Pemerintahan yang baik memerlukan sikap untuk menangani masalah tanpa memandang siapa pelakunya. Pemerintah pusat harus menyebarkan konsep good governance ke seluruh jajaran untuk mengukur keberhasilan birokrasi. Mahasiswa dapat membantu dengan memberikan informasi bahaya korupsi dan mengontrol kebijakan pemerintah.

1. PEMEMERINTAHANYANG
BAIK
(GOOD GOVERNMENT)
By : Rita Amelia

2. Latar belakang good government
Tuntutan internal
yaitu krisis multidimensional, dengan
terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme
(KKN)
Faktor eksternal
yaitu pengaruh globalisasi yang mendorong
negara-negara menghormati prinsip pasar
dan demokrasi

3. Pengertian Pemerintah Pusat dan
Daerah
Menurut dasar-dasar hukum otonom dalam UUD 1945 dan diperkuat UU Nomor 32 tahun
2004 :
 Pemerintah Daerah adalah organisasi pemerintah yang menyelenggarakan urusan
pemerintah di daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dan asas perbantuan
dalam system NKRI
 Pengertian Pemerintah Pusat yang turut dijelaskan dalam UU Nomor 32 tahun 2004
adalah penyelenggara pemerintah NKRI di pusat, yang dipimpin oleh Presiden dan
Wakil Presiden dan dibantu oleh para menteri.

4. Pengertian Pemerintahan yang Baik
(Good Government)
Pemerintah yang baik adalah sikap dimana kekuasaan
dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai
tingkatan pemerintah negara yang berkaitan dengan
sumber-sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi.

5. Asas-Asas Good Government
 Asas kepastian hukum
Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan
peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan
penyelenggara pemerintah.
 Asas tertib penyelenggara Negara
Asas tertib penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan,
keseraasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara pemerintahan.
 Asas kepentingan umum
Asas kepentingan umum merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

6.  Asas keterbukaan
Asas keterbukaan merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan
pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan
rahasia Negara.
 Asas proporsionalitas
Asas proporsionalitas merupakan asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban penyelenggara pemerintah.
 Asas profesionalitas
Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 Asas akuntabilitas
Asas akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari
kegiatan penyelenggara pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

7. Prinsip-prinsip Good Government
a. Partisipasi (participation)
b. Penegakan hukum (rule of law)
c. Transparansi (transparency)
d. Responsif (responsiveness)
e. Orientasi kesepakatan (consensus orientation)
f. Kesetaraan (equity)
g. Efektivitas (effectiveness) dan efisiensi (efficiency)
h. Akuntabilitas (accountability)
i. Visi strategis (strategic vision)

8. Pilar-pilar Good Government
1. Negara Berperan menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang
stabil.
2. Sektor Swasta Salah satu fungsinya adalah untuk menjalankan industri dan
menciptakan lapangan kerja.
3. Masyarakat Madani Kondisi masyarakat secara kelompok atau individu
berperan menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi.

9. Upaya Pemerintah dalam Melaksanakan
Pemberantasan KKN
a. Penegakkan hukum yang tegas
b. Meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran keuangan di berbagai
departemen
c. Meningkatkan kinerja para penegak hukum
d. Meningkatkan ketakwaan dan keimanan terhadapTuhanYang Maha Esa
e. Peningkatan kualitas moral bangsa atau penanaman nilai pancasila
f. Peningkatan kesejahteraan pegawai atau pejabat Negara

10. Peran Mahasiswa Ikut Serta dalam
Pemberantasan Korupsi di Indonesia
■ Memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya
melakukan korupsi.
■ Menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan pemerintah.

11. Kesimpulan
Pemerintahan yang baik tidak di lihat dari sistem yang dibuat atau
rancangan undang-undang yang di rumuskan, melainkan suatu
sikap yang pasti dalam menangani suatu permasalahan tanpa
memandang siapa serta mengapa hal tersebut harus di lakukan.
Pada sisi lain, pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk
menyebarluaskan konsep good governance kepada seluruh jajaran
pemerintahan karena konsep tersebut menjadi salah satu ukuran
keberhasilan birokrasi pemerintahan.