SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Hukum
bentuknya
berdasarkan
C A R I N n a j m a s a b i n a
hukumhukum
aturan yang
diterapkan pada
wilayah dan harus
ditaati oleh semua
masyarakat. Hukum
bersifat mengatur
dan memaksa.
Menciptakan
ketertiban,
kedamaian,
ketentraman,
kebahagiaan, serta
kesejahteraan bagi
masyarakat.
tujuantujuan
hukum tertulis dan
hukum tidak tertulis
Hukum tertulis adalah hukum yang ditulis dalam perundang-undangan. Contohnya: hukum
pidana yang dicantumkan di KUHP pidana , UUD 1945, keputusan presiden, hukum
hukum tertulis dan
hukum tidak tertulis
hukum tertulis ada 2 jenishukum tertulis ada 2 jenis
Hukum tertulis yang
dikodifikasikan:
hukum yang disusun
lengkap, sistematis,
teratur serta dibukukukan,
sehingga tidak lagi
diperlukan peraturan
pelaksanaan.
Hukum tertulis yang tidak
dikodifikasikan:
hukum yang walaupun tertulis, akan
tapi tidak disusun dengan
sistematis, tidak lengkap, dan masih
terpisah-pisah. Karena itu hukum ini
sering masih memerlukan peraturan
pelaksanaan di dalam
penerapannya. misalnya seperti
hukum per-koperasian.
Hukum tidak tertulisHukum tidak tertulis
Hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak tertulis di dalam perundang-undangan atau disebut juga
hukum kebiasaan yang masih dijunjung tinggi pada kepercayaan dan keyakinan masyarakat, hanya saja
keyakinan masyarakat, hanya saja tidak tercantum tetapi masih berlaku dan ditaati. Umumnya hukum ini
Thank you
Thank you
Thank you
Thank you
Thank you
Thank you
Thank you
Thank you
Thank you

More Related Content

What's hot

MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIAMENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
January YunGky
 
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen
asti_utami
 
Perbandingan sistem pemerintahan antara negara indonesia dengan australia
Perbandingan sistem pemerintahan antara negara indonesia dengan australiaPerbandingan sistem pemerintahan antara negara indonesia dengan australia
Perbandingan sistem pemerintahan antara negara indonesia dengan australia
Chaing Saing
 
Ppkn mengupas penyelenggaraan kekuasaan negara
Ppkn  mengupas penyelenggaraan kekuasaan negaraPpkn  mengupas penyelenggaraan kekuasaan negara
Ppkn mengupas penyelenggaraan kekuasaan negara
wiwikmiraldy
 
Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan indonesia
Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan indonesiaKedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan indonesia
Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan indonesia
ChoujiEriko
 
Kelas xii bab 2 baru
Kelas xii bab 2 baruKelas xii bab 2 baru
Kelas xii bab 2 baru
Scifi
 
Makalah perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikati...
Makalah perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikati...Makalah perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikati...
Makalah perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikati...
Nugroho Ariwibowo
 
PKn - Sistem Pemerintahan Indonesia
PKn - Sistem Pemerintahan IndonesiaPKn - Sistem Pemerintahan Indonesia
PKn - Sistem Pemerintahan Indonesia
Ramadhani Sardiman
 
Makalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negaraMakalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negara
Fenti Anita Sari
 

What's hot (20)

MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIAMENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
 
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaPowerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen
 
173889925 sistem-pemerintahan
173889925 sistem-pemerintahan173889925 sistem-pemerintahan
173889925 sistem-pemerintahan
 
K.d 3.3 ppkn
K.d 3.3 ppknK.d 3.3 ppkn
K.d 3.3 ppkn
 
Perbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Negara lain
Perbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Negara lainPerbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Negara lain
Perbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Negara lain
 
Perbandingan sistem pemerintahan antara negara indonesia dengan australia
Perbandingan sistem pemerintahan antara negara indonesia dengan australiaPerbandingan sistem pemerintahan antara negara indonesia dengan australia
Perbandingan sistem pemerintahan antara negara indonesia dengan australia
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
Lembaga Legislatif
Lembaga LegislatifLembaga Legislatif
Lembaga Legislatif
 
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRISistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI
 
Ppkn mengupas penyelenggaraan kekuasaan negara
Ppkn  mengupas penyelenggaraan kekuasaan negaraPpkn  mengupas penyelenggaraan kekuasaan negara
Ppkn mengupas penyelenggaraan kekuasaan negara
 
Sistem Pemerintahan
Sistem  PemerintahanSistem  Pemerintahan
Sistem Pemerintahan
 
Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan indonesia
Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan indonesiaKedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan indonesia
Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan indonesia
 
Kelas xii bab 2 baru
Kelas xii bab 2 baruKelas xii bab 2 baru
Kelas xii bab 2 baru
 
Makalah perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikati...
Makalah perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikati...Makalah perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikati...
Makalah perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikati...
 
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIASISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
 
PKn - Sistem Pemerintahan Indonesia
PKn - Sistem Pemerintahan IndonesiaPKn - Sistem Pemerintahan Indonesia
PKn - Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Makalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negaraMakalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negara
 
Sistem Pemerintahan Indonesia
Sistem Pemerintahan IndonesiaSistem Pemerintahan Indonesia
Sistem Pemerintahan Indonesia
 
makalah sistem pemerintahan di indonesia
makalah sistem pemerintahan di indonesiamakalah sistem pemerintahan di indonesia
makalah sistem pemerintahan di indonesia
 

Similar to PPT (Carina-Najma-Sabina)

Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukumPengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
FN223
 
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIAJENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Intan Irawati
 
Sistem hukum dan peradilan
Sistem hukum dan peradilanSistem hukum dan peradilan
Sistem hukum dan peradilan
Poetra Poernama
 
Sumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negaraSumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negara
Uzix Moch
 

Similar to PPT (Carina-Najma-Sabina) (20)

Pengertian konstitusi
Pengertian konstitusiPengertian konstitusi
Pengertian konstitusi
 
ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesiappkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia
 
Negara dan konstitusi done
Negara dan konstitusi doneNegara dan konstitusi done
Negara dan konstitusi done
 
Legislasi dprd
Legislasi dprdLegislasi dprd
Legislasi dprd
 
Htn
HtnHtn
Htn
 
Materi_1_hakikat_perlindungan_dan_penega.ppt
Materi_1_hakikat_perlindungan_dan_penega.pptMateri_1_hakikat_perlindungan_dan_penega.ppt
Materi_1_hakikat_perlindungan_dan_penega.ppt
 
2. POLITIK DAN SISTEM HUKUM-KONFIGURASI POLITIK HUKUM-OK.pptx
2. POLITIK DAN SISTEM HUKUM-KONFIGURASI POLITIK HUKUM-OK.pptx2. POLITIK DAN SISTEM HUKUM-KONFIGURASI POLITIK HUKUM-OK.pptx
2. POLITIK DAN SISTEM HUKUM-KONFIGURASI POLITIK HUKUM-OK.pptx
 
Konstitusi
KonstitusiKonstitusi
Konstitusi
 
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt
 
001. Pengertian hukum dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat.pdf
001. Pengertian hukum dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat.pdf001. Pengertian hukum dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat.pdf
001. Pengertian hukum dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat.pdf
 
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3
 
Pentingnya Perlindungan Hukum
Pentingnya Perlindungan HukumPentingnya Perlindungan Hukum
Pentingnya Perlindungan Hukum
 
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukumPengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
 
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIAJENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
 
Sistem hukum dan peradilan
Sistem hukum dan peradilanSistem hukum dan peradilan
Sistem hukum dan peradilan
 
Sumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negaraSumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negara
 
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukumPengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
 
Sistemhukum
SistemhukumSistemhukum
Sistemhukum
 
Legislations sahril
Legislations sahrilLegislations sahril
Legislations sahril
 
SISTEM HUMUN INDONESIA
SISTEM HUMUN INDONESIASISTEM HUMUN INDONESIA
SISTEM HUMUN INDONESIA
 

More from RezaWahyuni5

Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masaPersatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
RezaWahyuni5
 
Digital note sosiology chapter 1 - Felix
Digital note sosiology chapter 1 - FelixDigital note sosiology chapter 1 - Felix
Digital note sosiology chapter 1 - Felix
RezaWahyuni5
 
Perubahan sosial dan dampaknya terhadap masyarakat - Tian
Perubahan sosial dan dampaknya terhadap masyarakat - TianPerubahan sosial dan dampaknya terhadap masyarakat - Tian
Perubahan sosial dan dampaknya terhadap masyarakat - Tian
RezaWahyuni5
 
Kasus diintegrasi papua sosiologi - Aldo
Kasus diintegrasi papua sosiologi - AldoKasus diintegrasi papua sosiologi - Aldo
Kasus diintegrasi papua sosiologi - Aldo
RezaWahyuni5
 
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masaPersatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
RezaWahyuni5
 
Hakikat negara kesatuan republic indoensia
Hakikat negara kesatuan republic indoensiaHakikat negara kesatuan republic indoensia
Hakikat negara kesatuan republic indoensia
RezaWahyuni5
 
Bab 5 integrasi dan reintegrasi sosial std fix
Bab 5 integrasi dan reintegrasi sosial std fixBab 5 integrasi dan reintegrasi sosial std fix
Bab 5 integrasi dan reintegrasi sosial std fix
RezaWahyuni5
 

More from RezaWahyuni5 (20)

Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masaPersatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
 
Digital note sosiology chapter 1 - Felix
Digital note sosiology chapter 1 - FelixDigital note sosiology chapter 1 - Felix
Digital note sosiology chapter 1 - Felix
 
Perubahan sosial dan dampaknya terhadap masyarakat - Tian
Perubahan sosial dan dampaknya terhadap masyarakat - TianPerubahan sosial dan dampaknya terhadap masyarakat - Tian
Perubahan sosial dan dampaknya terhadap masyarakat - Tian
 
Civis ms rejaa
Civis ms rejaaCivis ms rejaa
Civis ms rejaa
 
Tugas pkn 2 - Fasya
Tugas pkn 2 - FasyaTugas pkn 2 - Fasya
Tugas pkn 2 - Fasya
 
Felix
FelixFelix
Felix
 
PPT Sosiologi Alvin
PPT Sosiologi Alvin PPT Sosiologi Alvin
PPT Sosiologi Alvin
 
Tugas PPT Sociology - Fasya
Tugas PPT Sociology - Fasya Tugas PPT Sociology - Fasya
Tugas PPT Sociology - Fasya
 
Kasus diintegrasi papua sosiologi - Aldo
Kasus diintegrasi papua sosiologi - AldoKasus diintegrasi papua sosiologi - Aldo
Kasus diintegrasi papua sosiologi - Aldo
 
Disintegrasi sosial - Puan
Disintegrasi sosial - PuanDisintegrasi sosial - Puan
Disintegrasi sosial - Puan
 
Pptdisintegrasi.naya
Pptdisintegrasi.nayaPptdisintegrasi.naya
Pptdisintegrasi.naya
 
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masaPersatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
 
Bab 1
Bab 1Bab 1
Bab 1
 
Bab 1
Bab 1Bab 1
Bab 1
 
Bab 4 rancangan penelitian sosial
Bab 4 rancangan penelitian sosialBab 4 rancangan penelitian sosial
Bab 4 rancangan penelitian sosial
 
Ppt meeting 11 bagian 1..
Ppt meeting 11 bagian 1..Ppt meeting 11 bagian 1..
Ppt meeting 11 bagian 1..
 
Hakikat negara kesatuan republic indoensia
Hakikat negara kesatuan republic indoensiaHakikat negara kesatuan republic indoensia
Hakikat negara kesatuan republic indoensia
 
Bab 5 integrasi dan reintegrasi sosial std fix
Bab 5 integrasi dan reintegrasi sosial std fixBab 5 integrasi dan reintegrasi sosial std fix
Bab 5 integrasi dan reintegrasi sosial std fix
 
Kearifan Lokal (Arum and Riko)
Kearifan Lokal (Arum and Riko)Kearifan Lokal (Arum and Riko)
Kearifan Lokal (Arum and Riko)
 
Kearifan Lokal (Fasya and Sabrina)
Kearifan Lokal (Fasya and Sabrina)Kearifan Lokal (Fasya and Sabrina)
Kearifan Lokal (Fasya and Sabrina)
 

Recently uploaded

Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
novibernadina
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
JarzaniIsmail
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
ssuser35630b
 

Recently uploaded (20)

PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
 
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfKanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
 
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
 
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
 
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXAKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYSOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
 
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxTEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAE-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
 

PPT (Carina-Najma-Sabina)

  • 1. Hukum bentuknya berdasarkan C A R I N n a j m a s a b i n a
  • 2. hukumhukum aturan yang diterapkan pada wilayah dan harus ditaati oleh semua masyarakat. Hukum bersifat mengatur dan memaksa. Menciptakan ketertiban, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, serta kesejahteraan bagi masyarakat. tujuantujuan
  • 3. hukum tertulis dan hukum tidak tertulis Hukum tertulis adalah hukum yang ditulis dalam perundang-undangan. Contohnya: hukum pidana yang dicantumkan di KUHP pidana , UUD 1945, keputusan presiden, hukum hukum tertulis dan hukum tidak tertulis
  • 4. hukum tertulis ada 2 jenishukum tertulis ada 2 jenis Hukum tertulis yang dikodifikasikan: hukum yang disusun lengkap, sistematis, teratur serta dibukukukan, sehingga tidak lagi diperlukan peraturan pelaksanaan. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan: hukum yang walaupun tertulis, akan tapi tidak disusun dengan sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah. Karena itu hukum ini sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan di dalam penerapannya. misalnya seperti hukum per-koperasian.
  • 5. Hukum tidak tertulisHukum tidak tertulis Hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak tertulis di dalam perundang-undangan atau disebut juga hukum kebiasaan yang masih dijunjung tinggi pada kepercayaan dan keyakinan masyarakat, hanya saja keyakinan masyarakat, hanya saja tidak tercantum tetapi masih berlaku dan ditaati. Umumnya hukum ini
  • 6. Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you