2. Melati kuntum tumbuh di taman kota,
Punai hinggap di pohon kelapa;
Assalammualaikum mulanya kata,
Terucap sebagai pembuka bicara.
Ke pasar koba, membeli Jinten,
Jinten diikat sehelai tali,
Selamat datang peserta Pelatihan Kesehatan
Agen hebat anti korupsi
Sungguh tuan suka kelapa
Kelapa Merah untuk Sang Raja
Bahagia dan Bangga Saat Berjumpa
Dengan Peserta Yang Sungguh Luar Biasa
7. Kamus hukum, 2002)
• Korup = suka menerima uang sogok, menyelewengkan
uang/barang milik perusahaan atau negara, menerima uang
dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi
The lexicon webster dictionary, 1978
▪ Korup = kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral,
penyimpangan dari kesucian
KBBI, 1991
• Korup = busuk, palsu, suap
8.
9. PENGERTIAN KORUPSI
PASAL 2 (1)
SETIAP ORANG YANG SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PEBUATAN MEMPERKAYA
DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN
KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, DIPIDANA DENGAN PIDANA
PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN DAN PALING
LAMA 20 TAHUN, DENDA PALING SEDIKIT RP. 200.000.000,- DAN PALING BANYAK RP.
1.000.000.000,-
.
UU No 31 Tahun 1999 Jo.UU
No 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
11. Dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia
11
✔ UU No 31 Tahun 1999 Jo.UU No 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
✔ TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan
Negara yang Bersih & Bebas KKN
✔ Pembukaan & Batang tubuh UUD 1945
✔ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
Tahun 2013
12. INPRES
12
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun
2013
Aksi PPK Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA,
berpedoman pada strategi-strategi:
1.Pencegahan;
2.Penegakan Hukum;
3.Peraturan Perundang-Undangan;
4.Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Korupsi;
5.Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi;
6.Mekanisme Pelaporan.
19. Tujuan akhir dari berbagai usaha
mencegah dan menentang korupsi
19
Sesuai Tujuan Negara RI yang tertuang dalam Alinea keempat pada
Pembukaan UUD 1945 :
1. Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah
darah indonesia,
2. Memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa,
4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, Perdamaian abadi dan keadilan sosial.
21. Dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia
21
✔ UU No 31 Tahun 1999 Jo.UU No 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
✔ TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan
Negara yang Bersih & Bebas KKN
✔ Pembukaan & Batang tubuh UUD 1945
✔ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
Tahun 2013
22. INPRES
22
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun
2013
Aksi PPK Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA,
berpedoman pada strategi-strategi:
1.Pencegahan;
2.Penegakan Hukum;
3.Peraturan Perundang-Undangan;
4.Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Korupsi;
5.Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi;
6.Mekanisme Pelaporan.
24. Faktor Penyebab KORUPSI :
24
INTERNAL
EKSTERNAL
Dorongan
Lingkungan
yang permisif
terhadap
praktek korupsi
Needs Greeds
Sistem dan
Prosedur yang
memberikan
peluang
(opportunities)
26. TEORI KORUPSI “THE FRAUD TRIANGLE”
26
Donald R Cressey,
PRESSURE
PEMBENARAN
: terjadi karena ingin
membahagiakan
keluarga, perusahaan
sudah untung saya
berjasa banyak,
orang lain juga
melakukan
PELUANG
: terjadi karena
lemahnya
sistem
DORONGAN
: terjadi karena keserakahan/kebutuhan,
hutang banyak, gaya hidup mewah
27. Teori Penyebab Korupsi CDMA
27
Robert Klitgaard
Sumber Buku KAPITA SELEKTA DAN BEBAN BIAYA SOSIAL KORUPSI, KPK 2015
Corruption = Directionary + Monopoly – Accountability
(CDMA)
(kekuasaan) (monopoli) akuntabilitas
31. INDEKS PERSEPSI KORUPSI
(CORRUPTION PERCEPTION INDEX)
31
❑ indikator komposit untuk mengukur
persepsi korupsi sektor publik pada
skala nol (sangat korup) hingga 100
(sangat bersih)
❑ Transparancy International
mengurutkan 180 negara dan wilayah
berdasarkan kombinasi dari 13 survei
global
❑ Penilaian korupsi menurut persepsi
pelaku usaha & penilaian ahli
sedunia (sejak 1995) (sumber : ti.or.id)
32. CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2022
32
Sumber : 2022 Corruption Perceptions Index: Explore the… - Transparency.org
33. INDEKS PERILAKU ANTIKORUPSI (IPAK)
❑ Pengukuran : Badan Pusat Statistik
❑ Untuk mengukur perilaku antikorupsi di
masyarakat, tingkat permisifitas
masyarakat terhadap perilaku antikorupsi
yang mencakup pendapat terhadap
kebiasaan di masyarakat dan pengalaman
berhubungan dengan layanan publik dalam
hal penyuapan (bribery), gratifikasi
(graft/gratuity), pemerasan (extortion),
nepotisme (nepotism), dan 9 nilai
antikorupsi.
https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/11/06/2046/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2023-sebesar-3-92--menurun-
dibandingkan-ipak-2022.html#:~:text=IPAK%20Indonesia%202023%20sebesar%203,capaian%202022%20sebesar%203%2C93.
34. SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS
34
Sumber : ACLC KPK
❑ Survei untuk memetakan risiko korupsi dankemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan
Kementerian/Lembaga/PemerintahDaerah (KLPD).
❑ Hasil survei berbentuk angka, yang menunjukkan level integritas instansi, skala 1 hingga 100,
Level integritas terbagi ke dalam 4 skala yaitu SANGAT RENTAN bila berada pada Skala 0 sd
67,9. Level Integritas RENTAN berada pada Skala 68 sd 73,6. Level integritas WASPADA pada
skala 73,7 sd 77,4 dan Level integritas TERJAGA berada pada skala 77,5 sd 100.
❑ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis Indeks Integritas Nasional 2022 yang diukur
melalui Survei Penilaian Integritas (SPI)
❑ Penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan
pengaruh(trading in influence), pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ,pengelolaan SDM,
sosialisasi antikorupsi di setiap instansi.
❑ Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya
pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristikmasing-masing K/L/PD serta
berdasarkan hasil pemetaan empiris.
❑ Penilaian bersumber dari persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan
instansiKementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD), yaitu pegawai, pengguna
layanan/mitra kerjasama, dan ekspert/ahli dari beragam kalangan.
https://jaga.id/jendela-pencegahan/spi?vnk=3dfe4366
44. 1
Dampak Korupsi Bidang Sosial
❑Meningkatnya angka kriminalitas,
❑Keterbatasan akses terhadap kehidupan yang layak &
berkualitas,
❑Jurang kemiskinan semakin besar
45. 2
Dampak Korupsi Bidang Politik
❑ Munculnya kepemimpinan korup,
❑ Kmeningkatnya plutokrasi
❑ Hancurnya kedaulatan rakyat
46. 3 This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC
Dampak Korupsi Bidang Hukum
❑hilangnya kepercayaan terhadap Lembaga negara,
❑menghambat pemerataan akses & aset negara,
❑melemahkan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi
dan politik
47. 4
Dampak Korupsi Bidang Pertahanan
❑Lemahnya alutsista dan sumber daya manusia,
❑Lemahnya garis batas negara
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
48. 5
Dampak Korupsi Bidang Pendidikan
• dr.Dwidea Yuliana, M.Kes – WI BBPK Jakarta
❑Meningkatnya potensi menurunnya kualitas SDM bangsa
❑Keterbatasan akses Pendidikan yang merata
❑Meningkatnya angka pengangguran
49. 6
Dampak Korupsi Bidang Ekonomi
❑Menghambat sector industri & produksi dalam berkembang,
❑Rendahnya kualitas barang & jasa publik,
❑Lesunya pertumbuhan ekonomi & investasi
triwulan IV 2022 396,8 miliar dolar AS
(sumber : bi.go.id)
50. 7
Dampak Korupsi Bidang Kesehatan
❑Mahalnya fasilitas Kesehatan
❑Keterbatasan akses Kesehatan yang layak & mumpuni
❑Menurunnya angka harapan hidup
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND
53. BEST PRACTICE : Selandia Baru
• Transparansi: Pemerintah New Zealand terbuka dalam memberikan informasi
publik. Hal ini termasuk informasi tentang kebijakan, anggaran, dan pengeluaran
pemerintah.
• Sistem Hukum yang Kuat: New Zealand memiliki sistem hukum yang kuat dan
independen. Hal ini memastikan bahwa tindakan korupsi akan ditindak tegas oleh
lembaga penegak hukum.
• Kepatuhan terhadap Standar Internasional: New Zealand mematuhi standar
internasional dalam pencegahan korupsi, seperti Konvensi PBB tentang
Pemberantasan Korupsi.
• Budaya Anti-Korupsi: Masyarakat New Zealand memiliki budaya yang kuat dalam
menolak tindakan korupsi. Hal ini tercermin dalam integritas dan nilai-nilai yang
dianut oleh masyarakatnya.
54. BEST PRACTICE : FINLANDIA
1. Sistem hukum yang ketat: Finlandia memiliki sistem hukum yang ketat dan
independen. Penegakan hukum yang tegas dan adil adalah kunci untuk
mencegah terjadinya korupsi.
2. Transparansi: Pemerintah Finlandia sangat terbuka dalam hal pengelolaan
keuangan negara. Informasi tentang anggaran dan pengeluaran pemerintah
dapat diakses oleh publik dengan mudah.
3. Pendidikan: Finlandia memiliki sistem pendidikan yang sangat baik dan fokus
pada etika dan integritas. Pendidikan ini membentuk karakter dan moralitas
warga negara Finlandia, sehingga mereka lebih mampu menghindari perilaku
korupsi.
4. Teknologi: Finlandia juga menggunakan teknologi untuk mencegah terjadinya
korupsi. Misalnya, mereka menggunakan sistem elektronik untuk pengajuan
pajak dan pengelolaan keuangan publik, sehingga meminimalkan kesempatan
terjadinya korupsi.
55. BEST PRACTICE : DENMARK
1. Transparansi: Denmark memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan pemerintah dapat
diakses oleh publik. Hal ini dilakukan dengan menerbitkan laporan keuangan dan kebijakan publik
secara terbuka.
2. Pengawasan yang ketat: Denmark memiliki badan pengawas yang independen dan kuat untuk
memeriksa tindakan pemerintah dan sektor swasta. Badan pengawas ini juga bertanggung jawab
untuk menangani pelaporan pelanggaran.
3. Hukum yang ketat: Denmark memiliki hukum yang ketat terkait korupsi dan penyuapan. Pelaku
korupsi dapat dihukum dengan hukuman penjara dan denda yang tinggi.
4. Kebijakan anti-korupsi: Denmark memiliki kebijakan anti-korupsi yang kuat dan terus diperbarui.
Kebijakan ini mencakup pelatihan pegawai publik, pencegahan konflik kepentingan, dan pencegahan
penyuapan.
5. Kesadaran masyarakat: Masyarakat Denmark sangat sadar akan pentingnya integritas dan
transparansi dalam pemerintahan dan sektor swasta. Hal ini membuat korupsi menjadi tidak dapat
diterima di masyarakat.
60. 60
Sumber Quote 40 Kata-kata quote Mohammad Hatta, bijak & penuh semangat (brilio.net)
"Memang benar pepatah Jerman:
'Der Mensch ist, war es iszt', artinya:
'sikap manusia sepadan dengan
caranya ia mendapat makan’.”
- Mohammad Hatta
Sumber : ACLC KPK
62. STRATEGI & RENCANA AKSI PEMBERANTASAN KORUPSI
62
PENINDAKAN
PENCEGAHAN
PENDIDIKAN
TRISULA
ANTIKORUPSI
R E P R E S I F /
PENINDAKAN
https://www.youtube.com/watch?v=pqFyjtFJtzE
69. 69
dr.Dwidea Yuliana, M.Kes – WI BBPK Jakarta
1. Contoh-contoh berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi
70. STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
70
Komitmen Pimpinan
Kemudahan layanan
Program yang menyentuh
masyarakat
Monitoring & evaluasi
Manajemen Media
