Dokumen tersebut membahas tentang sistim pemerintahan negara, yang mencakup pengertian sistim pemerintahan, jenis sistim pemerintahan (demokrasi dan diktator), prinsip-prinsip demokrasi dan diktator, sistim pemerintahan presidensial dan parlementer, kebaikan dan kekurangan masing-masing sistim, serta contoh penerapan sistim pemerintahan di beberapa negara termasuk Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang sistim pemerintahan negara, yang mencakup pengertian sistim pemerintahan, jenis sistim pemerintahan (demokrasi dan diktator), prinsip-prinsip demokrasi dan diktator, sistim pemerintahan presidensial dan parlementer, kebaikan dan kekurangan masing-masing sistim, serta contoh penerapan sistim pemerintahan di beberapa negara termasuk Indonesia.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang Parlimen Malaysia. Ia menjelaskan bahawa Parlimen Malaysia terdiri daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara, dan bertanggungjawab menggubal undang-undang. Ia juga menyenaraikan fungsi-fungsi utama Parlimen seperti mengawal belanjawan negara dan membenarkan undang-undang negeri dibuat.
Dokumen tersebut membahas tentang lembaga-lembaga independen di Indonesia seperti KPU, KOMNAS HAM, TNI, Kepolisian, dan Bank Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut memiliki peran yang berbeda-beda namun sama-sama independen sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
Otonomi daerah memberikan hak dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai peraturan perundang-undangan. Otonomi diberlakukan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan memelihara hubungan antara pusat dan daerah.
Otonomi daerah memberikan hak dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan, serta memelihara hubungan antara pusat dan daerah dalam kerangka NKRI.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia secara menyeluruh, mulai dari penyelenggaraan, pelaksanaan pemungutan suara, pengawasan, hingga sanksi pelanggaran. Tujuan utamanya adalah merealisasikan pelaksanaan pemilu yang demokratis, bebas, jujur, dan adil sesuai konstitusi. Undang-undang ini menyatukan aturan pemilu sebelumnya
Pengajian Am Nota Pendek Demokrasi dan PilihanrayaKhai Khairy
Demokrasi dan pilihan raya adalah konsep penting dalam sistem demokrasi berparlimen di mana rakyat memilih wakil mereka melalui proses pilihan raya yang diselia oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Pilihan raya diadakan secara berkala untuk memilih wakil rakyat di peringkat parlimen dan negeri.
1. Kajian ini membahas penerapan larangan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara dan petahana selama proses pemilihan kepala daerah berdasarkan Pasal 71 UU No 1 Tahun 2015.
2. Terdapat beberapa persoalan hukum terkait ruang lingkup subyek hukum, definisi penggantian pejabat, dan unsur menguntungkan/merugikan.
3. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan kembali elemen pelang
Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015Lesmana Putra
Dokumen tersebut merupakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dokumen tersebut mengatur tentang ketentuan umum terkait pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat serta mendefinisikan istilah-istilah yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan terse
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai badan perundangan negeri di Malaysia. Ia menjelaskan bahawa badan perundangan negeri terdiri daripada Sultan/Raja, Yang di-Pertuan Besar, dan Dewan Undangan Negeri. Dewan Undangan Negeri bertanggungjawab menggubal undang-undang negeri dan meluluskan belanjawan negeri. Proses penggubalan undang-undang melibatkan beberapa bacaan dan kelulusan daripada Sultan/Raja.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dokumen menjelaskan dasar pemikiran, tujuan, asas, dan penyelenggara pemilu menurut undang-undang tersebut. Juga dijelaskan secara singkat pasal-pasal dalam undang-undang terkait pelaksanaan pemilu.
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah, yang didefinisikan sebagai hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai peraturan perundang-undangan. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, prinsip, dan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia serta pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang Parlimen Malaysia. Ia menjelaskan bahawa Parlimen Malaysia terdiri daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara, dan bertanggungjawab menggubal undang-undang. Ia juga menyenaraikan fungsi-fungsi utama Parlimen seperti mengawal belanjawan negara dan membenarkan undang-undang negeri dibuat.
Dokumen tersebut membahas tentang lembaga-lembaga independen di Indonesia seperti KPU, KOMNAS HAM, TNI, Kepolisian, dan Bank Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut memiliki peran yang berbeda-beda namun sama-sama independen sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
Otonomi daerah memberikan hak dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai peraturan perundang-undangan. Otonomi diberlakukan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan memelihara hubungan antara pusat dan daerah.
Otonomi daerah memberikan hak dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan, serta memelihara hubungan antara pusat dan daerah dalam kerangka NKRI.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia secara menyeluruh, mulai dari penyelenggaraan, pelaksanaan pemungutan suara, pengawasan, hingga sanksi pelanggaran. Tujuan utamanya adalah merealisasikan pelaksanaan pemilu yang demokratis, bebas, jujur, dan adil sesuai konstitusi. Undang-undang ini menyatukan aturan pemilu sebelumnya
Pengajian Am Nota Pendek Demokrasi dan PilihanrayaKhai Khairy
Demokrasi dan pilihan raya adalah konsep penting dalam sistem demokrasi berparlimen di mana rakyat memilih wakil mereka melalui proses pilihan raya yang diselia oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Pilihan raya diadakan secara berkala untuk memilih wakil rakyat di peringkat parlimen dan negeri.
1. Kajian ini membahas penerapan larangan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara dan petahana selama proses pemilihan kepala daerah berdasarkan Pasal 71 UU No 1 Tahun 2015.
2. Terdapat beberapa persoalan hukum terkait ruang lingkup subyek hukum, definisi penggantian pejabat, dan unsur menguntungkan/merugikan.
3. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan kembali elemen pelang
Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015Lesmana Putra
Dokumen tersebut merupakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dokumen tersebut mengatur tentang ketentuan umum terkait pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat serta mendefinisikan istilah-istilah yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan terse
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai badan perundangan negeri di Malaysia. Ia menjelaskan bahawa badan perundangan negeri terdiri daripada Sultan/Raja, Yang di-Pertuan Besar, dan Dewan Undangan Negeri. Dewan Undangan Negeri bertanggungjawab menggubal undang-undang negeri dan meluluskan belanjawan negeri. Proses penggubalan undang-undang melibatkan beberapa bacaan dan kelulusan daripada Sultan/Raja.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dokumen menjelaskan dasar pemikiran, tujuan, asas, dan penyelenggara pemilu menurut undang-undang tersebut. Juga dijelaskan secara singkat pasal-pasal dalam undang-undang terkait pelaksanaan pemilu.
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah, yang didefinisikan sebagai hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai peraturan perundang-undangan. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, prinsip, dan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia serta pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
Dokumen tersebut membahas tentang materi Pendidikan Kewarganegaraan kelas IX semester 1 yang mencakup partisipasi dalam upaya pembelaan negara dan otonomi daerah. Materi pembelaan negara meliputi penjelasan mengenai pentingnya upaya pembelaan negara, bentuk-bentuk upaya pembelaan negara, dan peran serta masyarakat dalam upaya pembelaan negara. Sedangkan materi otonomi daerah membahas pengertian otonomi daerah dan pent
Dokumen tersebut membahas tentang protokol dan tata upacara dalam acara kenegaraan dan resmi. Protokol digunakan untuk mengatur tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sesuai aturan yang berlaku.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas pengertian hukum privat dan hukum publik berdasarkan beberapa teori. Secara singkat, hukum privat mengatur hubungan antara individu-individu dengan fokus pada kepentingan pribadi, sedangkan hukum publik mengatur hubungan antara negara dan warga negara atau antar negara dengan fokus pada kepentingan umum. Dokumen ini juga menjelaskan skema pembagian hukum privat dan publik serta contoh jen
Dokumen tersebut membincangkan tentang kerajaan negeri di Malaysia. Ia menjelaskan peranan dan bidang kuasa Sultan/Raja, Yang Dipertua Negeri, Ketua Menteri, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan jabatan-jabatan kerajaan negeri seperti Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri dan Pejabat Kewangan Negeri. Sumber kewangan kerajaan negeri juga dibincangkan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membahas tentang ketentuan umum pemerintahan daerah, pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan dan urusan pemerintahan, penataan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, perangkat daerah, peraturan daerah dan peraturan kabupaten/kota, keuangan daerah, partisipasi masyarakat, dan kerjasama antar daerah.
Harmonisasi pemerintahan pusat dan daerahNabila_SPutri
Dokumen tersebut membahas tentang harmonisasi pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD 1945. Ia menjelaskan pengertian pemerintahan pusat dan daerah, kewenangan masing-masing, serta bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus diselaraskan sesuai prinsip otonomi daerah dalam kerangka NKRI.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan desa di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Terdapat penjelasan mengenai struktur organisasi pemerintahan desa, tugas dan wewenang kepala desa dan perangkat desa, serta asas-asas yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa."
Dokumen tersebut membahas tentang badan kehakiman di Malaysia. Secara ringkas, ia menjelaskan bahwa:
1. Badan kehakiman melaksanakan kuasa kehakiman di Malaysia dan terdiri dari berbagai tingkatan pengadilan.
2. Hakim diberi kuasa untuk menafsirkan dan menerapkan undang-undang berdasarkan otoritas yang diberikan oleh konstitusi.
3. Terdapat berbagai aturan dan ketentuan yang menjamin independensi dan integ
Dokumen tersebut membahas tentang pendidikan kewarganegaraan dan upaya bela negara. Terdapat penjelasan mengenai pengertian negara, unsur-unsur negara, fungsi negara, pengertian bela negara, bentuk-bentuk upaya bela negara seperti pendidikan kewarganegaraan dan pelatihan dasar kemiliteran, serta pelaksanaan pertahanan negara melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.
1. B 7
AB
SIST M P M RINT AN DAN
E E E AH
P NT
E ADB IRAN NEGARA
M AYSIA
AL
2. APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN SISTEM
PEMERINTAHAN DEMOKRASI BERPARLIMEN DALAM
KORTEKS NEGARA MALAYSIA?
RAKYAT MELIBATKAN DIRI DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN NEGARA
MANAKALA RAJA-RAJA MELAYU MENJADI LAMBANG
TAAT SETIA RAKYAT
RAKYAT BERPELUANG MEMBENTUK KERAJAAN
RAKYAT MEMILIH PERWAKILAN MELALUI PILIHAN
RAYA
MEREKA BERHAK MENYOKONG, MENGEKALKAN ATAU
MENUKARKAN KERAJAAN YANG SEDIA ADA MELALUI
PILIHAN RAYA
3. SENARAIKAN CIRI-CIRI DEMOKRASI
BERPARLIMEN DI NEGARA KITA
MEMPUNYAI PERLEMBAGAAN
MANGAMALKAN RAJA BERPERLEMBAGAAN
KUASA PEMERINTAHAN DIBAHAGIKAN KEPADA
BADAN PERUNDANGAN, BADAN PELAKSANA DAN
BADAN KEHAKIMAN
MEMPUNYAI PARLIMEN SEBAGAI BADAN
PERUNDANGAN
MENGAMALKAN PILIHAN RAYA
TERDAPAT PARTI-PARTI POLITIK YANG BERJUANG
UNTUK MENDAPATKAN KUASA PEMERINTAHAN
MENGAMALKAN KEBEBASAN ASASI
4. NYATAKAN KEDUDUKAN YANG DI-PERTUAN
AGONG MENGIKUT PERUNTUKAN
PERLEMBAGAAN MALAYSIA
SEBAGAI TONGGAK NEGARA/ KETUA UTAMA NEGARA
SIMBOL KEUTUHAN DAN PERPADUAN RAKYAT
BERTINDAK BERDASARKAN PERLEMBAGAAN
MALAYSIA
BERTINDAK ATAS NASIHAT PERDANA MENTERI
TIDAK BOLEH BERTINDAK SENDIRI KECUALI DALAM
PERKARA TERTENTU YANG MEMERLUKAN BUDI
BICARA BAGINDA
SATU DARIPADA TIGA UNSUR PARLIMEN
5. APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN
PERLEMBAGAAN?
UNDANG-UNDANG TERTINGGI SEBAGAI ASAS
PEMBENTUKAN SESEBUAH KERAJAAN
MENGANDUNGI PERATURAN DAN PRINSIP SEBAGAI
PANDUAN KEPADA KERAJAAN UNTUK MELAKSANAKAN
TUGASNYA
7. SEBUTKAN CIRI-CIRI YANG
MENUNJUKKAN KELUHURAN
PERLEMBAGAAN MALAYSIA
PERLEMBAGAAN MENGATASI YANG DI-PERTUAN
AGONG, PARLIMEN, JEMAAH MENTERI DAN
MAHKAMAH
SEMUA UNDANG- UNDANG YANG BERCANGGAH
DENGAN PERLEMBAGAAN ADALAH TIDAK SAH
UNDANG-UNDANG NEGERI YANG BERTENTANGAN
DENGAN PERLEMBAGAAN TERBATAL DENGAN
SENDIRINYA
MAHKAMAH BERKUASA MENJAMIN KETERTINGGIAN
PERLEMBAGAAN
8. JELASKAN KEPENTINGAN PERLEMBAGAAN
KEPADA NEGARA MALAYSIA
BERPERANAN MENJAMIN KESTABILAN NEGARA
MEMBANTU MELICINKAN PENTADBIRAN
MENJAMIN TAAT SETIA RAKYATKEPADA NEGARA
MENJAMIN HAK ASASI DAN KEBEBASAN RAKYAT
MENENTUKAN PERANAN YANG DI-PERTUAN AGONG
MEMELIHARA HAK ISTIMEWA ORANG MELAYU DAN
BUMIPUTERA
MENJAMIN KERJASAMA KERAJAAN PERSEKUTUAN
DENGAN KERAJAAN NEGERI
MENJADI RUJUKAN DALAM MENGGUBAL UNDANG-
UNDANG
9. NYATAKAN TUJUAN PINDAAN
PERLEMBAGAAN DIBUAT
LINDUNG - MELINDUNGI KEPENTINGAN RAKYAT
KESELAMATAN - MENJAGA KESELAMATAN RAKYAT
PENTADBIRAN - MELICINKANKAN URUSAN PENTADBIRAN
SEMASA - SUPAYA SESUAI DENGAN KEPERLUAN
SEMASA
MUNASABAH - MENJADIKAN PERLEMBAGAAN SEBAGAI
UNDANG-UNDANG YANG MUNASABAH
PATUH - MEMASTIKAN KANDUNGANNYA DIPATUHI
DENGAN RELA HATI
SENSITIF - MELARANG PERKARA- PERKARA SENSITIF
DIPERSOALKAN
HARMONI - MEMELIHARA KEHARMONIAN RAKYAT
BERBILANG KAUM
10. NYATAKAN PERKARA- PERKARA DALAM
PERLEMBAGAAN MALAYSIA YANG BOLEH
DIPINDA MELALUI KAEDAH PERTAMA DAN
KAEDAH KEDUA DI PARLIMEN
KAEDAH PERTAMA/ DIPERSETUJUI MAJORITI LEBIH SUARA DUA
PERTIGA DEWAN PARLIMEN DAN PERSETUJUAN MAJLIS RAJA-
RAJA
RAJA - PERKARA YANG DIPINDA MELIBATKAN TUGAS DAN
KUASA MAJLIS RAJA- RAJA
WARGA - MEMINDA SYARAT KEWARGANEGARAAN
YDPA - KEDUDUKAN YANG DI-PERTUAN AGONG DAN RAJA
PERMAISURI AGONG, RAJA- RAJA DAN YANG
DIPERTUAN NEGERI
ISTIMEWA - KEDUDUKAN ISTIMEWA ORANG MELAYU DAN
BUMIPUTERA SARAWAK DAM SABAH
SEMPADAN - PERUBAHAN SEMPADAN NEGERI
11. KAEDAH KEDUA/ DIPERSETUJUI MAJORITI LEBIH SUARA DUA PERTIGA
DEWAN PARLIMEN DAN KELULUSAN YANG DIPERTUA NEGERI SARAWAK
DAN SABAH
MAHKAMAH - KEANGGOTAAN DAN BIDANG KUASA MAHKAMAH
TINGGI DI SARAWAK DAN SABAH
IMIGRESEN - HAK DAN KUASA KERAJAAN NEGERI TENTANG
KUASA MENAHAN KEMASUKAN ORANG YANG BUKAN
DARI SARAWAK DAN SABAH( AKTA IMIGRESEN 1961)
PEMERINTAHAN - PERKARA PERUNDANGAN DAN PEMERINTAHAN
KUASA NEGERI, AGAMA, BAHASA, DAN HAK
ISTIMEWA ORANG MELAYU DAN BUMIPUTERA DI
SARAWAK DAN SABAH
12. BAGAIMANAKAH YANG DIPERTUAN AGONG DILANTIK?
PILIH - DIPILIH DIKALANGAN SEMBILAN RAJA
MELAYU
SECARA BERGILIR GILIR
PERUNTUKAN - PEMILIHAN DIBUAT MENGIKUT PERUNTUKAN
PERLEMBAGAAN MALAYSIA
13. NYATAKAN KEDUDUKAN YANG DI-PERTUAN AGONG MENGIKUT
PERUNTUKAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA
KETUA - KETUA UTAMA NEGARA
SIMBOL - SIMBOL KEUTUHAN DAN PERPADUAN RAKYAT
PERLEMBAGAAN - BERTINDAK BERDASARKAN PERLEMBAGAAN
MALAYSIA
NASIHAT - BERTINDAK ATAS NASIHAT PERDANA MENTERI
SENDIRI - TIDAK BOLEH BERTINDAK SENDIRI
UNSUR - SATU DARIPADA UNSUR PARLIMEN
14. HURAIKAN BIDANG KUASA YANG DI-PERTUAN AGONG
MENGIKUT PERUNTUKAN DALAM PERLEMBAGAAN
MALAYSIA
TONGGAK - SEBAGAI TONGGAK NEGARA DAN KETUA UTAMA NEGARA
BADAN - MENGETUAI TIGA BADAN KERAJAAN IAITU BADAN PERUNDANGAN,
BADAN
PELAKSANA DAN BADAN KEHAKIMAN
PARLIMEN - MEMPUNYAI KUASA MEMANGGIL DAN MEMBUBARKAN PARLIMEN
TENTERA - KETUA TERTINGGI DALAM ANGKATAN TENTERA
MAHKAMAH - MENGAMPUNKAN HUKUMAN OLEH MAHKAMAH TENTERA
MELAYU - MENJAGA KEDUDUKAN DAN HAK ISTIMEWA ORANG MELAYU
MAJLIS - BOLEH MENITAHKAN MAJLIS RAJA- RAJA BERSIDANG BAGI
MEMBINCANGKAN KEDUDUKAN RAJA- RAJA MELAYU
AGAMA - KETUA AGAMA ISLAM BAGI NEGERI BAGINDA SENDIRI, PULAU PINANG,
MELAKA, WILAYAH PERSEKUTUAN, SARAWAK DAN SABAH
PM - MEMPUNYAI KUASA MELANTIK PERDANA MENTERI
MENTERI - MEMPUNYAI KUASA MELANTIK DAN MEMECAT JEMAAH MENTERI DAN
TIMBALAN MENTERI ATAS NASIHAT PERDANA MENTERI
DARURAT - MENGISYTIHARKAN UNDANG- UNDANG DARURAT
SPR - MELANTIK PENGERUSI DAN AHLI SURUHANJAYA PILIHAN RAYA
HAKIM - MELANTIK AHLI PERKHIDMATAN KEHAKIMAN
AWAM - MELANTIK PENGERUSI SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM
PEGUAM - MELANTIK PEGUAM NEGARA
AUDIT - MELANTIK KETUA AUDIT NEGARA
DUTA - MENTAULIAHKAN DUTA- DUTA NEGARA KITA
15. BERIKAN SYARAT- SYARAT YANG MEMBOLEHKAN
SESEORANG ITU DILANTIK MENJADI AHLI DEWAN
NEGARA
UMUR - BERUMUR TIGA PULUH TAHUN DAN KEATAS
LANTIK - DILANTIK OLEH DIPERTUAN AGONG
SUMBANGAN - MEMBERIKAN SUMBANGAN CEMERLANG
DALAM PERKHIDMATAN AWAM/ BIDANG
PROFESIONAL/ PERNIAGAAN/ PERUSAHAAN/
PERTANIAN/ KESENIAN/ KEBAJIKAN/
MEWAKILI
KUMPULAN MINORITI
16. SEBUTKAN CIRI- CIRI DEWAN RAKYAT
PILIH - AHLINYA DIPILIH OLEH RAKYAT DALAM PILIHARAYA
AHLI - MENGANDUNGI 219 AHLI
WAKIL - MEWAKILI SEMUA KAWASAN PILIHANRAYA
TEMPOH - TEMPOH JAWATAN AHLI DEWAN RAKYAT IALAH
LIMA TAHUN
GUBAL - MENGGUBAL DAN MELULUSKAN UNDANG- UNDANG
DI PERINGKAT DEWAN RAKYAT
17. HURAIKAN PROSES MENGGUBAL DAN
MELULUSKAN UNDANG- UNDANG DI PARLIMEN
CADANG - CADANGAN OLEH KEMENTERIAN
GUBAL - PENGGUBALAN RANG UNDANG- UNDANG OLEH JABATAN PEGUAM
NEGARA
BACA - PEMBACAAN PERTAMA DI DEWAN RAKYAT IAITU PEMBACAAN
TAJUK RANG UNDANG- UNDANG SAHAJA
KEDUA - PEMBACAAN KEDUA DI DEWAN RAKYAT DAN RANG UNDANG-
UNDANG DIBAHASKAN
BINCANG - PERBINCANGAN RANG UNDANG- UNDANG PADA PERINGKAT
JAWATANKUASA DI DEWAN RAKYAT
KETIGA - PEMBACAAN KETIGA DI DEWAN RAKYAT. RANG UNDANG- UNDANG
DIBAHASKAN SEBELUM DILULUSKAN UNTUK DIKEMUKAKAN KE
DEWAN NEGARA
D/ NEGARA - PEMBENTANGAN DI CDEWAN NEGARA MELALUI PROSES YANG
SAMA SEPERTI DI DEWAN RAKYAT
AGONG - PENYERAHAN RANG UNDANG- UNDANG YANG DILULUSKAN OLEH
DEWAN NEGARA KEPADA DYMM YANG DI-PERTUAN AGONG UNTUK
DIPERKENANKAN DAN DITURUNKAN MOHOR NEGARA
WARTA - PEWARTAAN UNDANG- UNDANG DALAM WARTA KERAJAAN
19. NYATAKAN PENTADBIRAN SESEBUAH
KEMENTERIAN DI NEGARA INI
DIKETUAI OLEH SEORANG MENTERI DAN TIMBALAN MENTERI
PERJALANAN KEMENTERIAN DIAWASI OLEH JABATAN
PERKHIDMATAN AWAM
PENTADBIRAN KEMENTERIAN DIKETUAI OLEH KETUA
SETIAUSAHA KEMENTERIAN
DIBANTU OLEH KAKITANGAN KERAJAAN YANG DIKENALI
SEBAGAI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM
JABATAN KERAJAAN DIKETUAI OLEH KETUA JABATAN/ KETUA
PENGARAH
KEMENTERIAN MEMPUNYAI JABATAN DI PERINGKAT PUSAT,
NEGERI DAN DAERAH
ADA KEMENTERIAN YANG MEMPUNYAI BADAN BERKANUN
20. SEBUTKAN CIRI- CIRI BADAN
BERKANUN
BADAN SEPARUH KERAJAAN
MEMPUNYAI KUASA AUTONOMI TERTENTU
MEMPUNYAI PERUNTUKAN KEWANGAN
SENDIRI
DITADBIR OLEH SEBUAH LEMBAGA
PENGARAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
KEPADA MENTERI BERKENAAN
MEMPUNYAI PELBAGAI TUGAS
MEMPECEPATKAN PROGRAM BERKENAAN
21. BERIKAN TUGAS- TUGAS
SURUHANJAYA
MENGENDALIKAN URUSAN PERLANTIKAN
KAKITANGAN AWAM
MENGURUSKAN KENAIKAN PANGKAT
KAKITANGAN AWAM
MEMANTAU DISIPLIN KAKITANGAN AWAM
22. SENARAIKAN CONTOH- CONTOH
SURUHANJAYA YANG TERDAPAT DI NEGARA
KITA
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
SURUHANJAYA PERKHIDMATN UNDANG-
UNDANG DAN KEHAKIMAN
SURUHANJAYA PASUKAN POLIS
MAJLIS ANGKATAN TENTERA
23. SEBUTKAN BIDANG KUASA BADAN
KEHAKIMAN DI MALAYSIA
MENDENGAR DAN MENENTUKAN PERKARA
SIVIL DAN JENAYAH
MENENTUKAN KESAHIHAN UNDANG- UNDANG
YANG DIBUAT OLEH BADAN PERUNDANGAN
DAN BADAN PELAKSANA
MENTAFSIR PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
DAN PERLEMBAGAAN NEGERI
MENGISYTIHARKAN UNDANG- UNDANG
BERTULIS KERAJAAN
MENGISYTIHARKAN TINDAKAN KERAJAAN
TIDAK SAH DI SISI UNDANG- UNDANG
24. JELASKAN HIRARKI SISTEM
MAHKAMAH YANG TERDAPAT DI
NEGARA KITA
1) MAHKAMAH RENDAH
- MAHKAMAH MAJISTRET
- MAHKAMAH SESYEN
2) MAHKAMAH ATASAN
- MAHKAMAH TINGGI MALAYA DAN MAHKAMAH TINGGI
BORNEO
- MAHKAMAH RAYUAN
- MAHKAMAH PERSEKUTUAN
25. NYATAKAN KEDUDUKAN HAKIM
DALAM SISTEM KEHAKIMAN NEGARA
DILANTIK OLEH YANG DI-PERTUAN AGONG DENGAN
NASIHAT PERDANA MENTERI
URUSAN PERLANTIKAN, KENAIKANPANGKAT DAN
PERLUCUTAN JAWATAN TERLETAK DI BAWAH KUASA
YANG DI-PERTUAN AGONG
TIDAK BOLEH DIPECAT SEWENANG-WENANGNYA
TANPA SEBAB YANG MUNASABAH
HAKIM TIDAK BOLEH MELIBATKAN DIRI DALAM
POLITIK
26. APAKAH TANGGUNGJAWAB PEGUAM NEGARA
DALAM SISTEM KEHAKIMAN DI MALAYSIA?
PEGUAM NEGARA MENJADI PENASIHAT
UNDANG- UNDANG KERAJAAN
PEGUAM NEGARA MENJADI PENDAKWA RAYA
ATAU PEGUAM BELA BAGI KERAJAAN
PEGUAM NEGARA DIBANTU OLEH PEGAWAI
PERKHIDMATAN UNDANG- UNDANG DAN
KEHAKIMAN
27. APAKAH FUNGSI SURUHANJAYA
PILIHANRAYA
MENJAMIN PILIHAN RAYA YANG ADIL
MENJAMIN PILIHAN RAYA BEBAS DARIPADA
TEKANAN MANA- MANA PIHAK
MENENTUKAN SEMPADAN PILIHAN RAYA
MENJALANKAN PENDAFTARAN PEMILIH
MENGENDALIKAN PILIHAN RAYA
28. NYATAKAN JENIS- JENIS PILIHAN RAYA DI
MALAYSIA
1) PILIHAN RAYA UMUM
- DIADAKAN UNTUK MEMILIH AHLI DEWAN RAKYAT DAN DEWAN
UNDANGAN NEGERI
- DIADAKAN SERENTAK DI SELURUH MALAYSIA
- DI SABAH DAN SARAWAK, PILIHAN RAYA UMUM BAGI DEWAN RAKYAT
DAN DEWAN UNDANGAN NEGERI DIADAKAN SECARA BERASINGAN
2) PILIHAN RAYA KECIL
- DIADAKAN APABILA BERLAKU KEKOSONGAN MANA- MANA KERUSI
PARLIMEN ATAU DEWAN UNDANGAN NEGERI
- KEKOSONGAN MUNGKIN DISEBABKAN KEMATIAN, PERLETAKAN
JAWATAN DAN PERLUCUTAN JAWATAN
- DIADAKAN DALAM TEMPOH 60 HARI BAGI SEMENANJUNG MALAYSIA
- 90 HARI BAGI SABAH DAN SARAWAK
29. NYATAKAN KEADAAN- KEADAAN YANG
MEMBOLEHKAN PILIHAN RAYA KECIL
DIADAKAN
KEKOSONGAN KERUSI PARLIMEN
ATAU DEWAN UNDANGAN NEGERI
KEMATIAN WAKIL RAKYAT
PERLETAKAN JAWATAN WAKIL
RAKYAT
PERLUCUTAN JAWATAN WAKIL
RAKYAT
30. NYATAKAN SYARAT- SYARAT YANG
MEMBOLEHKAN SESEORANG ITU MENJADI
PENGUNDI
NAMANYA TERDAPAT DALAM SENARAI
DAFTAR PEMILIH
BERUMUR 21 TAHUN
BERMASTAUTIN ATAU TIDAK
BERMASTAUTIN DI MALAYSIA
TINGGAL DI MANA- MANA KAWASAN
PILIHANRAYA
BOLEH MENGUNDI DALAM SEBUAH
KAWASAN PILIHAN RAYA SAHAJA
31. BAGAIMANAKAH PILIHAN RAYA
DIKENDALIKAN DI NEGARA INI?
TARIKH - SURUHANJAYA MENETAPKAN TARIKH PENAMAAN
CALON DAN PENGUNDIAN
PENAMAAN - PENAMAAN CALON YANG BERTANDING
MANIFESTO - PARTI YANG BERTANDING MENYEDIAKAN MANIFESTO
KEMPEN - MELANCARKAN KEMPEN PILIHAN RAYA
TEMPAT - PENGUMUMAN TEMPAT PENGUNDIAN DAN TEMPAT
PENGIRAAN UNDI
KERTAS UNDI - PEMBERIAN KERTAS UNDI YANG MENGANDUNGI
LAMBANG PARTI CALON YANG BAKAL DIPILIH KEPADA
PENGUNDI
UNDI - PEMBUANGAN UNDI DENGAN MEMANGKAH CALON
PILIHAN RAYA PADA KERTAS UNDI DAN MEMASUKKAN
KE DALAM PETI UNDI
KIRA - PENGIRAAN UNDI
UMUM - PENGUMUMAN KEPUTUSAN PILIHAN RAYA OLEH PEGAWAI
PILIHAN RAYA
32. JELASKAN SYARAT- SYARAT YANG PERLU
DIPATUHI UNTUK MENJADI CALON DALAM
PILIHAN RAYA
WARGA - WARGANEGARA MALAYSIA
UMUR - BERUMUR 21 TAHUN
MASTAUTIN - BERMASTAUTIN DI MALAYSIA
AKAL - SEMPURNA AKAL
MUFLIS - BUKAN SEORANG MUFLIS
AWAM - TIDAK MEMEGANG JAWATAN DALAM PERKHIDMATAN
AWAM
SABIT - TIDAK DISABITKAN DENGAN KESALAHAN OLEH
MAHKAMAH
AMPUN - MENDAPAT PENGAMPUNAN JIKA MEMPUNYAI REKOD
JENAYAH
DENDA - TIDAK PERNAH DIDENDA TIDAK KURANG DARIPADA
RM 2000.00
AKUAN - TIDAK MEMBUAT AKUAN TAAT SETIA KEPADA NEGARA LUAR
PARTI - BERTANDING ATAS NAMA PARTI ATAU SEBAGAI CALON BEBAS
KERTAS - MENGEMUKAKAN KERTAS PENAMAAN CALON PADA HARI
PENAMAAN CALON
PENJARA - TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA MELEBIHI 12 BULAN
33. HURAIKAN PENTADBIRAN
SURUHANJAYA PILIHAN RAYA
PENGERUSI - DIKETUAI OLEH PENGERUSI SPR
URUSETIA - SPR MENUBUHKAN URUSETIA
SETIAUSAHA - URUSETIA DIETUAI OLEH SETIAUSAHA SPR
EKSEKUTIF - SETIAUSAHA SPR BERPERANAN SEBAGAI
KETUA EKSEKUTIF DAN KETUA PENTADBIR
URUSETIA
AWAM - URUSETIA DIBANTU OLEH SEKUMPULAN
KAKITANGAN AWAM
PANDUAN - URUSETIA WAJIB MENGIKUT GARIS PANDUAN
DAN DASAR SPR
34. APAKAH MAKSUD PERSEKUTUAN
DALAM KORTEKS NEGARA MALAYSIA?
PENYATUAN BEBERAPA BUAH NEGERI
MEMPUNYAI SEBUAH KERAJAAN
PERSEKUTUAN
DISERTAI BEBERAPA BUAH NEGERI
KEDUA- DUA KERAJAAN INI MENJALANKAN
TUGAS BERDASARKAN KUASA YANG
DIPERUNTUKKAN DALAM PERLEMBAGAAN
MALAYSIA
35. BERIKAN EMPAT BIDANG KUASA KERAJAAN
PERSEKUTUAN YANG TERDAPAT DI BAWAH SENARAI
PERSEKUTUAN
HAL EHWAL LUAR NEGERI( HUBUNGAN LUAR)
PERTAHANAN
KESELAMATAN DALAM NEGERI
PENTADBIRAN DAN KEADILAN
KERAKYATAN NEGARA
KEWANGAN
PERNIAGAAN, PERDAGANGAN, DAN PERUSAHAAN
PERKAPALAN, PELAYARAN, DAN PENGANGKUTAN
JABATAN UKUR, PENYELIDIKAN
KERJA RAYA DAN TENAGA PUSAT
PELAJARAN
KESIHATAN
KESELAMATAN BURUH DAN SOSIAL
ORANG ASLI
HAL- HAL LAIN
36. APAKAH SIFAT- SIFAT YANG PERLU ADA BAGI
MEWUJUDKAN SEBUAH PERSEKUTUAN?
HUBUNGAN BAIK ANTARA KERAJAAN
PERSEKUTUAN DENGAN KERAJAAN NEGERI
KERAJAAN PERSEKUTUAN YANG STABIL
KERAJAAN PERSEKUTUAN YANG BERWIBAWA
HUBUNGAN BAIK ANTARA ETNIK
TOLERANSI ANTARA PEMIMPIN DAN
RAKYAT