Supiandi, Green Tourism SWARAMEP (Majalah Magister Ekonomi Pembangunan), Edisi Juli 2014, halaman 26-29.
•
0 likes•1,056 views
Green Tourism
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (19)
Similar to Supiandi, Green Tourism SWARAMEP (Majalah Magister Ekonomi Pembangunan), Edisi Juli 2014, halaman 26-29.
Similar to Supiandi, Green Tourism SWARAMEP (Majalah Magister Ekonomi Pembangunan), Edisi Juli 2014, halaman 26-29. (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (16)
Supiandi, Green Tourism SWARAMEP (Majalah Magister Ekonomi Pembangunan), Edisi Juli 2014, halaman 26-29.
- 1. SWARAMEP Magister Ekonomika Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada MENILIK EFEK UU DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA JULI 2014| ISSN 1412-1883
- 2. *)lokasi pengambilan gambar di Sentani, Papua Misi MEP FEB UGM Mendidik mahasiswa menjadi pemimpin yang berintegritas dan berpengetahuan luas di bidang ekonomika terapan untuk kesejahteraan masyarakat Visi MEP FEB UGM Menjadi program studi pascasarjana terkemuka di Asia Tenggara yang memberikan kontribusi nyata melalui kegiatan pengajaran dan penelitian di bidang ekonomika terapan untuk kesejahteraan masyarakat.
- 3. Pengantar Redaksi SWARA MEP edisi semester gasal 2014 kembali hadir dengan berita dan informasi terak-tual seputar MEP FEB UGM. Topik utama pembahasan pada edisi kali ini adalah paradigma baru pembangunan ekonomi dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014. Saat ini, kesiapan pemerintah desa dalam menyongsong undang-undang desa menarik untuk ditelaah lebih dalam. Selain itu, pada rubrik Opini membahas tentang implementasi Green Tourism dalam pembangunan berkelanjutan. Di samping itu, SWARA MEP tetap menyajikan informasi dan berita tentang kegiatan di MEP FEB UGM. Selain beberapa informasi lain tersaji dalam edisi kali ini, SWARA MEP menerima sumbangan ide dan partisipasi aktif pembaca, baik mahasiswa, staf pengajar maupun alumni MEP FEB UGM. Semoga informasi yang tersaji dalam edisi ini bisa memberikan inspirasi bagi pembaca semua. Salam membaca, terima kasih. Edisi Juli 2014 Yogyakarta, Tim Redaksi SWARA MEP UGM Magister Ekonomika Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada SWARA MEP Pelindung Penanggung Jawab Pimpinan Umum Pemimpin Redaksi Redaksi Distribusi dan Sirkulasi Desainer Majalah dan Fotografi Alamat Redaksi Rekening Prof. Wihana Kirana Wijaya, Ph.D (Dekan FEB UGM) Prof. Lincolin Arsyad, Ph.D (Ketua Pengelola MEP UGM) Dr. Akhmad Makhfatih, M.A. Dra. Dwi Rining Suprapti Prastowo, S.E. Khumarun Suroyo Tri Sulasiyah Gerindra Yusuf W., S.E., Akt. Jalan Teknika Utara, Barek, Bulasumur, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 518 946 555 917 555 918 Faks. (0274) 555 922 E-mail: admisi@mep.ugm.ac.id Web: http://mep.ugm.ac.id Bank Mandiri cabang UGM Yogyakarta a.n. UGM FEB MEP Alumni 888 880 206 402 0003 06 SWARA MEP 26 Kesiapan Pemerintah Desa Pengesahan UU Desa sudah tinggal di depan mata. Pemerintah Daerah berke-wajiban untuk berjalan sesuai UU yang telah disahkan. Bagaimana kesiapan pemer-intah desa mengenai hal tersebut? Baca selengkapnya ... Green Tourism setiap dana yang dihabiskan ketika melakukan perjalanan wisata berdampak pada lingkungan. Apa saja? Baca selengkapnya ... 16 17 menilik efek uu desa terhadap pembangunan desa 20 21 Edisi Juli 2014 BIMTEK Tentang Manajemen Kepegawaian Kunjungan Delegasi dari Jepang Penerimaan Mahasiswa Baru angkatan 52 Seminar Hasil PKL Magelang Berita Seputar Kegiatan Dies Natalis MEP FEB UGM 2014 32 Pelatihan Leadership Pelatihan Public Speaking Kunjungan Delegasi University of Malaya Survey dan Diskusi “Daya Saing Daerah” 11 Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Desa 22
- 4. Juli 2014 SWARA MEP 7 Bagi Bangsa Indonesia, Un-dang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 memiliki arti dan makna tersendiri. Bukan saja karena Undang-Undang ini adalah Undang- Undang pertama tentang Desa yang se-cara komprehensif mengatur persoalan-persoalan kewilayahan, kemasyarakatan dan permerintahan yang ada di Desa, melainkan terlebih dari itu Undang-Un-dang Desa ini mampu menjadi “magnet” bagi semua pemangku kepentingan un-tuk kembali “memperhatikan” arti pent-ing desa dalam format negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis dan filosofis jelas bahwa keberadaan desa memiliki posisi yang sangat strategis. Bahkan strategis keberadaan desa ini terkenal jauh se-belum Mr. Herman Warner Muntinghe menyampaikan laporannya tanggal 14 Juli 1817 mengenai keberadaan desa dipesisiran Pulau Jawa Utara (Kar-tohadikoesoemo, 1965; Surianingrat, 1985). Dari sisi tata pemerintahan, jelas bahwa tata pemerintahan desa itu ter-lebih dulu ada sebelum tata pemerinta-han di atasnya itu ada. Oleh karena itu, ketika Undang-Undang Nomor 6 Ta-hun 2014 tentang desa, bertujuan untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati dirinya. Aspek-aspek penting yang dia-tur selain mengenai penataan desa, ke-wenangan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, kekhususan Desa Adat, juga mengenai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan sebagainya. Dari sisi sejarah, desa memiliki tata pemerintahan yang lebih tua daripa-da pemerintahan di atasnya. Seharusnya kapasitas pemerintah desa jauh lebih maju daripada Pemerintah di atasnya. Oleh karena itu dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini adalah saatnya kembali kita mer-enungkan pendapat Prof. Mr J de Louter, seorang ahli tata negara Belanda dan F. Laceulle dalam suatu laporannya, yang menyatakan bahwa desa merupa-kan fundamen bagi tatanegara Indonesia (Sutardjo, 1965). Dengan kata lain, karena desa merupa-kan fundamen bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia, maka desa harus maju, mandiri, sejahtera tetapi tanpa harus kehilangan jati dirinya. Dalam rangka mewujudkan hal ini, salah satu aspek yang sangat penting adalah men-genai peningkatan kapasitas penye-lenggara pemerintahan desa yaitu ka-pasitas pemerintah desa. Sejak jaman Orde Baru, melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/ MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, penguatan kapasitas pemerintah desa sudah mulai dilakukan (Kansil, 1988). Oleh karena kapasitas pemerintah desa di Indonesia saat ini sangat bervariatif levelnya dan mewar-nai keberagaman desa yang saat ini jum-lahnya kurang lebih 72.944 desa, maka dalam meningkatkan kapasitas Pemerin-tah desa perlu diperhatikan juga aspek-aspek yang sifatnya lokal, regional dan nasional serta dengan memperhatikan asas penyelenggaraan Pemerintahan desa yang termaktub dalam Pasal 24 Un-dang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten-tang desa, yaitu asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akunt-abilitas, efektivitas dan efisiensi, keari-fan lokal, keberagaman dan partisipatif. KESIAPAN PEMERINTAH DESA DALAM MENYONGSONG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DESA oleh Dr. Eko Prasetyanto PP., M.Si., MA (alumni MEP FEB UGM angkatan 7 Konsentrasi Pembangunan Daerah) Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Ditjen PMD, Kemendagri
- 5. Join us! INFORMASI LEBIH LANJUT Bagian Admisi MEP FEB UGM Jalan Teknika Utara, Barek, Bulasumur, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 518 946 555 917 555 918 Faks. (0274) 555 922 Hotline 0888 272 9055 Web: http://mep.ugm.ac.id MEP FEB UGM Magister Ekonomika dan Pembangunan 8 SWARA MEP Juli 2014 Juli 2014 SWARA MEP 9 Universitas Gadjah Mada Program Magister dan Program Sertifikasi Penilai (Magister Konsentrasi Manajemen Aset dan Penilaian Properti) Permasalahan dan Isu Krusial Pemerintahan Desa Fungsi pemerintah, pada hakekatnya ada 3 (tiga) yaitu un-tuk mengatur (public regulation), memberikan pelayanan (pub-lic goods) dan pemberdayaan masyarakat (empowerment). Per-soalannya sekarang, untuk mel-aksanakan fungsi-fungsi pemer-intahan tersebut, kebanyakan pemerintahan desa menghadapi berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Secara garis besar berb-agai permasalahan yang kompleks tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok permasala-han, yaitu permasalahan kewilaya-han, kemasyarakatan dan pemerin-tahan. Permasalahan kewilayahan, yang sering dihadapi oleh pemerintah desa saat ini antara lain adalah masalah penetapan dan penegasan batas desa, pemekaran desa, per-encanaan pengembangan wilayah desa dan perencanaan pembangu-nan kawasan perdesaan, lingkun-gan dan sebagainya. Sedangkan permasalahan kemasyarakatan yang dihadapi antara lain adalah persoalan kemiskinan, pengang-guran, pendidikan yang rendah, kesehatan yang buruk, keterwaki-lan perempuan, perlindungan anak, dan sebagainya. Selanjutnya un-tuk permasalahan Pemerintahan dapat dikelompokkan dalam per-masalahan kewenangan, keuangan, kelembagaan dan personil. Permasalahan kewilaya-han ke depan akan menjadi sangat penting untuk diperhatikan, karena dengan meningkatnya intensitas pembangunan serta anggaran yang masuk ke desa, bukan tidak mung-kin bahwa masalah batas desa akan menjadi persoalan yang sangat krusial. Batas desa yang masih di-dasarkan pada batas alam sedikit demi sedikit harus ditata sedemiki-an rupa sehingga desa memiliki batas desa yang berdasarkan pada titik ordinat dan menggunakan pi-lar batas desa tipe D. Demikian juga dengan masalah pemekaran, kalau tidak dikendalikan bukan tidak mungkin desa akan menjadi obyek kepentingan berbagai pihak. Selanjutnya yang perlu diperhati-kan dalam masalah kewilayahan adalah masalah perencanaan pem-bangunan desa dan kawasan perd-esaan, dimana dalam ketentuan pe-rundang- undangan ada kewajiban kepala desa untuk membuat Ren-cana Pembangunan Jangka Me-nengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja pemerintahan desa (RKP Desa), sebagai landasan bagi pemerintah desa dalam membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Oleh karena itu, persoalan penguasaan pengetahuan mengenai tata cara pembuatan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa serta penguasaan mengenai penetapan skala prioritas pem-bangunan yang dibutuhkan Desa dalam hubungannya dengan arah kebijakan pembangunan daerah adalah menjadi suatu permasalahan yang perlu diselesaikan sedangkan untuk permasalahan kemasyaraka-tan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain terdapat permasalahan kemiskinan, pengangguran, pen-didikkan yang rendah dan keseha-tan yang buruk. Data menunjukkan bahwa persentase dan jumlah pen-duduk miskin secara bertahap terus mengalami penurunan, namun de-mikian Tahun 2013 masih ada 28,5 juta penduduk miskin yang perlu dientaskan (11,47). Demikian juga dengan pengangguran yang ada di Desa, perlu dicermati penyebab maupun cara mengatasinya, apa-kah pengangguran yang ada bersi-fat friksional (frictional unemploy-ment ), pengangguran struktural (structural unemployment), atau pengangguran siklis (cyclical un-employment ) (Salvatore dan Di-ulio, 2004). Selanjutnya dibidang Pemer-intahan, permasalahan saat ini antara lain adalah permasalahan ketidakjelasan urusan yang men-jadi kewenangan pemerintah desa. Akibatnya, pemerintah desa men-galami kesulitan dalam mengop-timalkan tugas dan fungsinya, khususnya dalam mengembang-kan sumber-sumber pendapatan aslinya. Dalam bidang keuangan persoalannya adalah bagaimana menggali dan mengelola keuangan, sedangkan dibidang kelemba-gaan permasalahan yang dihadapi seperti pembentukan organisasi yang gemuk, hubungan antar lem-baga desa yang kurang harmonis, kekurangan aparat yang kompeten, dan sebagainya. Pertanyaannya sekarang, strategi apa yang diperlukan un-tuk untuk mengatasi permasala-han- permasalahan di atas agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pem-binaan kemasyarakatan dan pem-berdayaan masyarakat dapat berja-lan dengan baik dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ? Strategi Penguatan Pemerinta-han Desa Memperhatikan permasalahan-per-masalahan di atas, hal yang paling penting dan mendasar untuk men-jawab semua permasalahan ada-lah rasa optimis dan kerja keras. Pepatah mengatakan “Tidak ada permasalahan yang tidak dapat dis-elesaikan...”... “kalau ada kemauan pasti ada jalan”. Berkaitan dengan ini, dalam rangka menyiapkan SDM, khususnya aparat pemer-intah desa, maka peningkatan ke-mampuan (cognitif), ketrampilan (psycho-motorik) dan sikap (at-titude ) aparat Pemerintah Desa terus ditingkatkan, misalnya mela-
- 6. lui Training of Trainers (TOT) Manajemen Pemdes, yang saat ini sudah memasuki tahun kelima, pelatihan bagi aparat pemerintah desa di 3 UPT yaitu Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Malang, Balai Pember-dayaan Masyarakat dan Desa Yo-gyakarta dan Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lampung, dan sebagainya. Intinya, peningkatan ka-pasitas Pemerintah Desa ada-lah tanggungjawab semua pihak yang terkait, tidak mungkin kalau permasalahan ini hanya diserahkan kepada pemerintah desa dan masyarakatnya saja. Perlu ada kerjasama yang siner-gis antara pemerintah desa dan masyarakatnya, dengan supra desa (Pemerintah dan Pemda) ser-ta pihak-pihak terkait yang peduli terhadap Desa. Untuk menjadikan apara-tur pemerintahan desa yang “ber-daya”, perlu ada penguatan yang sinergis, sistematis dan berkelan-jutan. Oleh karena itu, peningka-tan anggaran desa ke depan perlu diterjemahkan menjadi belanja yang efektif melalui berbagai ska-la prioritas sesuai dengan kebu-tuhan desa, daerah dan nasional. Salah satu skala prioritas yang perlu dipertimbangkan adalah dalam rangka meningkatkan ka-pasitas apartur pemerintah desa. Skala prioritas peningka-tan kapasitas aparatur pemerintah desa sangat diperlukan antara lain dalam rangka membentuk kepem-impinan lokal yang cakap, ber-wibawa dan diterima masyarakat (Adisasmita, 2006). Artinya dalam menyongsong dan meny-ukseskan Undang_undang ten-tang desa ini aparatur pemerintah desa tidak lagi dapat bekerja apa adanya (take for granted), tetapi harus mempunyai kemauan yang kuat untuk meningkatkan peng-etahuan, ketrampilan dan sikap yang berkaitan dengan penye-lenggaraan pemerintahan, pelak-sanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pember-dayaan masyarakat (LAN, 2009). Dalam rangka penguatan penye-lenggaraan pemerintahan, maka perlu ada upaya yang sinergis dalam memperkuat kewenangan, keuangan, kelembagaan dan per-sonil. Dalam rangka penguatan kewenangan, diperlukan adanya “good will” dari semua pihak untuk merealisasikan bagaimana agar desa mampu mengatur dan mengurus kewenangan yang ber-dasarkan hak asal-usul dan ke-wenangan berskala lokal desa, maupun agar mampu mengurus kewenangan yang ditugaskan dan kewenangan lainnya sehingga desa ke depan dapat menjadi desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Selanjutnya dalam rangka meny-iapkan kapasitas aparatur pemer-intah desa, perlu diperhatikan beberapa hal, Pertama, karena design Undang-undang tentang desa mendasarkan pada kombi-nasi antara hak asal-usul dan adat-istiadat setempat (self governing community), dan sekaligus mem-beri kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pem-binaan kemasyarakatan dan pem-berdayaan masyarakat desa (local self government) serta Kedua, karena desain kelembagaan pemerintahan desa merupakan kombinasi antara default village dan optional village yang sesuai dengan keragaman lokal, maka penyiapan kapasitas pemerintah desa harus mampu menjawab tantangan yang bersifat lokal, re-gional, nasional maupun global dalam rangka mempercepat men-jawab persoalan masyarakat yang ada di desa berdasarkan prioritas kebutuhan. Dalam konteks politik par exel-lence (politik untuk kebaikan), Undang-Undang Desa yang di-pandang sebagai salah satu solusi atas problematika yang dihadapi negara dalam menjawab persoa-lan kemiskinan, pengangguran, pendidikkan yang rendah, kes-ehatan yang buruk dan berbagai persoalan sosial lainnya, seperti dalam rangka meningkatkan ka-pasitas pemerintah desa perlu segera ditindaklanjuti oleh semua pihak dengan semangat : “jangan mengharap apa diberikan negara kepadamu tetapi apa yang mampu kau berikan bagi negaramu”. Kita pasti bisa, dari desa mari mem-bangun bangsa ! Referensi Adisasmita, R. 2006. Mem-bangun Desa Partisipatip. Graha Ilmu, Yogyakarta. Kansil. 1988. Desa Kita: Dalam Peraturan Tata pemer-intahan Desa. Ghalia Indonesia, Jakarta. Kartohadikoesoemo, S., 1965. Desa. Penerbitan “Sumur Band-ung”, Bandung. LAN. 2009. Peningkatan Ka-pasitas Apartur Desa. Jakarta. Salvatore, D. dan Diulio, E., 2004. Prinsip-prinsip Ekonomi, Penerbit Erlangga, Jakarta. Surianingrat, B. 1988. Pemer-intahan Administrasi Desa dan Kelurahan. Aksara Baru, Jakarta. Paradigma Baru Ketahanan ekono-mi Borni Fadlan Mahasiswa MEP UGM Pembangunan Ekonomi dalam UU Desa Indonesia dari tahun ke tahun memang tampak imun terhadap berbagai goncangan resesi ekonomi dunia. Meskipun pada era krisis moneter, prestasi ekonomi Indonesia melorot pada titik terren-dah, ternyata pelan namun pasti, di kemudian hari per-tumbuhan ekonomi berger-ak naik. Dalam sidang penyampaian Keterangan Pemerintah atas Ran-cangan Undang-Undang tentang RAPBN dan Nota Keuangan RAPBN tahun 2014 (16/8/2013), Pres-iden Susilo Bambang Yud-hoyono mengklaim bahwa selama kurun waktu 2004- 2009 pertumbuhan ekono-mi mencapai rata-rata 5,5 persen. Pada tahun 2004, PDB nasional mencapai 1.177 dollar AS. Tahun 2009 meningkat menjadi 2.299 dollar AS. Naik kem-bali pada tahun 2012 men-jadi 3.592 dollar AS (http:// presiden.go.id, 2013). Hasil riset International Comparison Program (ICP) yang melakukan pemer-ingkatan negara-negara dengan menggunakan pen-dekatan kekuatan daya beli di setiap negara (purchas-ing power parity), meny-impulkan bahwa Indonesia masuk ke dalam peringkat 10 besar perekonomian du-nia, satu peringkat di atas Italia (Kompas, 9/5/2014). Kesimpulan, penilaian kekuatan ekonomi negara-negara di dunia yang di-lakukan ICP tersebut kiran-ya memperkuat simpulan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia cenderung mem-baik. Tapi, meski capa-ian pertumbuhan ekonomi membanggakan, mengapa kesejahteraan masyarakat malah tidak tumbuh baik. Alih-alih kemiskinan dan ketimpangan sosial selalu membayangi kehidupan warga Indonesia, terutama mereka yang berdomisili di desa. Pembangunan yang Meminggirkan Desa Tujuan luhur pembangunan adalah menciptakan keba-hagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Maka, sudah sepantasnya desa menjadi lokus prioritas pemban-gunan. Desa, di satu sisi adalah kantungnya sumber daya ekonomi, tidak hanya dalam bentuk tenaga kerja (labour), tapi berbagai jenis kekayaan hutan, air, tam-bang dan mineral ada di desa. Di sisi yang lain, desa juga menjadi kantungnya kemiskinan. Pertanyaan-nya kemudian, mengapa desa bernasib demikian. Bagaimana disain kebija-kan pembangunan nasional kita, sehingga desa tidak pernah mengenyam le-gitnya kue kesejahteraan. Akar penyebabnya adalah pelembagaan kebijakan ekonomi dan pengaturan desa yang meminggirkan desa. Melalui UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemer-intahan Desa, pemerintah orde baru telah mengambil alih otoritas desa dan mem-buka penetrasi modal ke desa secara besar-besaran. Akibatnya, kewenangan dan aset desa berpindah tangan ke pemerintah dan pemodal. Dalam perkem-bangannya kemudian, 10 SWARA MEP Juli 2014 Juli 2014 SWARA MEP 11
- 7. sekalipun telah diberlakukan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, ternyata pemer-intah desa dan masyarakat juga masih kehilangan hak untuk menentukan pengelolaan sum-ber ekonomi yang dimilikinya. Dapat kita simak bagaimana dengan mudahnya pemerin-tah mengeluarkan izin penam-bangan dan betapa lahapnya para pemodal menambang ke-kayaan mineral yang sebagian besar ada di desa. Memang, bisnis tam-bang sangat menggiurkan pun-di- pundi pendapatan yang ting-gi. Simak saja, bijih tembaga misalnya menyumbang ekspor pertambangan sekitar 9,3 miliar dollar AS; bijih nikel 3,1 miliar dollar AS; bauksit 2,5 miliar dollar AS; minyak mentah 19 miliar dollar AS, gas alam 24 miliar dollar AS, gas alam cair 6,8 miliar dollar AS, dan per-tambangan lain 1,1 miliar dol-lar AS (Band Indonesia, 2013 dalam Yustika, 2014). Namun, mengapa pendapatan berlimpah dari bisnis tambang malah tetap membiaskan kemiskinan desa. Tabel 1 berikut, kiranya men-konfirmasi bahwa skenario pertumbuhan ekonomi tidak terkonsentrasi pada penumbu-han kesejahteraan desa. Akibat dari pola kebi-jakan pembangunan ekonomi yang mengabaikan desa ada-lah tidak terkelolanya potensi produk unggulan (compara-tive advantage) daerah secara baik dan konsisten. Salah satu bukti nyatanya adalah orientasi pengelolaan SDA di Indonesia yang lebih gandrung pada kebi-jakan ekspor mineral dan tam-bang. Akibatnya keunggulan ekonomi pedesaan dari sektor pertanian malah kian melemah baik dari segi kapasitas produk-sinya maupun daya tawar di pentas perdangan internasional. Alih-alih pemerintah sering mengeluarkan kebijakan impor hasil pertanian dan peternakan. Dampak lainya adalah desa kehilangan aset dan alat-alat produksi ekonomi strategisnya. Konsentrasi pertumbuhan ekonominya pun beralih dari sektor ekonomi yang sama seka-li tidak mendukung keberlanju-tan sumber ekonomi pedesaan. Belajar pada perkembangan kuosien lokasi ekonomi di Ka-bupaten Sleman pada tabel 2 di bawah diketahui bahwa sebagai ciri khas potensi ekonomi desa, selama lima tahun, sektor per-tanian tidak lagi menjadi fokus pengembangan ekonomi dae-rah. Kabupaten Sleman lebih memilih untuk mengembang-kan sektor bangunan, kemudian disusul sektor perdagangan, ho-tel dan restoran. Nilai LQ Kabupaten Sleman untuk sektor pertanian yang berada di bawah nilai 1, bahkan menurun dari tahun 2008-2012 menunjukkan bahwa sektor ini menghadapi ancaman serius. Sektor pertanian tidak lagi menjadi primadona kebija-kan ekonomi daerah. Jika sudah demikian maka, masyarakat desa akan mencari sumber pen-dapatan di sektor non formal dan meninggalkan desa, karena sektor pertanian tidak lagi men-janjikan pendapatan yang lay-ak. Padahal, di masa mendatang komoditas pangan akan men-jadi sumber ketahanan ekonomi lokal dan nasional yang sangat vital. Geliat ekonomi dari sek-tor bangunan, perdagangan, ho- Tabel 4.2. Perkembangan Kuosien Lokasi (Location Quotient) Kabupaten Sleman Tahun 2008 dan 2012 Sektor PDRB DIY PDRB Kab. Sleman L.Q. Kab. Sleman 2008 2012 2008 2012 2008 2012 Pertanian 3.519.768 3.706.923 987.480 1.019.264 0,923 0,906 Pertambangan dan penggalian 144.772 159.808 30.372 38.636 0,690 0,797 Industri Pengolahan 2.566.422 2.915.722 904.474 1.005.640 1,159 1,064 Listrik, gas & air bersih 174.933 215.597 52.785 65.150 0,992 1,011 Bangunan 1.838.429 2.318.448 642.538 827.196 1,149 1,222 Perdagangan, Hotel-Restouran 3.965.384 4.920.045 1.276.918 1.636.136 1,059 1,121 Pengangkutan, Persewaan & jasa 1.999.332 2.581.620 339.243 433.134 0,558 0,588 perusahaan Keuangan, Persewaan & jasa perusahaan 1.790.556 2.402.718 598.190 779.721 1,099 1,183 Jasa-jasa 3.209.341 4.088.337 1.006.243 1.264.352 1,031 1,070 Jumlah 19.208.937 23.309.218 5.838.247 7.069.229 8,660 9,592 Sumber: DIY Dalam Angka dan Kabupaten Sleman Dalam Angka (2008 dan 2012), diolah. tel dan restoran serta keuangan, persewaan dan jasa yang terus meningkat menyiratkan bahwa kebijakan ekonomi Kabupaten Sleman tidak lagi peduli pada jaringan ekonomi pedesaan. Pertumbuhan bangunan seperti hotel, mall dan pasar modern lainnya telah menambah capa-ian PDRB di satu sisi. Namun mengimposisi kekayaan ekono-mi pertanian, terutama pengu-rangan lahan pertanian dalam skala tinggi di sisi yang lain. Paradigma Baru Pembangu-nan Ekonomi Awal tahun 2014, pemerintah telah mengesahkan Undang-un-dang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. UU ini membawa para-digma baru dalam pengelolaan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak kepada desa. Pertama, UU Desa mengakui dan men-dudukan desa bukan lagi seba-gai subsistem dari pemerintahan kabupaten/kota, melainkan se-bagai subsistem NKRI. Dengan pengakuan ini berarti desa men-jadi entitas negara bangsa Indo-nesia (Bab II tentang Kedudu-kan dan Jenis Desa). Kedua, UU Desa mengamantakan kepada negara agar mengalokasikan Dana Alokasi Desa yang perun-tukannya ke desa. Besaran yang telah ditetapkan yaitu 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah” (pasal 72). Lain dari pada itu, UU Desa juga tetap mewajibkan pemerintah daerah untuk menyediakan pos ang-garan untuk program Alokasi Dana Desa sebagaimana telah ditentukan pada regulasi yang ada saat ini. Ketiga, pengakuan kewenangan desa berdasar; 1) asal usul, 2) kewenangan ber-skala lokal dan 3) pelimpahan pemerintah supradesa (pasal 18 dan 19). Keempat, UU Desa mendorong semua pelaksanaan program-program pembangunan yang beroperasi atau menjadikan desa sebagai sasarannya harus menghargai dan merujuk pada RPJMDes sebagai basis arah dan kebijakan pembangunan desa (pasal 79). Kelima, pemer-intah desa memiliki piranti kebijakan berupa musyawa-rah desa sebagai forum per-musyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penye-lenggaraan Pemerintahan Desa (pasal 54). Hal-hal yang bersifat strategis tersebut diantaranya menyoal penataan Desa, peren-canaan Desa, kerja sama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pele-pasan Aset Desa dan kejadian luar biasa. Keenam, UU Desa mengamanatkan kepada pemer-intah daerah untuk mengemba-likan kekayaan milik desa yang telah diambilalihnya sepanjang belum digunakan untuk fasili-tas publik. Beberapa contoh kekayaan desa (aset) yang di-maksud yaitu tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, ban-gunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hu-tan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dll. Tabel 1. Perkembangan Garis Kemiskinan Antara Kota-Desa Tahun 2001-2011 Tahun Batas Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan) Kota Desa 2001 100.011 80.382 2002 130.499 96.512 2003 138.803 105.888 2004 143.455 108.725 2005 150.799 117.259 2006 174.290 130.584 2007 187.942 146.837 2008 204.896 161.831 2009 222.123 179.835 2010 232.988 192.354 2011 253.016 213.395 Sumber: BPS (2001, 2009, 2012), diolah 12 SWARA MEP Juli 2014 Juli 2014 SWARA MEP 13
- 8. Pijar paradigma pembangunan yang tercermin dari UU Desa di atas sungguh mengisyarat-kan adanya peluang bagi desa untuk membangun kesejahter-aan dan kemandirian ekonomi tanpa menggantungkan nasibn-ya kepada mekanisme pasar murni. Diakuinya desa sebagai entitas NKRI telah mengang-kat derajat desa sebagai subyek pembangunan. Sebagai subyek, berarti negara harus mengikut-sertakan desa, baik dalam per-encanaan maupun pelaksanaan pembangunan (village driven development). Transfer fiskal dari APBN ke desa sebesar 10 persen dari dan di luar dana pe-rimbangan ditambah ADD yang bersumberkan APBD sudah barang tentu akan menambah amunisi keuangan desa untuk menggerakan generator peren-canaan pembangunan yang se-jauh ini masih minim dukungan dari pemerintah sendiri. Realitasnya, desa akhir-akhir ini memang sudah memiliki ke-mampuan membuat dokumen kebijakan perencanaan pemban-gunan desa seperti RPJMDes, APBDes maupun RKPDes. Na-mun dukungan anggaran dari pemerintah sendiri minim, seh-ingga implementasi arah kebija-kan desa berjalan terseok-seok. Alih-alih, pemerintah malah lebih senang memanjakan para pemburu rente, dengan cara membelanjakan proyek-proyek Kementerian/Lembaga di desa, tanpa menempatkan desa seba-gai subyek, tapi hanya obyek pembangunan. Karena itu dukungan fiskal tersebut berpo-tensi mendorong pertumbuhan ekonomi desa, karena program/ kegiatan yang telah dirumuskan desa melalui mekanisme mus-renbang berpotensi mendapat pembiayaan. Dengan dukungan anggaran tersebut, maka potensi 14 SWARA MEP Juli 2014 desa untuk mengembangkan aset-aset desa semakin terbuka. Kebijakan pentrasi modal ke desa yang ternyata kontra produktif dengan cita-cita pem-bangunan desa yang mandiri dan sejahtera, kini tidak bisa lagi sembarangan dilakukan. Pasalnya, pihak-pihak yang hendak mengambil potensi desa sebagai komoditas ekonomi harus bermusyawarah dengan seluruh elemen yang ada di desa. Dengan demikian, forum ini berpotensi menjadi media bagi desa untuk membangun kedaulatan ekonomi sekaligus memproteksi kebijakan-kebija-kan ekonomi dari luar dirinya yang cenderung akan mengim-posisi desa. Dengan instrumen ini besar harapan, di masa men-datang desa tidak hanya memi-liki kemampuan untuk melind-ungi aset-asetnya tetapi juga mendorong pengelolaan sumber daya ekonomi yang mengede-pankan prinsip-prinsip keber-lanjutan dan keadilan. Mendukung Kemandirian Ekonomi Desa UU desa memang telah memuat sejumlah gagasan pembaharuan pembangunan yang mengarah pada pencapaian desa mandiri dan sejahtera. Namun untuk mengejawantahkan gagasan tersebut dibutuhkan kesadaran banyak pihak untuk melakukan serangkaian tindakan yang se-cara nyata membela, membina dan memperjuangkan desa. Jumlah desa di Nusantara yang mencapai 73.000-an, tidak sedikit yang masih membutuh-kan penguatan kapasitas baik dari aspek pemerintah desanya maupun warga masyarakat sipilnya. Penguatan kapasitas pemerintah desa dibutuhkan agar kemampuan administratif, penyelenggaraan layanan publik maupun pemerintahannya mem-beri manfaat bagi masyarakat desa. Demikian pula pengua-tan warga masyarakat akan meningkatkan daya tanggap masyarakat untuk berorganisasi serta menjadi mitra strategis bagi pemerintah desa dalam pe-nyelenggaraan kebijakan, lay-anan publik serta pembangunan desa. Pengelolaan keuangan dan aset mungkin menjadi salah satu material penguatan kapasi-tas yang penting diperkenalkan, agar besarnya uang dari APBN dan APBD yang nanti akan mengalir ke desa benar-benar menjadi berkah. Untuk mewujudkan ke-berkahan Dana Alokasi Desa, utamanya dalam rangka mewu-judkan kemandirian ekonomi desa, maka dibutuhkan kesa-daran desa untuk membangun jejaring ekonomi desa. Keung-gulan komparatif desa harus menjadi instrumen untuk men-ingkatkan bergaining desa di atas panggung politik kebijakan ekonomi daerah dan nasional yang cenderung meninggalkan desa bahkan memutilasi desa. Langkah-langkahnya, pertama, penguatan perspektif RPJMDes yang berbasis pada pengem-bangan ekonomi lokal desa dan antardesa. Kedua, perencanaan tata ruang desa yang membasis pada strategi pengembangan pertumbuhan ekonomi lokal. Ketiga, penataan APBDes yang secara tepat ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan desa yang sena-fas dengan RPJMDes dan ke-mandirian ekonomi desa. Tam-bahan pula, pemerintah daerah perlu terus menerus melakukan pembinaan, pendampingan ser-ta fasilitasi kepada desa dalam rangka mendukung optimalisasi aset desa untuk keberdayaan ekonominya.[] Konsentrasi ini memberikan wawasan dan kompetensi bagaimana strategi dan proses penyusunan perencanaan daerah dan rencana strategi daerah (RPJM, RPJP dan Renstra) harus dilakukan. Sasaran konsentrasi ini adalah pegawai daerah yang membidangi perekonomian dan pembangunan daerah, seperti staf BAPPEDA dan seluruh SKPD di daerah yang berkaitan langsung dengan perencanaan, perekonomian, dan pembangunan daerah. Keuangan Daerah Konsentrasi ini memberikan pengetahuan dan kemampuan tentang bagaimana menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan aturan yang berlaku. Kriteria laporan keuangan wajar tanpa pengecualian akan dieksploitasi sehingga mahasiswa menjadi kompeten di bidang perencanaan dan penyusunan keuangan daerah. Sasaran konsentrasi ini adalah pegawai pemerintah daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerahh seperti Dinas Pendapatan Daerah dan bagian keuangan SKPD serta bagian lain yang dalam pekerjaannya berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah. Konsentrasi Manajemen Aset Dan Penilaian Bisnis Konsentrasi ini memberikan pengetahuan dan kemampuan tentang bagaimana menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan aturan yang berlaku. Kriteria laporan keuangan wajar tanpa pengecualian akan dieksploitasi sehingga mahasiswan cakap dan mampu di bidang perencanaan dan penyusunan keuangan daerah. Sasaran konsentrasi ini adalah pegawai pemerintah daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah seperti Dinas pendapatan daerah dan bagian keuangan SKPD serta bagian lain yang dalam pekerjaannya berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah Gabungan Konsentrasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah Manajemen Aset dan Penilaian Properti Kurikulum program Reguler MEP ini dirancang dapat diselesaikan dalam waktu 23 bulan termasuk Program Matrikulasi. Persyaratan untuk Program Reguler MEP ini adalah menyerahkan fotokopi ijazah dan transkrip S1 yang dilegalisir dari universitas yang telah terakreditasi masing-masing 1 lembar dengan indeks Prestasi Kumulatif (IPK) S1 minimal 2,75. Proses seleksi terdiri dari tes AcEPT, PAPs, validasi dan wawancara. Konsentrasi ini memberikan pengetahuan mengenai tentang cara memperoleh pendapat/ opini atau perkiraan nilai suatu bisnis atau perusahaan/entitas atau suatu kepemilikan di dalamnya, yang bertujuan untuk pengambilan keputusan bagi manajemen untuk pengembangan maupun perbaikan usaha/bisnis dalam rangka mempertahankan keberlangsungan perusahaan. Lulusan dari konsentrasi ini diakui oleh MAPPI setara dengan Pendidikan Dasar Penilaian (PDP) 1 dan 2 juga bisa mengikuti program sertifikasi penilai nantinya. Kurikulum konsentrasi ini memberikan pengetahuan bagaimana mengidentifikasi, menginventarisasi, mengoptimalkan serta menilai aset daerah. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan belum tercapai karena masih terganjal dengan masalah aset daerah. Sasaran konsentrasi ini adalah pemerintah daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah dan aset seperti dinas pendapatan daerah dan bagian keungan SKPD serta bagian lain yang dalam pekerjaannya berhubungan dengan pengelolaan aset. Lulusan dari konsentrasi ini diakui oleh MAPPI setara dengan Pendidikan Dasar Penilaian (PDP) 1 dan 2 juga bisa mengikuti program sertifikasi penilai nantinya. PROGRAM REGULER MEP FEB UGM Committed to development Come & Join us ! MEP FEB UGM
- 9. Pelatihan Leadership MEP UGM Magister Ekonomika Pem-bangunan FEB UGM (MEP FEB UGM) menyeleng-garakan kegiatan Learn-ing Leadership di ruang seminar MEP UGM yang diikuti oleh mahasiswa MEP angkatan 51. Learning Leadership merupakan salah satau kegiatan wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa ke-tika memasuki kelas regular. Kegiatan tersebut dikemas dengan stimulus bentuk Fun Games sehingga acara lebih menarik dan mahasiswa bisa lebih mudah memahami. Pembentu-kan karakter menjadi perhatian utama dalam kegiatan pelatihan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan membekali ma-hasiswa dalam peningkatan soft skills tentang management ledearship dan membentuk pemimpin yang berkarak-ter dan berintegritas tinggi dimasa yang akan datang untuk kemajuan bangsa dan negara kearah yang lebih baik. Acara yang dilaksanakan Sabtu, 5 April 2014 dipandu oleh Prof. Djamaludin Ancok, Ph.D dibantu Dr. Neila Ramadhani, M.A., M.Ed. dan Idris, S.Pd. memberikan bentuk-bentuk per-mainan sederhana dan menarik untuk dimaknai. Materi yang disampaikan dikemas seaktratif mungkin menjadi-kan peserta terbawa dalam keceriaan-keceriaan permainan. Berbagai per-mainan dengan media bantu seperti balon, bola, kain. Mahasiswa terlihat sangat antusias mengikuti acara ini terbukti semua dengan tertib mengi-kuti acara ini sampai dengan selesai. [Eni] Kunjungan Tiga Delegasi D alam rangka me-nambah kemam-puan University of Malaya dan mening-katkan rasa percaya diri karyawan, Program MEP FEB UGM mengadakan keg-iatan pelatihan Public Speak-ing dan Pembawa Acara (MC) bagi karyawan. Bertempat di Ruang Seminar, kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Kamis, 19 Juni 2014. Acara dimulai pada pukul 09.00 WIB dan dibuka oleh Bayu Suti-kno, S.E., M.S.M., Ph.D., Sekre-taris Bidang Administrasi dan Keuangan Program Studi MEP FEB UGM. “Banyak bertanya pada Mbak Ninda bagaimana supaya kemampuan berbic-ara di depan orang banyak menjadi lebih baik,” ujarnya. Untuk pelatihan ini, Program MEP FEB UGM bek-erja sama dengan First Step Public Speaking Club and Courses dan materi pelati-hannya diberikan oleh Ninda Nindiani, seorang trainer, broadcaster dan professional MC yang sudah cukup ter-nama di Yogyakarta. “Kalau bicara di depan orang apa yang terjadi,” tanya Ninda pada peserta pelatihan. Pe-serta ada yang menjawab keringat dingin, gemeteran, dan panas dingin. Beberapa karyawan diminta untuk maju Program Studi MEP FEB UGM pada hari Jumat, 6 Juni 2014 menerima kunjungan dari delegasi University of Malaya dalam rangka mempererat kerjasama antara UGM dan University of Malaya. Dalam kunjungannya, University of Malaya mengirim-kan tiga delegasi yang berasal dari Fakultas Bina Alam Program Studi Sarjana Estate Manajemen antara lain Prof. Dr. Sr. Wan Nor Azriyati Wan Abd Aziz, Dr. Zai-nur Nisham B. Musa dan Ain-oriza Mohd Aini. Delegasi yang di ketuai oleh Prof. Dr. Sr. Wan Nor Azriyati Abd Aziz ini, diteri-ma langsung oleh Prof. Lincolin Arsyad, Dr. Akhmad Makhfatih, M.A, Bayu Sutikno, S.E., M.S.M., Ph.D selaku pengelola prodi be-serta kabag dan staf di ruang rapat program studi MEP FEB UGM. Kegiatan kunjungan ini membahas dan menjajaki kerja sama antara dua program stu-di. Sebagai bentuk dimulainya kerjasama, University of Malaya berkeinginan untuk mengirim-kan sekitar 45 mahasiswanya pada bulan Agustus nanti. Para mahasiswa tersebut akan melakukan kajian dan diskusi mengenai penilaian aset dan properti bersama dengan ma-hasiswa, staf dan dosen di Pro-gram Studi MEP FEB UGM. Prof. Dr. Sr. Wan Nor Azriyati Abd Aziz menjelaskan bahwa dipilihnya Program Studi MEP FEB UGM karena konsen-trasi Manajemen Properti dan Penilaian Asset MEP FEB UGM memiliki kesamaan dengan program studi mereka. “Seba-gai salah satu Daerah Istimewa di Indonesia, ternyata kota Yo-gyakarta mempunyai daya tarik tertentu terhadap bidang studi yang mereka pelajari, yaitu pen-gelolaan property,” ujarnya. Se-lain itu, Wan Nor Azriyati Abd Aziz menambahkan bahwa para mahasiswa tertarik untuk mengetahui tentang sistem pe-nilaian tanah, kepemilikan dan pemanfaatan tanah serta mar-ket properti di Kota Yogyakarta. Rencana kerjasama ini disambut baik oleh Prof. Lincolin Arsyad, Ph.D selaku Ketua Program Studi MEP FEB UGM. Selain membahas kerjasama, pada kesempatan ini baik pengelola dan delegasi dari University of Malaya juga melakukan sharing dan bertukar informasi menge-nai challenge dan opportunity dari masing masing program studi. [Dian] Pelatihan Public Speaking dan Pembawa acara (MC) Survei dan Diskusi “Daya Saing Daerah” 16 SWARA MEP Juli 2014 Juli 2014 SWARA MEP 17 Geliat MEP ke depan untuk praktik sehinggga bisa diberi masukan apa yang su-dah baik dan apa yang perlu dit-ingkatkan. Karyawan juga diminta untuk memberikan masukan untuk temannya. Materi pelatihan ini juga meliputi kemampuan untuk menjadi pem-bawa acara karena banyak keg-iatan yang diselenggarakan oleh Program MEP FEB UGM mem-butuhkan kemampuan menjadi seorang MC. Semoga dengan kegiatan pelatihan ini, kemam-puan komunikasi karyawan men-jadi meningkat dan muncul bakat-bakat baru pembawa acara di antara karyawan. [lina] Program MEP FEB UGM bekerja sama dengan Asia Competitive-ness Institute (ACI) Lee Kuan Yew School of Public Policy National University of Singapore dan ISEI cabang Yogyakarta menyelenggarakan Survei dan Diskusi “Daya Saing Daerah”, Rabu 18 Juni 2014 di Ruang Seminar MEP FEB UGM. Seminar kali ini memaparkan hasil kajian tentang analisis daya sa-ing dan strategi pembangunan untuk 33 Provinsi Indonesia. Peserta diskusi adalah anggota ISEI cabang Yogyakarta dengan moderator Prof. Mudrajad Kun-coro, Ph.D. Dalam salah satu sesi kegiatan diskusi, terdapat pemaparan makalah yang ber-judul Analisis Daya Saing dan Strategi Pembangunan untuk 33 Provinsi Indo-nesia, khususnya hasil kajian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil peringkat Daya Saing Keseluruhan, po-sisi DI Yogyakarta berada di peringkat enam. DI Yogyakarta mungkinakan berda dalam masalah ketika pasar pa-riwisata dalam keadaan buruk yang dipengaruhi perlambatan ekonomi.
- 10. PROGRAM Terdapat dua program yang ditawarkan 1. Pendidikan Magister (19 bulan belum ter-masuk matrikulasi/Pra MEP) 2. Program Sertifiksi Penilai (12 bulan), lanjutan dari Program Magister konsentrasi Manajemen Aset dan Penilaian Properti atau Manajemen Aset dan Penilaian Bisnis PERSYARATAN 1. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 2. IPK S1 minimal 2.75 3. Fotokopi ijazah dan transkrip S1 tingkat pendidikan sebelumnya yang sah dan legal, dilegalisir oleh institusi penerbit ijazah masing-masing sebanyak 2 lembar. 4. Fotokopi sertifikat/bukti akreditasi program studi jenjang pendidikan yang sebelumnya 5. Proyeksi keinginan untuk mengikuti Pendidikan S2 di Program Pascasarjana UGM dapat diunduh di http://um.ugm.ac.id 6. Penilaian kelayakan akademik (surat rekomen-dasi) dari 2 (dua) orang/pihak yang meng-etahui kemampuan akademik calon (atasan/ mantan pembimbing/ dosen) dapat diunduh di http://um.ugm.ac.id 7. Surat Keterangan sehat dari Dokter. PROSES SELEKSI 1. Menyerahkan seluruh syarat pendaftaran; 2. menyerahkan bukti skor TPA≥500 dan TOEFL ITP≥450 atau AcEPT≥209 dari lembaga yang diakui oleh UGM atau; 3. bagi peserta yang belum memiliki skor tersebut dapat mengikuti tes PAPs yang diselenggara-kan oleh Fakultas Psikologi UGM (web:www. psikologi.ugm.ac.id) dan AcEPT yang diseleng-garakan oleh Pusat Pelatihan Bahasa UGM (web:www.ppb.ugm.ac.id) dapat dilihat pada tabel jadwal seleksi; 4. tes validasi dan wawancara. KURIKULUM Kurikulum Program MEP FEB UGM diselenggarakan dengan menggunakan semester dengan masa studi 19 bulan (belum termasuk matrikulasi/Pra MEP). Se-lama program berlangsung jumlah matakuliah yang diambil ekivalen dengan 39 SKS termasuk tesis. BIAYA PENDIDIKAN Biaya pendidikan untuk mengikuti Program Magister sebesar Rp47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap: Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada Pendidikan Magister dan Program Sertifikasi Penilai Pendidikan Magister Ekonomika Pembangunan yang andal. Seba-gian besar laporan keuangan institusi pub-lik belum mendapat predi-kat wajar tanpa pengecualian. Penilaian aset adalah salah satu pangkal permasalahannya. Di sinilah letak persinggungan profesi akuntan-si dan profesi penilai. Profesi akuntansi dan profesi penilai bekerjasama di berbagai area atau proyek. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan sumber daya penilai pada beberapa kantor akuntan publik. Profesi akuntansi juga semakin mengenal kebutuhan akan penilai sebagai akibat dari IFRS (International Financial Reporting Standard) yang mengaman-ahkan fair value. Program Pendidikan Master Menyadari masih kurangnya kebutuhan tenaga penilai di Indonesia, Program MEP UGM menyelenggarakan pendidikan S2 konsentrasi Manajemen Aset, Penilaian Properti (MAPP) dan Manajemen Aset dan Penilaian Bisnis (MAPB). Kurikulum konsentrasi ini memberi-kan pengetahuan tentang penilaian baik aset maupun bisnis. Di samping itu juga diberikan pengetahuan bagaimana mengelola aset baik publik maupun swasta. Lulusan dari konsentrasi ini diakui oleh MAPPI setara dengan penilai tingkat dasar 1 dan 2 dan juga bisa mengikuti pro-gram sertifikasi penilai. Kurikulum Program Magister Kurikulum Program MEP kon-sentrasi MAPP dan MAPB diran-cang dapat diselesaikan dalam waktu 19 bulan termasuk Program Matrikulasi. Konsentrasi Manajemen Aset dan Penilaian Properti Konsentrasi ini memberikan pengetahuan bagaima-na mengidentifikasi, menginven-tarisasi, mengopti-malkan serta menilai aset – aset daerah. Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan be-lum tercapai karena masih terganjal dengan masalah aset daerah. MEP FEB UGM Konsentrasi Manajemen Aset Dan Penilaian Bisnis Konsentrasi ini memberikan pengetahuan mengenai tentang cara memperoleh pendapat/opini atau perkiraan nilai suatu bisnis atau perusahaan/entitas atau suatu kepemilikan di dalamnya, yang bertujuan untuk pengambilan keputu-san bagi manajemen untuk pengembangan maupun perbaikan usaha/bisnis dalam rangka mempertahan-kan keberlangsungan perusahaan. Matakuliah yang wajib diambil konsentrasi ini adalah: Kebutuhan akan profesi penilai telah men-ingkat secara signifikan. Jumlah penilai publik bersertifikat yang sangat ter-batas jumlahnya tidak mencuku-pi untuk menakomodasi kebutuhan bisnis dan kebutuhan pemerintah saat ini. Tuntutan akan akunt-abilitas dan transparansi keuangan pemerintah pusat dan daerah se-makin mendesak-kan kebutuhan akan jasa penilai 1. Ekonomika Mikro II 2. Ekonomika Makro II 3. Manajemen Korporasi 4. Ekonomika Terapan 5. Hukum Bisnis 6. Analisis Laporan Keuangan 7. Metoda Penelitian 8. Teori Portofolio dan Analisis Investasi 9. Manajemen Aset 10. Penilaian Bisnis 11. Seminar Strategi Riset 12. Tesis 1. Ekonomika Mikro II 2. Ekonomika Makro II 3. Elemen Properti 4. Ekonomika Terapan 5. Hukum Terapan 6. Elemen Penilaian Properti 7. Metoda Penelitian 8. Ekonomika Pertanahan dan Perkataan 9. Manajemen Aset 10. Penilaian Properti 11. Seminar Strategi Riset 12. Tesis Tabel Biaya Pendidikan MEP UGM Termin Batas Pembayaran Jumlah (Rp) I Saat registrasi 7.000.000,00 II Daftar Ulang Semester I 20.000.000,00 III Daftar Ulang Se-mester II 20.000.000,00 Total 47.000.000,00 *)biaya program sertifikasi penilai sebesar Rp 25.000.000,00 Program Sertifikasi Penilai Program MEP UGM bekerjasama dengan Masyarakat Profesi Pe-nilai Indonesia (MAPPI) membuka program sertifikasi penilai bagi tamatan S2 MEP UGM konsen-trasi Manajemen Aset dan Penila-ian Properti. Kurikulum Program MEP UGM sudah memasukkan PLP 1, PLP 2, dan USP Lisan. Dari program ini diharapkan mencetak tenaga professional dengan gelar M.Ec.Dev, dan sertifikasi sebagai penilai bergelar MAPPI (Cert.). Pro-gram pendidikan ini dibuka dengan dua minat, yaitu Minat Penilaian Properti dan Minat Penilaian Bisnis. Keunggulan Program MEP UGM 1. Satu-satunya program studi yang menyelenggarakan pendidi-kan sertifikasi penilai 2. Intensifnya keterlibatan MAPPI dalam penyusunan materi, kuriku-lum dan pengajaran 3. pembimbingan laporan magang lebih intensif 4. adanya seminar laporan magang 5. adanya tutorial seluruh matakuli-ah sertifikasi 6. keterlibatan pengelola dalam USP Lisan sebagai peninjau dan pengamat ujian. Kurikulum Program Sertifikasi Penilai dirancang agar mahasisws dapat menyelesaikan studi dalam jangka waktu 12 bulan Matakuliah Minat Penilaian Properti: 1. Standar Penilaian Indonesia 2. Penilaian Properti II 3. Penilaian Properti III Matakuliah Minat Penilaian Bisnis: 1. Standar Penilaian Indonesia 2. Penilaian Bisnis II 3. Penilaian Bisnis III Setelah lulus dari 3 matakuliah di atas dan sudah dinyatakan lulus ujian pendadaran, peserta melak-sanakan magang selama 6 bulan di Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang direkomendasikan oleh MAPPI Dalam kegiatan magang tersebut, peserta diwajibkan membuat 3 (tiga) laporan penilaian dan diseminarkan Ketentuan kelulusan Program Sertifikasi: 1. lulus ujian tulis matakuliah minat 2. telah mengikuti magang di KJPP 3. membuat 3 (tiga) laporan penilaian selama magang 4. dinyatakan lulus ujian lisan Sertifikasi Penilai yang di-laksanakan oleh MAPPI Mata Kuliah MAPP Mata Kuliah MAPB Periode Perkuliahan 2014 Keterangan April 2015 September 2015 Pendaftaran Tutup 6 Maret 2015 27 Juli 2015 Seleksi lihat mep.ugm.ac.id Kuliah Matrikulasi 1 April 2015 1 September 2015 Kuliah Perdana September 2015 Maret 2016
- 11. Geliat MEP Penerimaan Mahasiswa Baru Angkatan 52 MEP FEB UGM Magister Ekonomika Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (MEP FEB UGM) menyelenggarakan pengarahan akademik untuk calon maha-siswa baru. Pada semester ganjil tahun 2014 MEP UGM menerima 42 calon mahasiswa baru angkatan ke-52 MEP FEB UGM dalam program reguler di Kampus MEP UGM. Calon mahasiswa baru mengikuti program matri-kulasi yang diselenggarakan program MEP FEB UGM. Prof. Lincolin Arsyad, Ph.D selaku Ketua Program MEP FEB UGM menerima kedatangan calon mahasiswa baru. Selanjutnya, Dr. Akhmad Makhfatih, M.A. memberikan informasi tentang program MEP FEB UGM. “Program matrikulasi di MEP FEB UGM ditempuh se-lama 4 bulan dengan 5 mata kuliah,” ujar Makhfatih. Selain itu, calon mahasiswa dapat mengikuti program reguler MEP FEB UGM apabila sudah lulus program matrikulasi, lulus PAPs skor 500 dan AcEPT skor 209 ekuivalen nilai Toefl 450. Selanjutnya, penjelasan ten-tang ketentuan tata tertib akademik dan perkuliahan di Program MEP FEB UGM. Sementara itu, Bayu Suktikno, S.E., M.S.M., Ph.D menjelaskan tentang fasilitas-fasilitas yang bias diakses mahasiswa selama kuliah di MEP FEB UGM. [Anis] Redaksi SWARA MEP menerima tulisan/artikel mahasiswa dan alumni dalam rubrik: • Opini Mahasiswa/Alumni Opini tentang isu kontemporer ekonomi atau yang berkaitan dengan konsentrasi yang diambil maha-siswa (maks. 4 halaman) • Artikel Kabar Daerah Kabar Daerah berisi tentang cerita kondisi daerah asal mahasiswa. Panjang tulisan 2-3 halaman • Aturan Penulisan Ukuran kertas A4, Times New Roman 12 pt, spasi 1,5. sila kirim tulisan ke alamat dan data diri (biodata, pas foto 4x6) ke email admisi@mep.ugm.ac.id Bimtek Tentang Manajemen Kepegawaian PBKD DIY rogram MEP FEB UGM me-nerima 93 orang apara-tur pengadministra-sian kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Daerah Is-timewa Yogyakarta untuk mengi-kuti Bimtek tentang Manajemen Kepegawaian selama 3 hari dari tanggal 19 – 21 Mei 2014. Dalam rangka menyongsong penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Neg-era, BKD D.I. Yogyakarta bekerjasa-ma dengan Program Studi MEP FEB UGM untuk mempersiapkan pegawai BKD mengaplikasikan UU tersebut. Acara dibuka oleh Ketua Program MEP FEB UGM Prof. Lin-colin Arsyad, Ph.D dan Kepala BKD Daerah Istimewa Yogyakarta Bap-ak R. Agus Supriyanto, SH, M.Hum. Dalam sambutannya, Ketua Pro-gram MEP FEB UGM mengucapkan terima kasih kepada BKD Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah mempercayakan Bimtek ini kepa-da Program Studi MEP FEB UGM. “Kami berharap peserta mendapat outcome dari Bimtek ini untuk me-layani masyarakat, karena tugas Aparatur Negara adalah melayani sebaik mungkin dan sesempurna mungkin,” ucap Lincolin Arsyad. Kunjungan Delegasi Universitas mitra dari jepang Professional Human Resource Development Project Phase IV (PHRDP-IV) Program akan segera dimulai. Ini adalah program dari Bappenas untuk Pro-gram Double Degree: satu tahun kuliah di universitas Indonesia dan melanjutkan tahun keduanya di Univeristas Jepang. Program MEP FEB UGM terpilih sebagai salah satu mitra universitas dalam negeri un-tuk pelaksanaan program ini. Berkaitan dengan hal di atas, pada Bulan Maret 2014 tercat-at sudah ada 3 Universitas Jepang yang berkunjung ke MEP FEB UGM. Mereka adalah GRIPS pada tanggal 6 Maret 2014, IUJ pada tanggal 26 Maret 2014, dan Kobe University pada tanggal 27 Maret 2014. Del-egasi dari GRIPS terdiri dari Prof. Yonosuke Hara, Ph.D., Ikumi Ito, dan Yuki Miyabe; dari IUJ terdiri dari Prof. Takahiro Akita, Prof. Noriyoshi Shiraishi, dan Prof. Kakinaka; dan dari Kobe University terdiri dari Prof. Jun Matsunami dan Prof. Koji Kawabata. Agenda utama kunjungan adalah membicarakan proses pen-erimaan mahasiswa, rencana kuri-kulum dan juga MoU. Juga sempat disinggung kemungkinan profesor dari universitas mitra Jepang un-tuk memberikan kuliah umum bagi mahasiswa Program MEP FEB UGM. [lina] “Pegawai ASN berperan seba-gai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tu-gas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pe-layanan publik yang profesion-al, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” kata R. Agus Supriyanto, SH, M.Hum. (Kepala BKD D.I. Yogyakarta) dalam sambutannya. Acara Bimtek ditutup dengan agenda kegiatan outbond di Desa Ledok Sambi Kec. Pakem Kab. Sleman. [Trie] SWARA MEP 20 SWARA MEP Juli 2014 Juli 2014 SWARA MEP 21
- 12. Program MEP FEB UGM me-nyelenggarakan 22 SWARA MEP Juli 2014 seminar hasil Program Kerja Lapangan (PKL) Sabtu, 7 Juni 2014 di Ruang Seminar MEP FEB UGM. Seminar PKL dihadiri oleh perwakilan dari Pemerin-tah Kabupaten Magelang yaitu Drs. E. Endra Wacana (Assek III), Gamis Hari Saktiyono, DP (Kabid Aset DPPKAD Kab. Magelang), Widianto Ahmad dari pengurus barang Kesehatan dan Dikke Riyo Sembodo, Amd dari PU dan ESDM. Selain itu, sebagai moderator adalah Dr. Soeratno. Seminar hasil PKL merupakan hasil dari kunjungan PKL ke Kabupaten Magelang yang telah dilakukan pada tanggal 24 Mei 2014. Peserta yang mengikuti kegiatan PKL adalah ma-hasiswa angkatan 50 reguler dan be-berapa dosen pendamping, antara lain Prof. Nopirin, M.A., Dra. Wahyu Hidayati, M.Si., dan Ari Setyaningrum, Seminar Hasil PKL Magelang M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.). Rangkaian kegiatan PKL ini adalah Focus Group Discussion (FGD) dengan Pemerintah Kabupaten Magelang, observasi lapa-ngan dan pembahasan masing-mas-ing kelompok untuk diseminarkan. Program PKL adalah kegiatan yang bersifat wajib diikuti oleh mahasiswa. Tujuan kegiatan ini mengaplikasikan pengetahuan/wawasan/informasi yang diperoleh mahasiswa dalam perkuliahan. Tema PKL ke Kabupaten Magelang adalah Pengolaan Aset Ka-bupaten Magelang dengan 3 subtema, antara lain optimalisasi aset kesehatan (aspek legal tanah untuk Puskesmas), optimalisasi aset pendidikan (penila-ian aset SD dan SMP), dan optimal-isasi aset infrastruktur (kapitalisasi dan pemeliharaan jalan). Seminar hasil PKL kali ini mempre-sentasikan hasil kajian berdasarkan temuan dari masing-masing kelom-pok. Kelompok pertama dengan dos-en pendamping Prof. Nopirin, M.A membahas tentang optimalisasi aset kesehatan, khususnya Puskesmas. Te-muan di lapangan masih ada masalah legalitas tanah, seperti pembangunan Puskesmas di tanah kas desa (beng-kok). Kelompok kedua dengan dosen pendamping Ari Setyaningrum, M.Ec. Dev., MAPPI (Cert.) membahas tentang optimalisasi aset pendidikan, khususn-ya asset di SDN Mendut dan SMP 1. Salah satu temuan di lapangan adalah kurangnya pemahaman kepala se-kolah atau tata usaha pendataan aset sekolah, seperti pencatatan, inventaris , dan manajemen aset sekolah. Semen-tar itu, kelompok ketiga dengan dosen pendamping Dra. Wahyu Hidayati, M.Si. membahas tentang optimalisasi aset infrastruktur jalan di Kabupaten Magelang. [Waluyo] Geliat MEP Crawford School of Economics and Government. Australian National University (ANU) Master of International and Development Economics (MIDEC) National Graduate Institutes for Policy Studies (GRIPS) Jepang Master of Public Policy (MPP) International University of Japan (IUJ) Master of Arts in International Development (MA) Hiroshima University Master of Arts (M.A.) Takushoku University Master of International Development (MIDS) Kobe University Master of Economics (M.Ec.) Yokohama National University Master of Economics (M.Ec.) Ritsumeikan University Master of Arts (M.A.) Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan di atas, maka dapat terus mengikuti program reguler untuk menda-patkan gelar M.Ec.Dev. Progam pendidikan Linkage meru-pakan progam gelar ganda yaitu Program Studi MEP FEB UGM dan dari universitas mitra. Kelas ini dibuka untuk perkuliahan pada semester ganjil bulan September setiap tahunnya. Di Tahun perta-ma, mahasiswa belajar di Program Studi MEP FEB UGM dan ditahun kedua mahasiswa akan belajar di universitas mitra. Lulusan program Linkage akan memperoleh gelar M.Ec.Dev. dari Progam Studi MEP FEB UGM dan juga memperoleh gelar dari universitas mitra di luar negeri: Linkage Program Calon mahasiswa yang telah menyerahkan secara lengkap seluruh syarat pendaftaran, maka akan mengikuti serangkaian tes: • Mempunyai nilai skor TPA/PAPs >= 550, dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku, yaitu maksimum 1 tahun setelah tanggal dike-luarkannya sertifikat; • Mempunyai nilai tes kemampuan Bahasa Inggris yang masih berlaku, yaitu maksimum 1 tahun setelah tanggal dikeluarkannya sertifikat, dibuktikan dengan sertifikat: • Institusional Testing Program (ITP) TOEFL dari institusi yang diakui oleh IIEF minimal skor 550; atau • Institusional English Testing System (IELTS) dari institusi yang diakui oleh IDP, minimal skor 6.00; atau • Internet-Based (IBT) TOEFL dari institusi yang diakui oleh IIEF, mini-mal skor 79 MEP FEB UGM Segenap Keluarga Besar Civitas Akademika MEP FEB UGM mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1435 H Mohon Maaf Lahir dan Bathin
- 13. A. Mahasiswa Kelas Kerjasama Pemerin-tah Provinsi Sulawesi Barat B. Serah Terima Ma-hasiswa Kelas Ker-sama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat C. Pelatihan PDP I MEP UGM 9-17 Juni 2014 Galeri Foto D.Pelatihan Teknik Penyusunan Renja dan RKA Kabupaten Bombana 3-5 April 2014 E.Kunjungan DPRD Jawa Barat 23 Juni 2014 F. Peserta Pelatihan Akuntansi Pengelo-laan Aset Daerah 26- 28 Maret 2014 D E F A B C
- 14. Green Tourism Supiandi Pada tahun 1971, seorang ekonom brilian Nicholas Georgeschu-Rogen menghasilkan pemikiran ekonomi yang fundamental sekaligus radikal yang ketika itu dianggap menentang arus neoklasik sehingga ia dijuluki rebellion economist. Pemikiran maha karya itu adalah “The Entophy Law and the Economic Process”, sebuah karya yang mem-berikan pesan bahwa pent-ingnya mempertimbangkan alam dan lingkungan dalam pembangunan ekonomi, karena kegiatan ekonomi bagaimanapun juga tidak terlepas dari hukum entro-py. Maha karya yang mela-wan arus pada tahun 1970- an tersebut kini menjadi ruh yang hidup kembali dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang dike-nal dengan ekonomi hijau (Green Economy). United Nation Environment Programme (UNEP, 2011) men-definisikan ekonomi hijau seba-gai ekonomi yang rendah kar-bon, efisien dalam penggunaan tour-ism sosial) sebagai ciri-ciri pariwisata berkelanjutan. Istilah green sumber daya dan inklusif se-cara sosial. Selanjutnya, definisi ekonomi hijau bukanlah suatu keadaan melainkan suatu proses transformasi dan perkembangan dinamis yang konstan, ekonomi hijau menghasilkan kesejahter-aan dan akses yang merata bagi semua orang, menjaga lingkun-gan dan ekonomi agar tetap be-rada dalam daya dukung bumi yang terbatas (Danish 92 Group, 2012). Dengan demikian ekono-mi hijau merupakan kegiatan ekonomi yang selain dapat men-ingkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir kegiatan ekonomi, juga diharapkan mem-beri dampak tercapainya keadi-lan bagi masyarakat maupun lingkungan dan sumber daya alam itu sendiri. Oleh karena itu, konsep ekonomi hijau perlu diinternal-isasikan ke dalam berbagai sek-tor, salah satu sektor yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sektor pariwisata dengan kon-sep green tourism. Istilah green tourism semakin banyak digu-nakan dalam berbagai diskusi yang mencakup segitiga men-dasar (ekonomi, lingkungan dan ini sudah terdapat dalam literatur pariwisata sejak lebih dari 20 tahun yang lalu, dengan adaptasi merujuk pada gerakan dari perdesaan ke pariwisata ramah lingkungan di Eropa dan Jepang. Kementerian Pariwisata mendefinisikan green tourism sebagai aktivitas bersenang-sen-ang untuk menikmati alam dan budaya dari destinasi dan berin-teraksi dengan penduduk lokal di daerah yang kaya dengan lanskap alaminya perdesaan dan pegunungan. Tourism merupa-kan fenomena sosial yang diaki-batkan oleh adanya perpindahan tempat untuk sementara waktu dari seseorang atau lebih yang dapat menimbulkan dampak di tempat tujuan maupun sepan-jang waktu yang dilaluinya (Se-tiawinata, 2006). Untuk memahami green tourism, pertama-tama perlu menanyakan hal berikut: “Un-tuk siapa pembangunan dan pengembangan green tourism dan ekowisata sebagai suatu hal berkelanjutan?” (Hubeis et al, 2007). Dalam hal ini, pem-bangunan dan pengembangan berkelanjutan diartikan sebagai usaha pemanfaatan sumber daya yang ada untuk memenuhi ke-butuhan sekarang dengan tanpa mengesampingkan bagaimana generasi mendatang meman-faatkan sumber daya yang sama guna memenuhi kebutuhan-nya dimasanya. Selanjutnya, United Nations World Tourism Organization (UNWTO, 2011) mendefinisikan pariwisata yang berkelanjutan sebagai pariwisata yang memperhitungkan secara penuh dampak ekonomi, sosial dan lingkungan sekarang dan yang akan datang, menjawab kebutuhan pengunjung, industri (pariwisata), lingkungan dan ko-munitas tuan rumah. Pertanyaan selanjutnya adalah “Masalah keberlanjutan itu sebagai suatu pilihan atau keterpaksaan?” (Hubeis et al, 2007). Dikatakan suatu pilihan, bila pemanfaatan sumber daya itu dilakukan pada saat ini secara besar-besaran dengan mencari-kan alternatif sumber daya yang lain bagi generasi mendatang dan dikatakan sebagai suatu ket-erpaksaan, bila pada dasarnya alam itu selalu harus dalam kead-aan equilibrium, maka apabila di-lakukan eksploitasi secara besar-besaran dengan tanpa menjaga keseimbangannya akan merusak alam itu sendiri. Pembangunan bidang pariwisata akan meng-hasilkan trade-off antara men-dapatkan manfaat atau dampak kerugian yang dihasilkan akibat pembangunan. Industri pari-wisata menghasilkan barang dan jasa yang berbeda dengan indus-tri dalam arti umum yang telah dikenal luas, misalnya jasa yang dihasilkan memerlukan keahlian Opini 714. 353 Jumlah wisatawan mancanegara yang masuk sepanjang tahun 2014 (Jan-Mei) USD 147.22 Rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara per hari sedangkan domestik sebesar Rp 711.300 (2013) Nilai tersebut meningkat 3.17% dan 0.89% dari tahun 2013. 430 .793 Total kamar tahun 2013 (Hotel Bintang dan Non Bintang) 26 SWARA MEP Juli 2014 Juli 2014 SWARA MEP 27
- 15. khusus dari penyelanggarannya terutama dengan orang yang menanganinya dalam rangka memberikan kepuasan bagi para konsumennya. Karakteristik dari perencanaan dan pengembangan green tour-ism tidak lepas dari pemahaman akan sifat atau karakter yang menonjol dari produk industri pariwisata (Hubeis et al., 2007) yaitu tidak dapat dipindahkan, tidak dapat ditimbun, proses produksi dan konsumsi jatuh pada waktu yang bersamaan. Berkembangnya pembangunan pariwisata akan mendorong dae-rah- daerah dan masyarakat se-tempat membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seh-ingga nantinya akan mendorong para investor dari dalam maupun luar negeri untuk berpartisipasi dalam pembangunan objek dan daya tarik wisata. Lingkungan alami Indonesia merupakan inti dari keseluru-han daya tarik pariwisata. Daya tarik tersebut bukan hanya ber-dampak positif bagi pengem-bangan ekonomi, jika dilihat dari sudut pandang lingkungan hidup kondisinya jauh dari ideal. Eksploitasi eksosistem Indonesia yang kaya dan beraneka-ragam secara berlebihan sudah dikenal luas dalam berbagai dokumen termasuk laporan-laporan resmi pemerintah Indonesia. Lapo-ran tentang kondisi lingkungan ASEAN dan sejumlah laporan antar pemerintah dan sejumlah perwakilan internasional lainnya. Merujuk pada evaluasi dari Travel and Tourism Competitiveness In-dex (TTCI, 2011), yang mencakup kinerja pariwisata dalam keber-lanjutan lingkungan dan sum-berdaya alami, Indonesia hanya di posisi 130 di antara 133 ne-gara yang dievaluasi. Meskipun dapat dibuktikan bahwa kondisi di beberapa wilayah lebih baik dan di beberapa lagi lebih bu-ruk, titik kuncinya adalah bahwa keberlanjutan lingkungan meru-pakan suatu isu di semua tingkat pemerintahan di Indonesia. Konsumsi energi dan air serta produksi sampah yang berasal dari wisatawan nyaris dua kali li-pat ketimbang yang berasal dari penduduk pada umumnya. Wisa-tawan mengkonsumsi energi dan air lebih daripada konsumsi di rumahnya sendiri. Mereka juga memproduksi lebih banyak sampah yang ditinggalkan di destinasi yang mereka kunjungi. Hotel dan restoran pada berba-gai skala operasi yang berbeda, mengkonsumsi bahan kimia dan bahan yang tak teruraikan yang mempunyai efek pencemaran. Sepanjang jalan daerah wisata di Indonesia, dapat dijumpai ban-yak warung makan dan beberapa sarana akomodasi yang dikelola tanpa pengetahuan yang me-madai, khususnya menyangkut dampak lingkungan. Destinasi padat kunjungan, khu-susnya kunjungan dalam jumlah besar dengan kendaraan prib-adi, menyebabkan pencemaran udara yang menjadi tanggungan penduduk dan menyebabkan lingkungan yang tidak sehat. Mis-alnya Bandung sebagai destinasi wisata perkotaaan yang dengan sarana perbelanjaan dan kuliner sebagai daya tarik utamanya. Orang-orang menghabiskan waktu beberapa hari bahkan lebih, sehingga menyebabkan kepadatan lalu lintas yang san-gat tinggi, terutama di pintu ger-bang tol yang membuat antrian kendaraan bisa mencapai 10 km. Terdapat laporan bahwa selama akhir pekan, sebanyak 200 ribu kendaraan memasuki kota. Lalu lintas yang padat dan kehidupan malam di kota dapat menyebab-kan pencemaran suara, perusa-kan terhadap keaneka-ragaman hayati dan gangguan terhadap spesies di daratan dan di pesisir dapat terjadi karena lemahnya pengelolaan waktu kunjungan, dan perusakan terhadap berba-gai lokasi di bawah permukaan air karena pengambilan karang yang telah berlangsung di be-berapa destinasi pantai yang terkenal, merupakan isu lain yang perlu diperhatikan. Wisatawan juga dapat mencip-takan dampak yang tidak disa-dari ketika mereka mengunjungi tempat atau daya tarik dengan lingkungan alam dan budaya. Karena itu perlu dikembang-kan kampanye kesadaran pen-gunjung tentang kemungkinan dampak yang dapat mereka timbulkan, khususnya dengan menggunakan tanda-tanda yang dapat diintepretasikan dalam berbagai bahasa, ditempatkan pada gerbang masuk ke berba-gai lokasi daya tarik budaya atau alam tertentu. Berdasarkan fakta diatas, perlu dilakukan langkah-langkah strat-egis agar pariwisata di Indonesia tidak mengalami kemerosotan diantaranya (Hubeis et al., 2007). a. Peningkatan pemahaman green tourism, diantaranya pen-injauan kembali kriteria yang sesuai dengan kebutuhan pasar pariwisata yang dinamis. b. Pemberdayaan sumber daya manusia yang diharapkan dapat mempromosikan kesinambun-gan green tourism. c. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mempromosikan dan menyebar-luaskan green tourism sebagai suatu kegiatan pariwisata alter-natif. Dapatkan majalah digital SWARA MEP di mep.ugm.ac.id/dm_swamep.php Coming Soon Dies Natalis MEP FEB UGM ke 20 Turut Berduka Cita atas meninggalnya salah satu alumni MEP FEB UGM angkatan 39 dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Amude K., S.Sos, M.Ec.Dev d. Pemanfaatan green tour-ism melalui diferensiasi kegiatan yang dianggap produktif. Langkah-langkah yang dike-mukakan tersebut menunjuk-kan bahwa green tourism da-pat menjadi potensi produk pariwisata yang memiliki cirri dan karakteristik tersendiri den-gan jenis-jenis produk pariwisata yang sudah ada. Mengingat lu-asnya wilayah, keragaman hayati dan budaya penduduk diseki-tarnya. Oleh karena itu, perlu dibangun citra, profesionalisme dan kemampuan menyikapi kondisi eksternal untuk meng-gali potensi green tourism se-bagai penerimaan pendapatn di sektor pariwisata nasional, baik penerimaan bagi pelaku usaha, serta pajak dan devisa negara. Pada akhirnya dapat disimpul-kan bahwa kekayaan dan keber-agaman sumber daya alam, flora dan fauna merupakan kekuatan utama kepariwisataan Indonesia untuk tumbuh dan berkembang menjadi daerah tujuan wisata green tourism, maka diperlukan langkah-langkah strategis antar pihak, baik pemerintah maupun masyarakat agar terwujud ket-erpaduan lintas sektoral melalui suatu strategi pengembangan yang mengoptimalkan potensi kepariwisataan, memperluas kesempatan kerja, menata dan memelihara objek daya tarik wisata yang ada dan meningkat-kan peran serta masyarakat yang sadar wisata. 28 SWARA MEP Juli 2014 Juli 2014 SWARA MEP 29
- 16. Join us! INFORMASI LEBIH LANJUT Bagian Admisi MEP FEB UGM Jalan Teknika Utara, Barek, Bulasumur, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 518 946 555 917 555 918 Faks. (0274) 555 922 Hotline 0888 272 9055 Web: http://mep.ugm.ac.id MEP FEB UGM Magister Ekonomika dan Pembangunan 30 SWARA MEP Juli 2014 Juli 2014 SWARA MEP 31 Universitas Gadjah Mada Program Magister Ekonomika Pembangunan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah, Manajemen Aset dan Penilaian Properti, Manajemen Aset dan Penilaian Bisnis Dalam rangka menginte-grasikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2014, Program MEP FEB UGM menye-lenggarakan workshop RENSTRA, RENOP, dan RKAT yang dihadiri oleh Pengelola dan Karyawan Program MEP FEB UGM di Ruang Langenbaswara di Hotel Jogjakarta Plaza dan acara dibuka oleh Prof Lincolin Arsyad, Ph.D, Ketua Pen-gelola Program MEP FEB UGM dan dipandu oleh Bayu Sutikno, S.E., M.S.M., Ph.D., Sekprodi Bid. Ad-ministrasi dan Keuangan Program MEP FEB UGM. “Small but beauti-ful and healthy”, ujar Prof. Lincolin Arsyad, Ph.D. dalam paparan yang disampaikan. “Ini akan jadi tagline kita,” tegasnya. Prof. Lincolin Ar-syad, Ph.D. menambahkan bahwa walaupun organisasi kita kecil, han-ya terdiri dari 28 karyawan, kita bisa ‘cantik’ yang tercermin dalam kes-uksesan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dan sehat dalam sistem keuangan dan organisasi. Program MEP FEB UGM mempunyai Visi menjadi program studi Pascasarjana terkemuka di Asia Tenggara yang memberikan kontribusi intelektual melalui keg-iatan pengajaran dan penelitian di bidang ekonomika terapan untuk kesejahteraan masyarakat. Prof. Lincolin Arsyad, Ph.D. menyam-paikan bahwa Visi adalah mimpi untuk menjadikan lembaga seperti apa. “Ini adalah mimpi indah tetapi affordable (bisa dicapai dengan berusaha),” ujarnya. Visi bisa dica-pai dengan misi yang telah dibuat. Misi Program MEP FEB UGM adalah mendidik mahasiswa agar menjadi lulusan pascasarjana yang unggul dan berkarakter di bidang ekono-mika terapan, melakukan advanced policy research, dan menyeleng-garakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui pendidikan dan penelitian yang terintegrasi di bidang ekonomika terapan un-tuk kesejahteraan masyarakat. Target utama tahun 2014 adalah bidang akademik dan bi-dang non-akademik. Bidang aka-demik meliputi peningkatan kulitas proses pembelajaran dan pening-katan sarana penunjang proses pembelajaran. Sedangkan bidang non-akademik terdiri dari pening-katan kualitas pelayanan terhadap seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dan peningkatan kesejahteraan karyawan mela-lui pemberian insentif, baik yang tangible maupun yang intangi-ble. “Everyone is customer. Jadi semua harus dilayani, baik antar bagian maupun lintas bagian,” kata Prof. Lincolin Arsyad, Ph.D. “Tata uang, tata orang, dan tata barang adalah tiga hal yang saya urusi”, kata Bayu Sutik-no, Ph.D.. “Slogan PASTI akan men-jadi panduan dalam tata orang,” tegasnya. PASTI merupakan kepan-jangan Profesional, Akuntabel, Se-derhana, Transparan, dan Inovatif. Selain itu, Bayu Sutikno, Ph.D. juga memaparkan target-target dan rencana-rencana yang akan dilak-sanakan sepanjang tahun 2014. Presentasi per bagian juga dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Bagian. Dimulai oleh Dwi Rining Suprapti; Kepala Bagian Admisi, Alumni, Kerjasa-ma, dan Hubungan Masyarakat; Tri Agung Nugroho; Kepala Ba-gian Akademik dan Sistem In-formasi; dan yang terakhir Agus Kartono Widodo; Kepala Bagian Administrasi, Keuangan, SDM, dan Umum. Tiap bagian mengi-dentifikasi permasalahan, lang-kah terobosan sebagai solusi yang akan ditempuh dan indika-tor kunci yang harus dicapai di 2014. Sepanjang presentasi juga diwarnai dengan diskusi berkaitan dengan program kerja yang diren-canakan. Semoga juga semua ren-cana kegiatan yang diagendakan juga akan berbuah kesuksesan. WORKSHOP RENSTRA, RENOP DAN RKAT PROGRAM MEP FEB UGM
- 17. Workshop Kurikulum MAPP dan MAPB Dalam rangka mem-peringati Dies Na-talis Program Studi MEP FEB UGM ke- 19, Program Studi MEP FEB UGM menyelenggarakan acara tumpengan yang dilaksanakan pada Hari Selasa, 3 Juni 2014. Bertempat di Ruang Seminar Program MEP FEB UGM, aca-ra dimulai jam 12.00 WIB dan dibuka dengan sambutan dari Prof. Lincolin Arsyad, Ph.D., Ketua Pengelola Program MEP FEB UGM. “Ibarat seorang gadis, usia 19 adalah usai yang ranum, cantik, dan banyak pem-inatnya,” ujar Lincolin Arsyad. Seperti dengan textline nya yaitu Committed to Develop-ment, Program MEP FEB UGM mengabdikan dirinya pada pem-bangunan daerah. “Khusus ta-hun ini, acara dies dilaksanakan secara sederhana tetapi semoga tidak mengurangi arti milad MEP,” tambahnya. Acara tumpengan ini dihadiri oleh Manajemen FEB UGM, perwakilan dos-en, perwakilan alumni, per-wakilan mahasiswa, pengelola dan karyawan Program MEP FEB UGM. “Cikal bakal Pro-gram MEP adalah pelatihan PMSES,” kata Prof. Wihana Kirana Jaya, Ph.D., Dekan FEB UGM, dalam sambutannya. Ini bermula dari minat banyak pe-serta pelatihan PEMSES yang ingin melanjutkan pendidikan S2 dalam bidang pembangunan daerah maka dibentuk Tim yang menindaklanjuti pembentukan Program MEP FEB UGM. Tim 6 ini terdiri dari Prof. Dr. Mar-diasmo, M.B.A., Prof. Dr. In-sukindro, M.A., Prof. Wihana Kirana Jaya, Ph.D., Dr. Wahyu Widayat, M.Ec, Dr. B.M. Pur-wanto, M.B.A., dan Dr. Faried Widjaya Mansoer,M.A.. “Untuk menjadi terke-muka di Asia, kita harus punya evidance based data dan juga mempunyai inovasi,“ lanjut de-kan FEB UGM. Dijelaskan juga bahwa Program MEP juga harys mempunyai kelas premium dan research dashboard. Acara po-tong tumpeng sendiri dilakukan oleh Ketua Pengelola, Prof. Lin-colin Arsyad, Ph.D., didamp-ingi oleh Sekretaris Program Studi Bidang Administrasi dan Keuangan, Bayu Sutikno, S.E., M.S.M., Ph.D., yang diserah-kan ke Dekan FEB UGM, Prof. Wihana Kirana Jaya, Ph.D. Acara selesai jam 14.00 yang diakhiri dengan makan siang bersama. [Lina] Sarasehan Program Studi Magister Ekonomika Terapan Indonesia Dalam rangka pengem-bangan Prodi Magister Ekonomika Terapan di Indonesia, Program MEP menyelenggarakan Sarasehan Pen-gelola Prodi Magister Ekonomika Terapan. Penyelenggaraan Sarase-han tersebut bertempat di kampus MEP FEB UGM pada hari Jumat, 6 Juni 2014. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini merupakan per-wakilan dari universitas yang me-miliki prodi Magister Ekonomika Terapan di Indonesia. Sepuluh prodi hadir dalam acara Sarasehan Prodi Magister Ekonomika Terapan, yang terdiri dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Diponegoro (UN-DIP), Universitas Cenderawasih (UNCEN), Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Universitas Trisakti, Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Universitas Mataram (UNRAM), Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Pembangu-nan Nasional Yogyakarta (UPN) dan. Kegitan ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab dalam men-ingkatkan standar kualitas pembela-jaran yang baik dibidang ekonomika terapan. Prof. Lincolin Arsyad, Ph.D men-gatakan bahwa era globalisasi dan Masyarakat Ekonomi ASEAN akan diberlakukan pada tahun 2015 se-hingga perguruan tinggi dituntut meningkatkan tenaga professional yang berpengetahuan luas dan ber-integritas tinggi. “Persaingan saat ini, bukan antar prodi di Indonesia melainkan dengan prodi dari luar negeri,” imbuhnya. Merujuk dari permasalahan tersebut, dengan ber-tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia, maka dibentuk Asosiasi Program Magister Ekono-mika Terapan (APMETI). Asosiasi ini dibentuk untuk menyusun strate-gi bagaimana meningkatkan kualitas belajar mengajar di magister ekono-mi terapan. Selain itu, asosiasi ini dibentuk agar dapat bersaing den-gan universitas internasional secara global. Kegiatan Sarasehan tersebut meng-hasilkan sebuah Deklasrasi Pemben-tukan Asosiasi Program Magister Ekonomika Terapan (APMETI). Beberapa maanfaat dengan ke-beradaan APMETI, yaitu berbagi pengalaman dalam pengelolaan prodi, transfer kredit antar program studi, kuliah tamu, dan pengkajian kurikulum program studi. Selai itu, pengembangan jejaring kerjasama di tingkat nasional dan internasion-al. [Prast] “ APMETI ini dibentuk untuk menyusun strategi bagaimana meningkatkan kualitas belajar mengajar di magister “ ekonomika terapan DIES NATALIS MEP UGM Turut Berduka Cita atas meninggalnya salah satu alumni MEP FEB UGM kelas Bappenas 7 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Batang Provinsi Jawa Tengah Masyithah, STP, M.Ec.DeV. 32 SWARA MEP Juli 2014 Juli 2014 SWARA MEP 33
- 18. “ Ibarat seorang gadis, usia 19 adalah usia “ yang ranum, cantik, dan banyak peminatnya Dalam rangka mem-peringati Dies Natalis Program Studi MEP FEB UGM ke-19, Pro-gram Studi MEP FEB UGM me-nyelenggarakan acara tumpen-gan yang dilaksanakan pada Hari Selasa, 3 Juni 2014. Bertempat di Ruang Seminar Program MEP FEB UGM, acara dimulai jam 12.00 WIB dan dibuka dengan sambutan dari Prof. Lincolin Arsyad, Ph.D., Ketua Pengelo-la Program MEP FEB UGM. “Ibarat seorang gadis, usia 19 adalah usai yang ranum, cantik, dan banyak peminatnya,” ujar Lincolin Arsyad. Seperti dengan textline nya yaitu Committed to Development, Program MEP FEB UGM mengabdikan dirin-ya pada pembangunan daerah. “Khusus tahun ini, acara dies dilaksanakan secara sederhana Tumpengan Tasyakuran Dies Natalis Ke-19 Program MEP FEB UGM tetapi semoga tidak mengurangi arti milad MEP,” tambahnya. Acara tumpengan ini dihadiri oleh Manajemen FEB UGM, perwakilan dosen, perwakilan alumni, perwakilan mahasiswa, pengelola dan karyawan Program MEP FEB UGM. “Cikal bakal Program MEP adalah pelatihan PMSES,” kata Prof. Wihana Kirana Jaya, Ph.D., Dekan FEB UGM, dalam sambutannya. Ini bermula dari minat banyak pe-serta pelatihan PEMSES yang ingin melanjutkan pendidikan S2 dalam bidang pembangunan daerah maka dibentuk Tim yang menindaklanjuti pembentukan Program MEP FEB UGM. Tim 6 ini terdiri dari Prof. Dr. Mardias-mo, M.B.A., Prof. Dr. Insukin-dro, M.A., Prof. Wihana Kirana Jaya, Ph.D., Dr. Wahyu Widay-at, M.Ec, Dr. B.M. Purwanto, M.B.A., dan Dr. Faried Widjaya Mansoer,M.A.. “Untuk menjadi terkemuka di Asia, kita harus punya evidance based data dan juga mempun-yai inovasi,“ lanjut dekan FEB UGM. Dijelaskan juga bahwa Program MEP juga harys mem-punyai kelas premium dan re-search dashboard. Acara potong tumpeng sendiri dilakukan oleh Ketua Pengelola, Prof. Lincolin Arsyad, Ph.D., didampingi oleh Sekretaris Program Studi Bidang Administrasi dan Keuangan, Bayu Sutikno, S.E., M.S.M., Ph.D., yang diserahkan ke Dekan FEB UGM, Prof. Wihana Kirana Jaya, Ph.D. Acara selesai jam 14.00 yang diakhiri dengan ma-kan siang bersama. [Lina] KEPENGURUSAN MEP FEB UGM 2014 Sekretaris Program Studi Bidang Akademik Dr. Akhmad Makhfatih, M.A. Sekretaris Program Studi Bidang Umum, SDM, dan Keuangan Bayu Sutikno, S.E., M.S.M., Ph.D. Ketua Program Studi Prof. Lincolin Arsyad, Ph.D. 34 SWARA MEP Juli 2014 Juli 2014 SWARA MEP 35
- 19. kunjungi mep.ugm.ac.id 36 SWARA MEP Juli 2014 MEP FEB UGM