SlideShare a Scribd company logo
1 of 47
Pungutan/Iuran/Kontribusi
Berdasarkan UU
Dapat dipaksakan
Tidak ada kontra prestasi
Untuk membiayai pengeluaran
   umum Pemerintah
 REFERENSI WAJIB :
Introduction to Taxation by Sommerfeld
Pengantar Perpajakan by Safri Nurmantu
Referensi Tambahan :
Perpajakan by Mardiasmo
Pengantar Ilmu Hukum Pajak by Santoso
  Brotodihardjo
Bastable :
A compulsory contribution of the
wealth of a person or body of person
for the service of the public powers.
Acontribution from the citizen to
the support of the state
A tax is a compulsory contribution
 from the person to government to
 defray the expenses incurred in the
 common interest of all without
 reference to special benefits
 conferred
 Iuran rakyat kepada kas negara (peralihan
 kekayaan dari sektor partikulir ke sektor
 pemerintah) berdasarkan undang-undang
 (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat
 jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung
 dapat ditunjuk dan digunakan untuk
 membiayai pengeluaran umum
1. Terhadap harta wajib pajak :
penyitaan, lelang
2. terhadap badan wajib pajak :
Pencegahan
Penyanderaan ( Gijzelling)
UU No 19/2000 ttg PPSP
No   Tax without
 representation
Tax without representation
 is robbery
 Dispute = selisih pendapat antara wajib pajak
  dengan fiskus
 Keberatan ditujukan kepada Dirjen Pajak
 Peradilan Administrasi Tidak Murni
 Jawaban Keberatan :
 1. Diterima sepenuhnya
 2. Ditolak sepenuhnya
 3.Diterima sebagian
 Banding ditujukan ke pengadilan pajak
 Banding = Peradilan Administrasi Murni

 Yang memutuskan adalah hakim yang independen
1.   Asas Falsafah Hukum
     a. Teori Asuransi
     b. Teori Daya Beli
     c. Teori Kepentingan
     d. Teori Bakti (Membayar Mutlak)
     e. Teori Daya Pikul (ability to pay)
     f. Teori Pembangunan
 JEAN JACQUES ROUSSEAU
 JE T’ AIME, BOUCOP
 UUD 45 amandemen ke 4
Pasal 23 a : Segala pungutan pajak berdasarkan
  undang-undang
   Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu
    perekonomian, tidak mengganggu produksi dan
    distribusi barang

   Teori memungut bulu angsa
   Biaya pemungutan tidak boleh lebih besar daripada
    penerimaan pajak
  Four Canons (Maxims) Adam Smith :
2. Equality (Equity) = Keadilan

3. Certainty = Kepastian

4. Convenience = Kenyamanan

5. Efficiency = Efisien
 Asas Status
  a.Asas Domisili
  b. Asas Kewarganegaraan
 Asas Sumber

 Asas Teritorial
 Non Rivalness
 Non Excludable
 Fungsi Budgeter
  Fungsi memasukan uang ke dalam kas
  negara secara optimal.
  Fungsi : Utama; Primer; Fiskal.
 Fungsi Regulerend

  Fungsi Mengatur, sesuatu yang hendak
  diwujudkan oleh pemerintah
  Fungsi Investasi
PPII




1.   FUNGSI BUDGETAIR
2.   FUNGSI REGULEREND

      Redistribution of Income
                                 20
PPII




    TAX FACILITY
    TAX INCENTIVE
    TAX RELIEF
•   TAX HOLIDAY= masa bebas pajak
•   INVESTMENT ALLOWANCE




                                    21
PPII




Investor yang menanamkan modalnya
di bidang tertentu mendapat fasilitas untuk tidak
    membayar Pajak Perseroan (sekarang PPh
    Badan)
3. Tax Holiday dasar : 2 thn

4. Di luar P. Jawa : + 1 thn

5. Menghemat Devisa + 1 thn

6. Modal besar + 1 thn

7.  Join venture dengan pengusaha nasional + 1 thn
                                                     22
PPII




 Investment Expenditure
 IA = 20% dari IE

 Dalam 4 tahun (tahun penanaman dan tiga
  tahun berikutnya)
 Dikurangkan dari LKP/PKP ( sebelum
  dikenakan tarif )
 TAXABLE INCOME

                                            23
PPII




WP yang melakukan penanaman modal di: Bidang-bidang
   usaha tertentu atau Daerah tertentu, dapat diberikan
   fasilitas Perpajakan :
•  Pengurangan penghasilan neto paling tinggi: 30%, 6
   tahun
•  Penyusutan dan amortisasi dipercepat
•  Kompensasi kerugian: 10 tahun (normalnya 5 th)
•  PPh atas dividen: 10% (normalnya 20%)


                                                          24
PPII




1.   Accelerated Depreciation = penyusutan
     dipercepat
2.   Loss cary over = kompensasi kerugian, kerugian
     dalam suatu tahun dapat         diperhitungkan
     dengan laba 5 tahun berikutnya.
3.   Pasal 31A = fasilitas perpajakan : kompensasi
     bisa menjadi 10 tahun


                                                      25
PPII




   PT A menanam modal sebesar Rp 1M di daerah
    dan bidang tertentu. IA sebesar 30% selama 5
    tahun. Jika tahun I PKP yang diperoleh sebesar
    500jt maka berapa PPh ?




                                                     26
PPII




 2 M x 30% = 600jt
 600jt / 5 th = 120 jt
 PKP 500jt
 PPh = (500jt – 120jt) x tarif

        = 380jt x tarif
        = 380 jt x 25%
        = 95 jt

                                         27
PPII




440.000.000
 50.000.000 x 10% = 5.000.000
390.000.000
 50.000.000 x 15% = 7.500.000
340.000.000 x 30% = 102.000.000
                       114.000.000



                                       28
PPII




 Kijang 200jt usia 4 th
 200jt / 4 = 50jt

 Penyusutan = 50 jt / tahun

Laba = 500jt         500jt
Biaya = 50jt         100jt
PKP = 450jt x 25%         400jt x 25% = 100 jt
PPh = 112,5

                                                 29
PPII




Lebih Bayar Pajak sesuatu tahun dapat
digunakan untuk membayar utang pajak tahun
yang lain. Mis.
Ada SKP LB tahun1998
 Lebih Bayar….. Rp.750 juta
 Utang Pajak 1999 600 juta
  Sisa Lebih bayar Rp.150 juta


                                             30
PPII




Ketentuan Umum: Psl. 6 ayat (2) UU PPh
RUGI PADA SUATU TAHUN DAPAT
DIPERHITUNGKAN DENGAN LABA LIMA TAHUN
BERIKUTNYA
Ketentuan Khusus (fasilitas perpajakan ex Pasal
31 A UU PPh)
. . . Dengan laba sepuluh tahun berikutnya


                                                  31
PPII




2001 : Rugi . . . - 400 : Tidak bayar PPh
2002 : Laba . . . 100 : idem
 sisa Rugi . . . - 300
2003 : Laba . . .      150   idem
 sisa Rugi …          150
2004 : Laba …           70 idem
 sisa Rugi …           80
2005 : Laba . . . . .   20    idem
 Sisa Rugi …           60
2006 : Laba . . .       100
     PKP                40 mulai bayar PPh


                                                    32
PPII




1. Kompensasi Vertical: rugi pada sesuatu tahun dapat
   dikompensasi-kan dengan laba tahun-tahun yang
   akan datang (forward compensation) atau tahun-
   tahun sebelumnya.(backward compensation)

2. Kompensasi horizontal: rugi suatu bidang usaha dalam
    satu tahun dapat dikompensasikan dengan laba bidang
    lainnya pada tahun itu juga.




                                                          33
Pramagister




1. HUKUM PAJAK MATERIAL
Hukum yang mengatur siapa, apa dan berapa
Co : UU No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
   stdtd UU No 36 Tahun 2008
2. HUKUM PAJAK FORMAL
Hukum yang mengatur bagaimana mewujudkan
   Hukum Pajak Material
C0. UU No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum
   dan Tata Cara Perpajakan (KUP) stdtd UU No 28
   Tahun 2007
UU No 19 Tahun 2000 ttg PPSP
                                                    34
Pramagister




Subjek Pajak Orang Pribadi (person)
Subjek Pajak Badan (rechtperson)
Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN)
Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)



                                           35
Pramagister




 Orang Pribadi : sejak dilahirkan, berada, atau
  berniat tinggal di Indonesia dan berakhir saat
  meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia
  selama-lamanya
 Badan : sejak didirikan atau bertempat kedudukan
  dan berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi
  bertempat kedudukan di Indonesia



                                                     36
Pramagister




OP -- TIME TEST = waktu yang digunakan untuk
  menguji apakah seseorang itu sbg SPLN atau
  SPDN. Dalam UU PPh Time Test > 183 hari dalam
  12 bulan  WPDN
Badan - Incorporated Principle
Didirikan dan bertempat kedudukan di Luar
  Indonesia  WPLN
Didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia 
  WPDN

                                                    37
Pramagister




 Prinsip : Incorporation Principle
 WP Badan DN : Didirikan atau berkedudukan di
  Indonesia
 WP Badan LN : Didirikan dan berkedudukan di LN




                                                   38
Pramagister




Kurun waktu untuk menentukan apakah:
 WP DN atau luar negeri (time test: > 183
   days : 12 months
 Ada tidaknya BUT (Bentuk Usaha Tetap=
   Permanent Establishment, Vaste Inrichting=
   mis. Kantor Cabang Perusahaan di Indonesia
   yang induknya ada di LN



                                                39
Pramagister




Pasal 5 Tax Treaty
 Construction, installation project

 Furnishing of services.




                                        40
Pramagister




1. Perwakilan negara asing
   asas reciprocitas = asas timbal balik
2. Pejabat perwakilan negara asing
3. Organisasi Internasional
4. Pejabat Organisasi Internasional




                                                    41
Pramagister




    WP DN                         WP LN
2.   PKP dihitung dari Net     2.   PKP dihitung dari Gross
     Income                         Income
3.   Tarif : pasal 17 UU PPh   3.   Tarif : pasal 26 = 20%
4.   Wajib SPT                 4.   Tidak Wajib SPT
5.   OP : Diberikan PTKP       5.   OP : Tidak diberi PTKP




                                                              42
Pramagister




 PBB = Bumi dan Bangunan
 PPN = Pertambahan Nilai (Value Added)

 Bea Meterai = Dokumen

 PPh = Penghasilan

Definisi Penghasilan (Pasal 4 (1) ) :




                                                  43
Pramagister




1.   Setiap tambahan kemampuan ekonomis
2.   Yang diterima dan atau diperoleh
3.   Dari dalam negeri maupun luar negeri
4.   Digunakan untuk menambah kekayaan atau
     dikonsumsi
5.   Dengan nama dan dalam bentuk apapun
     (substance over form principle)


                                                 44
Pramagister




1. Employment Income
    Labour Income
    Professional Income
2. Business Income
3.Capital Income
4. Other Income
                                        45
Pramagister




BUDEROS
1. BUNGA
2. DEVIDEN
3. ROYALTI
4. SEWA
Menganut levying tax at source


                                               46
Pramagister




 Tarif Progresif
 Tarif Regresif

 Tarif Tetap

 Tarif Proporsional




                                     47

More Related Content

What's hot

S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badan
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - BadanS-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badan
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badanmateripenyuluhan
 
Undang-undang Pajak Penghasilan
Undang-undang Pajak PenghasilanUndang-undang Pajak Penghasilan
Undang-undang Pajak PenghasilanDudi Wahyudi
 
Bahan sosialisasi spt tahunan badan
Bahan sosialisasi spt tahunan badanBahan sosialisasi spt tahunan badan
Bahan sosialisasi spt tahunan badanheri baskoro
 
Materi Pajak Penghasilan_Zul Afdal_Yayasan Pendidikan Persada Bunda
Materi Pajak Penghasilan_Zul Afdal_Yayasan Pendidikan Persada BundaMateri Pajak Penghasilan_Zul Afdal_Yayasan Pendidikan Persada Bunda
Materi Pajak Penghasilan_Zul Afdal_Yayasan Pendidikan Persada BundaIkbalAdytiaNst
 
Jangan lupa lapor SPT PPh Tahunan , udah tahun baru nihh
Jangan lupa lapor SPT PPh Tahunan , udah tahun baru nihhJangan lupa lapor SPT PPh Tahunan , udah tahun baru nihh
Jangan lupa lapor SPT PPh Tahunan , udah tahun baru nihhannisa corporate
 
Konsep dasar pajak internasional by lutfi ardhani,dkk
Konsep dasar pajak internasional by lutfi ardhani,dkkKonsep dasar pajak internasional by lutfi ardhani,dkk
Konsep dasar pajak internasional by lutfi ardhani,dkkLutfi Ardhani
 
Pajak penghasilan dosen pak taufikur rohman M.Si
Pajak penghasilan dosen pak taufikur rohman M.SiPajak penghasilan dosen pak taufikur rohman M.Si
Pajak penghasilan dosen pak taufikur rohman M.Simas karebet
 
Pph orang pribadi brevet c
Pph orang pribadi brevet cPph orang pribadi brevet c
Pph orang pribadi brevet ckaromah95
 
Slide acc-203-slide-p ph-badan
Slide acc-203-slide-p ph-badanSlide acc-203-slide-p ph-badan
Slide acc-203-slide-p ph-badanBayu Sarjono
 
Buku p ph upload
Buku p ph uploadBuku p ph upload
Buku p ph uploadharsela
 
Matakuliah Perpajakan 1
Matakuliah Perpajakan 1Matakuliah Perpajakan 1
Matakuliah Perpajakan 1DWIASTUTYARFAH
 
3.2. bukan objek pajak
3.2. bukan objek pajak3.2. bukan objek pajak
3.2. bukan objek pajakDuni Rusnercih
 
P ph+orang+pribadi
P ph+orang+pribadiP ph+orang+pribadi
P ph+orang+pribadidianmollucas
 
Penerapan Kebijakan Insentif Pajak Bagi Organisasi-Filantropi/Nirlaba dan Sum...
Penerapan Kebijakan Insentif Pajak Bagi Organisasi-Filantropi/Nirlaba dan Sum...Penerapan Kebijakan Insentif Pajak Bagi Organisasi-Filantropi/Nirlaba dan Sum...
Penerapan Kebijakan Insentif Pajak Bagi Organisasi-Filantropi/Nirlaba dan Sum...F W
 

What's hot (20)

Mahir BUT
Mahir BUTMahir BUT
Mahir BUT
 
Pph op
Pph opPph op
Pph op
 
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badan
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - BadanS-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badan
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badan
 
Undang-undang Pajak Penghasilan
Undang-undang Pajak PenghasilanUndang-undang Pajak Penghasilan
Undang-undang Pajak Penghasilan
 
Bahan sosialisasi spt tahunan badan
Bahan sosialisasi spt tahunan badanBahan sosialisasi spt tahunan badan
Bahan sosialisasi spt tahunan badan
 
Materi Pajak Penghasilan_Zul Afdal_Yayasan Pendidikan Persada Bunda
Materi Pajak Penghasilan_Zul Afdal_Yayasan Pendidikan Persada BundaMateri Pajak Penghasilan_Zul Afdal_Yayasan Pendidikan Persada Bunda
Materi Pajak Penghasilan_Zul Afdal_Yayasan Pendidikan Persada Bunda
 
Jangan lupa lapor SPT PPh Tahunan , udah tahun baru nihh
Jangan lupa lapor SPT PPh Tahunan , udah tahun baru nihhJangan lupa lapor SPT PPh Tahunan , udah tahun baru nihh
Jangan lupa lapor SPT PPh Tahunan , udah tahun baru nihh
 
3.1. objek pajak
3.1. objek pajak3.1. objek pajak
3.1. objek pajak
 
Konsep dasar pajak internasional by lutfi ardhani,dkk
Konsep dasar pajak internasional by lutfi ardhani,dkkKonsep dasar pajak internasional by lutfi ardhani,dkk
Konsep dasar pajak internasional by lutfi ardhani,dkk
 
Pajak penghasilan dosen pak taufikur rohman M.Si
Pajak penghasilan dosen pak taufikur rohman M.SiPajak penghasilan dosen pak taufikur rohman M.Si
Pajak penghasilan dosen pak taufikur rohman M.Si
 
Pajak Penghasilan
Pajak PenghasilanPajak Penghasilan
Pajak Penghasilan
 
Pph orang pribadi brevet c
Pph orang pribadi brevet cPph orang pribadi brevet c
Pph orang pribadi brevet c
 
Makalah pph21
Makalah pph21Makalah pph21
Makalah pph21
 
Slide acc-203-slide-p ph-badan
Slide acc-203-slide-p ph-badanSlide acc-203-slide-p ph-badan
Slide acc-203-slide-p ph-badan
 
Buku p ph upload
Buku p ph uploadBuku p ph upload
Buku p ph upload
 
Matakuliah Perpajakan 1
Matakuliah Perpajakan 1Matakuliah Perpajakan 1
Matakuliah Perpajakan 1
 
3.2. bukan objek pajak
3.2. bukan objek pajak3.2. bukan objek pajak
3.2. bukan objek pajak
 
P ph+orang+pribadi
P ph+orang+pribadiP ph+orang+pribadi
P ph+orang+pribadi
 
Penerapan Kebijakan Insentif Pajak Bagi Organisasi-Filantropi/Nirlaba dan Sum...
Penerapan Kebijakan Insentif Pajak Bagi Organisasi-Filantropi/Nirlaba dan Sum...Penerapan Kebijakan Insentif Pajak Bagi Organisasi-Filantropi/Nirlaba dan Sum...
Penerapan Kebijakan Insentif Pajak Bagi Organisasi-Filantropi/Nirlaba dan Sum...
 
PP Nomor 1 Tahun 2007
PP Nomor 1 Tahun 2007PP Nomor 1 Tahun 2007
PP Nomor 1 Tahun 2007
 

Viewers also liked

My top 10 - rock bands
My top 10 - rock bandsMy top 10 - rock bands
My top 10 - rock bandsisorox
 
Pro profs 2 saleha-col 270
Pro profs 2 saleha-col 270Pro profs 2 saleha-col 270
Pro profs 2 saleha-col 270u2823250
 
Manajemen aset publik kabupaten pandeglang new
Manajemen aset publik kabupaten pandeglang newManajemen aset publik kabupaten pandeglang new
Manajemen aset publik kabupaten pandeglang newIke Hanisyah
 
Presentasi desentralisasi dan politik lokal
Presentasi desentralisasi dan politik lokalPresentasi desentralisasi dan politik lokal
Presentasi desentralisasi dan politik lokalIke Hanisyah
 
The effects of sexual assault
The effects of sexual assaultThe effects of sexual assault
The effects of sexual assaultriotgrrrljax
 
Bab1 pengantar perpajakan
Bab1 pengantar perpajakanBab1 pengantar perpajakan
Bab1 pengantar perpajakanIke Hanisyah
 
G&VTechnobuild Pvt Ltd Company Profile
G&VTechnobuild Pvt Ltd Company Profile G&VTechnobuild Pvt Ltd Company Profile
G&VTechnobuild Pvt Ltd Company Profile shailesh18s
 
Struktur dan desain organisasi
Struktur dan desain organisasiStruktur dan desain organisasi
Struktur dan desain organisasiIke Hanisyah
 
Promotions d'octobre - Mobilier de bureaux - Articles pour votre entrepôt, At...
Promotions d'octobre - Mobilier de bureaux - Articles pour votre entrepôt, At...Promotions d'octobre - Mobilier de bureaux - Articles pour votre entrepôt, At...
Promotions d'octobre - Mobilier de bureaux - Articles pour votre entrepôt, At...Overtoom.be
 

Viewers also liked (18)

Internet
InternetInternet
Internet
 
Coming of age day (1)
Coming of age day (1)Coming of age day (1)
Coming of age day (1)
 
My top 10 - rock bands
My top 10 - rock bandsMy top 10 - rock bands
My top 10 - rock bands
 
Sweet baby Catherine
Sweet baby CatherineSweet baby Catherine
Sweet baby Catherine
 
Pro profs 2 saleha-col 270
Pro profs 2 saleha-col 270Pro profs 2 saleha-col 270
Pro profs 2 saleha-col 270
 
Bab3 pph
Bab3 pphBab3 pph
Bab3 pph
 
Tablet
TabletTablet
Tablet
 
Manajemen aset publik kabupaten pandeglang new
Manajemen aset publik kabupaten pandeglang newManajemen aset publik kabupaten pandeglang new
Manajemen aset publik kabupaten pandeglang new
 
Presentasi desentralisasi dan politik lokal
Presentasi desentralisasi dan politik lokalPresentasi desentralisasi dan politik lokal
Presentasi desentralisasi dan politik lokal
 
Chilean and Italian Education.
Chilean and Italian Education.Chilean and Italian Education.
Chilean and Italian Education.
 
The effects of sexual assault
The effects of sexual assaultThe effects of sexual assault
The effects of sexual assault
 
Internet
InternetInternet
Internet
 
Bab1 pengantar perpajakan
Bab1 pengantar perpajakanBab1 pengantar perpajakan
Bab1 pengantar perpajakan
 
The future challenges of space law and policy
The future challenges of space law and policyThe future challenges of space law and policy
The future challenges of space law and policy
 
G&VTechnobuild Pvt Ltd Company Profile
G&VTechnobuild Pvt Ltd Company Profile G&VTechnobuild Pvt Ltd Company Profile
G&VTechnobuild Pvt Ltd Company Profile
 
Struktur dan desain organisasi
Struktur dan desain organisasiStruktur dan desain organisasi
Struktur dan desain organisasi
 
Promotions d'octobre - Mobilier de bureaux - Articles pour votre entrepôt, At...
Promotions d'octobre - Mobilier de bureaux - Articles pour votre entrepôt, At...Promotions d'octobre - Mobilier de bureaux - Articles pour votre entrepôt, At...
Promotions d'octobre - Mobilier de bureaux - Articles pour votre entrepôt, At...
 
Internet
InternetInternet
Internet
 

Similar to Transparan pengantar pajak

Pert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docx
Pert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docxPert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docx
Pert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docxLidyaYuni
 
05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.pptJancokKoe1
 
05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.pptabifarizka
 
Pajak-1-Pengantar-Perpajakan-pert-1-1009122.pptx
Pajak-1-Pengantar-Perpajakan-pert-1-1009122.pptxPajak-1-Pengantar-Perpajakan-pert-1-1009122.pptx
Pajak-1-Pengantar-Perpajakan-pert-1-1009122.pptxEfniCerya1
 
Pajak 1-pengantar-perpajakan-pert-1-1009122
Pajak 1-pengantar-perpajakan-pert-1-1009122Pajak 1-pengantar-perpajakan-pert-1-1009122
Pajak 1-pengantar-perpajakan-pert-1-1009122xhudzaifa
 
Pajak pada saat covid 19
Pajak pada saat covid 19Pajak pada saat covid 19
Pajak pada saat covid 19chendy eyar
 
Perhitungan insentif pajak penghasilan pada saat pandemi covid 19
Perhitungan insentif pajak penghasilan pada saat pandemi covid 19Perhitungan insentif pajak penghasilan pada saat pandemi covid 19
Perhitungan insentif pajak penghasilan pada saat pandemi covid 19AullyaYunidhaAssafa
 
Materi PPh Badan.pptx
Materi PPh Badan.pptxMateri PPh Badan.pptx
Materi PPh Badan.pptxRevaYuliani2
 
Pajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan UmumPajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan UmumDharaniKassapa
 
Revisi Tugas Kelompok 2_Perpajakan.pptx
Revisi Tugas Kelompok 2_Perpajakan.pptxRevisi Tugas Kelompok 2_Perpajakan.pptx
Revisi Tugas Kelompok 2_Perpajakan.pptxmatius7
 
pencatatanpajakcompatibilitymode.pdf
pencatatanpajakcompatibilitymode.pdfpencatatanpajakcompatibilitymode.pdf
pencatatanpajakcompatibilitymode.pdfXdxd72
 
Pemotongan pph atas pembayaran imbalan jasa kepada but
Pemotongan pph atas pembayaran imbalan jasa kepada butPemotongan pph atas pembayaran imbalan jasa kepada but
Pemotongan pph atas pembayaran imbalan jasa kepada butCitasco
 
Subjek pajak
Subjek pajakSubjek pajak
Subjek pajakprabowow
 

Similar to Transparan pengantar pajak (20)

Pert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docx
Pert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docxPert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docx
Pert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docx
 
05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt
 
Psak 46-pajak-penghasilan
Psak 46-pajak-penghasilanPsak 46-pajak-penghasilan
Psak 46-pajak-penghasilan
 
05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt
 
05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt
 
Pajak-1-Pengantar-Perpajakan-pert-1-1009122.pptx
Pajak-1-Pengantar-Perpajakan-pert-1-1009122.pptxPajak-1-Pengantar-Perpajakan-pert-1-1009122.pptx
Pajak-1-Pengantar-Perpajakan-pert-1-1009122.pptx
 
Pajak 1-pengantar-perpajakan-pert-1-1009122
Pajak 1-pengantar-perpajakan-pert-1-1009122Pajak 1-pengantar-perpajakan-pert-1-1009122
Pajak 1-pengantar-perpajakan-pert-1-1009122
 
Pajak pada saat covid 19
Pajak pada saat covid 19Pajak pada saat covid 19
Pajak pada saat covid 19
 
Perhitungan insentif pajak penghasilan pada saat pandemi covid 19
Perhitungan insentif pajak penghasilan pada saat pandemi covid 19Perhitungan insentif pajak penghasilan pada saat pandemi covid 19
Perhitungan insentif pajak penghasilan pada saat pandemi covid 19
 
Perpajakan
PerpajakanPerpajakan
Perpajakan
 
Materi PPh Badan.pptx
Materi PPh Badan.pptxMateri PPh Badan.pptx
Materi PPh Badan.pptx
 
Pajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan UmumPajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan Umum
 
Tugas pajak
Tugas pajakTugas pajak
Tugas pajak
 
Revisi Tugas Kelompok 2_Perpajakan.pptx
Revisi Tugas Kelompok 2_Perpajakan.pptxRevisi Tugas Kelompok 2_Perpajakan.pptx
Revisi Tugas Kelompok 2_Perpajakan.pptx
 
Pph badan
Pph badanPph badan
Pph badan
 
Pp 3
Pp 3Pp 3
Pp 3
 
pencatatanpajakcompatibilitymode.pdf
pencatatanpajakcompatibilitymode.pdfpencatatanpajakcompatibilitymode.pdf
pencatatanpajakcompatibilitymode.pdf
 
Pemotongan pph atas pembayaran imbalan jasa kepada but
Pemotongan pph atas pembayaran imbalan jasa kepada butPemotongan pph atas pembayaran imbalan jasa kepada but
Pemotongan pph atas pembayaran imbalan jasa kepada but
 
Subjek pajak
Subjek pajakSubjek pajak
Subjek pajak
 
Pajak
Pajak Pajak
Pajak
 

Transparan pengantar pajak

  • 1. Pungutan/Iuran/Kontribusi Berdasarkan UU Dapat dipaksakan Tidak ada kontra prestasi Untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah
  • 2.  REFERENSI WAJIB : Introduction to Taxation by Sommerfeld Pengantar Perpajakan by Safri Nurmantu Referensi Tambahan : Perpajakan by Mardiasmo Pengantar Ilmu Hukum Pajak by Santoso Brotodihardjo
  • 3. Bastable : A compulsory contribution of the wealth of a person or body of person for the service of the public powers.
  • 4. Acontribution from the citizen to the support of the state
  • 5. A tax is a compulsory contribution from the person to government to defray the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefits conferred
  • 6.  Iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum
  • 7. 1. Terhadap harta wajib pajak : penyitaan, lelang 2. terhadap badan wajib pajak : Pencegahan Penyanderaan ( Gijzelling) UU No 19/2000 ttg PPSP
  • 8. No Tax without representation Tax without representation is robbery
  • 9.  Dispute = selisih pendapat antara wajib pajak dengan fiskus  Keberatan ditujukan kepada Dirjen Pajak  Peradilan Administrasi Tidak Murni  Jawaban Keberatan :  1. Diterima sepenuhnya  2. Ditolak sepenuhnya  3.Diterima sebagian
  • 10.  Banding ditujukan ke pengadilan pajak  Banding = Peradilan Administrasi Murni  Yang memutuskan adalah hakim yang independen
  • 11. 1. Asas Falsafah Hukum a. Teori Asuransi b. Teori Daya Beli c. Teori Kepentingan d. Teori Bakti (Membayar Mutlak) e. Teori Daya Pikul (ability to pay) f. Teori Pembangunan
  • 12.  JEAN JACQUES ROUSSEAU  JE T’ AIME, BOUCOP
  • 13.  UUD 45 amandemen ke 4 Pasal 23 a : Segala pungutan pajak berdasarkan undang-undang
  • 14. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian, tidak mengganggu produksi dan distribusi barang  Teori memungut bulu angsa
  • 15. Biaya pemungutan tidak boleh lebih besar daripada penerimaan pajak
  • 16.  Four Canons (Maxims) Adam Smith : 2. Equality (Equity) = Keadilan 3. Certainty = Kepastian 4. Convenience = Kenyamanan 5. Efficiency = Efisien
  • 17.  Asas Status a.Asas Domisili b. Asas Kewarganegaraan  Asas Sumber  Asas Teritorial
  • 18.  Non Rivalness  Non Excludable
  • 19.  Fungsi Budgeter Fungsi memasukan uang ke dalam kas negara secara optimal. Fungsi : Utama; Primer; Fiskal.  Fungsi Regulerend Fungsi Mengatur, sesuatu yang hendak diwujudkan oleh pemerintah Fungsi Investasi
  • 20. PPII 1. FUNGSI BUDGETAIR 2. FUNGSI REGULEREND Redistribution of Income 20
  • 21. PPII TAX FACILITY TAX INCENTIVE TAX RELIEF • TAX HOLIDAY= masa bebas pajak • INVESTMENT ALLOWANCE 21
  • 22. PPII Investor yang menanamkan modalnya di bidang tertentu mendapat fasilitas untuk tidak membayar Pajak Perseroan (sekarang PPh Badan) 3. Tax Holiday dasar : 2 thn 4. Di luar P. Jawa : + 1 thn 5. Menghemat Devisa + 1 thn 6. Modal besar + 1 thn 7. Join venture dengan pengusaha nasional + 1 thn 22
  • 23. PPII  Investment Expenditure  IA = 20% dari IE  Dalam 4 tahun (tahun penanaman dan tiga tahun berikutnya)  Dikurangkan dari LKP/PKP ( sebelum dikenakan tarif )  TAXABLE INCOME 23
  • 24. PPII WP yang melakukan penanaman modal di: Bidang-bidang usaha tertentu atau Daerah tertentu, dapat diberikan fasilitas Perpajakan : • Pengurangan penghasilan neto paling tinggi: 30%, 6 tahun • Penyusutan dan amortisasi dipercepat • Kompensasi kerugian: 10 tahun (normalnya 5 th) • PPh atas dividen: 10% (normalnya 20%) 24
  • 25. PPII 1. Accelerated Depreciation = penyusutan dipercepat 2. Loss cary over = kompensasi kerugian, kerugian dalam suatu tahun dapat diperhitungkan dengan laba 5 tahun berikutnya. 3. Pasal 31A = fasilitas perpajakan : kompensasi bisa menjadi 10 tahun 25
  • 26. PPII  PT A menanam modal sebesar Rp 1M di daerah dan bidang tertentu. IA sebesar 30% selama 5 tahun. Jika tahun I PKP yang diperoleh sebesar 500jt maka berapa PPh ? 26
  • 27. PPII  2 M x 30% = 600jt  600jt / 5 th = 120 jt  PKP 500jt  PPh = (500jt – 120jt) x tarif = 380jt x tarif = 380 jt x 25% = 95 jt 27
  • 28. PPII 440.000.000 50.000.000 x 10% = 5.000.000 390.000.000 50.000.000 x 15% = 7.500.000 340.000.000 x 30% = 102.000.000 114.000.000 28
  • 29. PPII  Kijang 200jt usia 4 th  200jt / 4 = 50jt  Penyusutan = 50 jt / tahun Laba = 500jt 500jt Biaya = 50jt 100jt PKP = 450jt x 25% 400jt x 25% = 100 jt PPh = 112,5 29
  • 30. PPII Lebih Bayar Pajak sesuatu tahun dapat digunakan untuk membayar utang pajak tahun yang lain. Mis. Ada SKP LB tahun1998 Lebih Bayar….. Rp.750 juta Utang Pajak 1999 600 juta Sisa Lebih bayar Rp.150 juta 30
  • 31. PPII Ketentuan Umum: Psl. 6 ayat (2) UU PPh RUGI PADA SUATU TAHUN DAPAT DIPERHITUNGKAN DENGAN LABA LIMA TAHUN BERIKUTNYA Ketentuan Khusus (fasilitas perpajakan ex Pasal 31 A UU PPh) . . . Dengan laba sepuluh tahun berikutnya 31
  • 32. PPII 2001 : Rugi . . . - 400 : Tidak bayar PPh 2002 : Laba . . . 100 : idem sisa Rugi . . . - 300 2003 : Laba . . . 150 idem sisa Rugi … 150 2004 : Laba … 70 idem sisa Rugi … 80 2005 : Laba . . . . . 20 idem Sisa Rugi … 60 2006 : Laba . . . 100 PKP 40 mulai bayar PPh 32
  • 33. PPII 1. Kompensasi Vertical: rugi pada sesuatu tahun dapat dikompensasi-kan dengan laba tahun-tahun yang akan datang (forward compensation) atau tahun- tahun sebelumnya.(backward compensation) 2. Kompensasi horizontal: rugi suatu bidang usaha dalam satu tahun dapat dikompensasikan dengan laba bidang lainnya pada tahun itu juga. 33
  • 34. Pramagister 1. HUKUM PAJAK MATERIAL Hukum yang mengatur siapa, apa dan berapa Co : UU No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan stdtd UU No 36 Tahun 2008 2. HUKUM PAJAK FORMAL Hukum yang mengatur bagaimana mewujudkan Hukum Pajak Material C0. UU No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) stdtd UU No 28 Tahun 2007 UU No 19 Tahun 2000 ttg PPSP 34
  • 35. Pramagister Subjek Pajak Orang Pribadi (person) Subjek Pajak Badan (rechtperson) Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) 35
  • 36. Pramagister  Orang Pribadi : sejak dilahirkan, berada, atau berniat tinggal di Indonesia dan berakhir saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya  Badan : sejak didirikan atau bertempat kedudukan dan berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia 36
  • 37. Pramagister OP -- TIME TEST = waktu yang digunakan untuk menguji apakah seseorang itu sbg SPLN atau SPDN. Dalam UU PPh Time Test > 183 hari dalam 12 bulan  WPDN Badan - Incorporated Principle Didirikan dan bertempat kedudukan di Luar Indonesia  WPLN Didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia  WPDN 37
  • 38. Pramagister  Prinsip : Incorporation Principle  WP Badan DN : Didirikan atau berkedudukan di Indonesia  WP Badan LN : Didirikan dan berkedudukan di LN 38
  • 39. Pramagister Kurun waktu untuk menentukan apakah:  WP DN atau luar negeri (time test: > 183 days : 12 months  Ada tidaknya BUT (Bentuk Usaha Tetap= Permanent Establishment, Vaste Inrichting= mis. Kantor Cabang Perusahaan di Indonesia yang induknya ada di LN 39
  • 40. Pramagister Pasal 5 Tax Treaty  Construction, installation project  Furnishing of services. 40
  • 41. Pramagister 1. Perwakilan negara asing asas reciprocitas = asas timbal balik 2. Pejabat perwakilan negara asing 3. Organisasi Internasional 4. Pejabat Organisasi Internasional 41
  • 42. Pramagister  WP DN  WP LN 2. PKP dihitung dari Net 2. PKP dihitung dari Gross Income Income 3. Tarif : pasal 17 UU PPh 3. Tarif : pasal 26 = 20% 4. Wajib SPT 4. Tidak Wajib SPT 5. OP : Diberikan PTKP 5. OP : Tidak diberi PTKP 42
  • 43. Pramagister  PBB = Bumi dan Bangunan  PPN = Pertambahan Nilai (Value Added)  Bea Meterai = Dokumen  PPh = Penghasilan Definisi Penghasilan (Pasal 4 (1) ) : 43
  • 44. Pramagister 1. Setiap tambahan kemampuan ekonomis 2. Yang diterima dan atau diperoleh 3. Dari dalam negeri maupun luar negeri 4. Digunakan untuk menambah kekayaan atau dikonsumsi 5. Dengan nama dan dalam bentuk apapun (substance over form principle) 44
  • 45. Pramagister 1. Employment Income Labour Income Professional Income 2. Business Income 3.Capital Income 4. Other Income 45
  • 46. Pramagister BUDEROS 1. BUNGA 2. DEVIDEN 3. ROYALTI 4. SEWA Menganut levying tax at source 46
  • 47. Pramagister  Tarif Progresif  Tarif Regresif  Tarif Tetap  Tarif Proporsional 47