Pendidikan Non-formal/Pendidikan Luar Sekolah dengan Pemberdayaan Masyarakat

1. O L E H :
1 . L I A O K T A F I A N I
2 . R A H M A D I A N A
PLS/PNF DENGAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

2. Konsep Pendidikan Nonformal
Pendidikan nonformal (PNF) atau yang juga populer dengan
sebutan pendidikan luar sekolah (PLS) sebelum Undang-Undang Republik
Indonesia No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
mengikuti konsep Philip H Coomb yaitu: “Any organized educational activity
outside the established formal system – wether operating separately or as
an important feature of some broader activity – that it intended to serve
identiviable clientlels and learning objectives (Coombs,1973).
Selanjutnya Coombs dan Ahmad mendefinisikan PNF “ is any
organized, systematic, educational activity carried on outside the framework
of the formal system to provide selected types of learning to particular
subgroups in the population, adults as well as children (Rogers, 2005:78).
Pendidikan nonformal adalah setiap kegiatan yang terorganisir dan
sistematis, di luar system persekolahan yang mapan, dilakukan secara
mandiri atau merupakan bagian penting dari aktifitas yang lebih luas, yang
sengaja dilakukan untuk melayani belajar peserta didik tertentu dalam
mencapai tujuan belajarnya.

3. Program dan Satuan Pendidikan Nonformal
Undang-undang RI No 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, satuan pendidikan nonformal
meliputi: lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok
belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), majelis
taklim, serta satuan pendidikan lain yang sejenis.
Sedangkan program PNF menurut Undang-Undang
No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
meliputi beberapa program, sebagai berikut: a) pendidikan
kecakapan hidup (life skills), b) pendidikan anak usia dini,
c) pendidikan kepemudaan, d) pemberdayaan perempuan,
e) pendidikan keaksaraan, f) pendidikan ketrampilan, dan
g) pendidikan kesetaraan.

4. Pengklasifikasian Pendidikan nonformal sebagai
lembaga pendidikan masyarakat
1. developmental,
2. institutionsl, dan
3. informasional
(Boyle, dalam Mundzir, 2010).

5. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat
 Giarci (2001) memandang pemberdayaan
masyarakat sebagai suatu hal yang memiliki pusat
perhatian dalam membantu masyarakat pada
berbagai tingkatan umur untuk tumbuh dan
berkembang melalui berbagai fasilitasi dan
dukungan agar mereka mampu memutuskan,
merencanakan dan mengambil tindakan untuk
mengelola dan mengembangkan lingkungan fisiknya
serta kesejahteraan sosialnya.

6. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat
 Menurut Sumodiningrat (Ambar,2004:78)
menyampaikan: Pemberdayaan sebenarnya
merupakan istilah yang khas Indonesia dari pada
Barat. Di Barat tersebut diterjemahkan sebagai
empowerment, dan istilah itu benar tetapi tidak
tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah
memberi “daya” bukanlah “kekuasaan”.
Empowerment dalam khasanah barat lebih
bermakna “pemberian kekuasaan” dari pada
“pemberdayaan” itu sendiri.

7. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat
 Jadi, Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses
untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas
masyarakat dalam memamfaatkan sumber daya yang
dimiliki, baik itu sumber daya manusia (SDM) maupun
sumber daya alam (SDA) yang tersedia dilingkungannya
agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
Namun upaya yang dilakukan tidak hanya sebatas untuk
meningkatkan kemampuan atau kapasitas dari
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,
tetapi juga untuk membangun jiwa kemandirian
masyarakat agar berkembang dan mempunyai motivasi
yang kuat dalam berpartisipasi dalam proses
pemberdayaan.

8. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat
Tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu
untuk memberikan kontribusi untuk mencapai
kemandirian masyarakat yang diperlukan untuk
menghadapi permasalahan-permasalahan yang
dihadapi oleh masyarakat. Dan menjadikan
masyarakat yang dapat mempergunakan daya kognitif,
afektif serta psikomotorik yang dimilikinya untuk
memecahkan permasalahan yang dihadapi di
lingkungan internal maupun eksternal masyarakat.

9. Lanjutan...
Masyarakat berdaya adalah masyarakat yang
tahu, mengerti, faham termotivasi,berkesempatan,
memanfaatkan peluang, berenergi, mampu
bekerjasama, tahu berbagai alternative, mampu
mengambil keputusan, berani mengambil resiko,
mampu mencari dan menangkap informasi dan
mampu bertindak sesuai dengansituasi. Proses
pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang
memiliki sifat seperti yang diharapkan harus
dilakukan secara berkesinambungan dengan
mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara
bertanggungjawab Slamet (2003).

10. Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat
Menurut Sumodiningrat (2009:104-106) lebih
dalam menjelaskan bahwa kegiatan pemberdayaan dapat
dilakukan melalui pendampingan sosial. terdapat 5 (lima)
kegiatan penting yang dapat dilakukan dalam melakukan
pendampingan sosial, yaitu:
1. Motivasi masyarakat khususnya keluarga miskin perlu
didorong untuk membentuk kelompok untuk
mempermudah dalam hal pengorganisasian dan
melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat.
2. Peningkatan Kesadaran dan pelatihan kemampuan.
3. Manajemen diri.
4. Mobilisasi sumber.
5. Pembangunan dan pengembangan jaringan.

11. Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat
Dalam rangka pemberdayaan masyarakat berlangsung
secara bertahap seperti yang dikemukakan oleh Ambar Teguh S
(2004:83). Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah
meliputi :
1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju
perilaku sadar dan peduli sehingga merasa memburuhkan
peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan
pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka
wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga
dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-
keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan
kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada
kemandirian.

12. Konsep Pemberdayaan Masyarakat
 Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan,
menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat
lapisan bawah terhadap kekuatan kekuatan penekan di segala
bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2002).
 Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami juga
dengan dua cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai
dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi
masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (beneficiaries)
yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti
pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau
partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat
secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara.
Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan,
transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan
tugas (kewajiban) negara secara given.
 Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi
untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

13. Pendidikan Sebagai Sarana Pemberdayaan
Pada hakikatnya pendidikan berfungsi untuk
mengembangkan kemampuan, meningkatkan mutu kehidupan
dan martabat manusia baik individu maupun sosial. Dengan
kata lain, pendidikan berfungsi sebagai sarana pemberdayaan
individu dan masyarakat guna menghadapi masa depan.
Konsep pemberdayaan dalam pendidikan non formal
pertama kali di Indonesia dikembangkan oleh Kindervatter, ia
memandang bahwa pemberdayaan sebagai proses pemberian
kekuatan atau daya dalam bentuk pendidikan yang bertujuan
untuk membangkitkan kesadaran, pengertian, dan kepekaan
warga belajar terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan
politik, sehingga pada akhirnya ia memiliki kemampuan untuk
memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya dalam
masyarakat.

14. Lanjutan...
Pendidikan Non Formal pada umumnya jalur
Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh
masyarakat guna meningkatkan kemampuan untuk
menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh
peserta didik di lingkungan pendidikan formal
kedalam lingkungan pekerjaan praktis di masyarakat
umumnya, dan industri khususnya. Sebagai jalur
pendidikan luar sekolah, pendidikan dan pelatihan.

15. Peranan Pendidikan Non Formal Dalam
Pemberdayaan Masyarakat
Aktivitas pendidikan luar sekolah dapat mengambil bentuk seperti kelas
keaksaraan, aktivitas budaya seperti musik, tarian atau drama, latihan dan tim olah
raga, pendidikan dan konteksnya, pendidikan nonformal juga termasuk di dalamnya
program pembelajaran akselerasi yang bertujuan agar anak-anak dan remaja yang
kehilangan waktu sekolahnya untuk kembali ke sistem sekolah formal.
Pendidikan non formal juga dapat digunakan sebagai suplemen penting
untuk siswa yang terdaftar di sekolah formal. Dalam situasi yang kritis, kurikulum
sekolah formal sering kali telah mencakup subjek inti hanya atau hanya beberapa
topik penting untuk dapat bertahan hidup dalam lingkungan yang baru. Waktu
sekolah yang pendek disebagian besar permulaan situasi keadaan darurat
membuatnya sulit untuk menambah subjek lebih banyak dalam kurikulum. Sebagai
alternatif yang dapat diraih oleh beberapa siswa untuk mendapatkan ekstra
kurikuler dalam aktivitas pembelajaran non formal. Dalam situasi konflik, atau
setelah bencana alam, aktivitas pendidikan non formal mungkin diperlukan untuk
lebih fokus pada subjek spesifik, seperti halnya pendidikan lingkungan, kepedulian
alam, pendidikan perdamaian dan resolusi konflik, kesehatan produksi, kebersihan,
pencegahan penyakit atau wabah, kepedulian dan pencegahan HIV/AIDS,
kepedulian psikologis, dan hak asasi manusia.

16. PLS/PNF Dalam Pemberdayaan Masyarakat
Model pemberdayaan di Indonesia dilakukan melalui
kelompok belajar masyarakat (PKBM). Program ini di bawah suatu
organisasi pemerintah dengan nama Penmas (Pendidikan Masyarakat)
yang berada di bawah Direktorat Pendidikan Masyarakat dan menteri
pendidikan dan kebudayaan Indonesia.
Tujuan program kelompok belajar ini terbuka, tim pelaksana
berupaya mengumpulkan data deskriptif tentang program untuk
mengetahui masalah yang mungkin ada, selain itu juga mereka
mengadakan evaluasi terhadap informasi mengenai efektifitas serta
pengaruhnya terhadap siswa (Peserta).
Karakteristik umum dari suatu proses pemberdayaan itu
disimpulkan melalui 4 proses pemberdayaan yaitu dalam (1)
organisasi sosial masyarakat, (2) Program kegiatan kerja baik individu
maupun kelompok, (3) berbagai pendekatan partisipatif, dan (4)
pendidikan untuk pemerataan keadilan.

17. KESIMPULAN
1. Pendidikan Non Formal (PNF) atau PLS berperan dalam
peningkatan pendidikan yang menyangkut perluasan
layanan pendidikan informal dan non formal melalui wadah
PKBM , sehingga masyarakat dapat diberdayakan.
2. PNF/PLS berperan dalam peningkatan pendidikan
masyarakat, dalam hal pemberantasan buta huruf,
kesetaraan, PAUD, pendidikan keterampilan hidup,
pendidikan kepemudaan, penyuluhan pertanian, bengkel
kerja pembangunan desa dan pemuda.
3. Fungsi Pendidikan Luar Sekolah/PNF dianggap sebagai
tambahan atau Suplement, sebagai pelengkap atau
pengganti, sehingga faktor ini berkontribusi cukup
signifikan terhadap rendahnya minat calon peserta didik
untuk mengikuti program PLS tersebut.