SlideShare a Scribd company logo
KELOMPOK PRESENTASI PPKN
• TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DANPARTISIPASI
WARGA NEGARA DALAM SISTEM POLIK RI
RINI ANGGRAINI
SALMAN HAMID
RIZKI ARANDI
TATA KELOLA PEMERINTAH YANG
BAIK
meskipun belum ada yang mendefinisikannya
secara formal, namun tata kelola pemerintahan
dianggap penting untuk menjamin kesejahteraan
nasional. Tata kelola pemerintah yang baik, atau
dapat disebut good goverance seturut kesepakatan
perserikatan bangsa bangsa (pbb) merupakan salah
satu fungsi dan tanggung jawab negara
DALAM PROSES TRANSPARANSI, MASYARAKAT MEMILIKI HAK UNTUK MEMPEROLEH
INFORMASI YANG MENYANGKUT KEPENTINGAN PUBLIK. KESADARAN INI AKAN MENGUBAH
CARA PANDANG MANAJEMEN PUBLIK PADA MASA MENDATANG . MASYARAKAT TIDAK LAGI
PASIF MENUNGGU INFORMASI DARI PEMERINTAH ATAU DINAS- DINAS PENERANGAN
PEMERINTAH. MEREKA BERHAK MENGETAHUI SEGALA SESUATU YANG MENYANGKUT
KEPUTUSAN DAN KEPENTINGAN PUBLIK.
1.Pengertian pemerintahan yang baik( good goverance)
berikut sejumlah pendapat yang mencoba mendeskripsikan pengertian
pemerintahan yang baik.
a) Berdasarkan peraturan pemerintahan no.101 tahun 2000, pemerintahan
yang baik adalah akuntabilitas, transparansi,pelayanan prima,
demokrasi, efisiensi,efektivitas, supramasi hukum, dan dapat diterima
diseluruh masyarakat.
b) Menurut world bank, good goverance adalah suatu penyelenggaraan
manajemen pasar yang efesien, pencegahan korupsi, menjalankan
disiplin anggaran dan penciptaan kerangka hukum dan politik bagi
tumbuhnya aktifitas swasta
c) Menurut united nation development program (UNDP) good goverance
adalah suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara swasta
dan masyarakat. UNDP adalah lembaga dibawah PBB yang menangani
pembangunan di negara berkembang
2.prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good goverance)
a.)Transparan f.)berorientasi konsensus
b.)partisipasi g.)berkeadilan
c.)akuntabilitas h.)efektivitas dan efesien
d.)aturan hukum i.)bervisi strategis
e.)daya tanggap j.)saling keterkaitan
adapun menurut MTI (masyarakat transparansi indonesia)ada 9 hal yang terdapat
dalam prinsip- prinsip goog goverance , sebagai berikut
a.) partisipasi masyarakat f.)kesetaraan
b.)tegaknya supremasi hukum g.)efektif dan efesien
c.)keterbukaan h.)akuntabilitas
d.)peduli pada stokeholder i.)visi strategis
e.)berorientasi pada konsensus
3. ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERANCE)
ASAS ASAS UMUM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NEGARA YANG BAIK, DIJADIKAN DASAR
DALAM MENYELENGARAKAN NEGARA. ASAS INI MENJUNJUNG TINGGI NORMA
KESUSILAAN,KEPATUHAN, DAN NORMA HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN NEGARA
YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN.
ASAS ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH MENURUT UNDANG UNDANG NO.28
TAHUN 1999 MELIPUTI
A.)ASAS KEPASTIAN HUKUM
B.)ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA
C.)ASAS KEPENTINGAN UMUM
D.)ASAS KETERBUKAAN
E.)ASAS PROPORSIONALITAS
F.)ASAS PROFESIONALITAS
G.)ASAS AKUNTABILITAS
4.DAMPAK PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANSPARAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANS PARAN AKAN DAPAT MENGAKIBATKAN HAL-
HAL BERIKUT
A.KORUPSI
B.KOLUSI
C.NEPOTISME
SELAIN KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME,PEMERINTAHAN YANG TIDAAK TRANSPARAN DAPAT BERAKIBAT
SEBAGAI BERIKUT.
A.PENGUASA ATAU PEMERINTAH CENDRUNG BERBUAT ATAU BERTINDAK OTORITER
B.TIMBULNYA AROGANSI KEKUSAAN DALAM MENENTUKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
C.MASYARAKAT DAN PERS CENDERUNG PASIF DAN TIDAK KRITIS
D.MASYARAKAT TIDAK BERDAYA DAN TERKEKANG DG BERBAGAI ATURAN DAN DOKTIM
E.MASYARAKAT MEMILIKIPOSISI TAWAR YANG LEMAH DAN LEBIH BANYAK HIDUP DALAM
KETAKUTAN DAN TEKANAN
F.PEMERINTAH SANGAT TERTUTUP DENGAN SEGALA KEBURUKANNYA
PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEM
POLITIK RI
PARTISIPASI POLITIK MERUPAKAN UNSUR YANG PENTING DALAM DEMOKRASI,TERMASUK DEMOKRASI
PANCASILA.PARTISIPASI POLITIK MERUPAKAN KEIKUTSERTAAN RAKYAT DALAM MENENTUKAN SEGALA
KEPUTUSAN YANG MENYANGKUT DAN MEMENGARUHI DI BIDANG POLITIK
1. SEBAB-SEBAB TIMBULNYA PARTISIPASI POLITIK
MENURUT MYRON WEINER
A.MODERNISASI
B.PERUBAHAN-PERUBAHAN STRUKTUR KELAS SOSIAL
C.PENGARUH KAUM INTELEKTUAL DAN KOMUNIKASI MASA MODERN
D.KONFLIK ANTAR KELOMPOK PEMIMPIN POLITIK
E.KETERLIBATAN PEMERINTAHAN YANG MELUAS
2.BENTUK PARTISIPASI POLITIK
BENTUK PARTISIPASI POLITIK DAPAT DIBEDAKAN MENJADI KEGIATAN POLITIK DALAM BENTUK
KONVENSIONAL DAN NONKONVENSIONAL
A.BENTUK PARTISIPASI POLITIK KONVERSIONAL
B.BENTUK PARTISIPASI POLITIK NON KONVERSIONAL
MENURUT RAMLAN SURBAKTI PARTISIPASI POLITIK DIBEDAKAN MENJADI 2
A.PARTISIPASI AKTIF
B.PARTISIPASI PASIF
MENURUT HUNTINGTON DAN NESLO BENTUK KEGIATAN UTAMA DALAM PARTISIPASI
POLITIK DI BAGI MENJADI 5 YAITU.
DAN DAPAT DILIHAT DARI BERBAGAI KEGIATAN WARGA
A.LAHIRNYA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSW)
B.PELAKSANAAN PEMILUUU
C.TERBENTUKNYA ORGANISASI-ORGANISASI
D.MUNCULNYA KELOMPOK-KELOMPOK KONTENPORER
3.PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEM POLITIK DI BERBAGAI LINGKUNGAN
CONTOHNYA:
A.DILINGKUNGAN KELUARGA
B.DILINGKUNGAN SEKOLAH
C.DI LINGKUNGAN MASYARAKAT
D. DILINGKUNGAN BANGSA DAN NEGARA

More Related Content

Similar to presentasi PKN kel.Rini

Bahan ajar etika pemerintahan
Bahan ajar etika pemerintahanBahan ajar etika pemerintahan
Bahan ajar etika pemerintahan
Sadam Jatnika
 
Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02
Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02
Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02
PT. Likers Fice.com
 
sistemadministrasinegara-211121230251.pptx
sistemadministrasinegara-211121230251.pptxsistemadministrasinegara-211121230251.pptx
sistemadministrasinegara-211121230251.pptx
suaeb1
 
PKN-Peraturan perundang undangan nasional
PKN-Peraturan perundang undangan nasionalPKN-Peraturan perundang undangan nasional
PKN-Peraturan perundang undangan nasional
Rubianto Cure
 

Similar to presentasi PKN kel.Rini (20)

HAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA.pptx
HAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA.pptxHAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA.pptx
HAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA.pptx
 
PROFESI SATPAM.pptx
PROFESI SATPAM.pptxPROFESI SATPAM.pptx
PROFESI SATPAM.pptx
 
Bahan ajar etika pemerintahan
Bahan ajar etika pemerintahanBahan ajar etika pemerintahan
Bahan ajar etika pemerintahan
 
Ppt good government
Ppt good governmentPpt good government
Ppt good government
 
UU Keterbukaan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi PublikUU Keterbukaan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi Publik
 
Materi Antikorupsi Dasar-utk upload.pptx
Materi Antikorupsi Dasar-utk upload.pptxMateri Antikorupsi Dasar-utk upload.pptx
Materi Antikorupsi Dasar-utk upload.pptx
 
SLOT 2.pdf
SLOT 2.pdfSLOT 2.pdf
SLOT 2.pdf
 
Anti Korupsi LATSAR Takalar Maret 2020
Anti Korupsi LATSAR Takalar Maret 2020Anti Korupsi LATSAR Takalar Maret 2020
Anti Korupsi LATSAR Takalar Maret 2020
 
Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02
Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02
Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02
 
Pemberantasan kkn
Pemberantasan kknPemberantasan kkn
Pemberantasan kkn
 
sistemadministrasinegara-211121230251.pptx
sistemadministrasinegara-211121230251.pptxsistemadministrasinegara-211121230251.pptx
sistemadministrasinegara-211121230251.pptx
 
Perlindungan Dan Penegakan Hukum
Perlindungan Dan Penegakan HukumPerlindungan Dan Penegakan Hukum
Perlindungan Dan Penegakan Hukum
 
BAHAN SOSIALISASI UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK- LINGKUP BSN
BAHAN SOSIALISASI UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK- LINGKUP BSNBAHAN SOSIALISASI UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK- LINGKUP BSN
BAHAN SOSIALISASI UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK- LINGKUP BSN
 
Keterbukaan dan keadilan
Keterbukaan dan keadilanKeterbukaan dan keadilan
Keterbukaan dan keadilan
 
han.pdf
han.pdfhan.pdf
han.pdf
 
TUGAS SOFTSKILL ETIKA BISNIS (SAP)
TUGAS SOFTSKILL ETIKA BISNIS (SAP)TUGAS SOFTSKILL ETIKA BISNIS (SAP)
TUGAS SOFTSKILL ETIKA BISNIS (SAP)
 
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
 
Good government governance
Good government governanceGood government governance
Good government governance
 
PKN-Peraturan perundang undangan nasional
PKN-Peraturan perundang undangan nasionalPKN-Peraturan perundang undangan nasional
PKN-Peraturan perundang undangan nasional
 

More from apotek agam farma

More from apotek agam farma (20)

Tugas pak dr.agus stat
Tugas pak dr.agus statTugas pak dr.agus stat
Tugas pak dr.agus stat
 
Tugas beda kbk degan k 1994
Tugas beda kbk degan k 1994Tugas beda kbk degan k 1994
Tugas beda kbk degan k 1994
 
Tugas analisis kurikulum ppt
Tugas analisis kurikulum pptTugas analisis kurikulum ppt
Tugas analisis kurikulum ppt
 
Proposal tesis bab 1,2,3
Proposal tesis bab 1,2,3Proposal tesis bab 1,2,3
Proposal tesis bab 1,2,3
 
Manajemen pendidikan karakter santri
Manajemen pendidikan karakter santriManajemen pendidikan karakter santri
Manajemen pendidikan karakter santri
 
Makalah kurikulum ppt
Makalah kurikulum pptMakalah kurikulum ppt
Makalah kurikulum ppt
 
Makalah kurikulum ppt
Makalah kurikulum pptMakalah kurikulum ppt
Makalah kurikulum ppt
 
Makalah kurikulum kbk
Makalah kurikulum kbkMakalah kurikulum kbk
Makalah kurikulum kbk
 
Jurnal kurikulum
Jurnal kurikulumJurnal kurikulum
Jurnal kurikulum
 
Beda kurikulum 1994 dengan kbk
Beda kurikulum 1994 dengan kbkBeda kurikulum 1994 dengan kbk
Beda kurikulum 1994 dengan kbk
 
Analisis kurikulum
Analisis  kurikulumAnalisis  kurikulum
Analisis kurikulum
 
Tugas dr.hendri
Tugas dr.hendriTugas dr.hendri
Tugas dr.hendri
 
Presentasi manajemen organisasi
Presentasi manajemen organisasiPresentasi manajemen organisasi
Presentasi manajemen organisasi
 
Tugas analisis kurikulum ppt
Tugas analisis kurikulum pptTugas analisis kurikulum ppt
Tugas analisis kurikulum ppt
 
Makalah kurikulum ppt
Makalah kurikulum pptMakalah kurikulum ppt
Makalah kurikulum ppt
 
Jurnal kurikulum
Jurnal kurikulumJurnal kurikulum
Jurnal kurikulum
 
Analisis kurikulum
Analisis  kurikulumAnalisis  kurikulum
Analisis kurikulum
 
Korelasi
KorelasiKorelasi
Korelasi
 
Latihan 1 statistika
Latihan 1 statistikaLatihan 1 statistika
Latihan 1 statistika
 
Regresi
RegresiRegresi
Regresi
 

Recently uploaded

PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdfPETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
Hernowo Subiantoro
 
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdfLaporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
yuniarmadyawati361
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
SEMUELSAMBOKARAENG
 

Recently uploaded (20)

Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdf
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdfPETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
 
Konflik dan Negosiasi dalam perilaku organisai
Konflik dan Negosiasi dalam perilaku organisaiKonflik dan Negosiasi dalam perilaku organisai
Konflik dan Negosiasi dalam perilaku organisai
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
 
Teori Profetik Kuntowijoyo (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)
Teori Profetik Kuntowijoyo (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)Teori Profetik Kuntowijoyo (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)
Teori Profetik Kuntowijoyo (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)
 
Najwa Qarina_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Najwa Qarina_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdfNajwa Qarina_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Najwa Qarina_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
 
Solusi Masalah Pendidikan Kelompok 9 Wawasan Pendidikan.pptx
Solusi Masalah Pendidikan Kelompok 9 Wawasan Pendidikan.pptxSolusi Masalah Pendidikan Kelompok 9 Wawasan Pendidikan.pptx
Solusi Masalah Pendidikan Kelompok 9 Wawasan Pendidikan.pptx
 
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptxPPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
 
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdfLaporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
 
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP) B. Inggris kelas 7.pdf
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP) B. Inggris kelas 7.pdfALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP) B. Inggris kelas 7.pdf
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP) B. Inggris kelas 7.pdf
 
Naufal Khawariz_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Naufal Khawariz_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdfNaufal Khawariz_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Naufal Khawariz_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
 
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
 
Dokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docx
Dokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docxDokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docx
Dokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docx
 
1. Standar Operasional Prosedur PPDB Pada paud
1. Standar Operasional Prosedur PPDB Pada paud1. Standar Operasional Prosedur PPDB Pada paud
1. Standar Operasional Prosedur PPDB Pada paud
 
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdfSapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
 
Sosialisme Kapitalis Karl Marx (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)
Sosialisme Kapitalis Karl Marx (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)Sosialisme Kapitalis Karl Marx (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)
Sosialisme Kapitalis Karl Marx (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)
 

presentasi PKN kel.Rini

  • 1. KELOMPOK PRESENTASI PPKN • TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DANPARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEM POLIK RI RINI ANGGRAINI SALMAN HAMID RIZKI ARANDI
  • 2. TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK meskipun belum ada yang mendefinisikannya secara formal, namun tata kelola pemerintahan dianggap penting untuk menjamin kesejahteraan nasional. Tata kelola pemerintah yang baik, atau dapat disebut good goverance seturut kesepakatan perserikatan bangsa bangsa (pbb) merupakan salah satu fungsi dan tanggung jawab negara
  • 3. DALAM PROSES TRANSPARANSI, MASYARAKAT MEMILIKI HAK UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI YANG MENYANGKUT KEPENTINGAN PUBLIK. KESADARAN INI AKAN MENGUBAH CARA PANDANG MANAJEMEN PUBLIK PADA MASA MENDATANG . MASYARAKAT TIDAK LAGI PASIF MENUNGGU INFORMASI DARI PEMERINTAH ATAU DINAS- DINAS PENERANGAN PEMERINTAH. MEREKA BERHAK MENGETAHUI SEGALA SESUATU YANG MENYANGKUT KEPUTUSAN DAN KEPENTINGAN PUBLIK. 1.Pengertian pemerintahan yang baik( good goverance) berikut sejumlah pendapat yang mencoba mendeskripsikan pengertian pemerintahan yang baik. a) Berdasarkan peraturan pemerintahan no.101 tahun 2000, pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas, transparansi,pelayanan prima, demokrasi, efisiensi,efektivitas, supramasi hukum, dan dapat diterima diseluruh masyarakat. b) Menurut world bank, good goverance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pasar yang efesien, pencegahan korupsi, menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktifitas swasta c) Menurut united nation development program (UNDP) good goverance adalah suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara swasta dan masyarakat. UNDP adalah lembaga dibawah PBB yang menangani pembangunan di negara berkembang
  • 4. 2.prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good goverance) a.)Transparan f.)berorientasi konsensus b.)partisipasi g.)berkeadilan c.)akuntabilitas h.)efektivitas dan efesien d.)aturan hukum i.)bervisi strategis e.)daya tanggap j.)saling keterkaitan adapun menurut MTI (masyarakat transparansi indonesia)ada 9 hal yang terdapat dalam prinsip- prinsip goog goverance , sebagai berikut a.) partisipasi masyarakat f.)kesetaraan b.)tegaknya supremasi hukum g.)efektif dan efesien c.)keterbukaan h.)akuntabilitas d.)peduli pada stokeholder i.)visi strategis e.)berorientasi pada konsensus
  • 5. 3. ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERANCE) ASAS ASAS UMUM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NEGARA YANG BAIK, DIJADIKAN DASAR DALAM MENYELENGARAKAN NEGARA. ASAS INI MENJUNJUNG TINGGI NORMA KESUSILAAN,KEPATUHAN, DAN NORMA HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN. ASAS ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH MENURUT UNDANG UNDANG NO.28 TAHUN 1999 MELIPUTI A.)ASAS KEPASTIAN HUKUM B.)ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA C.)ASAS KEPENTINGAN UMUM D.)ASAS KETERBUKAAN E.)ASAS PROPORSIONALITAS F.)ASAS PROFESIONALITAS G.)ASAS AKUNTABILITAS 4.DAMPAK PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANSPARAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANS PARAN AKAN DAPAT MENGAKIBATKAN HAL- HAL BERIKUT A.KORUPSI B.KOLUSI C.NEPOTISME SELAIN KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME,PEMERINTAHAN YANG TIDAAK TRANSPARAN DAPAT BERAKIBAT SEBAGAI BERIKUT. A.PENGUASA ATAU PEMERINTAH CENDRUNG BERBUAT ATAU BERTINDAK OTORITER B.TIMBULNYA AROGANSI KEKUSAAN DALAM MENENTUKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
  • 6. C.MASYARAKAT DAN PERS CENDERUNG PASIF DAN TIDAK KRITIS D.MASYARAKAT TIDAK BERDAYA DAN TERKEKANG DG BERBAGAI ATURAN DAN DOKTIM E.MASYARAKAT MEMILIKIPOSISI TAWAR YANG LEMAH DAN LEBIH BANYAK HIDUP DALAM KETAKUTAN DAN TEKANAN F.PEMERINTAH SANGAT TERTUTUP DENGAN SEGALA KEBURUKANNYA
  • 7. PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEM POLITIK RI PARTISIPASI POLITIK MERUPAKAN UNSUR YANG PENTING DALAM DEMOKRASI,TERMASUK DEMOKRASI PANCASILA.PARTISIPASI POLITIK MERUPAKAN KEIKUTSERTAAN RAKYAT DALAM MENENTUKAN SEGALA KEPUTUSAN YANG MENYANGKUT DAN MEMENGARUHI DI BIDANG POLITIK 1. SEBAB-SEBAB TIMBULNYA PARTISIPASI POLITIK MENURUT MYRON WEINER A.MODERNISASI B.PERUBAHAN-PERUBAHAN STRUKTUR KELAS SOSIAL C.PENGARUH KAUM INTELEKTUAL DAN KOMUNIKASI MASA MODERN D.KONFLIK ANTAR KELOMPOK PEMIMPIN POLITIK E.KETERLIBATAN PEMERINTAHAN YANG MELUAS 2.BENTUK PARTISIPASI POLITIK BENTUK PARTISIPASI POLITIK DAPAT DIBEDAKAN MENJADI KEGIATAN POLITIK DALAM BENTUK KONVENSIONAL DAN NONKONVENSIONAL A.BENTUK PARTISIPASI POLITIK KONVERSIONAL B.BENTUK PARTISIPASI POLITIK NON KONVERSIONAL MENURUT RAMLAN SURBAKTI PARTISIPASI POLITIK DIBEDAKAN MENJADI 2 A.PARTISIPASI AKTIF B.PARTISIPASI PASIF
  • 8. MENURUT HUNTINGTON DAN NESLO BENTUK KEGIATAN UTAMA DALAM PARTISIPASI POLITIK DI BAGI MENJADI 5 YAITU. DAN DAPAT DILIHAT DARI BERBAGAI KEGIATAN WARGA A.LAHIRNYA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSW) B.PELAKSANAAN PEMILUUU C.TERBENTUKNYA ORGANISASI-ORGANISASI D.MUNCULNYA KELOMPOK-KELOMPOK KONTENPORER 3.PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEM POLITIK DI BERBAGAI LINGKUNGAN CONTOHNYA: A.DILINGKUNGAN KELUARGA B.DILINGKUNGAN SEKOLAH C.DI LINGKUNGAN MASYARAKAT D. DILINGKUNGAN BANGSA DAN NEGARA