presentasi PKN kel.Titin

2. OTONOMI DAERAH
Disusun Oleh Kelompok
1. TITIN KURNIA SARI
2. LILIS SURYANI
3. SRI ASTUTI
4. REKA SAFITRI

3. 1. Pengertian Otonomi Daerah
Otonomi daerah adalah kewenangan yang
dimiliki oleh daerah tertentu mengatur dan
mengurus sendiri terkait pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan perarturan dan undang-undang.

4. secara etimologi, istilah “otonom daerah”
berasal dari bahasa yunani, yaitu “autos” dan
“namos”. Autos artinya sendiri, sedangkan
namos artinya aturan.
menurut UU No. 32 Tahun 2004,
pengertian otonomi daerah adalah hak,
wewenang, serta kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri berbagai
hal terkait pemerintahan dan kepentingan
masyarakatnyansesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

5. 2. Pengertian Daerah Otonom
unsur daerah otonom, meliputi unsur
batas wilayah, unsur pemerintahan, dan unsur
masyarakat.
3. Tujuan Otonomi Daerah
a. Untuk pemerataan wilayah daerah
b. Mewujudkan keadilan nasional
c. Sebagai wujud pengembangan kehidupan
demokrasi

6. d. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat
yang semakin baik
e. Untuk mendorong pemberdayaan masyarakat.
4. Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah
a. UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah
b. UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah
c. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah

7. d. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah
e. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
f. UUD 1945 Pasal 18, 18A, dan 18B
5. Prinsip Otonomi Daerah
a. Prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya
daerah diberikan kewenangan dalam
mengurus

8. Dan mngatur semua urusan pemerintahan
yang meliputi kewenangan semua bidang
pemerintahan, kecuali kewenangan
terhadap bidang politik luar negeri,
moneter, keamanan, agama, peradilan,
keamanan, serta fiskal nasional
b. Prinsip otonomi nyata, artinya daerah
diberikan kewenangan dalam menangani
urusan pemerintahan yang berdasarlan
tugas, wewenang,

9. dan kewajiban yang secara nyata sudah ada
dan dapat berpotensi untuk tumbuh, hidup
dan berkembang sesuai dengan potensi dan
ciri khas daerah.
c. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab,
artinya dalam sistem penyelenggaraannya
harus sesuai dengan tujuan dan maksud dari
pemberian otonomi, yang bertujuan untuk
memberdayakan daerahnya masing-masing

10. dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
6. Asas otonomi daerah
a. asas desentralisasi, adalah penyerahan
wewenang penyelenggaraan pemerintahan
oleh pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

11. b. Asas dekontrasi, adalah pelimpahan sebagian
urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintah pusat kepada
gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat
c. Asas tugas pembantuan, merupakan
penugasan dari pemerintah pusat kepada
daerah otonom untuk melaksanakan sebagian
urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintah pusat atau dari
pemerintah daerah provinsi kepada daerah
kabupaten/kota.

12. Kedudukan dan peran pemerintahan
pusat
1. Fungsi pemerintah pusat dalam pelaksanaan
otonomi daerah
a. Fungsi layanan (servicing function)
dilakukan dalam rangka memenuhi
kebutuhan masyarakat dengan cara tidak
diskriminatif dan tidak memberatkan serta
dengan kualitas yang sama.

13. b. Fungsi pengaturan (regulating function)
Fungsi pengaturan dalam pemerintahan
pusat, yaitu mengatur dan memberikan
perlindungan kepada masyarakat dalam
menjalankan hidupnya sebagai warga Negara
• Fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah,
yaitu:
• Menyediakan infrastruktur ekonomi
• Menyediakan barang dan jasa kolektif
• Menyembatani konflik dalam masyarakat

14. • Menjaga kompetensi
• Menjamin akses minimal setip individu
kepada barang dan jasa
• Menjaga stabilitas ekonomi
c. fungsi pemberdayaan
• pemerintah dalam fungsi pemberdayaan
hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk
membantu

15. • masyarakat menemukan jalan keluar dalam
menghadapi setiap persoalan hidup.
2. kewenangan pemerintah pusat dalam
pelaksanaan otonomi daerah
Urusan pemerintah pusat meliputi politik luar
negeri, pertahanan, keamanan, yustisi,
moneter dan fiskal nasional, agama, serta
norma.