2. REFERENSI WAJIB :
Introduction to Taxation by Sommerfeld
Pengantar Perpajakan by Safri Nurmantu
Referensi Tambahan :
Perpajakan by Mardiasmo
Pengantar Ilmu Hukum Pajak by Santoso
Brotodihardjo
3. Bastable :
A compulsory contribution of the
wealth of a person or body of person
for the service of the public powers.
5. A tax is a compulsory contribution
from the person to government to
defray the expenses incurred in the
common interest of all without
reference to special benefits
conferred
6. Iuran rakyat kepada kas negara (peralihan
kekayaan dari sektor partikulir ke sektor
pemerintah) berdasarkan undang-undang
(dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat
jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung
dapat ditunjuk dan digunakan untuk
membiayai pengeluaran umum
7. 1. Terhadap harta wajib pajak :
penyitaan, lelang
2. terhadap badan wajib pajak :
Pencegahan
Penyanderaan ( Gijzelling)
UU No 19/2000 ttg PPSP
8. No Tax without
representation
Tax without representation
is robbery
9. Dispute = selisih pendapat antara wajib pajak
dengan fiskus
Keberatan ditujukan kepada Dirjen Pajak
Peradilan Administrasi Tidak Murni
Jawaban Keberatan :
1. Diterima sepenuhnya
2. Ditolak sepenuhnya
3.Diterima sebagian
10. Banding ditujukan ke pengadilan pajak
Banding = Peradilan Administrasi Murni
Yang memutuskan adalah hakim yang independen
11. 1. Asas Falsafah Hukum
a. Teori Asuransi
b. Teori Daya Beli
c. Teori Kepentingan
d. Teori Bakti (Membayar Mutlak)
e. Teori Daya Pikul (ability to pay)
f. Teori Pembangunan
19. Fungsi Budgeter
Fungsi memasukan uang ke dalam kas
negara secara optimal.
Fungsi : Utama; Primer; Fiskal.
Fungsi Regulerend
Fungsi Mengatur, sesuatu yang hendak
diwujudkan oleh pemerintah
Fungsi Investasi
20. PPII
1. FUNGSI BUDGETAIR
2. FUNGSI REGULEREND
Redistribution of Income
20
21. PPII
TAX FACILITY
TAX INCENTIVE
TAX RELIEF
• TAX HOLIDAY= masa bebas pajak
• INVESTMENT ALLOWANCE
21
22. PPII
Investor yang menanamkan modalnya
di bidang tertentu mendapat fasilitas untuk tidak
membayar Pajak Perseroan (sekarang PPh
Badan)
3. Tax Holiday dasar : 2 thn
4. Di luar P. Jawa : + 1 thn
5. Menghemat Devisa + 1 thn
6. Modal besar + 1 thn
7. Join venture dengan pengusaha nasional + 1 thn
22
23. PPII
Investment Expenditure
IA = 20% dari IE
Dalam 4 tahun (tahun penanaman dan tiga
tahun berikutnya)
Dikurangkan dari LKP/PKP ( sebelum
dikenakan tarif )
TAXABLE INCOME
23
24. PPII
WP yang melakukan penanaman modal di: Bidang-bidang
usaha tertentu atau Daerah tertentu, dapat diberikan
fasilitas Perpajakan :
• Pengurangan penghasilan neto paling tinggi: 30%, 6
tahun
• Penyusutan dan amortisasi dipercepat
• Kompensasi kerugian: 10 tahun (normalnya 5 th)
• PPh atas dividen: 10% (normalnya 20%)
24
25. PPII
1. Accelerated Depreciation = penyusutan
dipercepat
2. Loss cary over = kompensasi kerugian, kerugian
dalam suatu tahun dapat diperhitungkan
dengan laba 5 tahun berikutnya.
3. Pasal 31A = fasilitas perpajakan : kompensasi
bisa menjadi 10 tahun
25
26. PPII
PT A menanam modal sebesar Rp 1M di daerah
dan bidang tertentu. IA sebesar 30% selama 5
tahun. Jika tahun I PKP yang diperoleh sebesar
500jt maka berapa PPh ?
26
27. PPII
2 M x 30% = 600jt
600jt / 5 th = 120 jt
PKP 500jt
PPh = (500jt – 120jt) x tarif
= 380jt x tarif
= 380 jt x 25%
= 95 jt
27
28. PPII
440.000.000
50.000.000 x 10% = 5.000.000
390.000.000
50.000.000 x 15% = 7.500.000
340.000.000 x 30% = 102.000.000
114.000.000
28
29. PPII
Kijang 200jt usia 4 th
200jt / 4 = 50jt
Penyusutan = 50 jt / tahun
Laba = 500jt 500jt
Biaya = 50jt 100jt
PKP = 450jt x 25% 400jt x 25% = 100 jt
PPh = 112,5
29
30. PPII
Lebih Bayar Pajak sesuatu tahun dapat
digunakan untuk membayar utang pajak tahun
yang lain. Mis.
Ada SKP LB tahun1998
Lebih Bayar….. Rp.750 juta
Utang Pajak 1999 600 juta
Sisa Lebih bayar Rp.150 juta
30
31. PPII
Ketentuan Umum: Psl. 6 ayat (2) UU PPh
RUGI PADA SUATU TAHUN DAPAT
DIPERHITUNGKAN DENGAN LABA LIMA TAHUN
BERIKUTNYA
Ketentuan Khusus (fasilitas perpajakan ex Pasal
31 A UU PPh)
. . . Dengan laba sepuluh tahun berikutnya
31
32. PPII
2001 : Rugi . . . - 400 : Tidak bayar PPh
2002 : Laba . . . 100 : idem
sisa Rugi . . . - 300
2003 : Laba . . . 150 idem
sisa Rugi … 150
2004 : Laba … 70 idem
sisa Rugi … 80
2005 : Laba . . . . . 20 idem
Sisa Rugi … 60
2006 : Laba . . . 100
PKP 40 mulai bayar PPh
32
33. PPII
1. Kompensasi Vertical: rugi pada sesuatu tahun dapat
dikompensasi-kan dengan laba tahun-tahun yang
akan datang (forward compensation) atau tahun-
tahun sebelumnya.(backward compensation)
2. Kompensasi horizontal: rugi suatu bidang usaha dalam
satu tahun dapat dikompensasikan dengan laba bidang
lainnya pada tahun itu juga.
33
34. Pramagister
1. HUKUM PAJAK MATERIAL
Hukum yang mengatur siapa, apa dan berapa
Co : UU No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
stdtd UU No 36 Tahun 2008
2. HUKUM PAJAK FORMAL
Hukum yang mengatur bagaimana mewujudkan
Hukum Pajak Material
C0. UU No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (KUP) stdtd UU No 28
Tahun 2007
UU No 19 Tahun 2000 ttg PPSP
34
35. Pramagister
Subjek Pajak Orang Pribadi (person)
Subjek Pajak Badan (rechtperson)
Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN)
Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)
35
36. Pramagister
Orang Pribadi : sejak dilahirkan, berada, atau
berniat tinggal di Indonesia dan berakhir saat
meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia
selama-lamanya
Badan : sejak didirikan atau bertempat kedudukan
dan berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi
bertempat kedudukan di Indonesia
36
37. Pramagister
OP -- TIME TEST = waktu yang digunakan untuk
menguji apakah seseorang itu sbg SPLN atau
SPDN. Dalam UU PPh Time Test > 183 hari dalam
12 bulan WPDN
Badan - Incorporated Principle
Didirikan dan bertempat kedudukan di Luar
Indonesia WPLN
Didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
WPDN
37
38. Pramagister
Prinsip : Incorporation Principle
WP Badan DN : Didirikan atau berkedudukan di
Indonesia
WP Badan LN : Didirikan dan berkedudukan di LN
38
39. Pramagister
Kurun waktu untuk menentukan apakah:
WP DN atau luar negeri (time test: > 183
days : 12 months
Ada tidaknya BUT (Bentuk Usaha Tetap=
Permanent Establishment, Vaste Inrichting=
mis. Kantor Cabang Perusahaan di Indonesia
yang induknya ada di LN
39
41. Pramagister
1. Perwakilan negara asing
asas reciprocitas = asas timbal balik
2. Pejabat perwakilan negara asing
3. Organisasi Internasional
4. Pejabat Organisasi Internasional
41
42. Pramagister
WP DN WP LN
2. PKP dihitung dari Net 2. PKP dihitung dari Gross
Income Income
3. Tarif : pasal 17 UU PPh 3. Tarif : pasal 26 = 20%
4. Wajib SPT 4. Tidak Wajib SPT
5. OP : Diberikan PTKP 5. OP : Tidak diberi PTKP
42
43. Pramagister
PBB = Bumi dan Bangunan
PPN = Pertambahan Nilai (Value Added)
Bea Meterai = Dokumen
PPh = Penghasilan
Definisi Penghasilan (Pasal 4 (1) ) :
43
44. Pramagister
1. Setiap tambahan kemampuan ekonomis
2. Yang diterima dan atau diperoleh
3. Dari dalam negeri maupun luar negeri
4. Digunakan untuk menambah kekayaan atau
dikonsumsi
5. Dengan nama dan dalam bentuk apapun
(substance over form principle)
44