Peraturan ini merubah peraturan sebelumnya tentang kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian batasan penghasilan keluarga berdasarkan wilayah dan segmen, penentuan masa subsidi berjenjang, persyaratan tambahan bagi kelompok sasaran, dan pengaturan harga jual rumah.

1. POINT PERUBAHAN
PERATURANMENTERI PEKERJAANUMUMDAN PERUMAHANRAKYAT
TENTANG
PERATURANMENTERI PEKERJAANUMUMDAN PERUMAHANRAKYAT
NOMOR 21/PRT/M/2016 TENTANGKEMUDAHAN DAN/ATAU
BANTUANPEROLEHANRUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN
RENDAH
Jakarta, 5 September 2017

2. POINT PERUBAHAN
No Point SEMULA MENJADI
1 Pengertian Tentang
Kelompok Sasaran
Kelompok Sasaran adalah
orang perseorangan calon
penerima KPR Bersubsidi.
Kelompok Sasaran adalah rumah tangga suami dan
istri yang berstatus kawin atau orang perseorangan
yang berstatus lajang calon penerima KPR
Bersubsidi.
2 Batasan
Penghasilan
Batasan penghasilan maksimal
Rp 4.000.000 untuk seluruh
Wilayah Indonesia, dengan
ketentuan penghasilan pokok
pemohon.
Batasan penghasilan dibagi menjadi 3 wilayah
dengan setiap wilayah dibagi 3 Segmen
penghasilan, sehingga kelompok sasaran yang
mendapat KPR Bersubsidi akan berbeda
berdasarkan wilayah, dengan ketentuan
penghasilan keluarga.
3 Masa Subsidi/Masa
Pinjaman
Jangka waktu subsidi sampai
tenor 20 Tahun.
Masa subsidi Untuk KPR Bersubsidi berjenjang
berdasarkan batasan segmen kelompok sasaran,
dan dengan diberikan suku bunga yang tetap
selama masa subsidi.
2
1

3. POINT PERUBAHAN
No Point SEMULA MENJADI
4 Amortisasi KPR
Bersubsidi
Menggunakan metode perhitungan
bunga tahunan (annuity) atau bunga
efektif.
Menggunakan metode perhitungan bunga efektif.
5 Persyaratan
Kelompok sasaran
Belum adanya persyaratkan
pendukung untuk kelompok sasaran
yang berstatus suami dan istri.
Dipersyaratkan untuk melampirkan :
• Fotokopi Kartu Keluarga;
• Fotokopi Surat Akta Nikah (bagi yang
berstatus suami istri); dan
• Suami/istri tidak bekerja harus dilengkapi
surat keterangan tidak bekerja dari
kelurahan.
6 Pengecekan
dokumen Kelompok
Sasaran dapat
dilakukan setelah
terbitnya SP3K
Pelaksanaan pengecekan Dokumen
pengajuan KPR Bersubsidi dan
pengecekan Fisik Bangunan rumah,
prasarana, sarana, dan utilitas setelah
pembayaran yang dilakukan oleh
Satker,PPDPP, atau Direktorat Evaluasi
Bantuan Pembiayaan Perumahan.
Pelaksanaan pengecekan dapat dilakukan setelah
adanya SP3K sebagai pengecekan ketepatan
sasaran yang dilakukan oleh Satker, PPDPP, atau
tim yang ditunjuk dengan melakukan pengecekan
lapangan yang meliputi pengecekan dokumen
kelengkapan debitur/nasabah, Fisik Bangunan
rumah, prasarana, sarana, dan utilitas.
3
2

4. POINT PERUBAHAN
No Point SEMULA MENJADI
7 Komponen Penentuan
Harga Jual Rumah
Belum diatur terkait dengan
komponen yang menentukan
harga jual rumah.
Harga jual rumah terdiri dari komponen biaya:
• tanah;
• bangunan rumah;
• prasarana, sarana, dan utilitas;
• Perizinan;
• pemasaran;
• pajak masukan; dan
• keuntungan.
8 Pemberian SBUM
kepada
Debitur/Nasabah
Seluruh debitur/nasabah untuk
Rumah sejahtera tapak diberikan
SBUM.
SBUM diperuntukan bagi segmen kelompok sasaran
dengan penghasilan terendah.
9 Penerapan Sertifikat
Laik Fungsi (SLF)
Pengecekan Fisik bangunan
dilakukan oleh Bank Pelaksana
sebagai syarat Verifikasi.
• SLF menjadi syarat untuk menjamin kehandalan
bangunan Rumah Subsidi sebelum Bank
Pelaksana melakukan akad kredit.
• SLF diterbitkan oleh pemerintah daerah, apabila
daerah belum memiliki lembaga yang
membidangi SLF, maka pelaksanaan pengaturan
SLF bangunan gedung berpedoman pada
Peraturan Menteri PU Nomor 25/PRT/M/2007
tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung.
4
3

5. POINT PERUBAHAN
5
4
Catatan: Selain 11 Butir Perubahan, masih terdapat butir lain, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam Draft Perubahan Peraturan Menteri
No Point SEMULA MENJADI
10 Registrasi Pelaku
Pembangunan
Pelaku pembangunan yang dapat berpartisipasi
dalam pembangunan perumahan yang mendapat
kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan
perumahan bagi MBR harus memenuhi persyaratan :
• terdaftar sebagai pelaku pembangunan di
Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan;
• Memiliki KTP; dan
• Memiliki NPWP perorangan atau badan hukum.
11 Pemberlakuan
Perubahan Peraturan
Menteri
Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini diberlakukan
1 Januari 2018.

6. POINT PERUBAHAN SEGMEN
PENGHASILAN ALTERNATIF
I Antara Rp. 6.000.000 sampai dengan Rp. 7.000.000 5% Sarusuna 4 Tahun
II Antara Rp. 4.000.000 sampai dengan Rp. 6.000.000 5%
Rumah Tapak/
Sarusuna
6 Tahun
III Paling banyak Rp. 4.000.000 5% Rumah Tapak 10 Tahun diberikan
I Antara Rp. 6.000.000 sampai dengan Rp. 7.500.000 5% Sarusuna 4 Tahun
II Antara Rp. 4.000.000 sampai dengan Rp. 6.000.000 5%
Rumah Tapak/
Sarusuna
6 Tahun
III Paling banyak Rp. 4.000.000 5% Rumah Tapak 10 Tahun diberikan
I Antara Rp. 6.500.000 sampai dengan Rp. 8.500.000 5% Sarusuna 4 Tahun
II Antara Rp. 4.500.000 sampai dengan Rp. 6.500.000 5%
Rumah Tapak/
Sarusuna
6 Tahun
III Paling banyak Rp. 4.500.000 5% Rumah Tapak 10 Tahun diberikan
3
Papua dan Papua
Barat
Setelah Masa
subsidi berakhir
diberlakukan suku
bunga KPR Non
Subsidi
No Wilayah
Segmen
Kelompok
Sasaran
Batasan Penghasilan Keluarga (Rp per bulan)
Suku Bunga
KPR
Bersubsidi
Jenis Rumah Masa Subsidi SBUM Keterangan
1
Jawa (kecuali
Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang,
dan Bekasi),
Sumatera, dan
Sulawesi
Setelah Masa
subsidi berakhir
diberlakukan suku
bunga KPR Non
Subsidi
2
Jabodetabek
(Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang,
dan Bekasi), Bali,
Nusa Tenggara,
Maluku, dan
Maluku Utara, dan
Kalimantan
Setelah Masa
subsidi berakhir
diberlakukan suku
bunga KPR Non
Subsidi

7. TERIMA KASIH
K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M D A N P E R U M A H A N R A K YAT
D I R E K T O R AT J E N D E R A L P E M B I AYA A N P E R U M A H A N
TERIMA KASIH