Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberian bantuan keuangan kepada partai politik hasil pemilihan umum tahun 2009 di Kabupaten Klaten. Bantuan diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah suara yang diperoleh setiap partai. Besaran bantuan per suara ditetapkan sebesar Rp1.460,09. Bantuan akan diberikan kepada partai-partai yang memperoleh kursi di DPRD Klaten yaitu HANURA, GERIN

1. BUPATI KLATEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009
DI KABUPATEN KLATEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLATEN,
Menimbang : a. bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi
politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan
demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang
bertanggungjawab;
b. bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan Partai
Politik sebagai sarana pendidikan bagi anggota dan
masyarakat luas agar menjadi Warga Negara Indonesia
yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
perlu adanya Bantuan Keuangan dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik maka
Bantuan Keuangan diberikan kepada Partai Politik
hasil pemilihan umum Tahun 2009 yang mendapatkan
kursi di DPRD;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 Di
Kabupaten Klaten;

2. - -2
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 9355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

3. - -3
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun
2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor
11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun
2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 49);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 78).

4. - -4
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
dan
BUPATI KLATEN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2009 DI KABUPATEN KLATEN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten selanjutnya
disingkat DPRD Kabupaten Klaten adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah Kabupaten Klaten.
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Klaten.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Klaten.
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten selanjutnya disingkat KPU
adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten yang
selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Klaten adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Klaten yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten.
9. Bantuan Keuangan Partai Politik adalah bantuan dalam bentuk uang
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Klaten, yang diberikan secara proporsional kepada Partai
Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Klaten, yang jumlah dan teknis penyalurannya
menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, dengan penghitungan

5. - -5
berdasarkan jumlah perolehan suara Partai Politik di Kabupaten Klaten
hasil Pemilihan Umum.
10. Partai Politik adalah partai politik yang mendapatkan kursi hasil
Pemilihan Umum tahun 2009 di DPRD Kabupaten Klaten.
11. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP
Partai Politik atau sebutan lain yang sah menurut Anggaran Dasar
dan/atau Anggaran Rumah Tangga tiap-tiap Partai Politik, adalah
pengurus Partai Politik di tingkat Pusat yang ditetapkan berdasarkan
hasil keputusan Musyawarah Nasional atau sebutan lain menurut
Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga tiap-tiap Partai
Politik.
12. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC
Partai Politik atau sebutan lain yang sah adalah pengurus Partai Politik
di tingkat Kabupaten Klaten yang ditetapkan berdasarkan hasil
keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lain menurut Anggaran
Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga tiap-tiap Partai Politik.
BAB II
PEMBERIAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 2
(1) Bantuan Keuangan Partai Politik diberikan kepada partai politik yang
mendapatkan kursi hasil Pemilihan Umum tahun 2009 di DPRD
Kabupaten Klaten.
(2) Bantuan Keuangan Partai Politik diberikan secara proporsional yang
penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara tiap-tiap Partai
Politik.
(3) Jumlah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU hasil Pemilihan Umum
tahun 2009.
(4) Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan pada setiap tahun anggaran, mulai Tahun 2010.
(5) Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota
Partai Politik dan masyarakat.
Pasal 3
Tata cara penghitungan besarnya Bantuan Keuangan Partai Politik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

6. - -6
_____________________
A. Besarnya nilai bantuan persuara untuk Partai Politik yang mendapatkan
kursi di DPRD Kabupaten Klaten yang bersumber dari APBD Kabupaten
Klaten adalah jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik pada APBD
Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2008 yaitu sebesar
Rp.936.000.000,oo (sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah), dibagi
dengan jumlah perolehan suara sah Partai Politik yang memperoleh
kursi di DPRD Kabupaten Klaten hasil Pemilu DPRD Kabupaten Klaten
tahun 2004, yang penghitungannya telah ditetapkan oleh KPU, yaitu
Rp.641.053 (enam ratus empat puluh satu ribu lima puluh tiga) suara
sah. Maka ditetapkan menjadi
Nilai bantuan persuara ditetapkan senilai Rp.1.460,09 (seribu empat
ratus enam puluh koma nol sembilan rupiah).
B.Besarnya Bantuan Keuangan Partai Politik dari tiap-tiap Partai Politik
yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Klaten hasil Pemilihan
Umum tahun 2009 adalah Nilai Bantuan persuara sebagaimana
dimaksud pada huruf A, yaitu senilai Rp.1.460,09 (seribu empat ratus
enam puluh koma nol Sembilan rupiah) dikali jumlah perolehan suara
sah yang ditetapkan oleh KPU hasil Pemilihan Umum tahun 2009 dari
tiap-tiap Partai Politik.
C.Rincian besarnya Bantuan Keuangan Partai Politik dari tiap-tiap Partai
Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Klaten hasil
Pemilihan Umum tahun 2009, sebagaimana dimaksud pada huruf B,
ditetapkan sebagai berikut:
a. DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Klaten
adalah Rp.1.460,09 (seribu empat ratus enam puluh koma nol
Sembilan rupiah) x (dikali) 29.732 (dua puluh Sembilan ribu tujuh
ratus tiga puluh dua) suara sah, ditetapkan sebesar
Rp.43.411.395,88 (empat puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu
tiga ratus Sembilan puluh lima koma delapan puluh delapan
rupiah);
b. DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten
Klaten adalah Rp.1.460,09 (seribu empat ratus enam puluh koma
nol Sembilan rupiah) x (dikali) 22.530 (dua puluh dua ribu lima
ratus tiga puluh) suara sah, ditetapkan sebesar Rp.32.895.927,70
Nilai Bantuan per-Suara =
Rp.936.000.000,oo
Rp.641.053
Nilai Bantuan per-Suara = Rp.1.460,09

7. - -7
(tiga puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu
Sembilan ratus dua puluh tujuh koma tujuh puluh rupiah);
c. DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Klaten adalah
Rp.1.460,09 (seribu empat ratus enam puluh koma nol Sembilan
rupiah) x (dikali) 49.941 (empat puluh Sembilan ribu Sembilan
ratus empat puluh satu) suara sah, ditetapkan sebesar
Rp.72.918.354,69 (tujuh puluh dua juta Sembilan ratus delapan
belas ribu tiga ratus lima puluh empat koma enam puluh Sembilan
rupiah);
d. DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Klaten adalah
Rp.1.460,09 (seribu empat ratus enam puluh koma nol Sembilan
rupiah) x (dikali) 57.951 (lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus
lima puluh satu) suara sah, ditetapkan sebesar Rp.84.613.675,59
(delapan puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus
tujuh puluh lima koma lima puluh Sembilan rupiah);
e. DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Klaten adalah
Rp.1.460,09 (seribu empat ratus enam puluh koma nol Sembilan
rupiah) x (dikali) 17.825 (tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh
lima) suara sah, ditetapkan sebesar Rp.26.026.104,25 (dua puluh
enam juta dua puluh enam ribu seratus empat koma dua puluh
lima rupiah);
f. DPC Partai Matahari Bangsa (PMB) Kabupaten Klaten adalah
Rp.1.460,09 (seribu empat ratus enam puluh koma nol Sembilan
rupiah) x (dikali) 11.374 (sebelasributigaratustujuhpuluhempat)
suara sah, ditetapkan sebesar Rp.16.607.063,66 (enam belas juta
enam ratus tujuh ribu enam puluh tiga koma enam puluh enam
rupiah);
g. DPC Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Klaten adalah
Rp.1.460,09 (seribu empat ratus enam puluh koma nol Sembilan
rupiah) x (dikali) 132.113 (seratus tiga puluh dua ribu seratus tiga
belas) suara sah, ditetapkan sebesar Rp.192.896.870,17 (seratus
Sembilan puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu
delapan ratus tujuh puluh koma tujuh belas rupiah);
h. DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Klaten
adalah Rp.1.460,09 (seribu empat ratus enam puluh koma nol
Sembilan rupiah) x (dikali) 27.723 (dua puluh tujuh ribu tujuh
ratus dua puluh tiga) suara sah, ditetapkan sebesar
Rp.40.478.075,07 (empat puluh juta empat ratus tujuh puluh
delapan ribu tujuh puluh lima koma nol tujuh rupiah);

8. - -8
i. DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten
Klaten adalah Rp.1.460,09 (seribu empat ratus enam puluh koma
nol Sembilan rupiah) x (dikali) 189.200 (seratus delapan puluh
Sembilan ribu dua ratus) suara sah, ditetapkan sebesar
Rp.276.249.028,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus
empat puluh Sembilan ribu dua puluh delapan koma nol nol
rupiah);
j. DPC Partai DEMOKRAT Kabupaten Klaten adalah Rp.1.460,09
(seribu empat ratus enam puluh koma nol Sembilan rupiah) x
(dikali) 70.431 (tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh satu)
suara sah, ditetapkan sebesar Rp.102.835.598,79 (seratus dua
juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh
delapan koma tujuh puluh Sembilan rupiah).
BAB III
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 4
DPC Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik secara tertulis
kepada Bupati Klaten.
Pasal 5
(1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan
kepada Bupati melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Klaten.
(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain pada
tingkat DPC Partai Politik yang bersangkutan, dengan melampirkan:
a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang bersangkutan tentang
pengangkatan/penetapan kepengurusan Partai Politik pada tingkat
DPC, dilegalisir oleh Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atau
sebutan lain pada tingkat DPP;
b. Penetapan Perolehan Suara dan Perolehan Kursi hasil Pemilihan
Umum tahun 2009 yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Klaten,
dilegalisir oleh Ketua KPU Kabupaten Klaten;
c. Photocopy buku rekening pada PT. Bank Jateng cabang Klaten,
yang digunakan sebagai Kas Umum DPC partai politik yang
bersangkutan, dilegalisir oleh pejabat pada PT. Bank Jateng
cabang Klaten;

9. - -9
d. Photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) partai politik yang
bersangkutan;
e. Uraian rencana penggunaan bantuan keuangan;
f. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik yang isinya mengenai realisasi penerimaan dan
penggunaan sebagai pertanggungjawaban penggunaan bantuan
keuangan yang telah diterima; dan
g. Surat Pernyataan berkop surat partai politik yang bersangkutan,
ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Sekretaris DPC
Partai Politik yang bersangkutan, yang menyatakan bersedia
dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia, apabila memberikan keterangan yang
tidak benar.
(3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga).
(4) Tembusan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Klaten, Ketua KPU Kabupaten Klaten dan
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten.
BAB IV
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 6
Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan
Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Klaten.
Pasal 7
(1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk melalui
Keputusan Bupati, yang beranggotakan unsur KPU dan Sekretariat
Daerah, yang diketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Klaten.
(2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan
dalam Berita Acara.
(3) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan pada
APBD Kabupaten Klaten.
(4) Berita Acara hasil verifikasi disampaikan kepada Bupati dengan
melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai satu kesatuan yang tidak
terpisahkan.

10. - -10
BAB V
TATA CARA
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 8
(1) Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik dilakukan apabila Tim
Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah menyatakan
lengkap dengan menyampaikan Berita Acara hasil verifikasi kepada
Bupati.
(2) Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya dilakukan melalui pemindahbukuan ke rekening
Kas Umum DPC Partai Politik yang bersangkutan, yang ada pada PT.
Bank Jateng cabang Klaten.
(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh
pejabat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Klaten.
Pasal 9
Ketua DPC Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan tanda bukti
penerimaan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Bupati melalui Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten,
sebagai lampiran dalam Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan
Partai Politik yang ditandatangani Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik
yang bersangkutan bersama Ketua Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6.
BAB VI
TATA CARA
PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 10
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik disusun dalam bentuk uraian
rencana.
Pasal 11
DPC Partai Politik yang bersangkutan bertanggungjawab atas penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik.
Pasal 12
(1) DPC Partai Politik yang bersangkutan wajib membuat Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

11. - -11
(2) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. laporan realisasi anggaran Partai Politik;
b. laporan neraca; dan
c. laporan arus kas.
Pasal 13
Segala bukti transaksi keuangan menjadi satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik.
Pasal 14
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
harus disusun secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 15
DPC Partai Politik yang bersangkutan harus dapat menunjukan segala bukti
asli transaksi keuangan penerimaan dan pengeluaran atas bantuan
keuangan yang menjadi satu kesatuan dalam Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
Pasal 16
(1) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik wajib disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setelah diaudit sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara berkala.
Pasal 17
Pelanggaran atas Pasal 12 dan/atau Pasal 13 dan/atau Pasal 14 dan/atau
Pasal 15 dan/atau Pasal 16 diberikan sanksi berupa penghentian Bantuan
Keuangan Partai Politik pada tahun anggaran berkenaan, sampai dengan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
diterima oleh Bupati.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik hasil Pemilihan Umum 2009
dilaksanakan sejak dilantiknya keanggotaan DPRD Kabupaten Klaten Masa
Bakti 2009-2014 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

12. - -12
Pasal 19
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Klaten dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.
Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 5 Januari 2012
BUPATI KLATEN,
cap
ttd
SUNARNA
Diundangkan di Klaten
pada tanggal 5 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
cap
ttd
INDARWANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2012 NOMOR 5

13. - -13
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009
DI KABUPATEN KLATEN
I. PENJELASAN UMUM
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengamanatkan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan
mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus
dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat
dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai
Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik
Indonesia.
Situasi politik yang demokratis di tingkat daerah perlu diciptakan
sejalan dengan prinsip otonomi daerah, yang diamanatkan melalui
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Kabupaten Klaten berupaya mendorong peran Partai Politik di tingkat
daerah, sebagai wadah peran serta aspiratif dari masyarakat di
Kabupaten Klaten dan menciptakan empat hal yaitu:
1. mengkondisikan terbentuknya sistem multipartai sederhana;
2. mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan
akuntabel;
3. mengkondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang
demokratis dan akuntabel; dan
4. mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat
masyarakat.

14. - -14
Bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Klaten diberikan kepada Partai Politik, diharapkan
dapat mendorong terciptanya empat pilar berbangsa dan bernegara
yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Dengan tetap memperhatikan
kemampuan keuangan daerah Kabupaten Klaten.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Bantuan Keuangan yang diberikan dapat dipergunakan untuk:
A. Pendidikan Politik yang menjadi prioritas, dengan kegiatan:
a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan
bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal
Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara
Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan
berkelanjutan.
B. sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dengan
memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk
membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila,
yang meliputi:
a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara;
b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara;

15. - -15
c. peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun
karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan
kesatuan bangsa.
C. Sebagai dana penunjang operasional sekretariat partai politik
yang berkaitan dengan:
a. administrasi umum;
b. berlangganan daya dan jasa;
c. pemeliharaan data dan arsip;
d. pemeliharaan peralatan kantor.
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Yang dimaksud dengan ”Permohonan tertulis” adalah Surat Resmi
yang berkepala surat Partai Politik, ditandatangani oleh Ketua dan
Sekretaris atau sebutan lain pada tingkat DPC Partai Politik.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf (a)
Susunan kepengurusan DPC Partai Politik adalah
sebagaimana yang telah disahkan oleh DPP Partai Politik
yang terdaftar dan disahkan oleh Kementrian Hukum dan
Hak Azasi Manusia.
Huruf (b)
Cukup jelas
Huruf (c)
Cukup jelas
Huruf (d)
Cukup jelas
Huruf (e)
Cukup jelas
Huruf (f)
Cukup jelas
Huruf (g)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

16. - -16
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik dilakukan dengan
menyesuaikan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Klaten.
Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik dilakukan
dengan menyesuaikan teknis penyaluran bantuan keuangan di
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Klaten
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Pemindahbukuan” adalah transver uang
senilai Bantuan Keuangan ke Rekening DPC Partai Politik. Nomor
Rekening sesuai yang tercantum pada Photocopy buku rekening
yang digunakan sebagai Kas Umum DPC partai politik yang
bersangkutan, dilegalisir oleh pejabat pada PT. Bank Jateng
Cabang Klaten.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 9
Yang dimaksud dengan “Tanda bukti penerimaan” adalah Kwitansi
yang ditandatangani di atas Materai Rp.6.000,oo oleh Ketua dan
Bendahara DPC Partai Politik, yang menyatakan bahwa DPC Partai
Politik telah menerima Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran
berkenaan.
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Yang dimaksud dengan “Bukti transaksi keuangan” adalah segala
bentuk tertulis dari transaksi keuangan, dapat berupa kwitansi, nota,

17. - -17
print-out, atau apapun yang isinya menyatakan tentang transaksi
keuangan.
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan secara lengkap
disampaikan secara berkala, menyesuaikan teknis pelaporan
keuangan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Klaten. Laporan Pertanggungjawaban
Bantuan Keuangan Tahun Anggaran sebelumnya adalah syarat
mutlak penyaluran Bantuan Keuangan pada Tahun Anggaran
berkenaan.
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Daerah ini sudah diberikan sejak Tahun Anggaran 2009,
dengan penjelasan:
a. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan
kursi di DPRD Kabupaten Klaten hasil Pemilihan Umum tahun
2009 diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik,
terhitung sejak dilantiknya keanggotaan DPRD Kabupaten
Klaten hasil Pemilihan Umum 2009. Bantuan Keuangan yang
diberikan secara proporsional yang penghitungannya
berdasarkan jumlah perolehan suara tiap-tiap Partai Politik
hasil Pemilihan Umum tahun 2009.
b. Sedangkan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang
mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Klaten hasil
Pemilihan Umum tahun 2004 diberikan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik, sampai dengan dilantiknya
keanggotaan DPRD Kabupaten Klaten hasil Pemilihan Umum
2009. Bantuan Keuangan yang diberikan secara proporsional

18. - -18
yang penghitungannya masih berdasarkan jumlah perolehan
kursi tiap-tiap Partai Politik di DPRD Kabupaten Klaten.
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 79