materi pajak semester 4 administrasi negara fisip untirta

1. DEFINISI PAJAK
UNSUR DEFINISI
PP I
4. Pungutan/Iuran
5. Dapat dipaksakan
6. Berdasarkan UU
7. Tidak ada kontra
prestasi
8. Untuk membiayai
pengeluaran umum
Pemerintah PPI 1

2. PAJAK DAPAT DIPAKSA
Apa artinya?
Fiskus dapat melakukan
tindakan memaksa
terhadap:
•Harta tidak tetap
•Harta tetap
•Badan Wajib Pajak
(sandera, gijzeling)
•Dasar Hukum: UU
No.19/2000
Tentang: PPSP
PPI 2

3. Tahap-tahap Pajak Dapat Dipaksa
1. Pemeriksaan: SKP KB
2. Surat Teguran
3. Surat Paksa
4. Sita
5. Lelang
*Pencegahan
• Penyenderaan.
Jumlah > Rp.100 juta
PPI 3

4. Jenis Produk Dirjen Pajak
1. SKP KB= Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar
2. SKP KB T = Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan
3. SKP LB = Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar. Restitusi
4. SKP Nihil.
Sebelum mendapatkan salah
satu dari SKP tersebut, selalu
melalui proses Pemeriksaan
terhadap WP PPI 4

5. Apa yang menjadi dasar bagi DJP
menerbitkan SKP KB T
DJP menemukan data baru atau data
lama yang selama ini belum terungkap
Data baru dalam Hukum Pajak (dan
hukum pada umumnya) disebut :
NOVUM atau new fact.
Ingatkan anda akan PK (peninjauan
kembali) oleh Mahkaman Agung atas
suatu perkara yang sudah divonis oleh
Pengadilan. Hanya dapat ditinjau
kembali jika ada NOVUM
PPI 5

6. Sandera= gijzeling
• Istilah sandera sudah dikenal dalam UU No.
19 Tahun 1959.
• Tapi berdasarkan SE Mahkamah Agung RI
No.04 tahun 1975 (juga SE Mahkamah
Agung RI No.02 tahun 1964 tertanggal 22
Desember 1944 : dibekukan, alasannnya:
Tidak sesuai dengan Perikemanusiaan.
PPI 6

7. ISTILAH-ISTILAH
• FISC,
• FISCUS
• FISCAL
• FISKAL
• FISKUS= Lembaga, pejabat yang
mengad-ministrasikan pajak
• GDP=Gross Domestic Product
• UU Organik = UU yang dibuat karena
amanat UUD
• TIME TEST PPI 7

8. TAX RATIO
• Total Tax Revenue
• Gross Domestic Product
• Tahun Anggaran 2002 (dalam triliun)
Tax Ratio 216,8 : 1.693 = 0,128
Percentage: 12,8%
PPh. Rp.101,9
PPh Migas: Rp.14,6
PPh Nonmigas: Rp.87,3
tax ratio = indikator kinerja
pemerintah
Tax Ratio di Swedia: 0,5
Percentage: 50%PPI 8

9. Coverage Ratio PPh.
PPh yang berhasil dihimpun: Rp.100 triliun
Potensi PPh. (yang mestinya dapat dihimpun):
Rp.200 triliun
Coverage Ratio PPh = 100/200 =0,50
Percentage: 50%
Mahasiswa mampu belajar 8 jam per hari.
Tapi ternyata ia hanya belajar 4 jam sehari
Berapa coverage ratio belajar mhs tsb?
4/8 = 0,5, atau percentage = 50%
PPI 9

10. TAX AVOIDANCE
TAX EVASION
• Tax Avoidance : legal, not
contrary to law
• Tax Evasion: illegal, contrary to
law, fraudelent
• TAX PLANNING
• TAX MANAGEMENT
PPI 10

11. RAPBN
• EXPANSIONARY FISCAL POLICY
• CONTRATIONARY FISCAL
POLICY
• TAX RATIO
• CCER : Collection Cost
Efficiency Ratio
• Coverage Ratio
• Tax gap
PPI 11

12. RAPBN
• EXPANSIONARY FISCAL POLICY =
Fiscal Policy consisting of increases
in government purchases and/or
decreases in net taxes
• CONTRACTIONARY FISCAL POLICY =
Fiscal Policy consist of decreases in
government purchases and/or
increase in net taxes.
• Net Tax = Total Tax Revenue less
Government Transfer Payments
PPI 12

13. Apa artinya: Tidak ada
kontra prestasi
• WP= Wajib Pajak yang telah
membayar pajak tidak mendapat
imbalan apapun dari Pemerintah
• Subjek Pajak = mereka yang
potensial menjadi WP mis. Mereka
yang dilahirkan di Ind.
• WP = Subjek Pajak yang telah
memenuhi syarat tertentu mis sdh
memp Pengh di atas PTKP
PPI 13

14. ORDONANSI PAJAK=
UU yang dibuat di negeri Belanda untuk
daerah jajahan
1. Ordonansi PPd 1908
2. Ordonansi PPs 1925
3. Ordonasi Pajak Upah
1936
4. Ordonansi PPd 1944
5. Ordonasi PKk. 1932
PPI 14

15. UNDANG-UNDANG ORGANIK
adalah UU yang dibuat atas amanat
UUD
Pasal 23 ayat (2) UUD 1945:
Segala pajak untuk keperluan negara
berdasarkan undang-undang.
PPI 15