_ Input Form Desk 3ed.docx

1. PANDUAN MODERATOR Diskusi Penyiapan Masukan RPJPN 2026-2045 Bidang Pembiayaan Perumahan: Optimalisasi Ekosistem Pembiayaan Perumahan Kota Tangerang Selatan, 15 Maret 2023 Sesi Desk 3 : Pembiayaan untuk Masyarakat Informal Fasilitator : Adang Sutara Peserta Desk : 1. Direktorat Perumahan dan Permukiman, Bappenas 2. Direktorat Rumah Swadaya, DJP 3. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi 4. Penyelenggaraan Pembiayaan 5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 6. Provinsi Jawa Tengah 7. Arief Sabaruddin 8. Iskandar Saleh 9. Encep R. Marsadi 10. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Provinsi 11. Sumatera Selatan 12. PT. SMF 13. Bank BTN 14. Bank BRI 15. Bank BSI 16. BP Tapera 17. Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi 18. Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan 19. Perumahan

2. No Isu Masalah Identifikasi Solusi/Kebutuhan Program Tahapan RPJMN Tahap 1 2025 -2030 Tahap 2 2031-2035 Tahap 3 2036-2040 Tahap 4 2041-2045 1 Di Indonesia, saat ini sangat sedikit penjaminan untuk MBR yang bekerja secara informal Pekerja informal memenuhi syarat untuk subsidi FLPP –> Sekitar 9% pinjaman FLPP BTN hingga saat ini disalurkan bagi masyarakat informal Masyarakat informal seringkali tidak muncul di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau memiliki catatan kredit yang sangat terbatas …jika ada tambahan… Dari Hasil Desk 2: 1.Belum ada skema pembiayaan yang adaptif dengan pola penghasilan masyarakat di perdesaan (missal petani, nelayan, pedagang dll) yang biasanya tidak tetap dan rutin 2.Belum ada standard perumahan khususnya yg dibangun oleh masyarakat di perdesaran untuk memastikan kualitas rumah 3.Ada skema Rumah Inti Tumbuh Tahan Gema yang sedang 1.Skema Pembiayaan Mikro : a. Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa (green and resilient) b. Peningkatan Kualitas c. Pembangunan Baru Penyaluran Pembiayaan Mikro Penyaluran Pembiayaan Mikro Penyaluran Pembiayaan Mikro Penyaluran Pembiayaan Mikro 2.Pengembangan Biro Kredit 3.Pembentukan Lembaga Penjaminan 4.Pengembangan scoring data bagi pekerja informal: BTN sudah mulai mengembangkan 5.Peningkatan peran lembaga keuangan bank dan non- bank: a. Multifinance b. Koperasi c. BPR/BPRS d. BumDes e. Perusahaan Fintech - Capacity Building - Pengembangan system pengendalian bersama OJK - Pilot Project beberapa lembaga pembiayaan - Peningkatan partisipasi lembaga pembiayaan - Peningkatan partisipasi lembaga pembiayaan - Peningkatan partisipasi lembaga pembiayaan

3. No Isu Masalah Identifikasi Solusi/Kebutuhan Program Tahapan RPJMN Tahap 1 2025 -2030 Tahap 2 2031-2035 Tahap 3 2036-2040 Tahap 4 2041-2045 dikembangkan oleh RUK (DJP), apakah akan ada skema pembiayaannya? 4.Kategori Masyarakat Informal:  Mampu, tapi tidak punya akses;  Punya akses tapi tidak mampu,  tidak mampu dan tidak punya akses 5.Masyarakat Informal lebih prefer tenor pendek 6.Untuk memperluas jangkauan skema pembiayaan perlu meningkatkan partisipasi lembaga keuangan bank dan non-bank Catatan Pembahas Desk 3:  Rumah Swadaya tidak harus dibangun oleh masyarakat, diperbolehkan menggunakan kontraktor  Perbedaan KPR Mikro dan pembiayaan mikro  Akses kredit untuk sektor informal (prefer bunga pasar)  Intervensi pemerintah dapat melalui: bantuan langsung, pendampingan, dan PSU  Membuka peluang BP Tapera untuk menfasilitasi sektor informal dalam 6.Masyarakat Informal menjadi Peserta Tapera Masyarakat Informal menjadi Peserta Tapera Masyarakat Informal menjadi Peserta Tapera 7.Optimalisasi sumber pendanaan : CSR, CSV, Baznas, dana wakaf, dll 8.Skema alternative non bank 9.Pemberdayaan komunitas/UMKM dalam pengembangan perumahan Modular

4. No Isu Masalah Identifikasi Solusi/Kebutuhan Program Tahapan RPJMN Tahap 1 2025 -2030 Tahap 2 2031-2035 Tahap 3 2036-2040 Tahap 4 2041-2045 hal perbaikan, pembangunan baru rumah  Dalam RPJMN sebelumnya belum ada target spesifik untuk pembiayaan perumahan swadaya dan mikro  Perlu ada standarisasi rumah swadaya termasuk RAB  Pelibatan OJK dalam hal pengawasan  Peran pengembang porsinya diperkecil dan perannya tidak hanya sebagai kontraktor namun sebagai “tukang”  Penerapan: menabung sambil membangun  Tidak semua rumah yang dibangun oleh masyarakat memenuhi standar yang berlaku  Perlu ada lembaga khusus pembiayaan mikro  Pentingnya konsep dana bergulir  Kategori Masyarakat Informal: oMampu, tapi tidak punya akses; oPunya akses tapi tidak mampu, otidak mampu dan tidak punya akses  Perlu dirumuskan agar NFI dalam RPJMN dapat terakomodir, seperti land banking oleh pemda

5. No Isu Masalah Identifikasi Solusi/Kebutuhan Program Tahapan RPJMN Tahap 1 2025 -2030 Tahap 2 2031-2035 Tahap 3 2036-2040 Tahap 4 2041-2045  Pemanfataan sumber pendanaan lainnya selain APBN, seperti CSR, CSV, dana charity lainnya  Perlu dibuatkan payung hukum untuk dana CSR  Inovasi program berdasarkan kebutuhan (berdasarkan desil)  Tingginya risiko kredit bagi sektor informal, maka dapat diberikan syarat tertentu untuk dapat lebih mudah mengakses perbankan  Perlu adanya central database untuk sektor informal  Ketidakpastian pendapatan sektor informal yang akan berpengaruh dalam kesanggupan membayar KPR  Perumusan program dapat dilakukan menurut sumber pendanaannya  Pemetaan data by name by address  Penataan legalitas lahan Peran Stakeholders Stakeholder Peran Rekomendasi lain/tambahan Kementerian Bappenas Menyeleraskan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan perumahan dengan perencanaan rencana negara berdasarkan dokumen perencanaan negara (RPJMN)

6. Stakeholder Peran Rekomendasi lain/tambahan Kementerian PUPR Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan  Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi rumah umum, rumah khusus, dan rumah swadaya bagi MBR  Pelaksana, pemberi bimbingan teknis, supervisi, penyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang  penyelenggaraan perumahan sesuai UU serta melakukan evaluasi dan pelaporan  Membuat perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur, pekerjaan umum, dan perumahan sesuai UU.  Penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perkerjaan umum dan perumahan  Percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha  Koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan penyusun norma, standar, prosedur kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perkerjaan umum dan perumahan  Mengkoordinasikan stakeholder pada ekosistem perumahan subsidi dalam rangka penyedian rumah subsidi dan pembiayaan rumah subsidi Kementerian ATR  Melakukan perencanaan tata ruang wilayah khususnya untuk alokasi wilayah untuk perumahan subsidi baik secara rumah tapak maupun vertikal.  Menjadi pengawas atas keberjalanan Bank Tanah untuk pengelolaan lahan yang dipergunakan untuk pembangunan perumahan subsidi Kementerian Keuangan Melakukan perumusan, penetapan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan fiskal di bidang penganggaran terkait perumahan, baik dalam bentuk pemberian bantuan langsung, program subsidi maupun insentif perpajakan.

7. Stakeholder Peran Rekomendasi lain/tambahan Kementerian Dalam Negeri Melakukan penetapan kebijakan dan pengawasan terkait otonomi daerah khususnya terkait wewenang Pemda pada ekosistem perumahan subsidi Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3)  Mempercepat dan menjamin penyediaan rumah umum yang layak dan terjangkau untuk MBR.  Mengkoordinasi perizinan, pemastian kelayakan hunian, penyediaan tanah, koordinasi lintas sektor, pengalihan kepemilikan rumah umum, dan pengembangan kerjasama di bidang rumah susun dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri  Melakukan monitoring keterhunian atas supply hunian bersubsidi Bank Tanah Melakukan perencanaan, perolehan, dan pengadaan, dan pemanfaatan tanah untuk digunakan sebagai perumahan rakyat Pengembang (BUMN dan Swasta) Menyediakan rumah subsidi sesuai target Pemerintah yang mengikuti ketentuan yang berlaku baik dari sisi kualitas bangunan dan batas harga jual di setiap daerah. BP TAPERA  Pengelola dana FLPP untuk penyaluran program pembiayaan hunian bersubsidi  Penyedia pembiayaan perumahan berbasis tabungan Pemerintah Daerah  Melakukan tata ruang dan wilayah yang diperuntukan untuk wilayah hunian bersubsidi  Membantu pengurusan perizinan terkait dengan pembangunan hunian bersubsidi  Membuat system housing queue dan penentuan eligibility dari masyarakat dalam memiliki hunian subsidi Perbankan  Menyalurkan program pembiayaan seperti FLPP, BP2BT kepada masyarakat sesuai dengan target sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.  Bank penyalur juga berperan dalam menyediakan sumber dana program FLPP sesuai skema yang dijalankan SMF Lembaga yang menyediaan pembiayaan sekunder atas perumahan.

_ Input Form Desk 3ed.docx

_ Input Form Desk 3ed.docx

Recommended

More Related Content

Similar to _ Input Form Desk 3ed.docx

Similar to _ Input Form Desk 3ed.docx(20)

_ Input Form Desk 3ed.docx