec. Dringu, Kab. Probolinggo
Selatan : Kecamatan Kanigaran
Barat : Kecamatan Kademangan
Luas wilayah Kecamatan Mayangan tercatat 8.655 Km²
yang terbagi menjadi 5 (lima) kelurahan, yaitu :
Kelurahan Wiroborang, Kelurahan Jati, Kelurahan
Sukabumi, Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Mayangan.
Kelurahan Mangunharjo merupakan kelurahan terluas di
Kecamatan Mayangan dengan luas wilayah 3.455 Km² atau
39.92 persen wilayah kecamatan. Sedangkan kelurahan
Wiroborang merupakan kelurahan dengan luas wilayah
terkecil yaitu 1.191 Km² (13.76 persen).
32. Delineasi Kawasan
Perencanaan berada
seluruhnya di Kelurahan
Mayangan Kecamatan
Mayangan Kota Probolinggo.
Luas wilayah perencanaan
(diluar Kawasan pesisir)
adalah 28,08 Ha.
Luas Kawasan Perencanaan
28,08 Ha
DELINEASI KAWASAN PERENCANAAN
33. PETA PERMASALAHAN KAWASAN MAYANGAN
1
Spot pembuangan sampah
rumah tangga di Kawasan
mayangan, dimanfaatkan
warga untuk mengurug area
pesisir pantai
1 Pengolahan Sampah
34. PETA PERMASALAHAN KAWASAN MAYANGAN
2Secara umum kawasan
Mayangan sudah memiliki
sarana drainase namun pada
titik tertentu masih terdapat
genangan air dengan durasi 1-2
jam (jalan Ikan Tengiri)
2 Drainase Kawasan
35. PETA PERMASALAHAN KAWASAN MAYANGAN
3
Tingkat kepadatan bangunan
hunian tinggi, ditemui sebagian
bangunan semi permanen
3 Perkampungan Kumuh
36. PETA PERMASALAHAN KAWASAN MAYANGAN
4 Area permukiman yang berdiri
diatas tanah “oloran” sebagian
besar difungsikan sebagai
rumah industri asbes dan crate
kayu bekas
4 Perkampungan Kumuh
37. VISI PENANGANAN & PENGEMBANGAN KAWASAN MAYANGAN
PENGEMBANGAN RTH
SEBAGAI ICON KAWASAN
PENANGANAN
PERMUKIMAN KUMUH
PENGEMBANGAN
FASILITAS UMUM
PENGEMBANGAN WISATA
MANGROVE
(TAHAP 1)
PENANGANAN
KEKUMUHAN
(TAHAP 2)
PENGEMBANGAN
KAWASAN
38. VISI PENANGANAN & PENGEMBANGAN KAWASAN MAYANGAN
RTH dan Fasum2
Pengembangan Ruang Terbuka Hijau & Fasum
Wisata Mangrove4
Pengembangan Wisata Mangrove dan Edukasi
Penanganan permukiman kumuh nelayan
Perdagangan & Jasa 3
Pengembangan Hasil Industri Olahan Ikan Lokal
Penanganan Permukiman Kumuh 1
Penanganan &
Pengembangan
Kawasan Tepi Air
Mayangan