PENGENDALIAN INTERNAL & UNSUR-UNSUR PENGENDALIAN INTERNAL COSO

1. PENGENDALIAN INTERNAL &
UNSUR-UNSUR PENGENDALIAN INTERNAL COSO
Oleh: Martina Melissa L. (55517120041)
Dosen: Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
A. Pengertian Pengendalian Internal
Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang
untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai
tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur tersebut sering kali disebut sebagai
pengendalian, dan secara kolektif akan membentuk suatu pengendalian internal
B. Tujuan Pengendalian Internal
Manajemen memiliki tiga tujuan umum dalam merancang system pengendalian
internal yang efektif:
1. Reliabilitas pelaporan keuangan
2. Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan bagi para investor,
kreditor, dan pemakai lainnya.
3. Efisiensi dan efektifitas operasi
4. Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakaian sumber daya secara
efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan.
5. Ketaatan pada hukum dan peraturan
Section 404 mengharuskan semua perusahaan publik mengeluarkan laporan
tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian internal atas laporan keuangan.
Ada dua konsep utama yang melandasi perancangan dan implementasi pengendalian
internal, yaitu :
1. Kepastian yang layak
Perusahaan harus mengembangkan pengendalian internal yang akan memberikan
kepastian yang layak, tetapi bukan absolut, bahwa laporan keuangan telah disajikan
secara wajar.

2. 2. Keterbatasan inheren
Pengendalian internal tidak akan pernah bisa efektif 100% tanpa menghiraukan
kecermatan yang diterapkan dalam perancangan dan implementasinya.
C. COSO (Comitte Of Sponsoring Organization)
COSO adalah singkatan dari Comitte of Sponsoring Organization of treadway
Commision, yaitu suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985.
Model COSO adalah salah satu model pengendalian internal yang banyak digunakan
oleh para auditor sebagai dasar untuk mengevaluasi, dan mengembangkan
pengendalian internal.
D. Pengertian Internal Control Menurut COSO
Menurut model COSO, internal control adalah suatu proses, melibatkan seluruh
anggota organisasi, dan memiliki tiga tujuan utama, yaitu efektifitas dan efisiensi
operasi, mendorong kehandalan laporan keuangan, dan dipatuhinya hukum dan
peraturan yang ada. Pengendalian internal memberikan jaminan yang wajar, bukan
yang absolute, karena kemungkinan kesalahan manusia, kolusi, dan penolakan
manajemen atas pengendalian, membuat proses ini menjadi tidak sempurna.
E. Komponen Pengendalian Internal COSO
Struktur pengendalian internal COSO dikenal sebagai Kerangka Kerja
Pengendalian Internal yang Terintegrasi (COSO-Internal Control Integrated
Framework) yang terdiri dari 5 komponen yang saling berhubungan. Komponen ini
didapat dari cara manajemen menjalankaan bisnisnya, dan terintegrasi dengan proses
manajemen. Untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pengendaliannya
akan tercapai.
Komponen pengendalian COSO meliputi hal-hal berikut ini :
1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Aktivitas pengendalian
4. Infornasi dan komunikasi
5. Pemantauan

3. 1. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian berfungsi sebagai payung bagi keempat komponen
lainnya. Untuk memahami dan menilai lingkungan pengendalian, auditor harus
mempertimbangkan subkomponen pengendalian yang paling penting, yaitu ;
a. Integritas dan nilai-nilai etis
b. Komitmen kepada kompetensi
c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit
d. Filosofi dan gaya operasi manajemen
e. struktur organisasi
f. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia
2. Penilaian Resiko
Penilaian risiko (risk assessment) atas laporan keuangan adalah tindakan yang
dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis riisiko-risiko yang
relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP.
3. Aktivitas Pengendalian
Aktivitas pengendalian (control activities) adalah kebijakan dan prosedur, selain yang
sudah termasuk dalam epat komponen lainnya, yang membantu memastikan bahwa
tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko guna mencapai tujuan
entitas.
Aktivitas pengandalian umum dibagi menjadi lima jenis berikut ini, yang akan dibahas
berikutnya:
a. Pemisahan tugas yang memadai
b. Otorisasi yang sesuai atas transaksi dan aktivitas
c. Dokumen dan catatan yang memadai
d. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan
e. Pemeriksaan kinerja secara independen

4. 4. Informasi dan Komunikasi
Tujuan sistem informasi dan komunikasi akuntansi dari entitas adalah untuk
mencatat, memroses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas itu serta
mempertahankan akuntabilitas aktivitas terkait.
Untuk memahami perancangan sistem informasi akuntansi, auditor akan menentukan;
a. kelas transaksi utama entitas;
b. bagaimana transaksi dicatat;
c. catatan akuntansi apa saja yang ada serta sifatnya;
d. bagaimana sistem itu menangkap peristiwa-peristiwa lain yang penting bagi laporan
keuangan, seperti penurunan nilai aktiva;
e. sifat serta rincian proses pelaporan keuangan yang diikuti, termasuk prosedur
pencatatan transaksi dan penyesuaian dalam buku besar umum.
5. Pemantauan
Aktivitas pemantauan berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian
internal secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan bahwa
pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan dan telah dimodifikasi sesuai
dengan perubahan kondisi.
F. Pihak yang terlibat dalam COSO
Didalam dokumen COSO dikatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam
Pengendalian Internal adalah dewan komisaris, manajemen, dan pihak-pihak lainnya
yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Serta menyatakan bahwa tanggung
jawab atas penetapan, penjagaan, dan pengawasan sistem Pengendalian Internal adalah
tanggung jawab manajemen.
G. Tujuan Pengendalian Internal bagi Organisasi
Asumsi COSO, bahwa entitas telah menetapkan sendiri tujuan dari aktivitas
operasinya. Namun COSO mengidentifikasikan tiga tujuan utama dari entitas, antara
lain :
· Efektivitas dan efisiensi operasi
· Keandalan laporan keuangan
· Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

5. H. COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology)
COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) adalah
sekumpulan dokumentasi best practices untuk IT Governance yang dapat membantu
auditor, pengguna (user), dan manajemen, untuk menjembatani gap antara risiko bisnis,
kebutuhan control dan masalah-masalah teknis IT.
COBIT mendukung tata kelola dengan menyediakan kerangka kerja untuk
mengatur keselarasan TI dengan bisnis. Selain itu, kerangka kerja juga memastikan
bahwa TI memungkinkan bisnis, memaksimalkan keuntungan, resiko IT dikelola secara
tepat, dan sumber daya TI digunakan secara bertanggung jawab.
COBIT merupakan panduan yang paling lengkap dari praktik-praktik terbaik
untuk manajemen TI yang mencakup 4 domain:
a. Planning and Organization
b. Acquisition & Implementation
c. Delivery & Support
d. Monitoring
I. Pengguna Utama COBIT
COBIT dibuat untuk digunakan oleh 3 pengguna, yaitu:
1. Manajemen
2. User
3. Auditor
J. Tujuan pengendalian internal bagi organisasi
· Operasi yang efektif dan efisien
· Kerahasiaan
· Integritas
· Ketersediaan Informasi
· Pelaporan Keuangan yang handal
· Ketaatan pada ketentuan hukum dan peraturan

6. ersamaan COSO dan COBIT
1. Seluruh tujuan dari framework CoBIT dan COSO adalah pengendalian serta
pengawasan atas proses dan lingkungan.
2. Pertanggungjawaban ditujukan kepada manajemen.
3. Seluruh sistem pelaporan dan prosedur wajib mengikuti aturan yang berlaku.
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PERMERINTAH (SPIP) PADA PEMERINTAH
PROVINSI DKI JAKARTA
A. Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Piagam Pengawasan
Intern
2. Pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk
pemberian keyakinan dan konsultansi yang dirancang untuk memberi nilai tambah
dan meningkatkan operasional organisasi.
3. Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan
intern di lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki kewenangan untuk
mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan
personil pada instansi/unit kerja/ satuan kerja di lingkungan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum
dalam lampiran piagam ini.
5. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan
Pengendalian yang baik melalui:
a. Penegakan integritas dan nilai etika;
b. Komitmen terhadap kompetensi;
c. Kepemimpinan yang kondusif;
d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan
g. sumber dayamanusia;

7. h. Mewujudkan peran APIP yang efektif; dan
i. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
j. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Tahun 2016 mengamanatkan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang meliputi
Inspektorat Kota/Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
Inspektorat merupakan unsur pengawas internal penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 196 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, menyelenggarakan tugas
pengawasan pengelolaan sumber daya daerah, penyelenggaraan urusan Pemerintahan
Daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi. Inspektorat Provinsi DKI
Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengawas internal ditetapkan
dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 488 Tahun 2016 tentang
Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2016.
B. Keputusan Gubernur Nomor 488 Tahun 2016 tentang PKPT Inspektorat
Provinsi DKI Jakarta
Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta wajib
dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh setiap
Inspektorat Pembantu Bidang dan Inspektorat Pembantu Wilayah.
C. Peraturan Pengawasan
Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan unsur
pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat mempunyai
tugas pengawasan pengelolaan sumber daya daerah, penyelenggaraan urusan
Pemerintahan Daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi. Dalam

8. melaksanakan tugas-tugas pengawasan Inspektorat berdasarkan Peraturan
Pengawasan.
D. Peraturan-peraturan
1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun
2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Perda No. 12 Thn 2014).
2. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 196 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat (Pergub No. 196 Thn 2014).
3. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun
2015 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Perda No. 18 Thn 2014).
4. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 108 Tahun
2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (Pergub No. 108 Thn 2016).
DAFTAR PUSTAKA :
Subaweh, Imam. “Pengendalian Internal”. 15 Januari 2015.
imas.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/40770/Pengendalian+Internal.pdf.