Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang MemengaruhinyaFRANKLYN_SS
Hasil kerja kelompok pada mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Spesialisasi Kebendaharaan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 2014 tentang HAKIKAT PENEGAKAN HUKUM, APARAT PENEGAKAN HUKUM, DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang MemengaruhinyaFRANKLYN_SS
Hasil kerja kelompok pada mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Spesialisasi Kebendaharaan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 2014 tentang HAKIKAT PENEGAKAN HUKUM, APARAT PENEGAKAN HUKUM, DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA
deskripsi singkat mengenai otonomi daerah.
Untuk lebih jelasnya silahkan baca makalah tentang Otonomi Daerah http://sri-wiji-lestari.blogspot.com/2013/09/otonomi-daerah.html
Makalah Hakikat Otonomi Daerah disusun sebagai bahan acuan dan referensi bagi adik-adik SMP, SMP atau mungkin bagi kawan-kawan saya di tingkat Universitas. Makalah ini membahas bagaimana seluk beluk otonomi daerah, pelakasaannya, sejarah dan sebagainya sehingga akan memperluas pengetahuan pembaca, khususnya pelajar sekalian.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
2. Pengertian Otonomi Daerah
• OTONOMI Arti sempit
» Arti luas
Maka:
Otonomi daerah dengan demikian berarti KeMANDIRIan
suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan
keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
Dan:
Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dan
tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah.
OTONOMI DAERAH adalah DESENTRALISASI itu sendiri.
Mandiri
Berdaya
3. A R T I P E N TING O T ONOMI DAERAH -
D E S ENTRALI SASI
1. Untuk terciptanya efesiensi-efektivitas penyelenggaraan
pemerintah
2. Sebagai sarana pendidikan politik
3. Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik
lanjutan
4. Stabilitas politik
5. Kesetaraan politik
6. Akuntabilitas publik
4. Otonomi dalam NKRI
Otonomi Daerah Berlandaskan
Diberdayakan dengan cara
Memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata
dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur,
memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang
ada di daerahnya masing-masing.
Acuan Hukum
Implementasi tuntutan
Globalisasi
5. Mengapa Desentralisasi???
Ada beberapa alasan yang melatar belakangi mengapa
kebutuhan terhadap desentralisasi di indonesia saat ini
dirasakan sangat mendesak:
1. kehidupan berbangsa dan benegara berpusat di Jakarta
2. pembagian kekayaan secara tidak adil dan merata.
3. kesenjangan sosial
7. Konsep Dasar Otonomi
Daerah
1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan
dalam hubungan domestik kepada daerah
2. Penguatan peran DPRD sebagai representasi rakyat lokal
dalam pemilihan dan penetapan kepada daerah
3. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur
berkualitas tinggi dengan tingkat akseptibilitas yang tinggi
pula
4. Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif.
5. Peningkatan efesiensi administrasi keuangan daerah.
6. Pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan dareah,
pemberian keleluasan kepada daerah dan optimalisasi upaya
pemberdayaan masyarakat.
13. Kewenangan pemerintah kabupaten
dan kota sebagai daerah otonom:
1. Pertanahan
2. Pertanian
3. Pendidikan dan kebudayaan
4. Tenaga kerja
5. Kesehatan
6. Lingkungan hidup
7. Pekerjaan umum
8. Perhubungan
9. Perdagangan dan industri
10. Penanaman modal
11. Koperasi
14. • Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia:
1. UU No. 1 Tahun 1945
2. UU No. 22 Th 1948
3. UU No. 1 Th 1957
4. UU No. 18 Th 1965
5. UU No. 5 Th 1974
6. UU No. 22 Th 1999
7. UU No. 25 Th 1999