Fraksi Bangun Sultra memberikan pandangan umum atas empat rancangan peraturan daerah yakni tentang retribusi jasa usaha dan jasa umum, pembubaran perusahaan daerah perhutanda, dan rencana tata ruang Sulawesi Tenggara 2011-2031. Fraksi ini menyambut baik keempat rancangan peraturan tersebut namun memberikan masukan untuk menambah beberapa objek pungutan retribusi dan memperluas ruang kajian rencana tata ruang.

1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI BANGUN SULTRA
ATAS
4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
MASING-MASING TENTANG :
1. RETRIBUSI JASA USAHA;
2. RETRIBUSI JASA UMUM;
3. PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH PERHUTANDA
SULTRA; dan
4. RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA 2011 – 2031
Disampaikan pada
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara, Jum’at 16 September 2011

2. Bismillahir Rahmanir Rahiim....
Yth. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara
Yth. Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara
Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Yth. Pejabat Tinggi TNI dan POLRI
Yth. Rektor Universitas Haluoleo
Yth. Para Pimpinan SKPD Pemerintah Provins Sulawesi Tenggara
Rekan-rekan Anggota Dewan, Hadirin Undangan yang berbahagia
Assalamu’Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Pagi, Salam Sejahtera Buat Kita Semua.
Syukur Alhamdulillah marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat
Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan rahmat, karunia,
dan anugerah-Nya, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam Rapat
Paripurna DPRD Sultra, dalam agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
Dewan atas Empat Rancangan Peraturan Daerah, masing-masing tentang
Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Jasa Umum, Pembubaran Perusahaan Daerah
Perhutanda Sultra, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2011 – 2031.
Masih dalam suasana idul fitri yang penuh kebahagiaan ini,
perkenankan kami atas nama Fraksi Bangun Sultra mengucapkan Selamat
Idul Fitir 1432H, Minal Aidin Wal Faidzin, Mohon Maaf Lahir dan
Batin. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan melindungi kita
semua, dan memberkahi daerah yang kita cintai bersama ini. Amin, amin ya
Robbal Alamin.
Apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada Badan Musyawarah yang
telah mengagendakan rapat hari ini, dan ucapan terima kasih pula kami
sampaikan kepada pimpinan rapat paripurna atas waktu dan kesempatan
yang diberikan kepada fraksi kami.
Rapat Dewan Yang Terhormat, Hadirin Yang Mulia….
Secara umum Fraksi Bangun Sultra menyambut baik inisiatif pemerintah
daerah mengajukan keempat rancangan peraturan daerah (raperda) ini,
karena memiliki kontribusi yang cukup strategis dalam penyelenggaraan
1

3. pemerintahan daerah. Kami melihat dua raperda tentang retribusi merupakan
perwujudan dan penyesuaian berkenaan dengan terbitnya UU No. 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Selanjutnya, raperda tentang pembubaran PD Perhutanda, kami
sepakat dengan pemerintah daerah, bahwa perusahaan daerah dimaksud
sudah tidak relevan lagi untuk dioperasikan karena selain sudah tidak sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, perusahaan
daerah dimaksud juga dalam beberapa tahun terakhir sebelum benar-benar
berhenti beroperasi, tidak menunjukan potensi laba yang bisa berkontribusi
pada penerimaan daerah.
Demikian dengan raperda tentang rencana tata ruang wilayah, kami
anggap telah menjawab kewajiban yang sekaligus merupakan
hak/kewenangan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan penataan
ruang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.
Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan pemandangan secara umum
atas keempat raperda diatas, sebagai berikut:
1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Usaha
Terkait raperda tentang retribusi jasa usaha, fraksi Bangun Sultra
berpandangan kiranya jenis pemakaian kekayaan daerah dapat
mengakomodir aset daerah seperti area pelataran Eks MTQ, sehingga
disetiap pemanfaatan/penggunaannya dapat ditarik pungutan. Hal ini kami
ketengahkan mengingat pembangunan Eks MTQ telah menelan dana APBD
yang cukup signifikan, namun pemanfaatannya semestinya dapat
memberikan kontribusi bagi peningkatan keuangan daerah, tapi hingga
APBD 2011 kami tidak melihat objek ini menjadi komponen yang ikut
berkontribusi. Untuk itu, kami mohon pendapat pemerintah daerah.
Demikian dengan pungutan pengesahan ijazah di Dinas Pendidikan,
pungutan dokumen tender di Dinas Pekerjaan Umum, apakah kedua objek
pungutan ini dibenarkan sebagaimana selama ini berlangsung? Jika
memenuhi asas formil, mengapa tidak diakomodir di raperda ini? Mohon
penjelasannya.
Selanjutnya retribusi tempat khusus parkir, disarankan Bandara
Haluoleo dimasukan sebagai lokasi yang dapat ditarik/dipungut, mengingat
lokasi ini telah memberikan kontribusi penerimaan daerah pada APBD kita.
2

4. 2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Umum
Terhadap rancangan peraturan daerah ini, Fraksi Bangun Sultra berharap
kiranya dimuat salah satu pasal dalam ketentuan penutup yang
substansinya mengatur agar SKPD yang menyelenggarakan pelayanan jasa
umum mencantumkan jenis jasa pelayanan dan tarif yang berlaku di
tempat/loket-loket pelayanan. Hal ini kami sampaikan untuk memberikan
kepastian kepada masyarakat selaku penerima pelayanan.
3. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembubaran Perusahaan
Daerah Perhutanda Sultra.
Terkait rancangan peraturan daerah ini, kami berpandangan bahwa
pembubaran Perusahaan Daerah Perhutanda Sultra saja tidak cukup,
melainkan keseluruhan hal yang menyangkut Perusahaan Daerah
Perhutanda Sultra agar tidak diimplementasikan lagi, sehingga kami
menyarankan agar judul dan materi raperda kiranya mengatur tentang
Pencabutan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara
No. 9 Tahun 1989 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perhutanda
Sultra.
4. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 - 2031
Terhadap raperda ini, Fraksi Bangun Sultra belum dapat memberikan
pandangan yang lebih subtansial mengingat materi yang disajikan cukup
kompleks, termasuk peraturan perundang-undangan yang melandasinya
cukup beragam. Namun besar harapan kami, agar penyusunan raperda ini
senantiasa dilakukan dengan berasaskan pada kaidah-kaidah perencanaan
yang mencakup asas keselarasan, keserasian, keterpaduan kelestarian,
keberlanjutan, dan keterkaitan antarwilayah, baik di dalam Provinsi
Sulawesi Tenggara maupun dengan provinsi sekitarnya. Termasuk proses
dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang wilayah
(RTRW) senantiasa memperhatikan Pedoman Penyusunan Rencana Tata
Ruang Wilayah provinsi yang dikeluarkan Menteri Pekerjaan Umum.
Untuk itu, Fraksi kami meminta agar Badan Musyawarah DPRD
dimohon kiranya memberikan waktu dan ruang yang lebih luas kepada alat-
alat kelengkapan dewan termasuk fraksi-fraksi DPRD untuk melakukan
observasi dan dengar pendapat publik khususnya yang berkaitan dengan
3

5. perubahan fungsi hutan, termasuk studi pustaka/peraturan perundangan
untuk lebih memaksimalkan pengkajian atas substansi raperda baik ruang
lingkup maupun muatan materi raperda ini.
Rapat Dewan Yang Terhormat, Hadirin Yang Berbahagia…
Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra yang dapat kami
sampaikan. Selebihnya semoga menjadi manfaat, dan yang kurang mohon
dimaafkan, dan semoga dapat disempurnakan dalam tahapan pembahasan
berikutnya. Sekian dan Terima kasih.
Billahi Taufik Walhidayah
Wassalamu’Alaikum Wr. Wb.
Kendari, 16 September 2011
FRAKSI BANGUN SULTRA
DPRD PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
Ketua, Sekretaris,
ABD. HASID PEDANSA IR. H. MUH. IRFANI THALIB
Juru Bicara,
-------------------------
4