1. Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di
Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang
sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk
menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.didalam UU No.10 Tahun 2004
tentang teknik pembuatan undang-undang, bahwa Peraturan Pemrintah sebagai aturan
organik daripada Undang-Undang menururt hirarkinya tidak boleh tumpangtindih atau
bertolak belakang
Peraturan Presiden (disingkat Perpres adalah Peraturan Perundang-undangan yang
dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan
oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.
Undang-undang (atau disingkat UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Undangundang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi
politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan
dalam bentuk Negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan
prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan diantara
keduanya.
Ketetapan MPR
Perubahan (Amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 membawa implikasi terhadap
kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai
lembaga tertinggi negara, kini berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan
lembaga negara lainnya (seperti Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK).
Dengan demikian MPR kini hanya dapat menetapkan ketetapan yang bersifat penetapan,
yaitu menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan
jabatan Wapres, serta memilih Presiden dan Wapres apabila Presiden dan Wapres
mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa
jabatannya secara bersama-sama.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi didefinisikan sebagai :
1. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh makan pegawai pemerintah karena
telah berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan
2. Cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan
(adat dan sebagainya) yang banyak liku-likunya dan sebagainya.
Definisi birokrasi ini mengalami revisi, dimana birokrasi selanjutnya didefinisikan
sebagai

2. 1. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai bayaran yang tidak dipilih
oleh rakyat, dan
2. Cara pemerintahan yang sangat dikuasai oleh pegawai.